Archive for May 2009
OPOSISI
SALAMAN BASA-BASI DI KPU (2)
TAK PERLU takut terhadap konflik. Substansi konflik itu tidak selalu mengharuskan pemusnahan total di antara peserta. Rumus itu juga tentu bisa berlaku di dunia politik, khususnya menghadapi pilpres Indonesia 2009 yang sudah di ambang pintu.
OPOSISI
SALAMAN BASA-BASI DI KPU (1)
Masing-masing pasangan sudah mendapatkan nomor. Mega-Pro nomor 1, SBY-Budiono nomor 2, dan JK-Win nomor 3. Mega pun ingin cepat pulang, lalu melintas di depan SBY-Budiono, tanpa ingin sekadar bersalaman, betapa pun itu basa-basi. Prabowo Subianto meski biasanya gesit bergerak malah tertinggal di belakang.
DOUBLE TALK TENTANG KORUPSI
KORUPSI ITU AGAMA BARU? * CHIPS KORUPSI * GERAKAN POLITIK KORUPSI * APA KATA ORANG-ORANG PENTING? * KORUPSI ITU RODA EKONOMI * JUMLAH ANTI KORUPSI TAK SELALU BANYAK * KORUPSI DAN PERBEDAAN SIKAP * KORUPSI MUSUH NOMOR SATU MASYARAKAT, SEMUA ORANG MENGUTUKNYA * BAHASA RIKUH: CAWAPRES PRABOWO TERKAYA DAN SBY PALING SEDIKIT DANA KAMPANYE * PERTANGGUNGJAWABAN KORUPSI: SEORANG MANTAN PRESIDEN BUNUH DIRI * KORUPSI KOMERSIALISASI KORUPSI: KORUPSI MAKAN KORUPSI * DANA KAMPANYE DARI KORUPSI
POSTING beberapa hari lalu berjudul ”UNTUK APA KPK MEMERIKSA KEKAYAAN CAPRES/ CAWAPRES?” didasari keresahan dan rasa ketersinggungan atas sifat pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Pemeriksaan dan pengumuman hasil pemeriksaan itu tidak ada gunanya sama sekali, terutama karena dua hal. Pertama, KPK rupanya tidak berusaha serius menelusuri asal-usul harta itu. Kedua, KPK tidak memiliki kewenangan menyatakan seseorang Capres/Cawapres tidak layak meneruskan kecapresan/kecawapresannya karena (misalnya) tak bisa mempertanggung-jawabkan asal-usul hartanya.
Keresahan dan ketersinggungan itu nyaris berbuah keputusan untuk merubah nama blog ini menjadi blog DARURAT KORUPSI. Darurat itu bisa macam-macam. Ada darurat karena bencana. Ada pula darurat karena politik dan keamanan. Mestinya ada DARURAT KORUPSI.
Blog ini tak usah berubah menjadi blog DARURAT KORUPSI. Hanya saja untuk menandai keresahan dan ketersinggungan atas cara kerja KPK dalam pemeriksaan kekayaan para Capres/Cawapres, secara khusus untuk beberapa saat akan didedikasikan untuk mencaci-maki korupsi. Dengan atau tanpa harapan membangkitkan perang baru melawan korupsi di tengah menurun-drastisnya semangat nihilisasi korupsi, perbincangan tentang korupsi tetap perlu dan bermanfaat. Mudah-mudahan saja masih ada yang tertarik.
ISTERI-ISTERI SOLEHAH
Maka terbiltah sebuah buku politik untuk dua suami yang kini sedang bekerja tak kenal lelah di gelanggang perebutan kekuasaan, Capres Bapak Muhammad Jusuf Kalla (JK) dan Bapak Wiranto (WIN). Kedua figur isteri sholehah yang menjadi fokus buku itu tak lain, Ibu Mufidah (isteri JK) dan Ibu Rugaya (WIN).
Performance kedua perempuan ini memang jadi salah satu pusat perhatian penting akhir-akhir ini. Mereka berdua ibarat kontras di pentas yang diyakini akan turut menentukan gerak pena contreng untuk masa depan Indonesia.
Adalah ibu Megawati, Ketua Umum PDIP yang kini menjadi salah seorang Capres dengan menggandeng Bapak Prabowo Subianto sebagai Cawapres. Dalam kesehariannya, dan dalam penampakan umum di depan publik memang tidak biasa dengan jilbab, sebuah simbol yang mungkin dijadikan pembeda untuk penyematan predikat sholehah bagi Ibu Mufidah dan ibu Rugaya. Ibu Ani Yudhoyono (isteri Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, SBY) juga sering terlihat berjilbab rapih, tetapi umumnya hanya untuk sebuah seremoni. Hal serupa itu juga lazim bagi ibu-ibu dan perempuan-perempuan lain di Indonesia, termasuk mungkin ibu, saya tak tahu namanya, isteri Bapak Budiono yang menjadi Cawapres dalam pasangan SBY-Berbudi.
APA KATA SUTAN SJAHRIR KEPADA MOHD.NATSIR?
SAYA lupa mencatat nama penanya yang dengan gaya seorang aktivis yang amat peduli mengemukakan keresahannya. “Keadaan ekonomi semakin sulit hingga banyak anak tak dapat menikmati pendidikan secara baik. Tetapi secara kontras pendidikan kita sekaligus juga diwarnai oleh gejala pengkastaan. Ada pendidikan untuk orang kaya, ada pendidikan yang seolah tak diurus. Saya begitu sulit membayangkan korelasi kenaikan dana pendidikan dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat, terlebih soal aksesibilitas dan tentu soal mutu”.
DARI TANGERANG MENCARI INDONESIA: KISAH SEORANG ANAK MISKIN
ANAK JALANAN DIA. Datang ke Jakarta, maksud melihat Indonesia. “Di Tangerang, di tempat saya, tidak ada Monas dan hidup sudah semakin sulit. Kalau di kampung saya ada orang-orang kaya yang bisa saya mintai uang, saya pulang saja. Kalau di kampung saya ada Monas, untuk apa saya datang ke Indonesia”.
Itu penuturan Fitri, seorang mahasiswa peserta seminar “Jangan Perjual-belikan Pendidikan” yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Agama Islam dengan Barisan Mahasiswa, sebuah partai internal kampus, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Selasa (26/05). Penuturan itu disampaikan kepada pembicara seminar yang saya sendiri adalah salah satu di antaranya.
Saya tidak tahu apakah Fitri benar-benar jujur dalam keseriusan mengemukakan kasus itu. Saya hanya tertegun.
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (2)
PERTANYAAN PENTING
Bagi ’nBASIS sekarang adalah saat mengajukan pertanyaan: ”apa yang akan kalian kerjakan di lembaga yang mirip LSM yang berkantor di Senayan itu 5 tahun ke depan?”. Jika untuk gengsi belaka, alanglah sia-sianya energi politik rakyat. Amat disadari bahwa pemilihan langsung yang mengunggulkan kandidat-kandidat ini tidaklah sebuah proses rasional dalam pengertian terlalu banyak faktor yang membuat kandidat terbaik tak terpilih.
AKHIRNYA…DPT MASUK AGENDA ANGKET
TIDAK ada alasan untuk tak menerima. Tidak ada alasan untuk menuduh parpol mitra koalisi tak sejiwa. Tidak ada alasan untuk “bersembunyi” di balik sehelai daun ilalang. Keanehan DPT sebagai biang terbesar kebobrokan Pileg 2009 memang tepat dipermasalahkan.
PARTAI DEMOKRAT
PERUBAHAN DI TANGAN PARTAI DEMOKRAT?
Jangan lupa kemenangan PDIP tahun 1999 mancapai angka 31 %, tahun 2004 Golkar membukukan kemenangandengan angka 21 %, dan tahun 2009 Partai Demokrat hanya memperoleh 20 %. Angka-angka persentase itu tidak bermakna apa-apa berhadapan dengan sistem. Sistem telah terbangun untuk tidak memihak kepada kejujuran, keadilan dan kemaslahatan. Begitu lebar jarak antara dassollen dan dassein (yang diharapkan dengan yang diterima). Negeri ini hanya menanti tangan tuhan berbicara [sungguh saya berharap aliansi pendukung JK-WIN dan Mega-Pro mau membentuk pakta oposisi jika kalah dalam pilpres 2009, agar kemenangan SBY dan partainya tidak sewenang-wenang dan negeri ini tidak korban (lagi) ].
PREDIKSI PILPRES 2009
Jika SBY-Budiono dan tim kampanyenya tidak 
menyadari “tsunami” politik yang sedang mendera kubunya, maka tidak saja pilpres 2009 harus melangkah ke babak kedua, itu pun dengan penuh ketidak-pastian sebagai pemenang. Bahkan bisa saja SBY pada periode pemerintahan 2009-2014 hanya akan menjadi seorang pengendali oposisi dari luar sistem, mengomandokan legislator partai Demokrat yang memang jumlahnya mayoritas.
Banyak faktor rumit yang bekerja di balik fenomena ini. Pertama, proses “salah pilih” Calon Wakil Presiden (Capres). Banyak kalangan menuding Budiono sebagai agen neolib pesanan Amerika yang anti kerakyatan. Ini telah menyebabkan elektibilitas SBY melorot drastis dalam waktu yang amat singkat.
Kedua, tidak saja mitra koalisi seperti PKS, PAN, PPP pernah terlanjur “mencaci-maki” SBY (dan semua kritik tak mungkin ditarik lagi karena sudah menjadi milik publik) sebelum akhirnya secara formal menyatakan bergabung mendukung SBY-Budiono. Tetapi sikap pribadi SBY dan persepsi yang sengaja dibangun oleh para “pion-pion” di kubu partai Demokrat telah menyebabkan terbentuknya citra baru SBY kurang lebih sebagai orang sombong, lupa diri dan feodal Jawa yang orang Jawa sendiri pun tidak suka. Melihat kadar perekatan semua mitra koalisi, amat dikhawatirkan para elit tidak akan diikuti oleh konstituen di grass root. Inilah kemungkinan sebuah koalisi terbesar yang akan menuai angka swing voter paling besar dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca reformasi.
PREDIKSI GOLPUT PILPRES 2009
Jika saja KPU benar-benar akuntable menggunakan dana yang tersedia untuk memobilisasi Kepala Lingkungan/Kepala Lorong di bawah koordinasi Lurah atau Kepala Desa, dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu akan dihasilkan sebuah DPT yang amat valid. ‘nBASIS amat yakin dengan itu.
Mencederai Independensi DPD
Bergabung Ke Tim Pemenangan Capres
Sebuah Pelanggaran Etika Politik
M.Syafii Sitorus, wartawan Portibi Dongan Na Pogos meminta pendapat saya tentang anggota DPD yang ikut dalam tim kampanye salah satu pasangan capres.
Itu hak politik dia sebagai warga negara. Namun akan terasa tidak etis. Baiknya biarlah dia menyimpan dukungan politiknya secara diam-diam, karena akan sangat terasa janggal jika malah tampil sebagai pimpinan tim kampanye pemenangan capres. Jika itu benar-benar terjadi, ia sudah menunjukkan kelasnya sebagai pencari kekuasaan belaka. Itulah penegasan saya.
Beberapa hari kemudian sebuah forum dialog pilpres bertajuk Demokrasi Bermartabat mempertemukan saya (sebagai nara sumber) dengan beberapa orang, termasuk anggota DPD yang dipermasalahkan Sitorus, Parlindungan Purba. Kesempatan itu saya gunakan untuk menyampaikan penegasan saya kepada Parlindungan Purba saat giliran saya berbicara tiba. Selain saya, ternyata banyak partisipan dialog yang juga merasa aneh tindakan Parlindungan tersebut.
Rupanya Parlindungan Purba, di luar dugaan saya, merasa benar tindakannya, sambil mengemukakan bahwa terhadap banyak hal kita mungkin tidak bisa sependapat. Biarlah saya dengan pilihan ini.
Hmmmmmmmmmm. Begitu.
NEGARA RAMAH KORUPSI
UNTUK APA KPK MEMERIKSA KEKAYAAN
CAPRES/CAWAPRES?
Akhirnya saya benar-benar resah dan merasa tersinggung ketika mengetahui melalui siaran tv bahwa KPK membatalkan pengumuman kekayaan para Capres/Cawapres yang untuk selanjutnya tugas itu diserahkan kepada KPU. Mengapa saya resah dan tersinggung?
INDONESIA 2009-2014
PERNYATAAN KOMITMEN CAPRES/CAWAPRES AGAR BANGSA DAN NEGARA INI TIDAK (LAGI) TERGADAI
Salah satu pendekatan untuk memetik pendidikan politik yang sehat dari proses suksesi nasional 2009 ialah memperbanyak komunikasi politik dengan rakyat yang dilakukan dengan sejujur-jujurnya dan sesantun-santunnya. Dalam komunikasi politik itu para Capres/Cawapres tidak lagi harus dibiarkan melanjutkan tradisi kebohongan publik.
PARA ARTIS “MASUK” SENAYAN
“SAYA Hermy dari Harian Medan Bisnis, ingin berbincang dengan Anda seputar masuknya para artis ke Senayan. Banyak kalangan menengarai hal itu akan mengakibatkan kemerosotan kinerja DPR. Bagaimana pendapat Anda?”
Hermy menyampaikan pertanyaan itu melalui saluran telefon dari kantornya akhir minggu lalu. Dengan senanghati saya awali jawaban saya dengan mengatakan bahwa saya tidak tahu persis persentase jumlah artis dalam komposisi keanggotaan DPR hasil pemilu 2009. Tampaknya Hermy juga tidak persis tahu angkanya.
Tetapi saya kira ada baiknya saya bercerita dulu keadaan satu dasa warsa lebih yang lalu. Periode normal yang terakhir (sebelum setengah periode yang berakhir karena reformasi), di Sumatera Utara ada 2 orang Guru Besar Hukum masuk DPRD Sumut melalui Golongan Karya (waktu itu belum disebut partai). Selain kedua Guru Besar Hukum itu, masih ada Guru Besar yang lain, juga direkrut oleh Golkar melalui pemilu. Waktu itu seorang wartawan mengajak saya bertukar fikiran, apakah nanti DPRD Sumut tidak akan berkinerja lebih baik dengan masuknya para Guru Besar itu?
Saya menolak pendapat itu, bahkan mengatakan dengan tegas jika ada Guru Besar yang mau diajak Golkar memasuki lingkaran politik yang amat sentralistik dan penuh instrumen pengendalian kebebasan berekspresi itu, sebetulnya dunia kampus sedang mengalami krisis yang dahsyat. Bosan dengan habitatnya sendiri, lantas mengembara ke habitat lain yang membuatnya teralienasi (terasing), begitulah analoginya.
Saya amat sepakat lagu kritik tajam Iwan Fals terhadap DPR. D-4, Datang, Duduk, Diam, Duit. Di sela-sela rumus D-4 itu masih juga tidur saat sidang tentang nasib rakyat. Akhirnya lantunan lagu dari Slank yang tak kalah pedas melengkapi penggambaran buruk tentang perikeadaan DPR yang selain diisi oleh orang-orang partai yang dikendalikan oleh kepemimpinan oligarkik, juga secara kelembagaan sudah lama kehilangan sifat-sifat kepembelaannya terhadap rakyat.
Pada awal reformasi memang ada sebuah iklim perkuatan politik lembaga legislatif untuk semua tingkatan. Namun setelah semuanya berakhir, kita pun menyadari perkuatan posisi yang cuma berlangsung sebentar itu tak pernah untuk pembelaan terhadap rakyat. Ada loyalitas partai yang memustahilkan penjelmaan orang-orang di Senayan itu menjadi wakil rakyat.
Tidak ada hal penting yang terjadi di kolong langit Indonesia. Rezim boleh berganti, agenda dan kadar akuntabilitas tetap tak berubah. Maka siapa pun yang masuk di DPR, ia akan tertelan sendiri oleh sistem yang belum tereformasi itu. Inilah landasan pertama untuk memahami permasalahan.
Kedua, jika ada asumsi bahwa para artis yang terpaksa meninggalkan habitatnya karena tampaknya begitu mudah masuk ke Senayan dengan bermodalkan popularitas itu menempati posisi kualitas sumber daya manusia paling rendah dibanding orang-orang yang berlatar belakang profesi lain, maka sebetulnya dengan sistem pemilu yang amat buruk sekarang ini harus disadari bahwa orang-orang paling bodoh dari profesi lain pun tampaknya tak terhambat melenggang ke Senayan. Teman saya dengan begitu geram malah berkata “garbage in garbage out“. Tak tahu tulis baca sekali pun bisa masuk dengan resep dekat dengan elit partai, punya uang untuk ditabur, dan pengaruhi aparat pelaksana pemilu agar jangan mengganggu suara (jika kebetulan berhasil memperoleh banyak), atau menambah suara jika kenyataan tidak memenuhi jumlah yang diperlukan. Keburukan model rekrutmen politik yang trend di indonesia saat ini bukan cuma terjadi untuk legislatif, bahkan juga diawali oleh lembaga eksekutif.
Lalu marilah kita periksa satu persatu. Di antara para artis itu ada Ikang Fauzi. Ada Primus, Ada Eko Patrio. Ada Nurul Arifin. Ada “Oneng” Diah Pitaloka. Mandra dan Qomar bukanlah orang-orang bodoh, hanya saja mungkin selalu harus memerankan seperti orang-orang kelimpungan sesuai scenario lawakan yang mereka ciptakan. Dedi “Miing” Gumelar itu pastilah orang pintar. Begitu mampu meramu informasi politik yang amat samar sekalipun menjadi kritik yang mencecar lewat guyon. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Jiwanya mandiri, ethos kerjanya tinggi, dan pantang menyerah. Hanya saja jika akan dipaksa membuat makalah berstandar diktat konvensional seperti mahasiswa semester 3 di kampus, mungkin saja mereka akan kewalahan. Tetapi mereka tidak harus mengetik sendiri buah pikiran mereka, karena presiden dimana-mana pun hanya mengendalikan orang lain untuk menggenggam kekuasaan, tidak mengetik sendiri setiap naskah yang hendak ditandatanganinya menjadi hukum.
Hal yang patut diwanti-wanti dari mereka ini ialah bagaimana jika iklim Senayan menulari mereka dan mengotori watak mereka yang bersih? Ini sebuah masalah besar.
Sebelum mereka jenius Rano Karno dan Marissa Haque sudah pernah menjajal dunia politik yang amat liar itu. Marissa Haque ternyata melawan ketika merasa dizholimi oleh elit partainya. Kini mungkin sudah saatnya mengevaluasi Rano Karno yang sudah menjadi Wakil Kepala Daerah, lalu pada gilirannya Dede Yusuf. Bukankah Sophan Sophiaan telah lebih dari cukup membuktikan bahwa idealisme tetap menjadi nomor satu walau apa pun taruhannya?
Memang kejadian serupa bukanlah fenomena khas Indonesia. Sebuah Negara paling kuat di muka bumi ini pun (Amerika) pernah dipimpin oleh seorang aktor (Ronald Reagen) dan suksesinya tidak seburuk yang kita alami di Indonesia.
Saya juga pernah mendengar keluhan yang dikemukakan dengan cara yang amat halus. “Jika pelawak sudah masuk ke DPR, maka itu tanda-tanda kehancuran sebuah negara“. Boleh jadi ya. Tetapi itu bukan kesalahan para artis dan pelawak itu. Bahkan kehadiran mereka mestinyalah sebuah teguran yang dahsyat. Coba dibayangkan mereka serentak berkata “jika semua urusan yang amat rumit ini segera beres, kami pun akan secepat itu kembali ke habitat kami. Kami muak dengan kalian semua”.
