Home » ARTIKEL » Refly Harun: RAKYAT SUDAH TERLALU LELAH MENYAKSIKAN BAHWA TIDAK ADA SATU PUN INSTITUSI DI NEGERI INI YANG LAYAK DIPERCAYA

Refly Harun: RAKYAT SUDAH TERLALU LELAH MENYAKSIKAN BAHWA TIDAK ADA SATU PUN INSTITUSI DI NEGERI INI YANG LAYAK DIPERCAYA

AKSES

  • 365,924 KALI

ARSIP

Goodreads


Salah satu buntut dari perseteruannya dengan Mahkamah Konstitusi (MK),  Refly Harun pernah menulis opini berjudul  MK Masih Bersih? Opini  yang dimuat pada harian Kompas tanggal 25 Oktober 2010 itu ada baiknya dicopy secara utuh sebelum memulai diskusi.

“Sampai pukul 12.46 tanggal 19 Oktober, kami bersih 100 persen! Siapa yang punya bukti (sebaliknya) silakan, akan kami bayarlah.” Begitu kutipan pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam jumpa pers di kantor MK, 19 Oktober (http://www.kompas.com, 19/10/2010). Mahfud dan kolega hakim MK rupanya merasa perlu menggelar jumpa pers karena rumor mafia perkara meresahkan mereka.

Ada asap tentu ada api. Selentingan tentang MK yang mulai masuk angin kerap saya dengar. Ketika berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu, saya mendengar keluhan dari peserta pertemuan bahwa pilkada tidak perlu lagi. Biayanya terlalu besar, baik bagi penyelenggara maupun kandidat. ”Setelah habis banyak dalam pilkada, nanti habis juga untuk bersengketa di MK. Ada yang habis Rp 10 miliar-Rp 12 miliar untuk MK,” katanya.

Ada juga yang bercerita tentang negosiasi yang gagal untuk memenangi perkara. Hakim, kata orang itu, meminta uang Rp 1 miliar. Pemohon, calon gubernur, hanya sanggup memberikan garansi bank senilai itu. Karena ditunggu sampai sore tidak juga cair, negosiasi gagal dan permohonan pun dicabut.

Semua kisah itu membuat saya miris dan sedih. Sebagai orang yang pernah berkontribusi membangun MK menjadi pengadilan yang tepercaya—sebagai staf ahli 2003-2007—saya senantiasa memimpikan ada pengadilan di negeri ini yang bersih. Pencari keadilan hanya perlu bekerja keras membuktikan kebenaran dalil hukumnya, tidak perlu direcoki faktor-faktor nonhukum.

Namun, untuk menghibur diri, seperti halnya Mahfud, saya menganggap cerita tentang suap di MK hanyalah celoteh mereka yang kalah. Sebelum ada kejadian hakim tertangkap tangan menerima suap, cerita tetaplah cerita. Anggap saja tidak benar walau saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri uang dollar AS senilai Rp 1 miliar, yang menurut pemiliknya akan diserahkan ke salah satu hakim MK.

Sembilan hakim

Salah satu alasan mengatakan MK bersih dari mafia peradilan adalah setiap putusan harus diambil oleh sembilan hakim konstitusi. Katakanlah, satu-dua hakim masuk angin, mereka tetap tidak dapat memengaruhi tujuh hakim yang lain. Apabila ada yang bertanya bagaimana caranya mendekati satu-dua hakim, saya selalu mengatakan percuma saja karena satu-dua hakim tidak banyak pengaruhnya terhadap konstelasi putusan MK.

Namun, yang saya rasakan, hal tersebut hanya berlaku untuk kasus-kasus non-pilkada. Dalam kasus pilkada, panel hakim yang terdiri dari tiga orang sangat memengaruhi, bahkan bisa dikatakan determinan terhadap putusan akhir. Hal ini dapat dimaklumi karena enam hakim lainnya sama sekali tidak terlibat dalam proses pemeriksaan perkara.

Lain halnya dengan kasus pengujian undang-undang, yang dalam beberapa kesempatan sering bersidang pleno dihadiri sembilan hakim konstitusi.

Selain itu, kasus pilkada yang didaftarkan ke MK tahun ini lebih dari seratus perkara. Hakim juga terbatas tenaganya. Bisa dikatakan mereka akan lebih berkonsentrasi pada kasus yang mereka tangani. Kasus yang ditangani panel hakim lain tidak dicermati secara serius, kecuali apabila ada putusan-putusan yang memerlukan debat panjang karena menyangkut paradigma hukum tertentu atau menarik perhatian publik.

Tiga hakim yang memutuskan perkara inilah yang rawan disusupi. Bagaimanapun hakim adalah manusia. Apabila di depan mata terhampar miliaran rupiah, bisa saja ia tergoda. Terlebih bila sejak awal kadar kenegarawanannya patut dipertanyakan karena perekrutan hakim konstitusi saat ini tidak lagi melewati saringan ketat.

Investigasi internal

Oleh karena itu, ketimbang berteriak di media bahwa MK tetap bersih, lebih baik Mahfud meningkatkan kewaspadaan, siapa tahu apa yang digunjingkan orang benar adanya.

Bagaimanapun, Mahfud dan kita semua tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi, kecuali kalau kita pelaku langsung. Dalam hal ini dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kredibilitas Mahfud tidak perlu diragukan.

Mahfud, misalnya, bisa saja membentuk tim investigasi internal untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Mahfud pasti maklum khalayak tentu tidak bisa diharapkan kendati ia memiliki data atau pelaku langsung. Dalam hukum di negara ini yang kerap tidak adil, sering kejadian yang dialami Endin Wahyudin berulang.

Beberapa tahun lalu Endin berteriak lantang bahwa tiga hakim agung telah menerima suap. Tidak main-main, ia menyatakan, pelakunya adalah dirinya sendiri. Yang terjadi kemudian adalah belum lagi kasus suap itu diadili, Endin terlebih dahulu harus berhadapan dengan tuntutan klasik pencemaran nama baik. Endin dipersalahkan dan tiga hakim yang diadili oleh koleganya sendiri melenggang bebas.

Saya ingin meyakinkan Pak Mahfud, tidak perlu risau dengan segala rumor. Emas adalah emas, loyang akan tetap loyang. Apabila MK tetap emas, semua omongan tentang isu suap itu akan menguap bersama angin (gone with the wind). Namun, apabila MK sudah tidak emas lagi, belum terlambat untuk segera memperbaiki.

Rakyat sudah terlalu lelah menyaksikan bahwa tidak ada satu pun institusi di negeri ini yang layak dipercaya.

Refly Harun Pengamat dan Praktisi Hukum Tata Negara

Awal Perseteruan

Artikel di atas menyebabkan MK terusik.  Lalu dibentuklah Tim Investigasi yang langsung dipimpin Refly Harun.  Dalam tim ini ada Adnan Buyung Nasution, Bambang Harimurti,   Saldi Isra dan Bambang Widjojanto.

Meski dalam artikelnya  Refly Harun menegaskan tuduhannya soal suap di MK itu bukan isapan jempol, melainkan berdasarkan apa yang dilihatnya sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan, namun tim yang dipimpinnya sama sekali tidak berhasil membuktikannya.

Kamis 9 Desember lalu Tim investigasi  hanya merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim untuk memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi. Juga dimerekomendasikan agar temuan tim investigasi ditindaklanjuti ke KPK melalui proses hukum.

Menurut salah seorang anggota Tim, Bambang Wijayanto, mereka telah mendalami kasus  dugaan suap  dan upaya pemerasan atau penyuapan oleh seorang panitera pengganti di MK. Tetapi tak berhasil menuntaskan kasus yang mana pun karena kesulitan teknis antara lain karena tidak memiliki kewenangan memaksa seseorang memberikan keterangan.

Itulah ringkasan cerita yang menyebabkan akhirnya Refly Harun yang dilaporkan (oleh MK) ke KPK.

Berbagai reaksi muncul setelah pelaporan MK kepada KPK. Ada pihak yang menuduh MK tidak serius membersihkan diri. Reaksi ini terlontar dari Direktur Nasional Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti. Di pihak lain orang berharap Refly Harun bisa menjadi whistle blower sekaligus suspect, karena merupakan bagian dari kasus. Ini dituturkan Sekjen Transpeency Internasional Indonesia (TII), Teten Masduki.

Adnan Buyung Nasution mengakui pekerjaan tim selama sebulan terbilang berhasil karena tim menemukan petunjuk dugaan suap yang sayangnya, masih belum menjadi bukti kuat untuk dibawa ke meja hijau. Berikut penjelasannya yang dilaporkan oleh Tribunnews.com:

Ada petunjuk saling berkaitan yang mengarah pada tindakan penyuapan atau pemerasan seorang hakim. Tapi ini tidak cukup karena mesti ditindaklanjuti.

…….upaya mereka mengungkap dugaan suap di tubuh MK tersandung keterangan saksi kunci yang tidak bisa ditemui.

Berprofesi selaku Bupati di salah satu kabupaten Sumatera Utara, kesaksian Bupati ini selalu kandas dihimpun tim. Berkali-kali dihubungi, sang Bupati bak hilang ditelan bumi.

Kita berusaha periksa sesuai dengan janjinya ke Refly. Kita kejar dia di Medan, ternyata dia malah ke Batam. Kita membuat janji bertemu di Batam, ternyata setelah kita kejar ke Batam, dia tidak mau bicara juga.

Beralih dari Bupati, tim mencoba menemui supir Bupati. Namun lagi-lagi, sekedar bertemu supir, tim juga kewalahan. “Supir tidak bisa ditemukan, dicari juga tidak ada. Sekretaris di sana mengatakan, supirnya tidak mau bicara.

Dalam laporan yang sama Tribunnews.Com juga membeberkan keterangan (reaksi) Ketua MK Mahfud MD demikian:

Kasus ini bernuansa sengketa pemilukada. Dan kasus itu adalah kasus yang Saudara Refly tangani. Yaitu Bupati Simalungun. Ketika Refly minta success-fee, bupati bilang minta diskon karena sekitar Rp 1 miliar akan diserahkan untuk hakim MK.

Sesudah diselidiki, si bupati mengatakan bahwa dia mengeluarkan uang, dan si supir yang namanya Purwanto ini yang delivery (kirim). Purwanto ini, saat ditemui mengaku tidak tahu menahu. Itu berarti tidak ada bukti yang ditemukan hubungan ke hakim,” jelas mantan Menteri Pertahanan ini.

Ada percobaan penyuapan. Hakim itu akan memberi konfirmasi dan akan mengadu ke KPK. Saya (juga) akan minta KPK panggil paksa Bupati Simalungun itu, cari tahu diserahkan ke siapa.

Siapakah yang akan masuk penjara, sebagaimana ditegaskan Akil Mochtar secara jelas kepada media, apakah dirinya atau Refly Harun? Marilah kita tunggu.

Tetapi, sebagaimana dikemukakan Ray Rangkuti, keseriusan mulai menjadi persoalan. Mengapa? Saat ini bukan cuma Refly Harun yang yakin bahwa terjadi dugaan suap di MK, terbukti dengan rekomendasi tim yang dipimpinnya yang merekomendasikan tindak-lanjut dari KPK. Apakah dengan melaporkan Refly Harun ke KPK itu tidak sama artinya menganggap tim itu sudah ikut-ikutan berbohong mengikuti jalan pikiran Refly Harun? Secara moral sebenarnya bukan cuma Refly Harun yang dilaporkan ke KPK.

Todung Mulia Lubis juga merasa aneh. Menurutnya, MK tidak perlu terburu-buru melaporkan Refly, bahka sebaiknya terlebih dahulu melaksanakan rekomendasi tim.

Kemudian, Refly Harun, tim dan masyarakat Indonesia, dan juga MK mestinya bukan cuma fokus pada  kasus yang menjadi highlight dalam perseteruan ini. Tempatkanlah itu sebagai entry point belaka. Itu jika ada keseriusan seperti diminta oleh Ray Rangkuti. Apalagi jika mengikuti alur cerita yang dipaparkan oleh Refly Harun:

Ada juga yang bercerita tentang negosiasi yang gagal untuk memenangi perkara. Hakim, kata orang itu, meminta uang Rp 1 miliar. Pemohon, calon gubernur, hanya sanggup memberikan garansi bank senilai itu. Karena ditunggu sampai sore tidak juga cair, negosiasi gagal dan permohonan pun dicabut”.

Juga ungkapan Refly Harun yang secara jelas mencurigai praktik buruk yang sudah berlangsung:

Ada asap tentu ada api. Selentingan tentang MK yang mulai masuk angin kerap saya dengar. Ketika berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu, saya mendengar keluhan dari peserta pertemuan bahwa pilkada tidak perlu lagi. Biayanya terlalu besar, baik bagi penyelenggara maupun kandidat. ”Setelah habis banyak dalam pilkada, nanti habis juga untuk bersengketa di MK. Ada yang habis Rp 10 miliar-Rp 12 miliar untuk MK”.

Siapa Refly Harun?

Refly Harun yang lahir di Palembang ini adalah sarjana hukum lulusan UGM (1995), Magister Hukum (MH) UI (2002), dan gelar LL.M  diperolehnya dari University of Notre Dame, US (2007). Sewaktu MK dipimpin oleh Jimly Ashshiddigie ia pernah menjadi staf ahli pada Mahkamah Konstitusi.

About these ads

29 Comments

  1. Jika demikianlah adanya, akan kemana bangsa ini berakhir. Khususnya dalam penegakan supermasi hukum banyak dibentuk komisi, namun komisi sering berebut pengaruh secara tidak fair (merasa benar sendiri) dan apakah ini ada kaitannya dengan “komisi” yang diterima..

    Lagi lagi rakyat tak terurus dan cenderung jadi korban. Pemberitaan menyebut untuk sebuah perkara harus mengeluarkan uang sampai milyaran, lalu darimana uangnya dan kemana uang tersebut.
    kasihan bangsaku yang besar ini yang rusak ditangan mereka yang dzalim dan serakah..

    ‘nBASIS: keresahan yang meluas itu agaknya sama dirasakan di seluruh negeri.

  2. YHTandjung says:

    kedepannya,
    perlu dibuat Lembaga Dewan Kehormatan Hakim, namun, jka uang juga masih berbicara, saya rasa akan sia2 lembaga2 apapun yang akan dibuat, tidak akan berjalan jika msih dipimpin oleh orang2 yang tidak memiliki integritas tinggi…

    namun, kita tidak boleh berpesimis hati,
    kedepan harapan wajah hukum indonesia dapat kembali pulih..

    ‘nBASIS: ha ha. ada kontradiksi (1) uang masih bicara (2) tdk pesimis. ha ha. semoga Indonesia segera semubuh. terimakasih.

  3. Salam Pak..
    saya kurang paham dunia politik.. hanya saja dari kacamata awam saya, rakyat mulai ngerti bahwa politik dan hukum memang tidak lepas dari uang… jadi apabila dibentuk tim dan tim membentuk tim lagi untuk menyelesaikan atau menginvestigasi sebuah kasus, apakah itu tidak membuang tenaga dan uang juga, jalan terbaik jadi bebel buat saya… alias sana sini buntu karena penyelenggara dan pelaksana hukum tidak bersih 100%, masih ada yang bisa disuap…ini menurut saya yang awam

    ‘nBASIS: seakan sah untuk disebut bahwa Indonesia sering “bunuh diri” oleh dan untuk tim. tim dibentuk, lalu membentuk tim lagi untuk membentuk tim investigasi, dan bahkan untuk menilai pekerjaan tim lain yang membentuk tim untuk sebuah investigasi. ha ha. memang bertele-tele dan mewartakan kebingungan Indonesia yang amat mencerminkan keseluruhan pemikiran para pemimpinnya. kita berdo’a saja ya pak: semoga Indonesia “lekas sembuh”. Terimakasih atas kunjungannya. Salam hangat.

  4. [...] pembantaian terhadap keadilan. Coba kita runut ulang kasus-kasus mesum yang melibatkan pejabat dan orang-orang besar di Aceh? Dimana semuanya? Hilang ditelan fulus [...]

    ‘nBASIS: Tks Martha Andival

  5. sikapsamin says:

    Wahh…mungkin Robert A Dahl dihadapkan pada persoalan ini…bisa garuk2 kepala sambil ngedumel “how to predict the unpredictable” sambil mencari-cari buku ‘Teori Segala Kemungkinan’ (buku karangan siapa ya?)

    *ini ceritanya saking bingung, akhirnya Samin menceracau spt itu*…ooohhh Negeriku…

    ‘nBASIS: jika Robert A Dahl mau saja tanyakan Bagong, pasti dapat petunjuk. ha ha

  6. nBASIS says:

    Dugaan suap kepada hakim Mahkamah Konstitusi terus bergulir. Hal tersebut berawal dari laporan tim investigasi dugaan makelar kasus Mahkamah Konstitusi pimpinan Refly Harun.

    Ada dua kasus yang menjadi fokus pemberitaan belakangan ini. Pertama, kasus sengketa Pilkada Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pada kasus tersebut, nama hakim Konstitusi, Akil Mochtar disebut-sebut menerima uang Rp 1 milliar dalam bentuk pecahan dollar AS dari Bupati Simalungun JR Saragih.

    Perkara kedua, kasus Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan, yang menyebut nama keluarga hakim konstitusi, Arsyad Sanusi terlibat . Serta Panitera Pengganti MK, Makhfud diduga menerima uang sebesar Rp 35 juta dari Dirwan Mahmud calon Bupati Bengkulu Selatan.

    Berikut isi testimoni Refly Harun atas dugaan suap menyuap di MK yang diterima dari sumber Tribunnews.com :

    “Rabu, 22 September 2010, Jopinus Ramli Saragih yang saat itu calon Bupati Simalungun mengundang saya (Refly Harun) dan Maheswara Prabandono yang juga penasehat hukum dari JR Saragih, pertemuan dilakukan di kediaman JR Saragih di Pondok Indah (Jalan Raya Pondok Indah Nomor 21, Jakarta Selatan).

    Saya (Refly Harun) dan Maheswara Prabandono secara sendiri-sendiri terlebih dahulu berkunjung ke Rumah Sakit Pondok Indah untuk menjenguk ibunda JR Saragih yang sedang jatuh sakit. Saat bertemu Jopinus kemudian ia mengajak kami berdua ke kediamannya.

    Satu mobil dengan saya adalah Maheswara dan Jumadiah Wardati(sekretaris Jopinus Saragih). Sesampainya di rumah kemudian mereka berbincang-bincang tanpa kehadiran Jumadiah, perbincangan membahas seputar Pilkada Kabupaten Simalungun.

    Saat itu JR Saragih mengatakan bahwa dalam Pilkada tersebut diketuai oleh hakim konstitusi AKil Mochtar dan dianggotai oleh Hamdan Zoelva dan Muhammad Alim.

    Jopinus saat itu juga menceritakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Akil Mochtar, dalam pertemuan dengan Akil, ia didampingi dua orang yang enggan disebutkan namanya. Sedangkan Akil Mochtar didampingi satu orang yakni TM Nurlif, anggota BPK RI yang kini menjadi tersangka dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, Miranda Goeltom yang juga berasal dari Partai Golkar.Pertemuan itu terjadi sekitar tanggal 21 September 2010.

    Saya menduga TM Nurlif karena sebelumnya saya mendapatkan SMS dari calon Wakil Bupati Toli Toli, Sulawesi Tengah, Supratman Andi Agtas yang juga klien saya, yang menyatakan bahwa pihak lawan telah menghubungi Akil Mochtar dengan perantara TM Nurlif. SMS yang dikirimkan pada tanggal 5 September 2010 itu berbunyi, “Gpp pa, memang pihak lawan kt dibantu lwt tm nurlif yang berhbngan dgn pa akil lewat jalur pp. Nanti menjlng putusan br sy tau. tx”.

    SMS itu adalah respons atas permintaan maaf saya karena tidak mampu memenangkan kasus Pilkada Kabupaten Toli Toli yang saya tangani, padahal seharusnya minimal penghitungan suara ulang bisa dikabulkan.

    Menurut Jopinus, ia sudah sepakat untuk memberikan uang senilai Rp 1 milliar kepada Akil Mochtar. Kalau uang tidak diberikan, permohonan salah satu pasangan calon akan dikabulkan yang berakibat akan adanya pemungutan suara ulang. Menurut Jopinus, ia bahkan diperlihatkan draf putusan yang mengabulkan permohonan salah satu pemohon (pasangan calon dengan suara terbanyak nomor tiga).

    Skenarionya, pasangan calon pemenang nomor dua akan digugurkan karena terkait dugaan ijazah palsu lalu diperintahkan pemungutan suara ulang. Awalnya, menurut Jopinus, Akil Mochtar meminta Rp 3 milliar, tetapi setelah negoisasi disepakati Rp 1 milliar.

    Untuk meyakinkan saya dan Maheswara, Jopinus mengambil tas jinjing dari ruang tengah. Ia membuka tas tersebut dan memperlihatkannya kepada saya dan Maheswara. Isinya uang Dollar AS yang menurut Jopinus berjumlah Rp 1 milliar dan baru saja ditukar. Menurut Jopinus pula, uang itulah yang akan diserahkan kepada Akil Mochtar(ia tidak menyebut kapan dan di mana uang akan diserahkan, tapi perkiraan saya antara tanggal 22-24 September karena putusan baru tanggal 24 September)

    Untuk meyakinkan kami pula bahwa ia memang telah bertemu Akil Mochtar, Jopinus membocorkan dua putusan MK yang akan dibacakan, yakni putusan pengujian Undang-undang yang diajukan Yusril ihza Mahendra dan Susno Duadji, menurut Jopinus, Akil Mochtar sendiri yang membocorkan putusan itu ke dirinya.

    Benar saja, permohonan Yusril yang dibacakan beberapa jam kemudian setelah pertemuan saya dan Maheswara dengan Jopinus memang dikabulkan. Sedangkan permohonan Susno Duadji yang dibacakan bersamaan dengan pembacaan putusan Kabupaten Simalungun pada tanggal 24 Septemebr 2010 memang ditolak.

    Berdasarkan fakta ini, saya berkesimpulan apa yang dikatakan Jopinus tidak bohong(apalagi Jopinus sendiri bukan orang yang kelihatannya menyimak soal-soal terkait dengan Susno dan Yusril)”.

    Akil Mochtar dan JR Saragih Membantah

    Saat melakukan pertemuan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, Bupati Simalungun, JR Saragih membantah keras apa yang dikatakan Refly Harun tersebut. Ia justru menuding balik mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa justru Refly yang merayu dirinya agar mau mengaku diperas oleh hakim Konstitusi Akil Mochtar.

    Rayuan tersebut dilakukan melalui pengiriman pesan singkat. Inilah isi pesan singkat Refly ke JR Saragih :

    “Mengakulah bapak kan pejabat bapak akan aman ini bukan penyuapan ini pemerasan, artinya yang diperas tidak akan kena hukuman”.

    Di lain pihak hakim Konstitusi Akil Mochtar justru membantah adanya pertemuan dengan JR Saragih dengan ditemani TM Nurlif, salah seorang tersangka kasus Deputi Gubernur Senior BI, Miranda Goeltom.

    “Semua itu tidak betul, itu kan cuma katanya Refly,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

    source: http://www.tribunnews.com/2010/12/15/testimoni-refly-harun-atas-dugaan-suap-akil-mochtar-1

  7. nBASIS says:

    Dugaan suap menyuap hakim Mahkamah Konstitusi terus bergulir. Hal tersebut berawal dari laporan tim investigasi dugaan makelar kasus Mahkamah Konstitusi pimpinan Refly Harun.

    Ada dua kasus yang menjadi fokus pemberitaan belakangan ini. Pertama, kasus sengketa pilkada Kabupaten Simalungun, di mana nama hakim Konstitusi, Akil Mochtar disebut-sebut menerima uang Rp 1 milliar dalam bentuk pecahan Dollar USA dari Bupati Simalungun JR Saragih.

    Perkara kedua, kasus pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan, yang di situ disebut keluarga hakim konstitusi, Arsyad Sanusi terlibat dan panitera pengganti MK, Makhfud, ia diduga menerima uang sebesar Rp 35 juta dari Dirwan Mahmud mantan calon bupati Bengkulu Selatan.

    Berikut isi testimoni Refly Harun atas dugaan suap menyuap di MK dalam kasus pilkada Kabupaten Simalungun yang diterima sumber Tribunnews.com. Refly membeberkan siapa-siapa saja yang menjadi saksi kunci :

    “Saksi-saksi kunci dalam kasus pilkada Kabupaten Simalungun

    1. Bupati Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Jopinus Ramli Saragih yang dilantik pada tanggal 28 Oktober 2010.

    2. Refly Harun (saya sendiri).

    3. Maheswara Prabandono (partner saya)

    4. Jumadiah Wardati, Sekretaris JR Saragih yang selalu menemani dalam setiap pertemuan saya dan Maheswara dengan JR Saragih.

    5. TM Nurlif, anggota BPK RI yang disebut-sebut menemani AKil Mochtar saat bertemu JR Saragih.

    6. Syahmidun Saragih, Ketua Tim Sukses pemenangan JR Saragih yang juga suami calon Wakil Bupati Simalungun yang tak lain adalah pasangan JR Saragih dan kemungkinan ikut dalam pertemuan Akil-JR Saragih.

    7. Saiful Anwar, panitera pengganti dalam perkara Kabupaten Simalungun.

    8. Supratman Andi Agtas, calon wakil Bupati Toli Toli, yang mengirim SMS soal lobi ke Akil Mochtar lewat TM Nurlif.

    9. T. Zulkarnain Damanik, Bupati Kabupaten Simalungun periode 2005-2010 yang juga incumbent yang mencalonkan dan mendapatkan suara terbanyak nomor dua. Menurut Jopinus, Zulkarnain juga bernegoisasi dengan Akil Mochtar.

    10. Supir Akil Mochtar (perlu dicek namanya) yang menurut Jopinus disuruh ikut menagih sisa uang yang masih Rp 2 milliar dari sebuah pemilukada di Kalimantan.

    11. Zainal Arifin Mochtar, Direktur Pukat UGM (Zainal pernah bercerita tentang Akil Mochtar yang datanya sudah ada di KPK dalam kasus pemilukada di daerah lain atau pemerkaran wilayah (perlu dicek).”

    source:http://www.tribunnews.com/2010/12/16/testimoni-refly-harun-atas-dugaan-suap-akil-moechtar-2

    Bupati Simalungun: Refly Harun Merayu Agar Saya Menyuap Hakim MK

    Bupati Simalungun, Sumatra Utara, Jopinus Ramli Saragih, membenarkan bahwa Refly Harun telah membujuk dirinya melaui pesan singkat atau SMS berkali-kali untuk mengakui bahwa dirinya telah memberikan uang kepada hakim di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu diakui Jopinus saat memantau jalannya ujian calon pegawai negeri sipil di SMA Negeru I Batu Enam Jalan Asahan Simalungun, Rabu (15/12).

    Refly Harun adalah kuasa hukum Jopinus saat terjadi sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Jopinus juga mengakui bahwa Refly beberapa kali mengirim SMS kepadanya. “Merayu agar saya mengatakan telah memberikan uang kepada hakim di MK,” kata Jopinus. Jopinus mengatakan, isi SMS itu ini telah diberikan kepada Mabes Polri dan MK sebagai barang bukti atas laporannya.

    Sedangkan uang yang dikatakan Refly Harun sebesar Rp1 miliar dalam pecahan dolar untuk hakim di MK, kata Jopinus, sama sekali tidak benar. “Itu pernyataan bohong dia datang kepada saya untuk menagih,” kata Jopinus. Kasus dugaan suap di tubuh MK yang diduga melibatkan Bupati Simalungun itu menjadi pembicaraan hangat dikalangan masyarakat Simalungun. (Nurmansyah/DOR)

    source:http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2010/12/15/36957/Bupati-Simalungun-Refly-Harun-Merayu-Agar-Saya-Menyuap-Hakim-MK

  8. nBASIS says:

    Dugaan Markus di MK, Ketua MK: Maaf Hakim MK Bilang Temuan Refly Cs Sampah

    Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyampaikan permohonan maaf atas ucapan salah seorang hakim konstitusi yang mengatakan temuan tim investigasi pimpinan Refly Harun seperti sampah.

    “Saya minta maaf kepada timnya Adnan Buyung Nasution, kalau ada hakim yang bilang temuan itu sampah,” ujar Mahfud saat ditemui di ruang kerjanya gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (16/12/2010).

    Menurut Mahfud, temuan Refly Cs seratus persen benar dan sudah ditindaklanjuti seluruhnya.

    “Temuan tim benar 100 persen dan sudah ditindaklanjuti semua. Apa yang tidak coba? ketika ada Simalungun, kita sudah ke KPK, sesuai rekomendasi. tidak melalui MKH. Makhfud sudah kita polisikan,” jelasnya.

    Lebih jauh lagi Mahfud menjelaskan, MK sudah bertindak dan hanya berbeda sudut pandang saja dengan apa yang dilakukan Refly Cs.

    “Tapi toh, nanti produknya sama. tindakan pelanggaran etika itu,” tandasnya.

    Seperti diketahui sebelumnya, hakim konstitusi, Akil Mochtar saat pertama kali tim investigasi pimpinan Refly Harun mengumumkan temuan-temuannya terkait suap menyuap di perkara pilkada, mengatakan bahwa apa yang diumumkan Refly Cs ke publik adalah sampah.

    http://www.tribunnews.com/2010/12/16/ketua-mk-maaf-hakim-mk-bilang-temuan-refly-cs-sampah

  9. nBASIS says:

    Dugaan Markus di MK, Ketua MK Bantah Belokkan Hasil Investigasi Refly Cs

    Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD membantah adanya perbedaan antara laporan tim investigasi Refly Cs dengan laporan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi.

    “Keliru mengatakan laporan kita berbeda. Laporan tim (Refly Cs) dan laporan kita (MK) sama. Kalau kami di sini melaporkan ada percobaan penyuapan. Ada orang yang membicarakan akan menyerahkan uang kepada hakim MK, tetapi uang itu tidak pernah sampai sehingga yang dilaporkan percobaan penyuapan,” ujar Mahfud saat ditemui di ruang kerjanya di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (16/12/2010).

    Tetapi, lanjut Mahfud, tim investigasi kemudian melaporkan pemerasan karena mereka mendengar ada yang akan menyerahkan uang itu tetapi bukan menyuap melainkan diperas.

    “Ini laporan sama, nanti produk dari KPK satu. Dua-duanya bersama-sama ingin menegakkan hukum. Jadi salah bila ada yang menyebut MK membelokkan kasus.

    Lebih jauh Mahfud menjelaskan bahwa dirinya dengan Refly Harun sudah berbicara langsung. Ia mengaku mengajak Refly untuk berbarengan mengungkap masalah di Mahkamah Konstitusi.

    “Anda (Refly) sudah menyerang MK. Kami balik nyerang dan sekarang mari selesaikan ini, kita kan sama-sama pejuang. Mari ke depan kita perbaiki MK secara bersama-sama dengan kesepakatan ungkap secara hukum maupun secara etik,” tandasnya.(*)

    source: http://www.tribunnews.com/2010/12/16/ketua-mk-bantah-belokkan-hasil-investigasi-refly-cs

  10. nBASIS says:

    Refly Harun berpendapat bahwa pelaporan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi adalah suatu serangan balik pada dirinya. “Itu adalah serangan balik, namun saya pikir itu hal yang biasa di negeri kita,” ujarnya ketika dihubungi via telepon malam ini (10/12).

    Ia menganggap wajar Mahfud MD melapor ke KPK karena kapasitasnya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Namun ia merasa ada pihak lain yang ikut kelimpungan, karena aksinya.

    Ia mengatakan ada satu hal yang aneh terkait pelaporan dirinya ke KPK. Menurutnya, detail laporan tim independen disampaikan secara tertutup kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, namun seolah ada hakim Mahkamah yang kebakaran jenggot karena laporan tersebut. “Tidak usah saya sebutkan secara spesifik, biar masyarakat yang menilainya,” jelasnya.

    Ia mengatakan pelaporan dirinya sebenarnya merupakan satu hal yang positif, karena sesuai dengan rekomendasi tim independen untuk melaporkan masalah ini ke KPK. “Bagus itu, sebelum dipanggil sudah dilaporkan ke KPK,” katanya. Ia mengaku siap mengikuti proses hukum di KPK dan merasa tidak perlu menyiapkan amunisi untuk menyerang balik. “Itu bukan style saya,” katanya.
    source: http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/12/10/brk,20101210-298173,id.html

  11. nbasis says:

    “Prinsipnya begini, kita mempercayai 100 persen kebenaran laporan temuan tim investigasi itu. Oleh sebab itu lalu kita bertindak, namun cuma berbeda sudut pandangnya,” kata Mahfud MD di ruang kerjanya, Jakarta, Kamis sore (16/12).

    Ditambahkan, MK sudah melakukan langkah terkait dugaan penyuapan oleh Bupati Simalungun JR Saragih dan sudah dilaporkan ke KPK. “Bahannya sama cuma sudut pandangnya berbeda. Jadi keliru mengatakan yang kita laporkan berbeda dengan temuan tim investigasi,” ujar Guru Gesar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta itu.

    source: http://seruu.com/hukum-a-kriminal/mahfud-md-kami-percaya-100-persen-temuan-tim-investigasi/itemid-698

  12. sikapsamin says:

    Dari berbagai uraian2 tambahan tsb diatas, kan makin jelas PUTINGnya makin memBELIUNG…
    Makin membesar…lama2 beranak tumbuh PUTING baru dan memBELIUNG pula…

    Alamaaak…termehek-meheklah akhirnya…

    ‘nBASIS:ya. termehek-mehek. apa solusinya, tentu tidak dapat diminta ke lain tempat. ha ha

  13. nbasis says:

    Arsyad Sanusi Mengundurkan Diri dari MK

    Gonjang-ganjing yang muncul di Mahkamah Konstitusi (MK) pasca tulisan Refly Harun di kolom sebuah media kini mulai memakan korban. Meski dinyatakan tidak ada kaitan dengan itu, hakim konstitusi Arsyad Sanusi hari ini mengajukan pengunduran diri.

    Pengunduran diri Arsyad tersebut disampaikannya sendiri kepada pers, Jumat (17/12). “Saya sudah mengajukan pengunduran diri ke bagian personalia MK dan nantinya akan diteruskan ke Ketua MK dan Presiden,” kata Arsyad di Gedung MK, Jakarta.

    Resminya, Arsyad membantah bahwa pengunduran dirinya ini terkait kasus dugaan keterlibatan anggota keluarganya dalam perkara sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana hasil laporan tim investigasi internal MK yang diketuai Refly.

    Arsyad berdalih, dirinya mundur dari MK karena akan masuk masa pensiun pada 14 April 2011 nanti. Saat dia genap berusia 67 tahun. “Pengunduran diri sudah saya ajukan sebelum ada kasus ini. Tapi, apakah nantinya kasus ini terbukti atau tidak terjadinya pelanggaran etik, saya tetap mengundurkan diri,” ujarnya.

    Dikatakan Arsyad, Ketua MK Mahfud MD sudah berusaha mencegahnya. “Katanya usia pensiun (hakim konstitusi) akan diperpanjang sampai 70 tahun, tapi saya bilang tidak mau,” ujar Arsyad.

    Arsyad mengatakan pemberitaan media massa telah menghakimi dan merugikan nama baiknya dan keluarganya. “Pemberitaan media massa sudah berkembang dan saat ini sudah menjadi sorotan masyarakat. Bahkan, ada yang memaksa saya mengundurkan diri,” ujarnya.

    Arsyad mengakui, dirinya dan keluarga sudah merasa terganggu baik secara mental maupun psikologis. Bahkan akibat kasus tersebut, lanjut Arsyad, dirinya sudah enggan ikut bersidang lagi.

    Arsyad mengaku dirinya malu dan takut dituduh kotor. “Tapi Pak Mahfud selalu bilang ke saya untuk selalu ikut sidang karena kasus itu belum terbukti,” ujar dia.

    source:http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=15638

    PELANGGARAN KODE ETIK
    Hakim MK Arsyad Sanusi Mengundurkan Diri

    Hakim konstitusi Arsyad Sanusi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Namun, pengunduran dirinya itu masih menunggu persetujuan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahmud MD.
    “Apa pun hasil investigasi panel etik hakim yang menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik hakim, saya tetap akan mundur. Artinya, saya akan mengundurkan diri, sekalipun tidak terbukti ada pelanggaran etik,” ujar Arsyad saat ditemui wartawan di ruang kerjanya di gedung MK, Jakarta, Pusat, Jumat (17/12).

    Menurut Arsyad, dia merasa malu atas tuduhan yang selama ini dialamatkan kepadanya dan keluarga menyusul hasil temuan Tim Investigasi Dugaan Suap di MK terkait Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan. “Saya malu, mau pergi main golf malu, main ke mal malu saya. Apalagi sidang nanti saya ditunjuk-tunjuk, kotor saya,” jelasnya.
    Arsyad mengaku sudah membuat surat pengunduran diri dengan tembusan kepada Ketua MK, Mahfud MD, Panitera, dan Sekjen sehingga terhitung 14 April 2011 ia tidak berada lagi di MK. Padahal, dirinya pada 14 April 2011 baru berumur 67 tahun, sedangkan masa pensiunnya baru akan masuk pada usia 70 tahun.

    “Pengunduran diri sesuai aturannya berlaku 6 bulan setelah diajukan, nanti akan ditembuskan ke Presiden. Terhitung 14 April 2011 saya sudah tak boleh lagi teken-teken dan bersidang,” jelasnya.

    Menurut Arsyad, ia juga sudah enggan ikut bersidang karena sudah malu dan takut dibilang kotor. “Sidang putusan tadi saya sebenarnya tak mau ikut, tapi Pak Mahfud mengatakan, jangan begitu ‘kan belum terbukti,” ungkapnya.

    Terkait dugaan suap dan pemerasan di MK, enam mantan hakim konstitusi meminta MK membentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Di samping hal itu sesuai ketentuan yang berlaku, pembentukan MKH juga diharapkan dapat memuaskan masyarakat terkait temuan Tim Investigasi Dugaan Suap di MK mengenai adanya dugaan penyuapan dan pemerasan.

    Menurut mantan Ketua MK Jimly Ashidiqqie, kasus dugaan suap di MK yang sudah melebar sebaiknya dipastikan dengan mencari tahu apakah ada pelanggaran hukum atau pelanggaran kode etik.

    Sebagaimana diberitakan, Tim Investigasi Dugaan Suap di MK mengungkapkan ada keterlibatan anak hakim konstitusi Arsyad Asnusi, Neshawaty Arsyad dan adik ipar Arsyad, Zaimar, terkait dengan pertemuan pihak yang berperkara di MK, salah satunya mantan calon Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud.

    Neshawaty sempat menerima Dirwan di rumah Arsyad, yang diajak oleh Zaimar. Dalam pertemuan itu, Dirwan mengeluhkan mengenai perkara pengujian UU Pemda yang sebenarnya mengizinkan narapidana dengan ketentuan tertentu bisa menjadi calon kepala daerah.

    Dirwan merupakan calon Bupati Bengkulu Selatan yang digagalkan dalam sengketa pemilukada karena pernah terlibat tindak pidana pembunuhan. Dia sempat mengajukan pengujian UU Pemda agar syarat calon kepala daerah yang pernah dihukum bisa tetap mencalonkan diri.

    Dirwan bertanya bagaimana pembuatan fatwa di MK. Dalam pengakuannya, Neshawaty menyatakan kalau ia tidak bisa membantu karena fatwa hanya bisa dimintakan ke Mahkamah Agung dan menyarankan agar Dirwan bertemu dengan panitera pengganti MK, Makhfud. (Wilmar P)

    source:http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=268571

  14. nbasis says:

    Mahfud MD Meminta Arsyad Sanusi Tak Mundur dari MK

    Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, adanya dugaan keterlibatan Nesyawati, anak hakim Mahkamah Konstitusi Arsyad Anwar, dalam kasus dugaan suap pemilihan kepala daerah Bengkulu Selatan tidak mempengaruhi kedudukan ayahnya.

    Menurut Mahfud, Putri hakim Arsyad Sanusi adalah orang luar, sehingga tidak ada hubungan sama sekali dengan MK. Karena itu, Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menyarankan hakim konstitusi Arsyad Sanusi mundur dari MK. Penegasan itu disampaikan Mahfud di Jakarta, Rabu (15/12).

    Di tempat terpisah, hakim konstitusi Arsyad Sanusi dan anaknya Nesyawati membantah terlibat dalam dugaan suap atas pemilihan kelapa daerah Bengkulu Selatan. Arsyad mengaku siap mundur dari jabatan jika terbukti melanggar kode etik kehakiman. Ia mengatakan akan melakukan tindakan hukum dengan melaporkan mantan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud karena pencemaran nama baik.

    Terkait dugaan keterlibatan Nesyawati sebagaimana diungkap dalam laporan tim investigasi independen dugaan suap di MK, menurut Mahfud MD, sudah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Polri untuk ditindaklanjuti.

    source: http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.BeritaDetail&id=445

  15. nbasis says:

    Hakim MK Mundur, DPR Akan Panggil Mahfud MD
    Demokrat mengapresiasi keputusan Arsyad Sanusi.

    Arsyad Sanusi mundur dari jabatanya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Saan Mustofa, anggota Komisi III Bidang Hukum DPR dari Fraksi Demokrat mengapresiasi keputusan Arsyad Sanusi. Komisi III akan tanya Ketua MK Mahfud MD soal mengunduran diri Arsyad.

    “Itu menjadi contoh yang baik soal etika profesi. Meskipun belum tentu dia melakukan seperti yang dituduhkan orang,” kata Saan Mustofa di sela workshop Fraksi Demokrat, Jakarta, Jumat 17 Desember 2010.

    Meski demikian, Saan mengatakan, DPR perlu menanyakan alasan sebenarnya pengunduran diri itu. Dia akan mengusulkan agar Komisi Hukum DPR mengklarifikasi hal itu kepada MK. “Pasti, itu perlu ditanyakan,” ujarnya.

    Pilihan Arsyad mundur dinilainya tepat, terlebih posisinya di Mahkamah Konstitusi yang keputusannya final dan mengikat, tidak ada ruang untuk banding. Sehingga celah sedikit bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk mendiskreditkan.

    “Pertanggungjawabannya kan langsung ke Tuhan, daripada menjadi persoalan ke depan itu pilihan tepat daripada nanti disoal kredibilitasnya,” jelas dia.

    Sementara itu, Ketua Komisi Hukum DPR Benny K Harman enggan menaggapi hal itu. “Tidak tahu saya. Mungkin ada kode etik internal MK,” kata anggota Fraksi demokrat itu.

    Namun demikian, Benny merasa perlu tahu alasan pengunduran Arsyad Sanusi dari MK. “Kami harus tahu. Nanti coba (kami) ditanyakan ke Ketua MK,” ujar dia.

    source:http://nasional.vivanews.com/news/read/194412-hakim-mk-mundur–dpr-akan-panggil-mahfud-md

    Panitera Pengganti MK Minta Perlindungan LPSK

    Merasa mendapatkan tekanan psikologis, Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi (MK), Makhfud, dan pengacaranya, Andi Asrun, meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Salah satu yang membebani pikirannya adalah status kepegawaiannya.

    “Secara psikologis tertekan. Dia dibebastugaskan sejak tanggal 10 (Desember),” ujar Kuasa Hukum Makhfud, Andi Asrun di kantor LPSK, Rabu (15/12). Meskipun sudah dibebastugaskan, akan tetapi pihaknya belum menerima surat resmi pembebasan tugas tersebut. Sampai saat ini kliennya tidak tahu hak apa yang diperoleh dari Mahkamah Konstitusi.

    Alasan pembebasan tugas juga tidak dijelaskan. Makhfud juga merasa kebingungan dengan posisinya sebagai pegawai untuk setelah perkara ini bergulir juga tidak ada kejelasan.

    Seperti yang diketahui, Makhfud diduga menerima uang dari Dirwan Mahmud untuk sebuah perkara di MK. Total uang yang diterimanya dari beberapa kali pertemuan untuk membicarakan kasus Dirwan itu mencapai Rp35 juta. Terhadap tindakan penyuapan ini, pihak Makhfud yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya sudah melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pihak MK juga sudah melaporkan kasus serupa ke kepolisian.

    Selain terkait status kepegawaiannya, kedatangan Makhfud ke LPSK juga untuk mengantisipasi munculnya intimidasi-intimidasi. Sebab sejak laporan tim investigasi suap MK dimuat di media massa, perkara yang melibatkan Makhfud bergerak dengan sangat cepat. “Ini menimbulkan efek tidak nyaman,” kata Asrun.(Ant/DOR)

    source:http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2010/12/15/36981/Panitera-Pengganti-MK-Minta-Perlindungan-LPSK

  16. nbasis says:

    DUGAAN SUAP DI MK
    Buyung: Tuntut Kami Juga, Jangan Cuma Refly

    Buyung juga menyesalkan sikap Ketua MK, Mahfud MD, yang mengekspos temuan tim investigasi.

    Mantan penasihat Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi, Adnan Buyung Nasution, menegaskan bahwa semua anggota tim siap mempertanggungjawabkan hasil temuan soal dugaan suap di mahkamah itu.

    Menurut Buyung, temuan dan kerja tim bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Sehingga bila ada yang menganggap temuan tim merupakan kebohongan atau sampah semata, mestinya menuntut seluruh anggota tim, bukan hanya Refly saja.

    “Karena investigasi ini satu tim, maka tentu tanggung jawab itu pada tim semua,” kata Buyung di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 15 Desember 2010.

    Buyung menjelaskan, kalau nanti hasil validasi dari KPK ternyata petunjuk atau temuan tim investigasi ini tidak terbukti atau bohong, maka tim akan mempertanggungjawabkannya. “Kalau dibilang ini fitnah atau sampah, kami tanggung jawab semua,” ujarnya.

    Selain itu, Buyung menyesalkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, yang telah membuka laporan tim investigasi ke publik. Menurut Buyung, tindakan itu justru akan mempersulit Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan suap di tubuh MK.

    Sebelumnya Mahfud MD menegaskan bahwa tudingan adanya suap di MK, yang dilansir oleh Refly Harun tidak terbukti.

    source: http://nasional.vivanews.com/news/read/193948-buyung–jangan-hanya-refly-yang-dituntut

  17. nbasis says:

    Laporan MK Beda dengan Tim Investigasi Suap.
    KPK janji akan menindaklanjuti seluruh laporan dari Mahfud MD dan tim investigasi.

    Mantan anggota Tim Investigasi dugaan suap di Mahkamah Konstitusi, Refly Harun, menyatakan ada perbedaan antara laporan Tim Investigasi dengan laporan yang disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

    “Yang kami laporkan adalah dugaan pemerasan atau penyuapan. Sedangkan mereka melaporkan dugaan percobaan penyuapan. Ini kan dua hal yang berbeda,” kata Refly usai menyerahkan investigasi dugaan suap MK, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 15 Desember 2010.

    Seperti diketahui, pada pekan lalu Mahfud MD bersama dengan Akil Mochtar melaporkan Bupati Simalungun, JR Saragih, dan kuasa hukumnya, Refly Harun, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan percobaan penyuapan.

    Laporan itu didasarkan pada hasil investigasi dari tim yang juga beranggotakan Adnan Buyung Nasution dan Bambang Widjojanto itu. Refly menjelaskan, dalam laporan itu, tim menemukan dugaan pemerasan dan penyuapan.

    “Ini kan beda dengan laporan MK kemarin. Karena kalau pemerasan itu yang memeras yang kena, kalau penyuapan yang kena adalah yang menyuap dan yang disuap, sedangkan kalau percobaan penyuapan adalah yang menyuap yang kena,” jelasnya.

    Selain itu, Refly menjelaskan, tim investigasi juga melaporkan adanya dugaan pelanggaran etik di tubuh MK. Tim juga sudah meminta kepada MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk mengusut hasil temuan tim itu, “Tapi sampai sekarang usul itu belum ditindaklanjuti,” ujarnya.

    Sementara itu, Bambang Widjojanto, pun meminta agar KPK menindaklanjuti hasil temuan tim investigasi atas dugaan suap di tubuh MK.

    Menanggapi laporan tersebut, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, menyatakan akan menelaah dua laporan yang diterima KPK. Baik itu yang disampaikan Mahfud MD dan Akil Mochtar maupun yang disampaikan tim investigasi.

    Johan berjanji, KPK akan menindaklanjutinya. “Kami akan melihat sejauh mana validasi yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD dan Pak Akil maupun hasil yang didapat tim investigasi,” ujarnya.

    source:http://nasional.vivanews.com/news/read/193925-laporan-mk-beda-dengan-tim-investigasi-suap

  18. nbasis says:

    Bambang-Buyung Cek Hasil Kerja Tim MK di KPK
    Kedatangan mereka untuk memantau sejauh mana hasil investigasi tim ditindaklanjuti.

    Dua mantan tim investigasi dugaan suap di Mahkamah Konstitusi (MK) Bambang Widjojanto dan Adnan Buyung Nasution mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mereka untuk memantau sejauh mana hasil investigasi tim tersebut ditindaklanjuti MK.

    “Kami pernah tanyakan kepada Sekjen MK apakah rekomendasi yang kami berikan sudah direkomendasi. Jadi ini untuk perhatian saja,” kata Bambang kepada wartawan di kantor KPK, Rabu 15 Desember 2010. “Sudah dilakukan KPK.”

    Kedatangan mantan anggota tim ke KPK, sambung Bambang untuk memberikan dukungan. “Apa yang sudah dilakukan untuk menindaklanjuti [hasil investigasi tim].”

    Saat ditanya, Adnan menolak memberikan komentar soal kedatangan tim. “Kami ketemu KPK dulu ya. Kalau sekarang, kan tidak etis juga kami bicara sama pers dulu.”

    Tim yang diketuai Refly Harun ini dibentuk setelah tulisan Refly di Harian Kompas berjudul “MK Masih Bersih?” menyebutkan ada tiga dugaan suap di MK.

    Dalam tulisan edisi 25 Oktober 2010, Refly menyebutkan bahwa pernah mendengar langsung di Papua ada orang yang mengatakan telah menyediakan uang bermiliar-miliar rupiah untuk berperkara di MK, termasuk menyuap hakim MK dalam menangani pemilukada.

    Selain itu, Refly mengaku pernah mendengar langsung dari seseorang yang pernah diminta oleh hakim MK untuk mentransfer uang Rp1 miliar sebelum putusan MK. Tapi orang itu tidak punya uang sampai waktu yang ditentukan.

    source: http://nasional.vivanews.com/news/read/193866-datangi-kpk–eks-tim-mk-ingin-beri-dukungan

  19. nbasis says:

    ICW : Laporan Mahfud Berdampak Buruk

    Anggota Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch, Tama Satria Langkun menyayangkan tindakan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang melaporkan Refly Harun ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan atas tuduhan percobaan penyuapan hakim Mahkamah Konstitusi itu berdampak buruk bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi di masyarakat. “Kami khawatir tindakan Mahfud membuat orang jadi takut menulis opini (di surat kabar),” kata Tama di Semarang, Jumat 17 Desember 2010.

    Menurut dia, seharusnya Mahfud tidak kebakaran jenggot ketika ada orang yang menulis opini soal lembaga yang dipimpinnya. Mahfud juga seyogyanya menindaklanjuti laporan yang dihasilkan tim investigasi yang diketuai Refly Harun dan beranggotakan Adnan Buyung Nasution, Saldi Isra, Bambang Widjayanto dan Bambang Harymurti.

    Karena, tim investigasi tidak bisa longgar bergerak karena tim itu bukanlah penegak hukum. Untuk itu, Tama meminta agar temuan tim tersebut ditindaklanjuti dan didalami. “Bukan malah melaporkan Refly ke KPK,” kata dia.

    Sebelumnya, Refly Harun yang juga mantan staf ahli hakim konstitusi ini menulis opini di sebuah harian nasional. Dalam opini berjudul “MK Masih Bersih?” itu memaparkan adanya dugaan suap terhadap hakim konstitusi. Marasa tertohok dengan tulisan itu, Mahfud kemudian meminta Refly membuktikannya, dan lalu menunjuk Refly sebagai ketua tim investigasi untuk menyelidiki dugaan suap di MK. Setelah tim merampungkan tugasnya dan memberikan rekomendasi, Ketua MK Mahfud MD malah melaporkan Refly ke KPK dengan tuduhan percobaan penyuapan hakim konstitusi.

    source:http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/12/17/brk,20101217-299667,id.html

  20. nbasis says:

    Mahfud: Zolim Jika Membawa Akil ke Majelis Kehormatan

    Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud Md, tidak akan membentuk Majelis Kehormatan untuk kasus percobaan suap Bupati Simalungun, J.R. Saragih, ke salah satu hakim MK, yang diduga Akil Mochtar.

    “Zolim kalau orang tidak pernah ada kaitan, hanya ada orang yang mengaku pernah memberi uang, padahal tidak ada saksi yang mengatakan pernah menyampaikan uang, dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH),” kata Mahfud di kantornya, Kamis (16/12).

    Mahfud berseloroh, kalau perkara ini dilanjutkan ke MKH, bisa saja setiap kepala daerah yang kalah berperkara di MK, mengaku pernah memberi uang ke hakim. “Padahal hanya orang yang mengaku sepihak,” kata dia.

    Oleh karena itu, menurut Mahfud, tak ada alasan perkara dugaan suap Bupati Simalungun dibentuk MKH. “Kalau kami membentuk kode etik, itu merupakan tindakan penghinaan kepada MK, terhadap hakim MK, serta menginjak-injak martabat lembaga peradilan,” ujarnya.

    Mahfud mengklaim, Akil sebenarnya sangat bersemangat perkara yang menyeret namanya di-MKH-kan. Namun, justru Mahfud yang tak setuju. “Kalau kami layani, kacau negara ini,” kata dia.

    “Saya berharap masyarakat atau siapa pun tidak menginjak-injak MK dengan memaksa-maksa membentuk panel hakim, MKH, untuk kasus Simalungun itu. Karena itu penghinaan,” kata Mahfud.

    source:http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/12/16/brk,20101216-299504,id.html

  21. nbasis says:

    Ketua Mahkamah Konstitusi Bantah Belokkan Kasus

    Ketua Mahkamah Konstitusi membantah telah membelokkan kasus dugaan suap Bupati Simalungun JR Saragih ke salah satu hakim MK, dari yang mulanya dugaan pemerasan, menjadi percobaan suap. “Saya harap objektif,” kata dia di kantornya hari ini (16/12).

    Mahfud mengaku, sudah bertemu langsung dengan Refly Harun, Ketua Tim Investigasi Dugaan Suap Hakim MK, untuk meluruskan “dugaan pembelokan” tersebut. Keduanya, kata Mahfud, sepakat kasus ini dituntaskan baik secara hukum maupun etik, tanpa keduanya saling serang.

    “Dan kami sudah melakukan langkah (penuntasan) dugaan Bupati Simalungun itu. Kami sudah laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujarnya.

    Menurut Mahfud, bahan yang dilaporkan pihaknya dengan pihak Refly sama, hanya berbeda sudut pandang. “Keliru mengatakan laporan kita berbeda,” kata dia.

    Pihak MK, kata dia, memang lapor ke KPK tentang adanya percobaan penyuapan ke hakim MK. Alasannya, sampai sekarang tidak ada bukti uang tersebut sampai ke tangan si hakim. Sedangkan Tim Investigasi melaporkan dugaan pemerasan, karena mereka mendengar pihak yang akan menyerahkan uang itu bukan menyuap, tapi diperas.

    “Ini laporan sama. Nanti produk dari KPK satu. Dua-duanya (MK dan Tim Investigasi) bersama-sama ingin menegakkan hukum. Jadi salah ketua MK membelokkan kasus,” kata Mahfud.

    Ia menegaskan, pada prinsipnya MK menghormati apapun hasil temuan Tim Investigasi. “Kami menghormati dan percaya seratus persen kebenaran laporan Tim Investigasi. Kami bertindak hanya berbeda sudut pandang. Tapi toh, nanti produknya sama,” ujarnya

    source:http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/12/16/brk,20101216-299493,id.html

  22. nbasis says:

    Serangan Balik Sang Tangan Kanan (1)

    Hujan lebat mengguyur Perumahan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu, 22 September lalu. Siang itu, bersama rekannya sesama ahli hukum, Maheswara Prabandono, pengamat hukum tata negara Refly Harun bergegas memasuki sebuah rumah besar di kompleks itu. Sang tuan rumah, Bupati Simalungun Sumatera Utara Jopinus Ramli Saragih, sudah menunggu. Mempersilakan tamunya masuk, sahi bulbait menghidangkan teh panas dan penganan kecil. Sekretaris Jopinus, Jumadiah Wardati, duduk di ruang tengah.

    Pekan-pekan itu kemenangan Jopi nus dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Simalungun tengah diuji di Mahkamah Konstitusi. Ini lantar an tiga pasangan lainnya, yang kalah dalam pemilihan pada 30 Agustus lalu, memperkarakan perolehan suara yang diraup pasangan Jopinus Saragih dan Nuriaty Damanik. Siang itu, kepada Refly dan Maheswara, kuasa hukum yang mewakilinya menghadapi gugat an pesaingnya yang kalah itu, Jopinus mengaku sudah bertemu dengan hakim konstitusi Akil Mochtar. Akil adalah ketua panel hakim yang menangani gugatan itu. “Saya kaget mendengarnya,” kata Refly.

    Jopinus tak membuka informasi di mana dan kapan pertemuan itu terjadi. Dia hanya menyatakan telah menemui Acil-demikian, menurut Refly, Jopinus memanggil Akil Mochtar bersama dua kerabatnya. Adapun Akil ditemani seseorang.

    Saat Refly menebak bahwa orang yang menemani Akil adalah T.M. Nurlif anggota Badan Pemeriksa Keuangan, kini tersangka dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia Jopinus mengangguk. Refly mafhum karena sebelumnya ia mendapat informasi dari kliennya yang lain, yang juga beperkara di Mahkamah Konstitusi, bahwa Nurlif adalah penghubung Akil.

    Menurut Jopinus, saat bertemu dengan Akil, ia dimintai duit oleh sang hakim Rp 1 miliar agar posisinya aman. Jika tidak, permohonan salah satu calon akan dikabulkan dan pemilihan kepala daerah Simalungun digelar ulang. Skenarionya, perolehan suara kandidat urutan kedua (Kabel Saragih dan Mulyono) akan digugurkan dengan dalil penggunaan ijazah palsu (lihat “Petunjuk Saksi Itu”). Tak mau ambil risiko, Jopinus menyetujui permintaan tersebut. Semula, Jopinus mengaku, Akil minta Rp 3 miliar.

    Membuktikan dirinya tak membual, Jopinus lantas menunjukkan amplop besar berlogo salah satu bank pemerintah kepada dua tamunya. Isinya, dolar Amerika Serikat senilai Rp 1 miliar. Menurut Jopinus, uang itu bakal diserahkan kepada Akil. Jopinus juga membocorkan putusan uji materi bekas Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Susno Duadji serta bekas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra yang, menurut dia, didapat dari Akil. Perkara Susno bakal ditolak dan Yusril diterima. “Sepekan berselang, dua perkara itu diputus dan bocoran itu benar,” kata Maheswara kepada Tempo.

    Lantaran ada permintaan Akil, kepada tamunya, Jopinus mengaku kantongnya kini kempis. Kepada Refly, ia minta diskon untuk biaya pengacara. Refly, yang mengaku kaget mendengar cerita Jopinus, langsung melontarkan gagasan untuk melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi. “Tapi Jopinus melarang,” kata Refly.

    Sebulan kemudian, Refly meradang saat mendengar konferensi pers Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. Jumpa wartawan itu digelar Mahfud untuk membantah desas-desus yang menyebutkan hakim MK bisa “dibeli”. “Mahkamah Konstitusi bersih seratus persen,” kata Mahfud. Sepekan setelah pernyataan itu, Refly menulis opini di harian Kompas dengan judul “MK Masih Bersih?”.

    Tak hanya menyinggung kasus Si malungun, Refly juga menyebut dua contoh lain perihal kebobrokan Mahkamah Konstitusi: kisah seorang gubernur yang gagal “bernegosiasi” dengan seorang hakim. Juga pengakuan sejumlah orang yang ditemuinya di Papua, yang menyatakan sudah habis belasan miliar rupiah untuk disetor ke hakim Mahkamah.

    Serangan Balik Sang Tangan Kanan (2)

    Tulisan ini membuat Mahkamah Konstitusi meradang. Mahfud meminta pakar hukum tata negara itu menjadi ketua tim investigasi untuk membuktikan kebenaran tulisannya. Mahfud mengancam akan memperkarakan Refly jika tidak bisa membuktikan tulisannya. “Kalau terbukti, saya yang akan mundur,” kata Mahfud.

    Refly lantas menunjuk pengacara Adnan Buyung Nasution dan wartawan senior Bambang Harymurti sebagai anggota tim. Mahkamah menunjuk pengacara Bambang Widjojanto dan guru besar hukum Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, untuk bergabung dengan tim itu. “Saya bersedia karena keterlibatan saya bermanfaat untuk penegakan hukum kita,” kata Saldi. Dibentuk 8 November, tim diberi waktu sebulan untuk membuktikan tuduhan Refly.

    KETEGANGAN meningkat di ruang rapat Mahfud Md. di lantai 15 gedung Mahkamah Konstitusi, Senin, 8 November lalu. Hari itu digelar pertemuan antara tim investigasi dan sejumlah hakim konstitusi. Beberapa hakim misuh-misuh perihal tulisan Refly. Mereka meminta Refly membuktikan tiga hal yang dituduhkan kepada mereka. “Tulisan itu merusak kredibilitas institusi,” kata Mahfud. Tim menolak permintaan itu. Mereka memilih hanya akan mendalami satu kasus, yakni pengakuan Jopinus. “Karena ada bukti permulaan dan petunjuk yang kuat,” kata Bambang Widjojanto.

    Digelar 26 Agustus lalu, pemilihan kepala daerah Simalungun diikuti lima pasangan calon. Ketika Jopinus dan Nuriaty ditetapkan sebagai pemenang, tiga pasangan yang kalah menuding kemenangan itu sarat kecurangan. Awal September, tiga pasangan yang keok membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi. Majelis hakim yang menangani sengketa pemilihan kepala daerah Si malungun ini diketuai Akil Mochtar dengan anggota Hamdan Zoelva dan Muhammad Alim.

    Refly menuliskan pengakuan Jopinus saat bertemu dengan dirinya September lalu dalam bentuk testimoni. Inilah bahan awal tim investigasi. Bambang Widjojanto ditunjuk jadi pemimpin harian karena Refly dianggap punya konflik kepentingan. Tim menyepakati beberapa prosedur: setiap anggota yang menemui saksi wajib didampingi satu anggota lain. Setiap pemeriksaan minimal dilakukan tiga anggota. “Ini karena anggota tim terdiri atas dua kelompok: mereka yang ditunjuk Refly dan mereka yang ditunjuk Mahkamah Konstitusi,” kata Bambang.

    Baru pada pekan kedua tim menetapkan lima orang untuk dimintai keterangan. Kelimanya adalah Refly Ha run dan Maheswara Prabandono (pengacara), Jopinus Ramli Saragih (calon bupati), Jumadiah Wardati (sekretaris Jopinus), serta Syahmidun Saragih (ketua tim sukses pemenangan Jopinus dan suami calon wakil bupati Nuriaty Damanik). Refly menuturkan Syah midun besar kemungkinan adalah orang yang menemani Jopinus bertemu dengan Akil. Dihubungi Tempo, Syahmidun menyatakan ia tak mau bicara masalah ini.

    Refly dan kawan-kawan sadar, tak mudah mengorek keterangan saksi yang mengetahui aksi pemerasan itu. Mereka lalu mengatur strategi: sebelum meme riksa Jopinus, mereka terlebih dulu akan memeriksa saksi-saksi pendukung. “Ini strategi bubur panas, dari pinggir dulu baru ke tengah,” kata Bambang Widjojanto. Di Jakarta, tim meminta keterangan Maheswara.

    Pekan ketiga, tim praktis vakum. Para anggota disibukkan pekerjaan masing-masing. Bambang Widjojanto, misalnya, tengah mengikuti seleksi pemimpin KPK. Baru pada Minggu, 28 November, tim mulai meminta keterangan saksi di luar Jakarta. Saksinya adalah Jumadiah Wardati, yang tengah berada di Rumah Sakit Efarina Etaham, Purwakarta. Minus Adnan Buyung, anggota tim Ahad pagi meluncur ke Purwakarta.

    Kepada para investigator, Jumadiah membenarkan pertemuan Jopinus dengan Refly dan Maheswara. Tapi ia tak mendengar secara jelas pembicaraan mereka. Jumadiah mengaku Jopinus menunjukkan amplop cokelat kepada Refly dan Maheswara yang berisi duit dolar. Uang itu setahunya untuk biaya pengacara.

    Kepada tim, Jumadiah memberikan informasi berharga lain. Kata dia, sopir Jopinus bernama Purwanto pernah bercerita bahwa ia diminta sang majikan menyerahkan uang kepada seorang hakim. Sialnya, informasi itu menjadi pepesan kosong karena kepada tim, yang juga menemuinya di Purwakarta, Purwanto membantah cerita Jumadiah. Dia menyatakan tak pernah memberikan duit kepada satu hakim pun.

    Serangan Balik Sang Tangan Kanan (3)

    Pantang pulang dengan tangan hampa, dari Purwakarta empat anggota tim terbang ke Simalungun untuk menemui Jopinus. Mereka datang ke kota yang terletak sekitar 150 kilometer dari Medan itu tanpa memberi tahu tuan rumah. Malang tak bisa ditolak, yang dicari ternyata tak ada-baik di kantor maupun di rumah dinas. Di Simalungun para investigator hanya bisa menemui Syahmidun, ketua tim sukses Jopinus. Syahmidun mengaku pernah menanyakan perkara pemilihan kepala daerah Simalungun ke Jopinus. Calon bupati itu, ujarnya, hanya menjawab, “Beres.”

    Dari Syahmidun pula tim mengetahui Jopinus tengah berada di Batam untuk menghadiri acara yang digelar Departemen Dalam Negeri. Disusul ke Batam, lagi-lagi tim investigasi gigit jari. Belakangan, Jopinus dikontak via telepon. Berpuluh kali dihubungi, ia tak menjawab. Baru malam hari Jopinus merespons. Ia mengaku berada di Pekanbaru dan bersedia ditemui untuk memberikan keterangan. Tapi janji tinggal janji, setelah itu Jopinus tak lagi bisa dihubungi.

    Di akhir pekan menjelang tenggat kerja tim, muncul kejutan. Dirwan Mahmud, calon Bupati Bengkulu Selatan, yang pernah kalah beperkara di Mahkamah Konstitusi, memberikan laporan kepada tim. Dirwan mengaku diperas seseorang yang mengaku anak hakim dan seorang panitera bernama Makhfud. Tim berhasil mendapatkan keterangan dari Dirwan dan Makhfud bahwa ada transaksi haram Rp 58 juta dalam kasus itu (lihat “Bola Panas Sengketa Pilkada”).

    Rabu sore pekan lalu, tim Refly menyerahkan hasil kerjanya ke Mahfud Md. Untuk Simalungun, tim menyimpulkan terjadi pertemuan antara Jopinus dan Refly. Namun perihal pertemuan dengan hakim dan penyerahan uang kepada hakim, tim tak mendapat bukti. “Kami tidak bisa menelisik lebih jauh,” kata Bambang Widjojanto. Tim merekomendasikan, jika ada pelanggaran pidana, kasus ini mesti dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus Bengkulu Selatan juga dilaporkan ke Mahkamah. Perkara kedua dianggap tim punya indikasi pidana lebih kuat. Ketua Mahkamah Konstitusi berjanji akan mendalami laporan kedua itu.

    REFLY Harun terenyak saat Mahfud Md. dengan lugas menyebutkan detail kasus yang dilaporkan timnya, Kamis pekan lalu. Sehari sebelumnya, tim meminta Mahfud tidak menyebut nama saat mengumumkan hasil investigasi. “Kita kedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Refly. Tapi Mahfud punya alasan. Ia menilai, jika tidak menyebut nama, justru lembaganya akan diserang publik. “Nanti kami dikira bohong,” kata Mahfud.

    Dari hasil investigasi itu, Mahfud berkesimpulan tim tidak bisa membuktikan kebenaran tulisan Refly. Dua hal yang dituduhkan, kata dia, sama sekali tidak didalami. Soal Simalungun, menurut dia, tuduhan itu tidak terbukti. “Seribu persen saya percaya Pak Akil,” katanya. “Dia tangan kanan saya,” kata Mahfud. Karena tidak terbukti, ujarnya, ia tak akan mundur seperti yang pernah ia janjikan.

    Akil Mochtar menilai hasil kerja tim laksana sampah. “Tidak ada bedanya dengan rumor-rumor yang selama ini beredar,” ujarnya. Ia membantah soal Nurlif yang disebut-sebut “kepanjangan” tangannya. “Dulu memang kami satu partai, tapi saya tidak pernah berhubungan,” katanya (lihat “Mereka Menfitnah Saya”).

    Nurlif sendiri membantah. Dihubungi via telepon, dia mengaku tidak punya kaitan dengan kasus itu. “Tidak ada urusan,” katanya.

    Di Purwakarta, Tempo melacak Jumadiah. Dihubungi Jum at pekan lalu, bekas sekretaris Jopinus itu tu tup mulut rapat-rapat. “Nanti saya dimarahi bos,” katanya menghiba.

    Serangan balik kini justru mengarah kepada Refly. Jumat pekan lalu, Mahfud dan Akil Mochtar melaporkan indikasi percobaan penyuap an dalam sengketa pemilihan kepala daerah Simalungun ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang disasar adalah Jopinus, Refly, dan Maheswara. Ketiganya itu, ujar Akil, dinilai mengetahui percobaan penyuapan dalam perkara yang tengah ditangani Mahkamah Konstitusi.

    Ditemui Tempo, Kamis pekan lalu, Jopinus membantah semua cerita Refly. Dia mengaku tak pernah bertemu dengan Refly di rumahnya di Pondok Indah. Senin pekan ini, Jopinus menyatakan akan melaporkan Refly ke polisi. “Dia telah mencemarkan nama baik saya.”

    Refly mengaku tak gusar menghadapi semua serangan. Kata dia, kapan pun ia siap diperiksa KPK dan polisi. Menurut Refly, ia senang jika KPK turun tangan mengusut kasus ini. “Biar semuanya jelas, siapa salah-siapa benar.”

    source:http://tempointeraktif.com/khusus/selusur/aroma.korupsi.mk/page01.php

  23. nbasis says:

    Bola Panas Sengketa Pilkada

    Mohammad Mahfud Md. harus turun tangan meme riksa anak buahnya yang dituduh menerima suap. Rabu malam pekan lalu ia memanggil Makhfud, anak buahnya itu, ke ruang kerjanya di lantai 15 gedung Mahkamah Konstitusi. Tim investigasi dugaan makelar kasus pimpinan Refly Harun menyebut panitera pengganti itu telah menerima fulus saat menangani perkara pemilihan kepala daerah Bengkulu Selatan.

    Dicecar berbagai pertanyaan tentang duit itu, Makhfud hanya bisa berlinang air mata. Ia mengaku pernah menerima uang Rp 58 juta dan sertifikat tanah dari Dirwan Mahmud, calon Bupati Bengkulu Selatan yang tengah beperkara di Mahkamah Konstitusi. Tapi uang tersebut sudah dikembalikan. “Menurut dia, orang itu yang memaksakan pemberian tersebut,” kata Mahfud kepada Tempo.

    Dirwan bermaksud mengajukan judicial review atas Pasal 58 Undang-Undang Pemerintah Daerah. Pasal itu telah menganulir kemenangannya dalam pemilihan kepala daerah Bengkulu Selatan pada Desember 2008. Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bengkulu Selatan menye lenggarakan pemilihan ulang tanpa keikutsertaan Dirwan. Lelaki itu dinyatakan tak memenuhi syarat administrasi karena pernah dipenjara tujuh tahun. Karena perkaranya dikalahkan, Makhfud diminta mengembalikan fulus haram tersebut.

    Kasus Dirwan ini juga menyeret nama hakim konstitusi Arsyad Sanusi. Ada juga dugaan keluarga Arsyad membantu transaksi uang dari Dirwan kepada Makhfud. Putri dan adik ipar Arsyad disebut-sebut berperan “membawa” Dirwan ke Makhfud.

    Arsyad, yang ditemui sejumlah wartawan di gedung Mahkamah Konstitusi, mengakui anaknya sempat me ngenalkan Dirwan kepada Makhfud. Namun, menurut dia, putrinya sekadar membantu, setelah Dirwan menge luh dizalimi. Dirwan, kata Arsyad, ingin mengetahui apakah perkara yang sudah diputus boleh diajukan kembali. Arsyad memastikan keterlibatan anaknya hanya sampai di situ. Pekan-pekan ini, ujar Mahfud Md., MK akan meme riksa mereka yang disebut-sebut dalam kasus ini.

    Mahfud Md. mengakui isu tak sedap tentang MK memang meruyak setelah lembaganya itu mendapat wewenang mengadili sengketa pemilihan kepala daerah. Semula perkara semacam ini ditangani Mahkamah Agung. Pada 1 November 2008, Mahkamah Agung melimpahkan pengadilan sengketa itu ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tak diajak berembuk perihal pelimpahan tugas tersebut. “Mahkamah Konstitusi kaget, tiba-tiba ada pelimpahan kewenangan ini,” ujar Mahfud.

    Dasar penyerahan kewenangan itu adalah Undang-Undang Nomor 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Di sana dinyatakan pemilu kepala daerah sama dengan pemilu seperti dimaksud Pasal 22 Undang-Undang Dasar. “Karena sama, penangan annya dibawa ke Mahkamah Konstitusi,” kata Mahfud.

    Bola Panas Sengketa Pilkada (2)

    Sejak awal Mahfud sudah memper kirakan putusan sengketa pemilihan kepala daerah bakal “ramai”. “Perkara pilkada ini ibarat membopong bola panas,” ujarnya. “Yang kalah selalu menuding ada suap.”

    Penanganan sengketa pemilihan kepala daerah sebenarnya tak jauh beda dengan penanganan sengketa lainnya di Mahkamah Konstitusi. Perbedaan hanya pada sifatnya yang cepat dan sederhana. Sementara sengketa lain batas waktu penyelesaiannya rata-rata sebulan, untuk sengketa pemilihan kepala daerah waktunya hanya 14 hari.

    Obyek perselisihan pemilihan kepala daerah adalah hasil penghitung an suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, yang dalam sengketa biasa disebut sebagai termohon. Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara diajukan ke Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah KPU menetapkan hasil penghitungan. Peradil an perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama seka ligus terakhir. Putusannya bersifat final dan mengikat.

    Sidang sengketa pemilihan kepala daerah dilakukan sebuah panel yang beranggotakan tiga orang hakim. Mahkamah telah membagi sembilan hakim yang ada menjadi tiga panel. Masing-masing beranggotakan tiga orang. Di sinilah sengketa itu diputuskan untuk kemudian dibawa ke sidang pleno minimal dihadiri tujuh hakim konstitusi-untuk ditentukan diterima atau ditolak. “Biasanya putusan panel selalu disetujui pleno,” ujar sumber Tempo.

    Menurut sumber itu, jumlah hakim yang hanya tiga membuat “permainan nakal” mudah terjadi. “Dua hakim saja dipegang, perkara bisa diatur,” ujar sumber itu. Informasi dari sidang panel ini kemudian dimanfaatkan pihak tertentu untuk mendekati mereka yang beperkara. Caranya, seolah-olah ia bisa mengatur para hakim itu. “Para pelaku untung-untungan: jika perkara dimenangkan, orang yang diperas menduga ada peran serta pelaku,” katanya. Modus seperti ini yang diduga dilakukan Makhfud. “Kalau perkaranya di kabulkan, waktu itu, dia bisa mendapat uang dan sertifikat. Tapi, karena kalah, terpaksa dikembalikan.”

    Akil Mochtar menolak keras jika hakim panel bisa disuap. Menurut dia, hakim panel saling mengawasi. “Proses nya transparan,” ujarnya. Putusan panel, kata Akil, juga tidak mutlak ditentukan anggota panel. “Putusan itu masih akan dimusyawarahkan dalam rapat pleno, yang jumlah hakimnya lebih banyak.”

    Sampai kini MK telah menangani 215 perkara berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Dari jumlah itu, hanya 21 perkara yang dikabulkan. Sisanya ditolak.

    Meski disebut final dan mengikat, prakteknya putusan MK pernah cuma berhenti di ruang sidang. Ini misalnya putusan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

    Kendati MK pada 7 Juli 2010 telah menganulir kemenangan pasangan Su gianto Sabran-Eko Soemarsono, dan memenangkan pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto, putusan tersebut tak bisa direalisasi. Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kotawaringin Barat justru menetapkan sebaliknya. Kasus Kotawaringin Barat itu kini tengah digodok di Kementerian Dalam Negeri.

    source:http://tempointeraktif.com/khusus/selusur/aroma.korupsi.mk/page04.php

  24. Tahsin Tanjung says:

    kalo Bupati ngaku, kan bunuh diri namanya,padahal dia lah saksi kuncinya. Jadi selamatkan diri masing-masing jadinya….selamatlah pelaku kejahatan yg sesungguhnya, sedang Mahfud MD dan Refly Harun masih terus punya beban moral….

    ‘nBASIS: pertanyaannya, apakah dari awal Refly Harun tidak tahu itu? Tentu tahu.

  25. […] Refly Harun: RAKYAT SUDAH TERLALU LELAH MENYAKSIKAN BAHWA TIDAK ADA SATU PUN INSTITUSI DI NEGERI INI… […]

  26. […] Refly Harun: RAKYAT SUDAH TERLALU LELAH MENYAKSIKAN BAHWA TIDAK ADA SATU PUN INSTITUSI DI NEGERI INI… […]

  27. Arie says:

    Yg Benar katakan benar yang Bersalah harus dihukum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,931 other followers

%d bloggers like this: