Archive for November 2009
ASPIRASI SEDERHANA YANG BOLEH JADI TERABAIKAN DALAM SUKSESI
FORUM KOMUNIKASI WARGA JAWA (FKWJ) Sumatera Utara tidak mau ketinggalan memikirkan pembentukan pemerintahan yang baik dan menghindari tampilnya orang yang tak dibutuhkan oleh masyarakat. Banyak pengalaman di Indonesia dan juga di Sumatera Utara yang menunjukkan tidak-selalu berhasilnya model demokrasi langsung (pemilukada) memperbaiki keadaan. Rakyat frustrasi dan kemaslahatan tetap tak tergapai meski rakyat diberi janji.
NGARSO DALEM SULTAN HAMENGKU BUWONO X
Tidak mudah bagi rekan-rekan pengurus organisasi etnis Jawa di daerah ini mendatangkan tokoh sekaliber Ngarso Dalem Sultan Hamengku Buwono X. Berkat pendekatan yang amat ‘njawani dan menghabiskan waktu menunggu cukup lama, melalui adik Sultan yang saat itu menjadi Anggota DPR-RI, akhirnya Raja Jawa yang tegas dalam bersikap ini berkenan hadir dalam acara Muludan (memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW) di tengah komunitas Forum Komunikasi Warga Jawa (FKWJ) Sumatera Utara.
Dengan penuh hidmat para pentolan organisasi etnis Jawa itu menyematkan pakaian seragam organisasi kepada Ngarso Dalem Sultan Hamengku Buwono X.
Pemilukada Kota Medan 2010: MENCARI PENGGANTI DANIEL BARON MACKAY KE 21
Elit, politisi dan masyarakat kota Medan kini sedang berfikir keras untuk mencari penggantinya yang ke 21. Konon kota ini dibangun pada tahun 1590 oleh Guru Patimpus, seorang tokoh dari etnis Karo bermarga Sembiring Pelawi. Perhelatan mencari pengganti ke 21 ini teramat unik dan mungkin belum pernah terjadi sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia.
DANIEL BARON MACKAY, dialah Walikota Medan pertama yang berkuasa antara tahun 1918 sampai dengan 1931. Dari namanya tentulah ia bukan orang Melayu atau orang bumiputera lainnya. Ia memang orang asing yang didudukkan dalam jabatan itu oleh orang asing pula dalam masa pemerintahan penjajahan Belanda. Merekalah, penjajah itu, yang pernah menjuluki kota Medan sebagai Paris van Sumatra, sebuah julukan yang berbau hedonis atau paling tidak aesthetical tendency aspek fisik semata.
Foto Kota Medan: ANDA TENTUKAN SENDIRI DENGAN CERMAT MANA LUBANG, MANA BADAN JALAN, MANA BEREM JALAN DAN MANA PARIT
Anda berada di bagian lain Kota Medan yang tak menyenangkan, tak hanya karena hujannya sedang turun lebat. Seorang Ibu dan seorang anak mencoba berhenti sebentar untuk memastikan apakah jalan yang akan mereka lewati aman untuk beberapa meter ke depan. Mereka di belakang pick up penuh muatan yang sudah mogok. Mana badan jalan, mana lubang, mana berem dan mana parit sudah tak jelas lagi.
Tak seberapa jauh dari lokasi ini ada sebuah kanal buatan yang baru dibangun, tetapi genangan air tak lancar menuju kanal buatan itu. Seyogyanya seluruh tumpahan air hujan dari langit dapat tertampung. Tetapi kenapa banjir? Parit. Ya parit tak berfungsi.
Hati-hatilah, keselamatan itu teramat penting meski terkadang seolah tak ada dalam agenda pemerintahan. (bidikan minggu lalu).
Foto Medan : TAK MELULU BANJIR
Tak semua jelek, meski pun ini belum seberapa bagus. Foto minggu lalu dibidik dari atas jembatan layang dekat terminal Amplas.
PIDATO PRESIDEN SBY MENYIKAPI REKOMENDASI TIM-8
Setelah Rakyat Menunggu, Akhirnya Presiden SBY Bersikap
Senin malam (23/11), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato menyikapi Rekomendasi Tim-8 yang di dalamnya termasuk proses hukum pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, kasus Bank Century, dan Pemberantasan Mafia Hukum. Berikut selengkapnya yang dikutip dari antaranews.com.
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta dengan memohon ridho-Nya pada malam hari ini saya ingin menyampaikan penjelasan kepada seluruh rakyat Indonesia menyangkut dua isu penting yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan di negeri kita.
Isu penting yang saya maksud adalah pertama kasus Bank Century dan kedua kasus saudara Chandra M Hamzah dan saudara Bibit Samad Riyanto yang keduanya telah menjadi perhatian masyarakat yang amat mengemuka. Kedua isu ini juga telah mendominasi pemberitaan di hampir semua media massa disertai dengan percakapan publik yang menyertainya bahkan disertai pula dengan berbagai desas-desus atau rumor yang tidak mengandungi kebenaran. Oleh karena itu selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan malam ini saya pandang perlu untuk menjelaskan duduk persoalan serta sikap pandangan dan solusi yang perlu ditempuh terhadap kedua permasalahan tersebut.
Pernyataan Aktivis Gerakan ‘77/’78 : PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TIDAK LAYAK SEBAGAI PEMIMPIN NASIONAL
Berikut ini adalah pernyataan ketiga yang dikirim oleh Grup Diskusi Aktivis Gerakan 77/78 kepada ’nBASIS. Dalam keterangan tambahan kepada ’nBASIS Muchktar Effendi Harahap, salah seorang aktivis grup ini, menyatakan bahwa masih banyak lagi masalah bertaraf nasional yang belum terungkap saat ini yang kesemuanya adalah bukti nyata dari ketidak-layakan Presiden SBY sebagai pemimpin nasional. Sebagaimana diketahui, kata Muchtar Effendi Harahap, SBY adalah Presiden lama yang terpilih kembali melalui pilpres 2009. Ia mewarisi permasalahan akut dari tangannya sendiri, dan karenanya tidak ada alasan untuk ”buang badan”. Menurutnya, puncak-puncak gunung es dari aneka permasalahan nasional harus dibongkar habis, bukan untuk tujuan melemahkan pemerintahan yang berkuasa, melainkan mengintervensi penyelesaian yang memihak kepada rakyat dengan prinsip keadilan yang seadil-adilnya dan kejujuran yangh sejujur-jujurnya. Bangsa ini harus diselamatkan, tegas Mukhtar Effendi Harahap.
Pemilukada Kota Medan 2010: RUDOLF DATANG PETA POLITIK PUN SEGERA AKAN BERUBAH
Dengan resep lama kemungkinan besar Rudolf Matzuoka Pardede (RMP) akan dapat dengan mudah merubah peta politik Pemilukada Kota Medan dan sekaligus membuat perubahan peta itu memihak kepadanya. Uang yang seyogyanya dia gunakan untuk pemilukada gubernur 2008 masih tersimpan, dan malah bertambah karena bunga. Dengan kepercayaan atas kesetiaan 250.000 penduduk Medan dari 650.000 suara yang diperolehnya saat pemilu 2009, RMP yakin menang. Jika ia menang, inilah pertama kali di Indonesia seorang mantan gubernur menjadi Walikota
SEBUAH acara syukuran yang megah untuk keberhasilannya menjadi anggota DPD dan puteranya Salomo Pardede menjadi anggota DPRD Sumut periode 2010-2015 di Convention Hall Hotel Danau Toba Internasional (HDTI) Medan, diselenggarakan Senin (16/11) malam. Tampaknya RMP sengaja memilih acara ini menjadi momentum untuk memberi tahu publik kota tentang rencana politiknya ke depan. Seribuan orang hadir dalam acara itu, dan dari gambaran audiens tergambar betapa mudahnya pekerjaan ini buat RMP.
RMP diperkirakan akan maju dengan resep lama yang sederhana, yakni pelangi. Dia akan gandeng seseorang dari kalangan muslim (jika dapat) yang punya nama besar dan sekaligus berpengaruh, dan diperkirakan banyak orang yang akan antri untuk memburu peluang digandeng RMP. Akan mudah pula baginya menugasi sejumlah orang untuk bekerja sebagai tim sukses yang akan berbicara lantang tentang banyak kelebihan dan keunggulannya. Ingatlah misalnya saat terjadi pro-kontra tentang ijazah RMP dan terlebih setelah naik menggantikan Rizal Nurdin. Ramai orang yang seperti sukarela membelanya, bahkan dengan atribut keagamaan.
JIKA SEORANG REKTOR MARAH
Ada daerah yang menuduh USU tidak berkualitas dan tidak kredibel dalam proses seleksi CPNS. Namun Rektor USU Prof.Dr.Chairuddin P Lubis menolak itu dan berbalik menuduh daerah yang merasa kehilangan kesempatan untuk berbuat curang. Tetapi akibat perseteruan ini putera-puteri berprestasi dari 26 daerah di Sumatera Utara terancam tidak boleh masuk ke USU melalui jalur PMP
PAGI ini hujan mengguyur cukup lebat di hampir seluruh Wilayah kota Medan. Tetapi dinginnya suhu udara seolah sirna begitu saja saat mendengar wawancara salah satu stasiun radio swasta dengan Rektor USU Prof.Dr.Chairuddin P Lubis. Saya benar-benar tidak percaya apa yang saya dengar dari siaran radio yang saya monitor dalam perjalanan mengantarkan anak bungsu saya ke sekolah pagi hari itu. Segera saya telefon seorang teman dosen senior di USU, tidak menjawab. Saya lanjutkan menghubungi seorang kenalan yang bekerja sebagai wartawan. Dari teman wartawan inilah saya peroleh pembenaran tentang apa yang saya dengar dari pemberitaan siaran radio itu. Setelah tiba kembali di rumah, di internet memang saya temukan bahwa rupanya hampir semua media online lokal dan nasional memuat wawancara Rektor USU ini.
Pak Tarlan (81 Tahun): POTRET BURUKNYA PEMAHAMAN HUKUM DI INDONESIA
Formalisme menjadi salah satu penyakit parah dalam penegakan hukum di sebuah negara yang sedang sakit parah. Tarlan dan kawan-kawan, dan mungkin banyak lagi yang lain di belahan lain bumi Indonesia, adalah contoh orang yang terzholimi atas paradigma formalisme hukum itu: diwajibkan mendapatkan gelar tamat SD untuk dapat menjadi karyawan tetap petugas kebersihan di tempatnya bekerja, Mesjid Istiqlal.
KOMP
AS.com mengutip pernyataan Tarlan yang menyatakan “tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China”. Tarlan yang tidak tamat SD dijadikan referensi, ya bersalahan jadinya. Mestinya, Tarlan wajar saja tidak tahu, pepatah yang paling tepat untuk kasusnya adalah “menuntut ilmu itu kewajiban bagi siapa saja semenjak buaian sampai ke pintu lahat”. Bahasa sononya “uthlubu al-ilm faridhatan min al-mahdi ila al-lahdi“. Ini pun tidak tepat jika Tarlan meniru gaya orang-orang lain (banyak di antaranya pejabat) yang cuma ingin ijazah, bukan ilmu. Tetapi, menurut penuturannya pada sebuah stasiun tv nasional, memang ada keseriusan belajar. Jadi Tarlan tidak cuma ikut ujian dan ingin menggondol gelar perdana dalam sistem pendidikan nasional: tamatan SD.
“Harmoni” Antara KPK dan Lembaga lain: TAK PERLU DAN MALAH TAK BOLEH
NEGARA MAJU yang sudah lebih dulu membentuk institusi khusus dengan kewenangan extra dalam memerangi korupsi juga mencatat tak sepi dari perlawanan. Karena itu tidak perlu heran jika muncul perang Cicak vs Buaya yang sekaligus menjadi fakta mutakhir yang mencerminkan perlawanan atas gerakan pemberantasan korupsi itu.
Nasib Negara dalam balutan Political Will Kerdil: INDONESIA
Setelah membaca hasil survey terakhir dari sebuah lembaga survey terpercaya, setelah berkonsultasi dengan pimpinan berbagai lembaga tinggi negara, dan setelah memanggil petinggi POLRI dan Kejaksaan, juga setelah menerima laporan investigasi BPK atas Bank Century, maka malam ini, dari istana Negara, Presiden SBY mengumumkan sikap terhadap Rekomendasi Tim-8. Lebih tinggi manfaat dari mudharat jika kasus Bibit-Hamzah tidak dibawa ke pengadilan. Itu yang dikemukakan tentang kasus Bibit dan Chandra. Namun masalah korupsi dan penyelewengan hukum di Indonesia seyogyanya tidak boleh berhenti pada puncak gunung es temuan Tim-8. Solusi ringan dari Presiden itu, misalnya dengan pembentukan satgas di lingkungan kepresidenan, seakan ada pada posisi deny of justic dan dikhawatirkan dapat memicu pro dan kontra lebih luas di tengah-tengah masyarakat. Ini tentu tidak elok bagi siapa pun.
SEBERAPA SUSAH bagi Tim-8 untuk mengajukan konsep reformasi besar negeri ini? Tidak usah dibayangkan akan diusulkannya jalan berliku untuk penggantian seorang Presiden, dan itu memang tidak perlu. Mengapa Tim-8 bentukan Presiden ini berhenti pada upaya yang seolah benar-benar berkeringat padahal cuma sekadar mendeskripsikan puncak gunung es belaka?
Pemilukada Kota Medan: AKADEMISI (TAK MENGAPA) IKUT MERAMAIKAN
Meski dalam tingkat kejurdilan pelaksanaan yang amat memprihatinkan, namun perhelatan pemilukada sejak 2005 tercatat pernah mengorbitkan figur akademisi ke kekuasaan eksekutif di daerah. Tetapi mengingat perbedaan habitat, muncul sejumlah pertanyaan: Berapa besar tingkat keberhasilan “uji coba” para akademisi dalam perhelatan politik di daerah ini? Berapa besar pula tingkat keberhasilan mereka melalui pemilihan langsung? Tidakkah sebaiknya para akademisi itu menunggu kebijakan political pointy dari penguasa?
Adakah rujukan kisah sukses para akademisi dalam perebutan kekuasaan politik di Sumatera Utara? Tentu. Ir.H.Sukirman, Wakil Bupati Serdangbedagai, adalah seorang akademisi yang berhasil menduduki jabatan Wakil Kepala Daerah melalui pemilukada (2005). Pria Jawa yang juga pegiat sosial yang bernaung di bawah LSM Bitra Indonesia ini pernah mencatat kegagalan dalam pemilu 2004 untuk merebut 1 dari 4 kuota kursi DPD yang tersedia untuk Sumatera Utara. Selain dia ada Gatot Pujonugroho yang konon sebelum memutuskan terjun total ke dunia politik dan memimpin PKS di Sumatera Utara, memang pernah tercatat bekerja sebagai dosen. Pria Jawa ini terpilih menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara melalui pemilukada tahun 2008. Selain kedua orang ini, agaknya kita tidak punya daftar nama akademisi yang lain yang menjadi Kepala Daerah, meskipun itu sekadar Wakil saja. Perlu dicaatat bahwa baik pemilukada 2005 mau pun pemilukada 2008 tidak terlepas dari aneka penyimpangan mulai dari proses pendaftaran pemilih, perhitungan suara dan penyimpangan-penyimpangan substantif lainnya.
Pemilukada Kota Medan 2010: RAHUDMAN HARAHAP
- Teka-teki tentang Rahudman Harahap tetap berlanjut dalam kaitannya dengan kepesertaan dalam Pemilukada Kota Medan 2010. Sejumlah orang pasti mengharapkannya untuk tidak ikut dalam perhelatan itu. Sebab dalam kedudukannya yang boleh disebut sebagai quasi incumbent, besar sekali sumberdaya yang dapat digerakkannya untuk kepentingan dirinya dalam pemilukada 2010. Itu berarti eliminasi (politik) peluang bagi yang lain.
- Dalam waktu relatif singkat orang menjadi terbiasa dengan hal-hal yang terkait politisasi kebijakan Rahudman. Menjelang Idulfitri balihonya ramai menghiasi seluruh penjuru kota. Ada yang menggandeng Gubsu Syamsul Arifin, ada yang menggandeng setiap Camat, ada pula yang menggandeng seluruhnya (21 Camat). Semua itu seolah mewartakan: “wahai warga kota, aku datang dan aku akan menang”.
- Dalam waktu singkat pula berlangsung perbaikan lingkungan fisik kota. Ia gusur pedagang kaki lima di berbagai lokasi, tampaknya untuk memberi kesan ketertataan dan keindahan serta kebersihan kota. Ini sesuatu yang lama didambakan di Medan. Parit-parit yang sumbat digali. Ruas-ruas jalan diperbaiki dari kerusakan yang lama dibiarkan. Pendeknya Rahudman seperti sebuah keajaiban setelah Abdillah dan Ramli pergi dan yang dianggap tak mampu dibuat berubah seinci pun oleh Afifuddin Lubis, pejabat Walikota yang diganti Rahudman.
Rekomendasi Tim-8: JANGAN CUMA BERHENTI MENDESKRIPSIKAN “PUNCAK GUNUNG ES”
Mengingat buruknya penegakan hukum di Indonesia, Tim-8 seyogyanya tidak cuma puas merangkai temuan untuk mendeskripsi sebuah puncak gunung es dari problematik penegakan hukum dan korupsi di Indonesia, apalagi cuma berhenti pada dua nama: Bibit dan Chandra. Lebih dari itu Tim-8 harus merekomendasikan sebuah forum serupa National Summit untuk membahas strategi dan rencana perang baru memberantas KKN. Jika tidak, tim-8 dapat diposisikan orang sebagai “mesin cuci politik” Presiden dalam keadaan genting. Jika itu pun dianggap tugas mulia oleh Tim-8, maka dengan sendirinya mereka sudah menunjukkan kelasnya sendiri.
National Summit tentang korupsi itu menandakan beberapa hal menyangkut iktikad Indonesia dalam perlawanan terhadap korupsi. Pertama, pengakuan bahwa Indonesia saat ini sudah berada dalam keadaan darurat korupsi yang memerlukan tindakan-tindakan luar biasa. Kedua, National Summit tentang korupsi menunjukkan kesediaan pemerintah untuk benar-benar terbuka dan tulus serta jujur dalam pemberantasan korupsi. National Summit itu wajib mengagendakan pembahasan terbuka untuk melahirkan rumusan peta korupsi nasional (road map of corruption). Ketiga, program yang jelas pemberantasan korupsi yang dimulai dari lingkungan lembaga kepresidenan. Presiden telah mengemukakan komitmen dalam memimpinkan sendiri pemberantasan korupsi dan juga dalam pemberantasan mafia hukum. Komitmen dimaksud adalah sebuah modalitas yang amat kuat untuk memulai sesuatu yang baru dalam bidang ini. Seluruh rakyat Indonesia harus percaya komitmen ini berikut tindak lanjutnya.
