'nBASIS

• JK tuduh Iklan Pilpres Satu Putaran tak Demokratis dan tak Mendidik, SBY Buang Badan
• JK beberkan Inisiatifnya meminta KPU menghemat Anggaran Pilpres
• Jangan Sampai tahun 2014 ada yang berucap “Lanjutkan, Tidak Perlu Pilpres”.

MAAF PAK SBY, katanya santun. Santun sekali. “Iklan Bapak Pilpres Satu Putaran itu tidak demokratis”. Protes itu disampaikan JK dalam debat Capres putaran terakhir tadi malam. Mendengar protes itu hadirin menyambut dengan tepukan amat riuh. Tentu di luar gedung banyak orang melihat itu. Menurut Ketua KPU Hafiz Anshary, penonton siaran langsung debat saat itu mencapai 80 juta orang di seluruh Indonesia.

Dengan nada menasehatkan dan penuh kewibawaan, JK menyampaikan hal itu sambil menatap SBY dari jarak yang begitu dekat.

Nada iklan pilpres satu putaran itu memang amat tidak demokratis. Menyimpan logika pemaksaan yang dibalut dalih penghematan sekaligus terasa ada ancaman dan pembodohan. Anehnya lagi justru tokoh terkemuka yang dipasangkan sebagai lokomotif di balik gerakan propaganda itu ialah Denny JA, seorang pengelola lembaga survey yang pernah pecah kongsi dengan Syaiful Mujani, yang anehnya lagi disebut-sebut selama ini dibiayai oleh SBY.

Saya khawatir sekali nanti 2014 ada lagi orang berkata: “Lanjutkan, tidak usah ada pilpres”, tegas JK memprediksi.

Ketua KPU Hafiz Anshary tidak ketinggalan dalam sasaran keluh kesah JK. “Saya sudah pernah mengundang Pak Hafiz ke kantor saya. “Kan begitu pak Hafiz ANshary”, katanya. Konon KPU saat mengajukan anggaran pilpres, Kalla menilai angkanya terlalu tinggi. Itu boros sekali, nilainya. JK dengan ringkas menjelaskan revisi yang dilakukannya hingga KPU akhirnya menggunakan anggaran kurang lebih hanya separoh dari yang pernah diajukan lembaga independent penyelenggara Pemilu itu. Itulah penghematan, saya sudah melakukannya, tegas JK.

Membangun Demokrasi hanya dengan cara demokrasi

Demokrasi, ya demokrasi. Kita bangun demokrasi harus dengan demokrasi. Tidak dengan yang lain. Membangun demokrasi dengan macam-macam cara non demokrasi, misalnya uang, pembodohan, dan lain-lain, itu pasti merugikan. Tidak mencerminkan martabat.

“How can you be so silence if you standing on my shoes?”, mungkin itulah yang terpikir bagi JK. Seorang penantang yang diperhadapkan melalui perhelatan pilpres berembel-embel demokrasi, tetapi di sana-sini semua kecurangan dihalalkan untuk memenangkan incumbent. DPT yang amburadul, baying-bayang perulangan kecurangan perhitungan suara, spanduk dan peraga kampanye yang memihak incumbent dan sekaligus mengindikasikan secara kuat kepemihakan yang amat kentara dari penyelenggara yang mestinya adil seadil-adilnya. Yang terakhir juga stigmatisasi yang merendahkan martabat Indonesia dengan menyebut orang Makassar belum saatnya menjadi Presiden.  Itulah cakar dan taring berbisa pembunuh demokrasi yang kita kenal dari perhelatan politik puncak pertengahan 2009.

SBY tidak bersedia menjawab semua soal itu. Lalu ia pun tampaknya ingin safety saja. Memilih buang badan dengan mengatakan: “iklan pilpres satu putaran itu bukan iklan saya, pak JK”.

Wahai Indonesia, saksikanlah semua ini: sebuah kebohongankah atau sebuah kelit? Sebuah ketidakbertanggungjawabankah atau sebuah buang badan? Apa pula beda di antara semua itu?