Home » ARTIKEL » DANA BANTUAN DAERAH BAWAHAN

DANA BANTUAN DAERAH BAWAHAN

AKSES

  • 383,728 KALI

ARSIP


Penyimpangan pemanfaatan dana bantuan daerah bawahan (BDB) yang terjadi selama ini adalah bentuk pelanggaran substantif terhadap 3 asas utama, yakni asas kepentingan umum, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa political will untuk melaksanakan good governance dan clean government masih jauh di luar pemikiran pemerintah (eksekutif maupun legislatif), dan ini sebuah masalah besar.

Kegagalan itu sekaligus mencerminkan gagalnya program otonomi daerah dengan kawalan sekian banyak UU dan peraturan. Jangan cerita soal musrenbang, yang sampai hari ini hal itu lebih bersifat sandiwara sistematis belaka, yang menambah daftar dosa-dosa pemerintah terhadap rakyat.

Sampai kapan pun kinerja seperti itu tidak akan berhasil mewujudkan pembangunan yang bersifat partisipatory dan bekelanjutan, sebab secara sepihak dan dengan kewenangan-kewenangan yang amat mungkin abuse (menyimpang) pada diri aparat pemerintahan, klaim keberhasilan program pembangunan hanya akan diukur dengan cara sendiri dan dengan manipulasi data-data secara terencana. Ini amat jamak terutama di tengah iklim penegakan hukum yang amat kolaboratif terhadap penyimpangan (pidana maupun perdata).

Partispasi

Partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan itu amat diperlukan meski selama ini hanya indah dalam wacana. Dengan mengabaikannya pemerintah telah sengaja mendesign pembangunan (1) tidak bersintuhan langsung dengan akselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat (2) menjauhkan masyarakat dari rasa ikut memiliki pemerintahan dan negara (3) menutup akuntabilitas dan wacana pencapaian kepentingan umum (4) menutup diri dari aspirasi masyarakat (5) membonsai wahana agregasi  kepentingan dan mobilisasi dana.

Di tengah iklim politik kartelisasi dalam negara kepartaian yang amat mengutamakan kepentingan kelompok seperti saat ini, usul koordinasi dengan legislatif setingkat di atas tidak banyak bermanfaat. Ini dapat menggeser program ini mirip menjadi seperti apa yang diusulkan oleh partai Golkar dengan nama dana aspirasi masing-masing 15 milyar per anggota legislatif.

Pembangunan kekuatan ketiga, yakni civil society menjadi jawaban utama. Suara-suara kritis untuk mengawasi pemerintahan harus selalu digencarkan. Kampus-kampus dan organisasi sosial kemasyarakatan, termasuk LSM yang kredibel diharapkan terus menerus “berteriak” dengan tanpa rasa “loja” sama sekali.

About these ads

4 Comments

  1. elon s. says:

    itulah negara kita negara merdeka 65 tahun yan dijabat oleh elit politik kampungan tidak mengerti mengarahkan tujuan bangsa ini apakah lebih mementingkan kelompok

    dana dbd yang disalurkan sekarang kenapa hanya guru yng mendapt sementara Tata usaha sekolah tersebut tidak mendapat kan lucu sedang kan tata usaha itu kan bagian dari unsur sekolah juga

    ‘nBASIS: Dua komentar Anda kami satukan di sini. mudah-mudahan keprihatinan ini berakhir. Terimakasih

  2. ricardo says:

    BDB….BeDeBah…….ato. BDB….Banya Di Bondut…

    ‘nBASIS:haha

  3. […] ini paradigma berfikir kita terkadang lari dari konteks praktik kepemrintahan. Sama halnya dengan BDB (Bantuan Daerah Bawahan) yang dipermasalahkan oleh Fitra Sumut tempohari, malah seorang Pimpinan […]

  4. […] sebagai ibukota provinsi terpidana. Gubernutnya juga terpidana. Kita belum tahu ke depan, apakah Gatot Pujo Nugroho dan HT Erry Nuradi akan menyusul Syamsul Arifin dengan kasus-kasus yang dicurigai ketika mereka […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,968 other followers

%d bloggers like this: