Home » ARTIKEL » Sejarah Berulang: ELIT “KHIANATI” RAKYAT

Sejarah Berulang: ELIT “KHIANATI” RAKYAT

AKSES

  • 396,524 KALI

ARSIP


Masih ingat bagaimana PRRI Permesta meletus dan gerakan-gerakan seperatisme lainnya di Indonesia? Percayalah, semua itu karena ketidak-puasan yang memuncak sebagai gugatan karena dinilai Jakarta telah lari dari komitmen kebangsaan. Naifkah saat ini semua elit menganggap memindahkan ibukota dari Jakarta sebagai solusi rasional sementara pemerataan pembangunan sebagai penyebab penumpukan manusia di Jakarta tidak pernah direvisi?

Dulu Bung Karno amat obsesional mencitrakan Indonesia dengan simbol-simbol unggul di sekitar seperti Tugu Monas dan lain-lain. Bung Karno boleh menyebut para pengeritiknya orang-orang bodoh, tetapi rakyat yang mayoritas bodoh, miskin dan lapar, yang menjadi garansi faktual para pengeritik, tidak mungkin dirubah dengan menjulangnya tugu Monas ke cakrawala.

Jika elit saat ini ingin lebih “hedonistik” membangun sebuah gedung baru (DPR) berbiaya trilyunan rupiah untuk tempat kerja mereka, lengkap dengan ruang-ruang artifisial seperti rekreasi dan SPA, apakah “pengkhianatan” tidak sedang berulang?

Dalam arti filosofis dan pemungsian kelembagaan sebuah negara berdasarkan hukum ketatanegaraan, sebetulnya Indonesia sudah lama bubar, atau paling tidak mengalami apa yang boleh kita sebut sebagai broken government.

DPR merasa, dan dengan tanpa secercah perasaan berdosa sama sekali, gedung baru yang fantastis itu wajar. Mereka merasa pantas mendapatkan bahkan fasilitas dan reward yang lebih dari itu. Malah jika menilik secara cermat pada isyu-isyu sentral yang akhir-akhir ini digulirkan dari lembaga ini, sesungguhnya dapat dipastikan bahwa mereka sedang berangan-angan bahwa jika bisa dibuat lagi amandemen baru UUDNRI 1945 agar memungkinkan mereka menambah salah satu fungsi lagi, yakni mengelola anggaran negara.

Mengelola anggaran negara itu adalah sebuah cita-cita besar kenegaraan versi politisi kontemporer di Indonesia, apa pun partainya, dan berkorupsi ria adalah metodologinya. Sebagian ada yang berkorupsi secara kasar dan terang-terangan dengan penuh keberanian. Sebagian lain ada yang agak malu-malu dan menjuruskan budaya baru korupsi yang bersifat lebih hidency. Tetapi secara totalitas tidak ada perbedaan sesamanya.

Mereka bukan wakil rakyat dalam arti yang sesungguhnya, melainkan tak begitu menyimpang jika disebut jaringan mafia politik yang berusaha mengeksploitasi negara melalui kelembagaan yang mereka kuasai. Negara sedang berubah bentuk menjadi negara kepartaian bersendikan kartelitas penyanderaan kepetingan masyarakat luas  berselimutkan retorika palsu.

Tetapi jangan lupa, semua komponen penyelenggara negara saat ini memang sedang mengarah kepada pembentukan perasaan berjasa besar dalam posisi dan kedudukan subjektifnya dan karena itu menilai amat pantas mendapat apa yang mereka inginkan, secara baik-baik atau merampok. Hasrat itulah yang menjadi sebab seringnya pemutar-balikan fakta kesalahan dan penyimpangan menjadi legal. Kekuasaan politik menjadi legitimasi tunggal, minus kebenaran nilai filosofis dan sosiologis.

Komponen eksekutif mengelola anggaran sambil berkorupsi. Komponen legislatif memasang bujukan dan jika perlu dengan menyandera untuk pemerasan dengan penuh kecemburuan atas priveledge abuse of power yang memang lebih luas di ranah eksekutif itu. Yudikatif dan lembaga penegakan hukum lainnya merasa kekayaan negara pantas dibagi-bagi begitu saja.

Demokrasi memang disebut telah berjalan, tetapi dengan tanpa kekuatan interuptif dan koreksional, demokrasi yang ada hanyalah prosedur kosong yang menambah daftar panjang penipuan elit kepada rakyat. Itulah sebabnya tidak ada kekuatan apa pun yang dapat meluruskan setiap kesewenang-wenangan, karena kesepakatan-kesepakatan ad hock di antara para operator negara dapat diperluas dan diperdalam tanpa perlu kekhawatiran sejarrah pun terhadap protes rakyat. Negeri ini memang sedang berdo’a agar hadir sesosok kepemimpinan sejati.

Sejarah Kenegaraan Indonesia

Nyaris tidak ada pelajaran bernegara yang ideal dari Bung Karno. Juga Soeharto, Gus Dur dan Megawati. Mereka hanyalah orang yang bermetamorfosis menjadi monster kekuasaan dengan tetap mengindahkan simbol-simbol suci negara dan kesejarahan bangsa sebagai pemoles citra. SBY tak punya alasan kuat untuk tampil menjadi pemimpin yang baik dan berbakti kepada negeri, karena barangkali dalam filsafat hidupnya baik sejak menjadi taruna hingga menjadi jenderal pelajaran menjadi penguasa yang tak bisa diinterupsilah yang paling diutamakan.

Boleh jadi mereka ini semua awalnya orang-orang baik, miskin dan penuh harapan. Tetapi kekuasaan sebagai cita-cita dan tujuan akhir telah mengubah mereka menjadi musuh bagi negara mereka sendiri. Di setiap zaman selalu ada orang baik, dan karena orang baik ini akan menjadi pengganggu hasrat menjadi orang jahat, maka dengan berbagai cara telah, sedang dan akan disingkirkan dalam percaturan politik. Itulah siklus abadi yang masih sulit berubah.

Gedung DPR RI

Konon setiap tahun jumlah anggota DPR bertambah sesuai dengan disain UU politik yang dibuat 5 tahun sekali. Maka dirasa cukuplah alasan untuk membangun gedung baru dengan dalih Gedung Nusantara I tak memiliki daya tampung yang cukup lagi untuk aktivitas anggota DPR.

Berdasarkan data saat ini tiap anggota DPR menempati ruang seluas ± 32 m2, diisi 1 anggota, 1 sekretaris, dan 2 staf ahli. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan manifest seperti itulah sejak tahun 2008 Badan Urusan Rumah Tangga DPR menyusun Term of Reference Grand Design Kawasan DPR RI yang disempurnakan lagi setelah tahun 2009.

Setelah melalui berbagai prosedur pengesahan dan forum-forum khusus yang diselenggarakan untuk proyek fantastis ini, maka jika akan diwujudkan kelak ruang untuk tiap anggota dewan meningkat menjadi seluas 120 m2. Hitung-hitungannya ialah, di sana ada 1 anggota dewan, 5 staf ahli, dan 1 asisten pribadi.

Gedung megah yang akan menjadi antipoda kondisi rakyat ini  kelak akan menjulang 36 lantai dengan luas total bangunan  ± 161.000 m2. Jika mereka pergi ke Amerika atau negara-negara maju lainnya, memang mungkin saja apa yang direncanakan ini belum seberapa. Tetapi benchmarking yang tepat tidaklah secongkak itu, mestinya mereka berfikir tentang rakyat.

Hedonisme nasional telah ditunjukkan dalam rencana ini. Memang para politisi itu tidaklah perlu takut dimusuhi rakyat, karena pemilu masih 4 tahun lagi. Rakyat Indonesia selalu tiba pada sebuah soal short memory desease ketika berususan dengan politik. Fakts short memory desease itu menguntungkan bagi politisi Indonesia yang anti pemihakan rakyat.

About these ads

5 Comments

  1. LSM PERINTIS menolak keras rencana pembangunan gedung/apartement mewah DPR RI senilai Rp1,6 Trilyun. Karena rencana ini akan semakin melukai hati rakyat, dan menambah kebencian masyarakat trhadap dewan di pusat saat ini!!! Belum saatnya itu dibangun. Wahai wakil rakyat, lihatlah lbh 40% rakyat Indonesia msh di bwh garis kemiskinan. Ayo teman2 yang seide mari kita lakukan aksi penolakan bersama!!!
    Ganti para anggota DPR yang tdk aspiratif, dgn anggota DPR wajah baru yg betul2 peduli trhdp kondisi negara ini!!!

    ‘nBASIS: Bravo LSM PERINTIS.

  2. sunaryo says:

    memang tidak ada otak nya anggota dewan kita sekrang ini..
    Apakah itu kan membuat jadi lebih baek untuk negara kita..
    mereka tidak cocok d taruk bekerja d gedung itu..
    melainkan d bawahan kolong titi..
    biar tau mereka gmna sakit nya rakyat Indonesia saat ini yg sangat merasakan kepedihan karna kemiskinan..
    Terkutuk lah Wahai engkau Anggota Dewan..

    ‘nBASIS: kolong titi mana ya yang cukup luas? ha ha. tetapi jelas, siapa yang tak geram dengan gagasan itu ya? Terimakasih.

  3. IRINE BINAWA says:

    Lebih baik pada kondisi sekarang ini ciptakan lapangan kerja baru yang banyak agar bisa mempekerjakan masyarakat yg belum mendapatkan kesempatan kerja agar bisa mengurangi kejahatan yang muncul akibat kemiskinan yang menghimpit. Tolak rencana pembangunan ini……….

    ‘nBASIS: dalam dokumen resmi yang dipidatokan SBY ada beberapa kata kunci yang menggembirakan, di antaranya development for all, pembangunan pro poor, pembangunan pro job, dan zero tolerance to corruption. menurut Anda apakah ini sekadar rethorika atau harus ditunggu masanya tiba? Terimakasih

  4. bolehngeblog says:

    Kalau menurut saya, jika pembangunan gedung DPR itu lebih efektif untuk menampung aspirasi rakyat, kenapa tidak? itu harus kita dukung sepenuhnya, dibandingkan rencana rumah aspirasi yang jauh tidak efektif..Masalahnya adalah bila dengan gedung baru dan fasilitas mewah tersebut kinerja anggota DPR masih kayak “anak kecil” yang sering tidak masuk kerja, itulah yang harus kita tolak..

    salam,
    Bolehngeblog


    ‘nBASIS:
    sayangnya tak ada indikasi bahwa mereka berfikir seperti itu. bayangkan, pada saat yang sama mereka akan pindahkan ibukota ke luar Jakarta. maka gedung DPR itu akan dipindahkan nanti dengan alat angkut yang harus diorder lagi ke Jerman atau Jepang atau Amerika atau kolaborasi tuan-tuan besar itu. terimakasih.

  5. sikapsamin says:

    Ada Rumah-Aspirasi, lha terus gedung DPR itu dianggap Rumah-apa?
    Sekarang GEDUNG-BARU DPR…?!?

    Mengikuti berbagai berita tentang ini semua, saya lama-lama merasa ikut ‘sby’? Maksudnya merasa ikut ‘Semakin Bloon Ya’?

    Akhirnya mau komentar bingung, cuma bisa menyampaikan “SEMOGA PARA ANGGOTA DPR CEPAT SEMBUH DARI KESURUPAN MASSAL”…

    ‘nBASIS: Sikapsamin betul dan benar. Jangan ikut bloon, karena Sikapsamin adalah anti bloon. Sikapsamin adalah paradigma. Sikapsamin adalah jalan normal yang lurus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,990 other followers

%d bloggers like this: