- Kebijakan pemerintah tentang aliran dana publik lebih dari Rp 6 trilyun ke Bank Century yang dikeluarkan tanpa persetujuan dan mendapat penolakan dari DPR menunjukkan indikasi adanya state capture corruption (kejahatan negara terhadap warga negara).
- Kebijakan pemerintah dan negara kemudian lebih mengutamakan kepentingan pemilik modal Bank Century (termasuk orang asing) dan korporat-korporat yang memiliki dana di bank tersebut. Di lain pihak kepentingan kebanyakan nasabah diabaikan. Kebijakan-kebijakan ini sangat jelas telah merugikan keuangan warga negara.
- Nasabah Bank Century mengajukan tuntutan publik agar dana mereka dikembalikan. Hingga kini mereka terus berjuang, baik melalui jalur hukum maupun politik. Namun baik Pemerintah maupun Bank Century (kini Bank Mutiara) belum memenuhi tuntutan para nasabahnya, meskipun secara hukum mereka telah memenangkan perkara. Dalam hal ini pihak Bank Century telah diputus pengadilan sebagai pihak bersalah (Pengadilan DI Yogyakarya).
Read the rest of this entry »
