Home » ARTIKEL » TAPSEL: AGENDA LAMA DI TANGAN ORANG BARU

TAPSEL: AGENDA LAMA DI TANGAN ORANG BARU

AKSES

  • 339,352 KALI

ARSIP

Goodreads


Benarkah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) —berikut daerah  pemekarannya— akan segera manjae (memisahkan diri) menjadi Provinsi Sumatera Tenggara? Itu belum apa-apa. Hal yang paling seru jika ada gagasan subversif mendirikan Republik Tapanuli Selatan [klik di sini]. Tetapi mungkin gagasan pendirian Republik Tapanuli Selatan itu tak lebih dari sebuah shock theraphy yang amat tak serius  yang tujuannya hanya untuk memudahkan realisasi usul manjae saja. Taktik meminta sejuta untuk mendapatkan seribu, begitulah barangkali. Bukankah selama ini perjuangan pemekaran seolah dianggap sebuah gerakan separatis (memerdekakan diri) terutama oleh penguasa yang sadar benar akan mengalami degradasi kekuasaan karena amputasi wilayah “kerajaan”?

Provinsi baru (usulan) itu akan memadukan daerah-daerah yang tadinya secara bertahap dilepas dari kabupaten induknya Tapsel, yakni Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina),  Kabupaten Padang Lawas (Palas) dan Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).  Gagasan ini praktis menjadi antipoda yang lebih taktis bagi gagasan provinsi eks Kresidenan Tapanuli yang 2 tahun lalu berakhir dengan tragedi politik yang mencemaskan dengan nama protap itu. Juga akan menjadi saingan bagi para penggagas di balik Protana (Provinsi Tapian Nauli) yang meski tampaknya seperti kembali ke gagasan awal Provinsi eks Kresidenan Tapanuli (sebagaimana dulu digagaskan oleh orang-orang pertama seperti Mayjen MB Hutagalung) sebelum “diprotapkan” itu. Gagasan ini serius, kata Jasa Sitompul, seorang anggota legislatif Kabupaten Tapanuli Utara yang mengaku terlibat aktif dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan untuk itu.

Meskipun usul rencana pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara itu sudah diajukan ke Pemerintah Provinsi induk (Sumut) dan diterima langsung oleh Gubsu, H. Syamsul Arifin SE [klik di sini], dan usul lain di lingkungan Provinsi Sumatera Utara yang akan semakin menambah derita karena amputasi jika pemekaran itu direalisasikan (Nias misalnya), namun jika political will melemah, tentu akan berakhir sebagai catatan politik belaka. Catatlah betapa sukarnya perjuangan rakyat memekarkan Paluta dan Palas dari Tapsel, atau bahkan tragedi demonstrasi maut yang membawa sejumlah penggerak ke lembaga pemasyarakatan untuk usul protap. Jadi itu bukan hal yang mudah tampaknya.

Bukan cuma pemerintah provinsi induk dan pemerintah pusat yang diperkirakan tidak akan happy, namun diperkirakan dukungan masyarakat juga sudah semakin melamah mengingat hal-ihwal perpolitikan terutama sejak tahun 1999 yang hanya begitu menjanjikan cuma pada awalnya. Pemerintahan (pusat dan lokal) silih berganti, kesejahteraan rakyat tidak kunjung terperbaiki.

Elit Tapsel dan segenap daerah pemekarannya itu   pada umumnya begitu percaya diri dengan usul pemekaran ini. Maklum, salah satu solusi politik paling tepat yang diberikan oleh undang-undang untuk menanggulangi kesenjangan dan percepatan pembangunan memanglah pemekaran itu.

Sejumlah faktor yang menumbuhkan rasa percaya diri itu di antaranya berawal pada kesadaran potensi daerah, salah satunya katakanlah luas wilayah (diperkirakan mencapai seper-empat dari luas wilayah Sumut).  Fakta lainnya, kawasan ini juga diklaim sebagai daerah paling makmur di seluruh Tapanuli (Utara, Tengah dan Selatan).

Jika usul pemekaran provinsi Sumatera Tenggara ini secara politis akan amat tergantung kepada Tapsel, maka gerangan scenario apa yang akan terjadi ke depan? Tapsel tidak mau ya artinya usul akan gagal. Sama halnya jika perjuangan protap akan dilanjutkan kembali yang tentu saja akan sangat tergantung kepada daerah induknya Tapanuli Utara (jika akan memenuhi persyaratan 5 daerah, maka Tapanuli Utara mestinya mengawali dengan langkah baru memekarkan Tapanuli Utara untuk menambah satu Kabupaten baru, mungkin paling layak Kabupaten Pahae). Tetapi satu hal sudah begitu jelas sejak lama, bahwa Tapsel adalah Tapsel, Taput adalah Taput dan aspirasi Sibolga/Tapteng ada di sudut yang lain. Elit di Jakarta juga cenderung defensif pada posisi seperti itu.

Tapsel Dalam Peralihan Kekuasaan

Sebagai daerah “penentu” usul pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara, gerangan apa potensi yang dimiliki oleh Tapsel? Menurut catatan (2006, SP 2010 belum rampung) Tapsel berpenduduk 629.212 jiwa (311.123 jiwa pria dan 318.089 jiwa wanita). Kepadatan penduduk 52 Km2 dan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,67 %. Total PDRB (harga konstan pada tahun 2006) sebesar 2.705.250,03 (dalam jutaan rupiah). Sebagai daerah agraris kontribusi terbesar daerah berasal dari sektor pertanian (42,02 %,) industri pengolahan (24,37%) dan perdagangan, hotel, restoran (13,79%).

Potensi sumber daya alam yang paling menonjol di daerah agraris ini memang terutama sektor pertanian dan perkebunan berupa bahan tanaman pangan, buah-buahan, sayur-sayuran. Hanya saja revitalisasi masih amat diperlukan, katakanlah untuk pengembangan optimal budidaya tanaman perkebunan masyarakat yang konon memiliki paling tidak 15 jenis tanaman (karet, kelapa sawit, kelapa, kakao, kulit manis, nilam, kemiri, aren, pinang, kapulaga, tembakau, cengkeh, kemenyan, jahe dan tentunya juga salak). Revitalisasi itu hanya akan bisa dijawab oleh kebijakan alokasi anggaran yang tercermin dalam struktur APBD.

Harap jangan dilupakan keniscayaan pembangunan infrastruktur yang akan menjadi trigger untuk semua obsesi pembangunan itu. Bagaimana bisa berharap pendapatan dari sebuah danau terluas kedua di Sumatera Utara (Siais) jika infrastruktur tidak mendukung? Pertanyaan yang sama juga untuk potensi pariwisata yang belum dijamah serius lainnya seperti wisata alam pemandian Air Panas alami, Danau Marsabut, Aek Sijornih, Tor Simago-mago dan yang lain.

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki beberapa potensi industri rumah tangga yang boleh disebut padat tenaga kerja berupa kerajinan tangan. Juga industri pengolahan karet dan sedikit  industri pengolahan kelapa sawit.

Bagaimana tentang hutan? Itu soal lain. Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, masalah kehutanan adalah sesuatu hal pelik yang mencerminkan ketidak-bertanggungjawaban di atas kebijakan yang mendua.  Orang Indonesia memiliki visi pendek tentang ini, dan cenderung tak mampu melukiskan masa depan anak cucu. Rencana pelestarian adalah sesuatu yang selalu disepelakan oleh hasrat eksploitasi semberono untuk keberuntungan material yang tak mustahak bagi orang-orang tertentu yang mumpung berkuasa. Itu Indonesia, dan juga Tapsel.

Tapsel juga selalu diklaim kaya bahan tambang emas. Terkadang dengan imaginasi para seniman, orang juga menyebut secara berlebihan (dalam lagu) sere do hape tano Tapanuli on (sadarilah, tanah Tapanuli ini adalah emas). Sebutlah PT Agincourt Resources Australia (perusahaan tambang terbesar ketiga di Australia) yang mengeksploitasi proyek tambang emas di Batangtoru. Konon ditargetkan sudah mulai berproduksi akhir 2009 atau paling lambat awal tahun 2010. Tetapi karena kebangkrutan terimbas krisis global, saham perusahaan ini telah diakuisisi oleh sebuah perusahaan baru dari China (Sci-Tech Holdings (CST) Limited). Menurut perkiraan, produksi emas di tambang itu paling tidak sekitar 6,3 juta ton per tahun ditambah perak sekitar 60,7 ton dengan masa produksi hingga 10 tahun.

Banyak suara-suara miring terhadap proyek “sere” ini, mulai dari profesionalitas dan keadilan bagi hasil (kemanfaatan bagi daerah dan masyarakat) sampai kepada potensi gangguan lingkungan. Mungkin atutan ini dapat mencerminkan sebagian dari problematik yang dihadapi di sana [ langsung ke sumber klik di sini ].

Masalah kontrak karya memang kerap menjadi persoalan serius yang memicu konflik di daerah-daerah tambang di Indonesia, yang pada umumnya mengindikasikan hal-hal yang kurang berkeadilan sebagaimana pernah mengemuka sebelum ini. Dampak lingkungan yang begitu serius lain lagi, mengindikasikan kecerobohan studi amdal.  Rendahnya perhitungan terhadap nasib warga sekitar juga diindikasikan pola penyerapan tenaga kerja [klik di sini].

Seorang tokoh asal Tapsel Dharma Indra Siregar yang sering menyebut diri sebagai The Crown Prince of Sipirok Bagasgodang dengan nada datar sering berucap bahwa dilihat dari segi sumberdaya, Tapsel kontemporer adalah sebuah peta baru yang sulit. Siapa pun yang mimpi untuk memimpin daerah ini harus dengan latar belakang obligasi moral yang kuat. Maksud Dharma Indra Siregar yang juga mantan demonstran Tritura tahun 1966 ini, Tapsel kontemporer tidaklah sehebat yang dibayangkan sejak dulu, karena sudah mengalami pengerdilan baik dari segi luas wilayah, sumberdaya manusia, apalagi sumberdaya yang lain akibat eksploitasi semborono dan kurangnya kebijakan revitalisasi atas sumber-sumber andalan sendiri (orisinal).

Syahrul M Pasaribu dan Aldinz Rapolo Siregar telah memenangi pemilukada di daerah ini belum lama ini. Mereka menggantikan Ongku Parmonangan Hasibuan dan Aldinz Rapolo Siregar (Aldinz Rapolo Siregar tampaknya cukup puas dengan jabatan sebagai wakil saja. Selama kurang lebih 2/3 dari masa jabatannya tidak pernah akur dengan Bupati Ongku Parmonangan Hasibuan terutama disebabkan masalah pemekaran dan penentuan ibukota Tapsel).

Dengan cita-cita besar sebagai Kabupaten induk yang akan mengusung gagasan pemekaran Provinsi baru Sumatera Tenggara, terlepas Syahrul M Pasaribu kemungkinan akan lebih setia pada arahan Ketua Partainya (Golkar) Syamsul Arifin untuk lebih baik menunda usul ini. Marilah kita tunggu dan saksikan ke depan.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,926 other followers

%d bloggers like this: