'nBASIS

Melalui desakan serius dari Lembaga PBB, kini  di seluruh dunia korupsi dinyatakan sebagai kriminal luar biasa (extra-ordinary crime) yang juga harus dihadapi dengan cara-cara non konvensional. Dalam semangat keluar-biasaan itulah posting ini dibuat, tanpa maksud menggurui dan jauh dari niat memperkeruh keadaan, apalagi merendahkan sesuatu pihak. Melakukan sesuatu kebajikan untuk melawan korupsi, sekecil apa pun usaha itu, adalah sebuah moral obligation bagi setiap warga negara tak peduli apa kedudukan dan status sosialnya.

[1] Mengukir prestasi gemilang dalam pemberantasan korupsi adalah sesuatu yang amat sulit dilakukan dalam pemerintahan sepanjang sejarah.

[2] Jika pemimpin tertinggi dalam suatu pemerintahan tidak memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi, maka hanya malapetaka dan atau takdir Tuhanlah yang bisa merubah kebiasaan buruk itu dengan tanpa kepastian tentang bagaimana konsekuensi dari malapetaka dan atau takdir itu. Dalam ketiadaan komitmen itu sesuatu hal yang pasti ialah, bahwa hari demi hari yang saling berganti hanya untuk mendekati tibanya malapetaka dan atau takdir yang tidak terbayangkan itu.

[3] Negara Republik Indonesia dengan penduduk yang menganut agama yang keseluruhannya dijamin mengandung ajaran yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kerja keras, sejatinya memiliki potensi yang amat besar untuk hijrah dan merubah kebiasaan korupsi. Pendekatan ini diyakini saling menguatkan dengan pendekatan law enforcement meski dengan segenap keterbatasannya yang memang harus terus menerus disempurnakan. Langkah-langkah kongkrit berupa pembenahan kelembagaan penegak hukum dan sistem peradilan secara sungguh-sungguh, perbaikan pendapatan aparatur dan pemberdayaan masyarakat sipil, menjadi suatu keniscayaan meski tidak mudah untuk dilakukan.

[4] Di bawah kepemimpinan SBY Indonesia memiliki peluang besar untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan kemungkinan hasil yang gemilang. Dengan kemenangan politik yang amat meyakinkan dalam pemilu dan pilpres 2009, serta aksentuasi kesetiaan pribadi para menteri yang direkrut dengan cara khas “Cikeas”,  dan kekuatan parlemen yang sudah terarahkan berikut simpul-simpul kekuatan riil partai politik, maka secara teoritis hanya iktikad sajalah yang masih harus ditunggu oleh negara dan bangsa Indonesia.

[5] Sama pentingnya dengan National Summit yang diselenggaran akhir bulan lalu, pertemuan nasional untuk merumuskan rencana strategis pemberantasan korupsi kiranya mendesak untuk dilakukan dalam waktu yang masih amat hangat sesuai dengan pepatah lama tempalah besi selagi panas. Agenda pertemuan nasional ini dapat mencakup road map of corruption yang secara indikatif maupun terurai menjabarkan lika-liku korupsi, pembenahan sistem dan kelembagaan dalam rangka nihilisasi korupsi, pola pengupahan, dan lain-lain.

[6] Ketimbang membiarkan energi nasional terbuang percuma untuk “perang sia-sia cicak vs buaya”, sepatutnya segera disadari bahwa lembaga triger KPK hanyalah akan dapat berfungsi baik jika kewenangannya mendapat apresiasi setinggi-tingginya dari seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali, baik dilihat dari kedudukan, jabatan dan peran-peran strategis lainnya. Kiranya tak seorang pun di negeri ini yang tidak sefaham bahwa pada saat bersamaan pembenahan lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan sistem Peradilan tidak dapat ditunda. Juga dapat dipastikan tidak ada seorang pun di negeri ini yang tidak sefaham bahwa jika lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan secara politik, hukum dan teknis diasumsikan tidak dapat dibenahi dalam kebergegasan yang sangat, maka sebaiknyalah harus diterima dengan legowo bahwa pemberantasan korupsi bukanlah sesuatu yang dapat dikerjakan. Pada titik ini pembicaraan tentang pemberantasan korupsi tak lebih dari sekadar sandiwara politik belaka.

[7] Dalam keadaan masih relatif kecilnya potensi resistensi politik saat memulai memimpinkan pekerjaan berat pemberantasan korupsi ini,  seluruh lapisan masyarakat kiranya berkewajiban mendorong SBY agar secara optimistik memaknai mandat dengan cita-cita besar bukan saja sebatas memperoleh sukses berdasarkan ketentuan regulasi dan norma pemerintahan yang amat umum, tetapi mestinya dengan tekad kuat untuk memperbaiki kerusakan parah akibat korupsi. Tidak ada yang mustahil jika dengan tekad yang kuat dan di bawah bimbingan Allah Tuhan Yang Maha Esa, kinerja pemerintahan di bawah pimpinan SBY 2009-2014 pada gilirannya kelak dapat menjadi ikon penting dalam sejarah pemberantasan korupsi bukan saja untuk Indonesia, akan tetapi juga akan menjadi legenda yang tak habis-habisnya dalam pembicaraan di dunia internasional sepanjang masa.

[8] Filsafat mikul dhuwur mendem jero menurut catatan sejarah tidak selalu dapat bekerja dalam setiap proses suksesi. Jika kelak kekurang-berhasilan dalam pemberantasan korupsi menjadi salah satu catatan penting dari pemerintahan SBY 2009-2014, sesuai dengan kemungkinan perkembangan alam pikiran demokrasi dan rivalitas politik di antara para figur pengganti yang lazim memilih isyu politik pamungkas untuk kepentingan popularitas dan elektibilitasnya, maka selain isyu-isyu kerakyatan semisal tingkat kesulitan menafkahi diri, pendidikan dasar, sulitnya memperoleh keadilan, buruknya infrastruktur dan lain-lain, maka sudah pasti isyu korupsi bisa menjadi komoditi politik yang efektif. Pada saat itu bisa saja (dan kemungkinannya amat besar) mobilisasi politik diarahkan untuk telaah kritis atas setiap pundi-pundi old money dan new money, karena dinilai menguntungkan bagi popularitas dan elektibilitas politik  figur yang ikut memperebutkan kepemimpinan nasional 2014-2019.

Korupsi dinyatakan sebagai kriminal luar biasa (extra-ordinary crime) yang juga harus dihadapi dengan cara-cara non konvensional. Dalam semangat keluar-biasaan itulah posting ini dibuat, tanpa maksud menggurui dan jauh dari niat memperkeruh keadaan, apalagi merendahkan sesuatu pihak.

Majulah Indonesia, raih martabatmu !!!

• Darurat Korupsi: GAJI KECIL KORUPSI BESAR, GAJI BESAR JUGA KORUPSI BESAR

• CICAK VS BUAYA: BUTUH PRASYARAT KETEGARAN SEORANG PEMIMPIN

• DOUBLE TALK TENTANG KORUPSI

• MENCEGAH RADIKALISASI: TINGKATKAN EMPATI ATAS KESULITAN YANG DIDERITA RAKYAT
• Membangun Indikator: SERATUS HARI PEMERINTAHAN SBY-BUDIONO

• BPKP PERIKSA KPK: KENAPA RUPANYA?