PERTANIAN RAKYAT MEROSOT DI PAHAE
PAHAE, sebuah kawasan yang merupakan bagian dari Tapanuli Utara. Setelah pemekaran, Pahae menjadi 4 Kecamatan (Pahae Jae, Pahae Julu, Simangumban dan Purbatua). Wilayah ini tadinya kaya dengan sumberdaya alam khususnya berbasis pertanian rakyat. Namun akhir-akhir ini semakin terasa kemerosotan dalam banyak segi. Mengapa demikian?
Ini bukan dosa rakyat. Pemerintah memang hanya mau berbasa-basi. Sering disebut-sebut dalam dokumen negara bahwa pertanian merupakan salah satu prioritas, dan memang cukup alasan karena dalam struktur ekonomi Indonesia mayoritas rakyat tergantung hidupnya pada sektor ini. Dalam implementasinya jauh panggang dari api.
Sebagai perbandingan, Cina adalah negara yang saat ini sudah berhasil melakukan pengamanan pertaniannya dengan tidak saja intensifikasi dan ekstensifikasi, tetapi juga sertifikasi lahan pertanian hingga mencapai 98 % lebih dari keseluruhan. Indonesia baru berhasil melakukan 11,28 % saja. Indonesia disebut-sebut swasembada pangan, tetapi paradox dengan kondisi lahan pertanian pangan yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang. Hitunglah berapa banyak alih-fungsi lahan pertanian setiap hari, dan model ekonomi neolib yang dikembangkan tidak akan mau investasi pada sektor ini karena keuntungan mungkin bisa nol %.
Infrastruktur pertanian tidak bagus. Banyak irigasi rusak berat dan jika pun akan diperbaiki dikhawatirkan sudah tidak dialiri secara maksimal oleh air berhubung hutan sudah sirna, tinggal dalam peta saja.
Dalam rangkaian kunjungan ’nBASIS ke berbagai Kabupaten Kota dalam 2 bulan terakhir, salah satu yang begitu menarik ialah kemerosotan pertanian di Tapanuli Utara, khususnya di Pahae. Di sekitar Blok Barat Daerah Aliran Sungai Batangtoru misalnya, mayoritas petani mengeluh. Iklim tidak menentu, bahkan bisa sampai 4 kali menabur benih semuanya hanyut oleh banjir. ”Kita tidak tahu lagi perilaku alam”, kata Labora sambil menunjukkan sebidang sawah yang dikerjakannya terbagi dalam 4 kategori tingkat pertumbuhan. Padahal cuma sekitar 1, 5 ha. Sebagian sudah dipanen dan hitungan terakhir kurang lebih menghasilkan 16 kaleng gabah., padahal normalnya dapat menghasilkan 120 kaleng gabah. Sebagian lagi masih belum pasti akan hidup atau tidak.
Selain iklim yang tidak bersahabat, musuh tanaman beraneka macam. Tikus, keong, jasad renik lainnya, dan juga burung. ”Kami tidak tahu apa penyebab rusaknya tanaman ini hingga menampilkan 4 corak pertumbuhan meski sekali tanam”, kata Labora memperjelas kepada ’nBASIS ketika bertemu di Sibulan-bulan. Dari kejauhan memang terlihat tumpukan padi seolah siap panen, tetapi setelah dekat padi itu tidak berbobot sama sekali.
”Dalam masa beberapa tahun terakhir, Sabar Sihombing menyebutkan, bukan cuma tanaman padi yang terganggu. Pisang dan tanaman keras lain juga rusak tanpa diketahui sebab pasti. Durian, kemenyan, dan komoditi andalan lainnya termasuk jenis yang mengalami kerusakan itu. Begitu juga pete dan jengkol. Lalu rakyat mau hidup dengan apa lagi?”.
Beberapa kali PPL memeriksa keadaan tanaman, namun sampai hari ini belum jelas tindakan yang diusulkan. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan. BLT dan raskin yang menjadi satu-satunya andalan pemerintah nyata-nyata tak cukup sama sekali menalangi kebutuhan mendesak. Masyarakat tidak memiliki tabungan, dan sudah barang tentu kemampuan menyekolahkan anak pun akan hilang melemah. “Lihatlah jauh ke depan”, kata Olop dengan sedih, meski dia sama sekali tak pernah tamat SD.
SANGGAM HUTAPEA DAN BASTIAN SITOMPUL
Calon Bupati Sanggam Hutapea dalam masa kampanye tempohari sering bercerita mengenai kebangunan pertanian di Pahae. Ia identifikasi permasalahan kemenyan, karet, coklat dan kulit manis. Dia buat kalkulasi dan dalam rekomendasinya paling tidak dalam masa tenggat 5 tahun semua sudah beres. Tetapi Bupati terpilih Torang Lumbantong tampaknya tidak melihat rekomendasinya sebagai rujukan.
Bastian Sitompul, seorang ahli pertanian yang tinggal di Jakarta, sudah lama memiliki obsesi memajukan Pahae dari segi pertanian. Hanya saja diperlukan kebijakan yang memihak dari pemerintah. Perhatikanlah perbaikan ekonomi kerakyatan karena budidaya coklat yang ia sendiri tercatat sebagai penggagas utama. Tetapi, sekali lagi, dia sendiri tidak cukup kuat untuk itu, persis seperti Ir Mananti Sitompul, teman akrab Soekarno, Menteri PU RI pertama yang akhirnya melawan dengan melibatkan diri dalam gerakan PRRI, akhirnya seakan berakhir sia-sia ketika ia menghabiskan lebih dari belasan tahun akhir hidupnya di Pahae.
ICRAF
Di sekitar blok Barat Daerah Aliran Sungan Batangtoru telah lama hadir sebuah LSM internasional (ICRAF) yang menggagas pemberdayaan rakyat dengan kondisi lahan sempit. Tanaman tumpangsari, intensifikasi lahan sempit, jaminan bibit unggul dan hal-hal terkait mereka perkenalkan. Rakyat begitu mendukung dan approach mereka amat baik.
Akhir-akhir ini LSM itu sudah semakin surut. Konon terdapat pertentangan yang serius dengan LSM lain yang berupaya menyelamatkan Orang Utan di sekitar blok barat DAS Batangtoru itu. Bagi ICRAF hutan adalah kehidupan dan akses rakyat tidak perlu dibatasi karena sesungguhnya tak pernah tercatat dalam sejarah rakyat kecil menjadi perusak hutan. Rakyat hanya perlu sekadar kayu untuk gubuk, dan jika akan mengambilnya sering sekali harus didahului oleh upacara untuk keseimbangan alam dan keselarasan hubungan dengan pencipta. Jadi mitos Orang Utan terdesak oleh rakyat, harus dijawab oleh pemerintah yang memberi HGU kepada pengusaha dan tak mampu mengontrolnya sama sekali.
Bagaimana pun juga, pola-pola yang dikembangkan oleh ICRAF perlu diadopsi pemerintah dan dilanjutkan oleh masyarakat.
-
MANDULO (SELAYANG PANDANG) “NEGERI PROTAP” (1)
-
MANDULO (SELAYANG PANDANG) “NEGERI PROTAP” (2)
-
MANDULO (SELAYANG PANDANG) “NEGERI PROTAP” (3)
-
MANDULO (SELAYANG PANDANG) “NEGERI PROTAP” (4)
-
MANDULO (SELAYANG PANDANG) “NEGERI PROTAP” (5)




[...] PERTANIAN RAKYAT MEROSOT DI PAHAE [...]
Sibulan-bulan: WARGA PROTES PROYEK PELURUSAN SUNGAI « 'nBASIS
October 7, 2009 at 10:18 pm
saya setuju dengaN pernyataan bahwa masyarakat untuk tidak merusak hutan dan biodiversitynya, tapi kita jangan mengabaikan perekonomian masyarakat di sekitarnya. perlu juga diperhATikan pengeluaran izin HGU dan pengawasannya.
anggrekleuser
November 6, 2009 at 9:32 am