'nBASIS

BANYAK cara untuk memprediksi pemenang dalam setiap pemilihan langsung. Semakin sempurna (cakupan) variable perhitungan, maka akan semakin tinggi derajat keakuratannya. Di luar apa yang diketahui oleh publik saat ini, jajak pendapat atau survey hanyalah salah satu di antara sejumlah faktor kompleks dalam membuat prediksi hasil pilpres 2009. Dominasi opini pembuat survey diakui begitu kuat, sehingga ada anggapan otomatis pemenang adalah pasangan nomor 2 (SBY-BUDIONO). Opini pembuat survey itu sendiri terasa seolah sudah lebih kuat dari kewibawaan ilmiah surveynya sendiri.

Dari berbagai faktor tinjauan pasangan SBY-BUDIONO memang harus diakui memiliki keunggulan dibanding 2 pasangan lainnya. Pertanyaannya, terpulang  kepada kemampuan pasangan ini meraih 50% lebih suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?

Di luar data survey itu, saat ini kita sudah mempunyai data dan fakta yang jamak di sekitar proses dan perkembangan politik Pilpres 8 Juli 2009. Kita tinggal mengorganisasikan data dan fakta itu sebaik-baiknya dengan mengindari sejauh-jauhnya subjektivitas. Paling tidak semua variable perhitungan dapat diklasifikasikan kepada 3 kelompok besar, yakni aspek primer, aspek sekunder dan aspek khusus yang sebaiknya disebut saja aspek kriminal trend kelaziman politik. Faktor terakhir ini seakan dipantangkan untuk dibicarakan terbuka, padahal praktiknya berjalan lancar. Ada latar belakang UU yang sedikit banyaknya memberi peluang.

SBY-BUDIONO PEMENANG

Meskipun untuk semua variable perhitungan terdapat perbedaan posisi di antara ketiga pasangan, tetapi jika diakumulasi secara keseluruhan tampak keunggulan pasangan SBY-BUDIONO. Merekalah pemenang putaran pertama. Apa yang sedang mereka usahakan sekarang ialah psikologi siurupi na monang (suasana psikologis berupa kecenderungan untuk memihak kepada yang lebih berpeluang menang). Hal ini akan semakin efektif dalam situasi melemahnya daya ikat partai-partai pendukung yang berujung pada fenomena swing voter.

Sesungguhnya dalam konteks pilpres 2009, untuk kasus SBY-Budiono, bagaimana mempertahankan dukungan konstituen partai pendukung adalah agenda terbesar. Dengan mempertahankan itu saja mereka diperkirakan dapat menyelesaikan perhelatan ini satu putaran saja. Akan tetapi jaminan kesetiaan pendukung itulah yang tidak didapatkan, dan memang dalam pemilihan langsung selalu terbukti jamaknya pengalaman kalahnya pasangan yang didukung oleh gabungan partai dominan.

POLITIK ALIRAN

SBY-BUDIONO patut curiga aliran politik dan afiliasi politik terutama untuk kalangan abangan dan non muslim kemungkinan sudah lebih terpikat kepada MEGA-PRABOWO. Kasus yang boleh disebut “black Campaign” (?) yang terjadi di Medan akhirnya semakin terbuktikan untuk dapat dipastikan bukan sebagai scenario pihak JK-WIRANTO. Kesan sementara ini diperdapat paling tidak setelah melihat pemberitaan media tentang pemeriksaan terhadap Adi Zen Ginting yang mengaku disuruh menyebarkan selebaran oleh seseorang yang disebut-sebut adalah orang dekat Abd.Wahab Dalimunthe, Koordinator Pemenangan SBY-BUDIONO untuk beberapa Provinsi di Sumatera.  Juga setelah melihat debat yang disiarkan tv-one malam ini antara Rizal Mallaranggeng dengan Indra J Piliang. Jika dihubungkan pula dengan isyu jilbab yang awalnya bersumber di kalangan internal PKS, akhirnya dianggap sebagai “mainan” politik yang bukan bersumber dari kubu JK-WIRANTO.

Akhirnya orang menduga-duga, ini mungkin seperti sebuah upaya mengulangi sekali lagi kesan sebagai “orang teraniaya” pada pilpres langsung pertama tahun 2004 lalu, yang banyak orang mengakuinya berhasil baik Tentu saja (diharapkan) pemeriksaan pihak berwenang akan memberi kejelasan kasus ini dalam waktu yang tidak lama.

Walaupun berdasarkan partai pendukung secara teoritik campuran aneka aliran politik lebih tinggi kekentalan perpaduannya pada kubu SBY-BUDIONO, tetapi terutama PKS dan  PPP sudah memposisikan pasangan yang mereka dukung sebagai pasangan yang kurang lebih kurang menghargai aspirasi umat, dan akhirnya mereka ralat sendiri dengan susah payah.

Tetapi, seolah untuk memastikan bahwa SBY-BUDIONO bukan pasangan yang dalam genggaman kekuasaan politik Islam, muncullah scenario “istri Budiono penganut Katholik” (Memang ini serba sulit. Jika isteri Budiono mengklarifikasi ke publik, tentu ada plus dan ada minusnya. Jika ia memang seorang Katholik, ada saja kerugiannya di depan pemilih. Begitu juga jika ia bukan Katholik peluang mendapatkan dukungan komunitas lain bisa berkurang). Tetapi jika ini sebuah permainan intelijen, maka harus diakui bahwa keandalan pekerjaan intelijen SBY-BUDIONO memang terbukti lebih unggul. Sekali lagi, ini sebuah pengandaian saja.

Bagi PKS dan PPP dan semua parpol Islam yang berada pada kubu pendukung pasangan incumbent ini utang dan tanggungjawab moral makin tinggi di hadapan umat. Pada saat yang sama ternyata SBY-BUDIONO harus difahami jika bersikap seolah tidak perduli hal itu. Mungkin sudah berlaku hukum transaksi. “Anda minta itu, kami beri dan jangan lagi mengatur yang lain-lain”. Who gets what kind of values and by what mean? Pertanyaan ini dapat sangat menggerus dukungan umat, tetapi sekali lagi tampaknya SBY-BUDIONO akan tak peduli hal itu karena perlunya menenggang dan mengakomodasi kelompok lain. Perhatikanlah Budiono dalam orasi singkat kampanye putaran terakhir di lapangan Sri Wedari Solo. Satu-satunya Capres dan Cawapres yang berucap “SALOOM” mengawali orasinya adalah Budiono. Banyak sekali yang harus diterjemahkan dari Budiono, dan PKS bersama PPP serta partai Islam lainnya dalam kubu itu tampaknya sudah tahu itu dari awal.

STRATA SOSIAL

Untuk kondisi sosial ekonomi Indonesia yang terpuruk saat ini, secara teoritis berdasarkan perspektif strata sosial pasangan MEGA-PRABOWO dan JK-WIRANTO relatif unggul. Jumlah orang miskin yang menempati strata terendah diasumsikan lebih mudah berkomunikasi dengan kedua pasangan ini dan lebih potensil mereka pikat. Ekonomi Indonesia yang dikelola dengan prinsip neolib telah melahirkan disparitas yang parah dan secara kumulatif menambah kalangan yang menderita relative deprivation (perasaan keterampasan hak-hak normatif dalam memperoleh apa yang seharusnya didapatkan). Bagaimana pun cara menutupi fakta ini akan sia-sia belaka, sebab program pemerintah sendiri selam 4 tahun lebih hanya difokuskan untuk membagi-bagikan sesuatu kepada mayoritas strata ke IV yang kian hari kian tergantung. Itulah program pengakuan atas penderitaan rakyat. Jumlah mereka paling besar, dan pendapatan mereka kecil, mungkin tidak jauh dari apa yang digambarkan oleh Prabowo Subianto dalam debat Cawapres Putaran Pertama dengan menunjukkan uang pecahan Rp 20.000 yang ia sebut setara dengan harga secangkir kopi di Senayan City.

Indonesia sudah semakin mengukuhkan cara dan keadaan ini. Hampir semua stasiun tv di Indonesia memiliki program dengan berbagai versi namun tujuan tunggal “memberi sesuatu kepada orang miskin” dengan tanpa dharma bhakti. Organisasi-organisasi keagamaan lama dipikat, dan selain itu dibentuk lagi yang baru, dimamah dengan berbagai reward dan akses istimewa. Hal ini sudah cukup sebagai bukti pengakuan tentang trend sinterklasisme yang sudah melewati batas, dan penundukan agama di luar konteks.

DUKUNGAN ORMASY

Dua ormasy terbesar di Indonesia tampaknya memang enggan ke SBY-BUDIONO. NU mungkin sedikit berhasil dipecah melalui kelompok-kelompok kewibawaan kekiyahian berbasis pesanteren tertentu di berbagai wilayah Jawa Timur. Tetapi kendali organisatoris akan tetap sulit dibujuk, terutama karena JK sendiri adalah warga NU dan kedua isteri mereka memang mencitrakan keparipurnaan perilaku muslimah yang tidak dapat dipandang remeh dalam faktor perhitungan daya tarik politik di kalangan internal muslim.

Akan halnya Muhammadiyah sudah lama selesai urusannya dalam pilihan politik pilpres 2009. Cukuplah pewartaan Ahmad Syafii Ma’arif (mantan Ketua PP Muhammadiyah) sebagai isyarat awal, yang kemudian diikuti oleh penggalangan intensif oleh Dien Syamsuddin yang secara de facto dan de jure memiliki kendali untuk organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia itu. Dien Syamsuddin itu orang Golkar dan dari dosen biasa di IAIN Jakarta dia pernah melalui Golkar dipromosikan menjadi Dirjen Binapenta di departeman yang dipimpin oleh Fahmi Idris, Ketua Tim Pemenangan JK-WIRANTO. Jadi Muhammadiyah dan segenap Ortomnya, ditambah dengan Badan Usaha pendidikan, Panti Asuhan, dan lain-lain, sudah bulat ke JK-WIRANTO.

Bagi Azyumardi Azra (suraunet), figur JK memang begitu mudah akses kepada kalangan umat, bahkan dengan sms saja bisa dimintai tindakan kebijakan, dan itu sudah berlangsung sejak JK menjadi Menko Kesra.

PENCITRAAN MEDIA, DEBAT DAN MANUEVER KAMPANYE

Untuk keseluruhannya (pencitraan media, debat dan manuver kampanye) tampak diungguli oleh SBY-BUDIONO. Tetapi tidak selalu ada korelasi penuh antara keunggulan pencitraan media, debat dan manuever kampanye di satu ufuk dengan pilihan politik di ufuk lain. Adalah sangat masuk akal bahwa sebagai incumbent SBY akan lebih menggairahkan bagi para partisipan umum yang tak berideologi, sambil mengedepankan pragmatisme dengan tanpa kaitan dengan pilihan politik. Di mana-mana design kampanye SBY-BUDIONO lebih megah, sejak deklarasi mereka di Bandung tempohari. Sekali lagi itu tidak selalu kesungguhan terpercaya.

Debat tetap masih akan mempengaruhi. Oleh karena itu masing-masing satu putaran tersisa bagi para capres dan cawapres begitu penting. SBY akan berhadapan dengan manuever yang tak terduga dari JK, itu pasti terjadi dan kita tidak tahu apa yang disiapkan JK untuk itu dan mungkin saja ia lebih belajar pada dinamika perkembangan pembicaraan pada debat seperti yang terjadi pada putaran kedua kemaren. SBY, seperti biasanya akan melakukan tangkisan, tetapi selalu akan dengan mimkik penuh  keseriusan yang terkesan menahan amarah.

Jika Prabowo masih memiliki isyu pamungkas (bisa isyu yang sama (lama) dengan detail solusional, atau isyu lain dengan perincian fakta, data dan solusi) untuk debat cawapres putaran terakhir besok, tentu kekalahan pasangan mereka tidak akan begitu besar dengan kedua pasangan rival. Tumpuan harapan mereka memang Prabowo Subianto, untuk perolehan political benefit dari aspek debat.

TREND KELAZIMAN POLITIK

Politik tidak sebaik ungkapan. Rakyat tidak boleh sampai tahu bahwa kekuasaan itu sering menggunakan falsafah Macciavelli: halalkan segala cara. Hal yang penting dijaga di sini hanyalah ketidak-tergenggaman hukum. Apa pun yang bisa dilakukan itu teramat penting asalkan tidak menjadi perkara di ranah hukum yang kelak dapat memicu penolakan hasil atau masalah legitimasi sosial/politik.

Dalam gugus ini diidentifikasi pemihakan B (birokrasi) dan pemihakan K (KPU dan jajarannya sampai ke bawah). Tidak ada orang yang dapat anggap sepele faktor ini. Selain itu, money politics dan faktor non elektoral lainnya masih harus dihitung. Dengan money politics semua rakyat sudah tahu, dan politik transaksional yang sudah menjadi trend di Indonesia itu sudah tidak dapat dihindari. Ada seni dalam politik uang, sebagaimana halnya seni dalam korupsi. Uang dengan jumlah lebih besar belum tentu menjadi pememang. Diperkirakan semua pasangan sudah tahu itu.

Akan halnya faktor non elektoral lainnya bisa termasuk pengabaian hak-hak rakyat untuk memilih dengan design DPT yang buruk. Hadar Gumay memperkirakan nama double dalam DPT kemungkinan sampai 15-20 %. Jadi pelanggaran HAM ini diperkirakan masih berlanjut dan sudah terbukti di berbagai tempat yang luas di Indonesia. Juga termasuk dalam kawasan faktor non elektoral ialah perampasan suara dengan berbagai modus.

Jika pada saat-saat awal KPU sibuk sekali dengan seremoni kampanye damai atau pemilu damai, sesungguhnya pekerjaan sia-sia itu sungguh semakin sia-sia jika mereka sejak awal tidak mempersiapkan terlaksananya perhelatan politik ini dengan asas dan prinsif yang konsisten. Bawaslu dan Panwaslu sampai saat ini tidak memiliki kekuatan politik dan teknis untuk mengawal, ditambah dengan faktor apatisme masyarakat yang sudah melampaui ambang batas normal. Bawaslu dan Panwaslu memang sebaiknya tidak boleh bentukan KPU dan harus lebih dulu lahir dari KPU karena di antara yang harus diawasinya ialah proses pembentukan KPU, kinerja penyimpangan KPU (by design or by nature) dan lain-lain. Atau memang Indonesia harus kembali ke era 1999, penyelenggara pemilu adalah partai peserta pemilu.

KOLABORASI MEGA-PRABOWO DAN JK-WIN

Putaran kedua akan menjadi ujian bagi asumsi politik dan mentalitas oposisional dari MEGA-PRABOWO dan JK-WIRANTO. Mereka harus legowo sebagai pendukung salah satu di antara mereka secara solid untuk menghadapi SBY-BUDIONO pada putaran kedua. Sampai saat ini putaran kedua itu adalah sebuah keniscayaan yang bagi kubu SBY-BUDIONO pun sudah dipastikan. Terbukti dengan manuever politik Denny JA dan jaringannya yang dalam posisi sebagai produsen data prediksi kemenangan SBY-BUDIONO dengan derajat tak terkalahkan, malah mengkampanyekan agar perilaku pemilih sesuai dengan yang mereka harapkan. Mestinya mereka biarkan saja rakyat memilih dan biarkan rakyat menentukan apakah survey sesuai dengan kenyataan faktual.

Bagian ini akan menjadi pokok perhatian posting blog ini pasca pilpres 8 Juli 2009, itu pun jika Denny JA tidak berhasil dalam kampanyenya.

• PRESIDEN RI KE 7
• PREDIKSI PILPRES 2009