'nBASIS

BADAN yang dijuluki superbody KPK kini menjadi sorotan kembali. Bukan karena adanya kejutan baru dari institusi yang mengartikulasi pandangan permusuhan terhadap korupsi sebagai extra ordinary crime itu. Sorotan muncul dari BPKP yang disebut-sebut mendapat perintah dari SBY untuk mengaudit KPK.

Alkisah tererberitakanlah bahwa Presiden memerintahkan Kepala BPKP mengaudit KPK. Tetapi buru-buru diralat, bukan begitu. Bukan begitu. Sebelumnya juga terberitakan kecemasan Presiden SBY terhadap KPK yang tidak dapat dikendalikan (lagi). Ini diliput dari kunjungan SBY ke Harian Kompas belum lama ini. Tetapi, sebagaimana telah luas diketahui,  Mensesneg Hatta Rajasa memberi penjelasan. Bukan begitu. Bukan begitu.

‘nBASIS berpendapat se-superbody apa pun KPK itu kiranya ia tak pernah dibayangkan kebal hukum. Apa, atau bagaimana bentuk pertanggungjawabannya kepada publik perlulah diperjelas. Perlu transparansi, akuntabilitas, dan memang ia harus menjadi komponen kuat dalam proses good governance. Kecuali jika dari awal ia memang dimaksudkan hanya untuk kepentingan artifisial politik belaka.

‘nBASIS berpendapat bahwa KPK tidak cuma perlu diaudit soal penggunaan anggaran, termasuk audit visi dan misi. Misalnya, benarkah keraguan masyarakat bahwa KPK itu lebih cenderung mengendus secara tebang pilih hingga sasarannya tidak begitu penting dalam struktur dan peta korupsi nasional?

Pada sebuah seminar beberapa tahun yang lalu (2006) di  (Bidakara) Jakarta, di hadapan Jaksa Agung waktu itu Amien Rais memprasyaratkan adanya peta korupsi nasional agar benar-benar pemberantasan korupsi itu sesuai dengan tingkat permasalahannya. Jika kita sudah memiliki peta korupsi, maka peta itu sendiri yang akan bercerita bahwa mega korupsi yang menjadi prioritas target perang ada di sana, bukan di sini dan jika KPK dan seluruh aparat terkait pemberantasan korupsi berkutat di suatu tempat yang tidak termasuk dalam peta, rakyat bisa berteriak. Itulah jika perang baru yang serius memang ingin dilakukan terhadap korupsi.

Amien Rais memprasyaratkan waktu itu, tanpa sesosok kepemimpinan yang bersih mustahil melakukan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu ia meminta keseriusan dengan memulai perang dari istana. jika istana sudah dijamin bersih, di tempat lain akan lebih mudah. Amien Rais menggunakan filosofi ikan. Ikan tidak pernah mulai membusuk dari ujung ekor, tetapi kepala.

Aneh waktu itu Jaksa Agung mengemukakan policy menggertak yang kecil-kecil untuk menakuti yang besar-besar. Amien Rais pun menyindir “Jaksa Agung kita ini baik. Tetapi jangan baik-baik saja”.

Auditlah KPK. Audit. Please.

• DOUBLE TALK TENTANG KORUPSI
• PILPRES: MONEY POLITICS
• NEGARA RAMAH KORUPSI
• INDONESIA 2009-2014
• PREDIKSI PILPRES SATU PUTARAN
• Ucup Kelik: KHAWATIR PUTARAN KEDUA (KPK)