'nBASIS

Proses radikalisasi telah semakin menemukan momentum dalam perilaku pemerintahan SBY yang baru dilantik. Ini sesuatu yang tak baik, jika SBY menyadari. Mestinya mengkaji ulang semua yang  bertalian dengan sensitivitas yang memicu radikalisasi ini adalah sebuah keniscayaan. Posting berikut adalah salah satu di antara solidaritas yang muncul di tanah air yang berujung pada akumulasi radikalisasi. Dari Jakarta Grup Diskusi Aktivis 77/78, begitu nama kelompok ini, melalui salah seorang pegiatnya (Muchtar Effendi Harahap) mengirim dokumen resmi ke ’nBASIS untuk dimuat pagi ini. Baca selengkapnya (red)

SEPERTI kita ketahui saat ini telah terjadi konflik kelembagaan antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Telah menjadi rahasia umum semua ini dipandang publik sebagai  upaya kriminalisasi dan pengkerdilan KPK.

Dalam proses selanjutnya beberapa Pimpinan KPK telah diseret dalam penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan berbagai dalih hukum.

Selanjutnya Presiden telah mengeluarkan PERPPU dan Kepres tentang kepemimpinan KPK.

Pada tahap berikutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusan sela yang mengabulkan gugatan pimpinan KPK, khususnya mengenai penonaktifan, pemberhentian dan pengangkatan pimpinan KPK.

Dengan memperhatikan dan mencermati kondisi serta perkembangan di atas, maka kami yang tergabung dalam Group Diskusi Aktivis 77 – 78 menyatakan :

• Dengan dikeluarkannya PERPPU dan Keppres oleh Presiden tentang kepemimpinan KPK, menunjukkan bahwa Presiden telah melakukan intervensi terhadap konflik antar kelembagaan, POLRI dan KPK

• Bahkan konflik antar kelembagaan ini telah berkembang sampai pada taraf membingungkan masyarakat, di mana semangat dan upaya pemberantasan korupsi yang merupakan program utama pemerintahan SBY menjadi terganggu.

• Jika semangat dan upaya pemberantasan korupsi itu menjadi terganggu dan  tidak ada upaya penyelesaian secepatnya konflik antar kelembagaan tersebut, maka akan menimbulkan krisis yang lebih besar yang akan dihadapi oleh bangsa dan negara.

Untuk itu kami menyerukan :

1. Agar Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara, segera mengambil tindakan untuk melaksanakan amar putusan MK.
2. Melakukan tindakan dan pembenahan terhadap institusi POLRI untuk menjamin kinerja dan tidak menimbulkan      konflik yang berkepanjangan dengan KPK
3. Agar Presiden mengambil tindakan dan segala upaya untuk memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia.

Jakarta, 30 Oktober 2009

Grup Diskusi Aktivis 77/78 :

• Thesis Korupsi: BERHENTI ADU ARGUMEN DI PENTAS POLITIK YANG TAK EFEKTIF
• Darurat Korupsi: GAJI KECIL KORUPSI BESAR, GAJI BESAR JUGA KORUPSI BESAR
• Membangun Indikator: SERATUS HARI PEMERINTAHAN SBY-BUDIONO
• BPKP PERIKSA KPK: KENAPA RUPANYA?
• MENCEGAH RADIKALISASI: TINGKATKAN EMPATI ATAS KESULITAN YANG DIDERITA RAKYAT
• CICAK VS BUAYA: BUTUH PRASYARAT KETEGARAN SEORANG PEMIMPIN
• Pemerintah: JALAN PIKIRAN DAN KEPEDULIANNYA