Archive for July 23rd, 2010
ARAH PERUBAHAN APBD SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2010
Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 menargetkan pertambahan Pendapatan Daerah 16,23 % (Rp 3.434.511.793.568 menjadi Rp 3.992.000.107.646, selisih Rp 557.488.314.078). Sedangkan Belanja Daerah ditargetkan naik dari Rp 3.833.180.911.120 menjadi Rp 4.155.146.367.783. Defisit Rp 123.146.260.137.
Reasoing Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) mestinya diawali dengan kajian dan petimbangan strategis yang matang, hingga tidak ada kekhawatiran kurang sinkron dengan ruh pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen daerah khususnya Visi dan Misi Pemerintahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) yang memuat fokus dan strategi pembangunan daerah. Bahkan seyogyanya perubahan anggaran harus menambah keyakinan bahwa apa yang akan dilakukan pemerintah menghabiskan sisa masa kerja tahun 2010 ini benar-benar menjadi bagian integral dari upaya pemerintah secara nasional dalam memajukan Indonesia sesuai tekad development for all (pembangunan untuk semua).
KONDISI INFRASTRUKTUR DAN TARAF KEHIDUPAN MASYARAKAT DI SUMATERA UTARA
Sampai kapan problem kelistrikan menjadi masalah sulit? Apa yang salah dengan strategi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan? Ada apa di balik tendensi pembonsaian sektor pertanian dan segenap sub-sektornya yang memiliki sumbangan lebih besar bahkan dibanding dengan perkebuanan raksasa nasional (BUMN)? Mengapa dana pendidikan yang meningkat belum diikuti oleh prestasi menggembirakan? Mengapa orang masih harus berobat ke luar negeri?
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2009 baru-baru ini menjadi agenda Sidang paripurna di DPRD Sumatera Utara. Sebelumnya legislatif daerah itu sudah membentuk 11 Tim dan melakukan kunjungan kerja ke seluruh daerah Sumatera Utara dengan temuan-temuan yang kurang menggembirakan. Banyak sorotan yang muncul tentang taraf hidup masyarakat secara umum, di antaranya meynagkut kondisi infrastruktur yang meliputi kelistrikan, jalan dan jembatan, pertanian, pendidikan, dan kesehatan.
Koruptor di Pundi Negara: JIKA PAGAR SUDAH MAKAN TANAMAN
Bagaimana jika “pagar makan” tanaman? Bagaimana jika “maling teriak maling”? Bagaimana jika karena krisis kepercayaan akhirnya orang tidak lagi ihlas membayar pajak seperti pernah diopinikan secara luas tempohari? Mengapa tunggakan pajak 100 perusahaan (termasuk BUMN) yang mencapai 17 triliun bisa terjadi? Bagaimana nasib instruksi Presiden SBY untuk pembenahan perpajakan?
Negara mengutip uang hasil keringat rakyat melalui pajak, dan jika pajak diselewengkan itu tak ubahnya pagar makan tanaman. Itulah fakta terungkap di Indonesia akhir-akhir ini. Sebetulnya penyelewengan-penyelewengan di tubuh institusi yang diamanahkan memungut pajak itu ditengarai sudah lama berlangsung, dan apa yang terbuka ke publik akhir-akhir ini hanyalah ibarat sebuah puncak gunung es belaka. Itu barulah permulaan dari sebuah cerita panjang.
Bandingkanlah misalnya dengan penjelasan Ketua Komite Pengawasan Perpajakan (KPP) Anwar Suprijadi beberapa bulan lalu yang mengatakan bahwa setidaknya ada 12 titik rawan penyelewengan keuangan negara yang terdapat di perpajakan yakni Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari 12 titik rawan itu 10 ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
