Archive for December 2008
PEMILUKADA
Pelajaran Penting dari Taput
Vonis Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir hasil Pilkada Tapanuli Utara adalah pelajaran penting terutama bagi seluruh unsur atau jajaran penyelenggara Pemilu di Indonesia, termasuk Panitia Pengawas. Sepanjang sejarah pemilihan umum langsung di Indonesia sejak tahun 2005, saya menyimpulkan kuantitas dan kualitas penyimpangan yang terjadi lebih dimungkinkan oleh kenyataan peran unsur (jajaran KPUD dan Panitia pengawas) ini yang tidak semestinya.
PENDIDIKAN
PEMBANGUNAN MASIH MEMERLUKAN KESEPAKATAN DASAR TENTANG MAKNA PENDIDIKAN
PERINTAH KONSTITUSI TENTANG ALOKASI 20 % ANGGARAN UNTUK PENDIDIKAN ADALAH HARGA MATI
Jika ditelaah secara seksama, dalam RAPBD Tahun Anggaran 2009 Provinsi Sumatera Utara, ditemukan bahwa Gubernur dalam pengambilan sikap terhadap kewajiban dalam pembangunan pendidikan mengalami kebimbangan yang serius. Antara loyalitas terhadap kemauan imperatif Undang-undang Dasar Negara, Nota Kesepakatan, Pidato Kenegaraan Presiden dan Surat Edaran Menteri. Kebimbangan itu mestinya tak terjadi jika difahami dengan baik dasar hukum yang mewajibkan pemerintah RI mengalokasikan 20 % anggaran untuk pendidikan.
RAPBD 2009
LIMA CATATAN UNTUK RAPBD TAHUN ANGGARAN 2009
PROVINSI SUMATERA UTARA
Minggu-minggu ini adalah masa pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2009 Provinsi Sumatera Utara. Media massa sudah menyebarluaskan angka-angka yang diumumkan oleh Gubernur. Beberapa catatan perlu dikemukakan.
Sebuah Renungan
HAJI DAN KEMANDIRIAN BANGSA
Dalam empat hari Nahar ini umat Islam dunia merayakan Hari Raya Idul Adha 1429 Hijriah. Ibadah haji itu selain secara umum terlihat merupakan peristiwa fenomenal dalam akumulasi jumlah umat manusia dalam bentuk kongres internasional di Mekkah al-Mukarrahmah, adalah juga merupakan sebuah peristiwa monumental yang memiliki implikasi besar terhadap kehidupan umat dan perbaikan tata dunia.
SAVE THE NATION (12)
MENGGAGAS INDONESIA BERMARTABAT:
Ada apa dengan Pertahanan Kita
* * *
Kesan sebagai objek yang kurang berdaya dalam konstelasi pertahanan dan keamanan tidak mudah ditutup-tutupi. Kasus DCA (Defence Cooperation Agreement) dengan negara Singapura dapat dijadikan sebagai contoh, disamping penyelesaian masalah hukum dalam hal pelanggaran HAM perajurit TNI, penanganan separatisme, persenjataan dan lain-lain.
SAVE THE NATION (11)
MENGGAGAS INDONESIA BERMARTABAT :
Hilangnya Asa Di Tengah Kondisi Buruk ManajemenMaritim dan Trasportasi Laut
* * *
Peringatan US Coast Guard secara umum dapat menjalaskan kondisi maritim dan transportase laut Indonesia. Seluruh pelabuhan dan kapal Indonesia dikategorikan tidak aman sehingga terancam diboikot asing dengan alasan bahwa berdasarkan penilaian masih banyak perusahaan pelayaran dan pelabuhan di Indonesia yang belum melakukan kode keamanan maritim ISPS Code yang sebetulnya sudah harus diimplementasikan sejak 1 Juli 2004. Kelancaran trasportasi laut untuk kepentingan ekspor-impor sangat terganggu.
SAVE THE NATION (10)
MENGGAGAS INDONESIA BERMARTABAT :
Hilangnya Asa di Tengah Buruknya Kondisi Infrastruktur
* * *
Data yang dikumpulkan oleh ECONIT’s Economic Outlook 2008 menunjukkan bahwa setelah memerintah selama 3 tahun pemerintahan SBY-JK hanya mampu membangun 48 km (3,7%) dari target 1.300 km atau 260 km per tahun (2005-2009). Capaian ini benar-benar amat rendah jika dibandingkan dengan China yang dalam membangun jalan tol mampu melakukan pembangunan sepanjang 7.000 km per tahun.
Memang ada rasa tanggap yang cukup menggembirakan, yakni diadakannya infrastructure summit yang kemudian di antaranya diikuti dengan kebijakan paket ekonomi dan inpres no 6 tahun 2007 tentang percepatan pembangunan infrastruktur. Namun setelah mengevaluasi efektivitas upaya ini, akhirnya dapat disimpulkan bahwa pekerjaan itu lebih merupakan respon birokratik administratif ketimbang action pembangunan nyata di lapangan.
Tingkat keburukan infrastruktur makin ke daerah makin gawat saja. Banyak cerita mengenai hal ini.
Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum ‘nBASIS
SAVE THE NATION (8)
MENGGAGAS INDONESIA BERMARTABAT :
Hilangnya Asa Di Tengah Kemerosotan Industri Dan Perdagangan
* * *
Kepemilikan atau dominasi modal asing atas industri nasional semakin kuat. Ini menyebabkan perekonomian nasional pincang. Pada gilirannya pertumbuhan ekonomi pun dapat terancam stagnan atau bahkan terpuruk. Efek dominonya bisa amat luas dalam lapangan kehidupan sosial maupun politik, Sektor-sektor yang didominasi asing itu terutama adalah retail. Menjamurnya pasar swlayan skala besar dan pusat perbelanjaan baru milik asing menjadi salah satu bukti untuk itu.
SAVE THE NATION (7)
MENGGAGAS INDONESIABERMARTABAT :
Hilangnya Asa di Tengah Rendahnya Pendapatan Perkapita
* * *
Pada pertengahan tahun 1960-an GNP perkapita Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Taiwan nyaris sama, yakni kurang dari 100 dollara US. Cina bahkan jauh lebih rendah, yakni sekitar 50 dollar US perkapita. Namun pada tahun 2005 GNP perkapita Indonesia hanya sekitar 1.260 dollar US, Malaysia 4 kali lebih besar, Korea Selatan 13 kali lebih besar, Thailand 2 kali lebih besar, Taiwan 12 kali lebih besar dan bahkan Cina telah semakin jauh meninggalkan Indonesia. Kini gambaran GNP perkapita Indonesia semakin jauh menurun, yakni hanya 810 dollar US perkapita.
SAVE THE NATION (6)
MENGGAGAS INDONESIA BERMARTABAT :
Hilangnya Asa di Tengah Krisis Kehutanan dan Lingkungan
* * *
Hutan memainkan peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekologis juga sebagai sumber mata pencaharian bagi sejumlah besar orang. Di Indonesia sekitar 36 juta orang hidup dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan nasional (berpenghasilan kurang dari 1, 55 dollar US per hari, atau bahkan kurang dari itu). Mereka yang tinggal di atau dekat hutan berjumlah lebih dari 10 juta orang, seringkali sangat kekurangan. Kerusakan hutan terus melaju dengan mengorbankan rakyat terutama bagi mereka di atau dekat hutan dan lingkungannya.
SAVE THE NATION (5)
MENGGAGAS INDONESIA BERMARTABAT :
Hilangnya Asa Di Tengah Kesemrawutan Pengelolaan
Sumberdaya Alam
* * *
Kekuatan asing dan elemen-elemen pemerintahan Indonesia telah bergabung dengan Bank Internasional menjarah kekayaan SDA yang menyebabkan setidaknya 3 macam kejahatan, yakni environmental crime, mineral crime, dan tax crime. Sistem kontrak karya dengan korporasi asing amat tidak adil dan hanya merugikan harta negara. Memang pasti ada keuntungan-keuntungan gelap pada pribadi-pribadi penguasa pos pemerintahan tertentu. Hal seperti itu tentu kategori crime yang tidak termaafkan. Mungkin orang tidak sadar bahwa struktur mega korupsi di Indonesia tidak terlalu sukar digambarkan, asal jangan terlalu terpesona dengan kinerja kepolisian, kejaksaan dan juga KPK yang beraninya Cuma menggertak “digit-digit terakhir” dari struktur mega korupsi itu sendiri.
SAVE THE NATION (4)
MENGGAGAS INDONESIA BERMARTABAT :
Hilangnya Asa di Tengah Ancaman Krisis Pangan
* * *
Paradigma ketahanan pangan di Indonesia berbasis kemandirian pada kekuatan sumber daya alam (SDA) dan komunitas petani Indonesia itu sendiri. Idealnya pemerintah harus mampu menjamin kedaulatan pangan bagi petani kecil, miskin dan ketersediaannya (pangan) sekaligus. Kini, Indonesia sedang mengalami krisis pangan. Harga sembako seperti beras, gula dan minyak goreng semakin tidak terjangkau oleh daya beli rakyat. Akibatnya, prahara sektor pangan dan gizi buruk merebak di berbagai daerah. Pertanian tidak menyejahterakan petani. Data BPS menunjukkan, pertumbuhan sektor pertanian dari 4,1% pada 2004 menjadi 3,0% pada 2006. Pangsa PDB pertanian menurun dari 15,5% pada 2004 menjadi 13,0% pada 2006.
SAVE THE NATION (3)
MENGGAGAS INDONESIA BERMARTABAT :
Hilangnya Asa Di Tengah Fakta Kemiskinan dan Pengangguran
* * *
Salah satu fungsi utama negara Indonesia ialah memerdekakan warga dari kemiskinan. Adalah hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, penghasilan dan penghidupan layak. Konstitusi kita memang tegas-tegas memerintahkan bahkan fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk menjadi tanggungjawab negara.
SAVE THE NATION (2)
MENGGAGAS INDONESIA BERMARTABAT :
Usaha Memetik Pelajaran dari Hilangnya Asa Di TengahFakta Buruknya Praktik Politik dan Demokrasi
* * *
Cobalah bertanya, dimanakah kira-kira posisi Indonesia di tengah negara-negara dunia? Mungkin Indonesia berdiri persis pada posisi ketergantungan yang amat parah. Praktik militerisasi dalam diplomasi internasional atas nama war on terrorism semakin memojokkan tanpa sebilah martabat. Globalisasi yang melanda negara miskin dunia yang mengakibatkan melemahnya posisi tawar sudah tak mungkin direkonstruksi ulang. Indonesia ada di sana.
