Home » ARTIKEL » PEMICU KONFLIK PEMILUKADA

PEMICU KONFLIK PEMILUKADA

AKSES

  • 379,548 KALI

ARSIP


Contoh pemihakan KPU yang dibantah: Mencetak Praga Atas Nama Lembaga untuk Kepentingan Pemenangan SBY.

MUNGKIN sedikit berlebihan jika ada yang menyebut bahwa hampir 99,99 % penyebab kericuhan pemilukada tidak dapat dilepas dari peran KPUD dan jajarannya. Pendapat itu tentulah karena menyadari peran sentral KPUD dan jajarannya dalam total proses dan tahapan pemilikada yang amat menentukan perilaku reaksi (baik atau buruk) dari semua unsur terkait, baik dilihat secara administratif maupun politik. ‘nBASIS sendiri melalui pertemuan evaluasi pemilu 2009 dengan tegas merekomendasikan pembubaran KPU untuk kembali ke pola distribusi tanggungjawab kepada parpol. Keindependenan KPU amat dipertanyakan, selain proses rekrutmen yang ditengarai menjadi pangkal masalah termasuk integritasnya.

Selain sebagian besar kericuhan pemilukada dipicu oleh karena faktor ketidak-profesionalan KPUD dan jajarannya, pada umumnya juga karena masalah integritas yang kurang lebih dapat disebut anti demokrasi. Martabat demokrasi dan suksesi lokal ditentukan oleh KPUD dan jajarannya.

(1) Niat buruk (koruptif) dan anti demokrasi saat membuat data pemilih.  Sayang sekali harus tercatat dalam sejarah bahwa Indonesia memilih berdemokrasi secara aneh; mau pemilu justeru tak peduli apakah rakyat dijamin dapat memberi suara secara langsung dan bebas, malah terkesan ada yang dihalang-halangi. Padahal sejauh ini masyarakat Indonesia memiliki hasrat partisipatif yang kuat terhadap event pemilu, tetapi aneh, kekuatan anti demokrasi menghalang-halanginya. Tidak usah lagi bertengkar apakah KPU atau Depdagri yang salah. Naif sekali sandiwara orang-orang aneh ini. Percayalah, angka golput Indonesia saat ini lebih merupakan by design, disengaja oleh buruknya operator politik pemilu yang anti demokrasi itu. ‘nBASIS menilai pembuatan DPT terbaik di Indonesia dapat dilakukan dalam tempo tak lebih dari 3 (tiga) pekan.

(2) Ketidak jujuran dalam menelusuri persyaratan calon kepala daerah. Pada kasus tertentu malah ada perlindungan istimewa bagi calon tertentu dan penistaan kepada yang lain. Mengapa Syamsul Arifin, SE misalnya diributkan soal Ijazah? Bukankah begitu mudah memastikan seseorang berhak atau tidak sebagai calon kepala daerah berdasarkan pemenuhan persyaratan yang ditentukan? Justru yang sulit dan memerlukan waktu panjang ialah penelusuran harta kekayaan, asal usulnya dan posisi aktiva bergerak dan tidak bergeraknya.

(3) Permasalahan internal partai dalam pengusulan pasangan calon. Dalam tradisi parpol di Indonesia, ada 3 momentum konflik besar yang lazim. Pertama, saat musyawarah pemilihan pengurus. Kedua, saat penentuan caleg dan terakhir saat menentukan dukungan terhadap figur tertentu untuk dicalonkan menjadi Kepala Daerah. Selain itu secara vertikal parpol lazim konflik karena berbedanya aspirasi lokal dengan pusat. Dalam sistem kepartaian yang yang oligarkik, daerah tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengurus dirinya, bahkan seolah Jakarta lebih tahu tentang siapa yang cocok untuk menjadi Kepala Daerah. Sebetulnya diakui atau tidak, induk persoalannya ialah siapa mendapat apa dan dengan cara bagaimana (money poltic).

(4) KPU dan jajarannya tidak transparan, tidak independen dan seolah menyiapkan diri untuk vulnarilibitas bagi perlakuan para calon dan makelar politik di luaran.

(5) Tidak jelasnya aturan tentang boleh tidaknya money politic. Meskipun disebut secara umum dan normatif dalam ketentuan pidana pemilu yang ada, namun melihat pengalaman empirik hanya orang yang bernasif siallah yang dapat terjerat dalam pidana jenis ini. Praktiknya terstruktur, meluas dan masyarakat akhirnya menjadi suka.

(6) Pelanggaran rambu-rambu kampanye oleh para kompetitor. Memang tidak substantif, tetapi Panwas selalu hanya bisa memfokuskan diri pada masalah kecil ini saja. Panwas mestinya mengembangkan kemampuan personal dan teknis mensiasasti penyimpangan. Lucu hanya ribut tentang penempatan atribut, pemakaian waktu kampanhye di tengah besarnya masalah substantif. Jika dilihat secara cermat, Panwas semestinya dibentuk sebelum proses awal pemilu. Mengapa? Karena termasuk mengawasi rekrutmen anggota KPU juga harus menjadi pekerjaan awalnya.  Lembaga ini tidak boleh dibayangkan seperti sub-ordinat KPU, bahkan otoritas supervisional yang melekat pada fungsi lembaga ini. mesti ditegaskan.  Sama seperti kewajiban memperbaiki rekrutmen anggota KPU, Panwas tidak boleh menjadi lembaga yang kurang berwibawa karena mekanisme kerja dan personalnya rendah.

(7) Penghitungan suara yang tidak pernah akurat. Jika ada kejujuran, KPU dan jajarannya adalah pihak paling kompeten dalam menentukan bahwa si X mencuri suara si A. Jangan pura-pura keras bertanya kepada orang yang mencari keadilan ”mana formulir C1 Anda? Siapa sih pemilik paling shahih formulir itu? Jika ada kejujuran pada KPU dan jajarannya, sesungguhnya saksi di TPS itu tidak diperlukan. Bayangkan seperti bank yang menyimpan uang masyarakat. Perlukah setiap nasabah menunjuk saksinya di bank agar uangnya tidak dipermainkan oleh pihak bank? Dalam pengalaman pemilu di Indonesia seringkali bisa dianalogikan dengan praktik bank, seseorang menyetor sejumlah uang tetapi dibukukan oleh pihak bank tidak atas nama dan untuk rekeningnya sendiri, melainkan untuk rekening orang lain. Itu aneh bukan? Inilah penyebab bahwa sampai saat ini Indonesia tidak memiliki data politik, yang dipunyai oleh Indonesia hanyalah data klaim politik.

Peluang maju melalui jalur perseorangan, setidaknya dengan merujuk pada pemilukada di 7 Kabupaten pada tahun 2008 lalu, telah melahirkan permasalahan baru yang belum pernah terdapat sebelumnya. Untuk daerah tertentu jalur ini telah menjadi modus yang rawan dimanfaatkan oleh incumbent untuk melemahkan kekuatan pesaingnya. Jalur ini juga rawan manipulasi oleh calon dalam pengumpulan dukungan warga, atau ketika veryfikasi oleh jajaran KPUD. Di beberapa daerah malah ada calon yang diancam pidana karena dianggap memanipulasi dukungan warga. Buruknya veryfikasi sudah terjadi ketika penentuan parpol yang berhak ikut pemilu yang terbukti dengan banyaknya partai yang tidak mampu mengajukan calon legislatif sebanyak yang diperlukan untuk masing-masing daerah pemilihan yang tersedia.  Tidak masuk akal sebuah partai yang lolos veryfikasi tidak mampu mengajukan calon legislatif.

Pemilu (termasuk pemilukada) melahirkan situasi tak ubahnya perang. Hukum seolah tidak perlu berlaku penuh dan lebih banyak disepelekan oleh kemauan-kemauan liar.  Hal yang disebut adil atau tak adil itu dapat menjadi hal-hal yang ukurannya ad hock.

Beberapa waktu lalu Juru Bicara Depdagri Saut Situmorang juga mencemaskan kemungkinan besarnya potensi kericuhan pemilukada jika tidak ada keseriusan membenahi.

About these ads

4 Comments

  1. andung says:

    tersedia software untuk mengcek data pemlih ganda, pendukung anda. biar mengurangi masalah dan komplain. di healthsoftly.wordpress.com

    ‘nBASIS: bukan perangkat itu yang amat diperlukan, melainkan integritas orang KPU dan independensinya. Terimakasih telah mampir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,949 other followers

%d bloggers like this: