Home » ARTIKEL » GATOT PUJONUGROHO GUBERNUR SUMATERA UTARA (NANTI)

GATOT PUJONUGROHO GUBERNUR SUMATERA UTARA (NANTI)

AKSES

  • 371,113 KALI

ARSIP


Sore kemaren seorang wartawan senior yang bekerja pada media lokal (Medan) menyodori saya sejumlah pertanyaan melalui sms yang kemudian langsung saya hubungi via telefon untuk memastikan maksud dari setiap pertanyaan. Artinya saya ingin menghindari salah interpretasi yang akibatnya nanti bisa salah memberi jawaban. Posting ini adalah jawaban saya kepada wartawan yang adalah sahabat lama saya itu.

Pertanyaan 1: Apa dampak disharomoni Syamsul & Gatot.

Disharmoni ini sudah lama terjadi. Bahkan mengawali pemerintahan Syamsul Arifin (SA) dan Gatot Pujonugroho (GP) telah ditandai dengan beberapa kejadian yang mengisyaratkan secara kuat disharmoni itu. Di antara beberapa rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan pertamakalinya ke DPRDSU terdapat sebuah ranperda yang saya lupa judulnya. Isinya yang paling penting ialah keinginan Wakil untuk secara  jelas-tegas memiliki peran dalam proses pemerintahan melebihi apa yang diinginkan oleh UU yang ada. Dalam Ranperda itu terdapat semangat untuk menempatkan posisi Wakil tidak sebagai ban serap, meski pun akhirnya tidak mendapat persetujuan DPRDSU.

Jadi jika berbicara tentang dampak, kita sudah bisa membutirinya dari pengalaman empiris beberapa tahun dwitunggal ini “jatuh dan bangun” menjadi “dwi-tanggal”. Bagi Gubernur/Bupati/Walikota, mengeliminasi Wakil menjadi keniscayaan. Sedangkan bagi Wakil, menjerat Gubernur/Bupati/Walikota dan berharap ada badai, adalah sebuah keniscayaan lain pula. Kita tidak sedang berlebihan melukiskan fenomena ini.

Setelah Humbahas dan Serdangbedagai, saya kira tidak ada contoh harmoni pemerintahan daerah di Sumatera Utara. Saya dengar memasuki periode kedua ini Soekirman sudah tak begitu harmonis lagi dengan T Erry Nuradi, karena semua saling bersiap-siap untuk agenda masing-masing yang dengan sendirinya membuat mereka ambil kuda-kuda. Salah satu kuda-kuda itu ialah terpilihnya Soekirman menjadi Ketua PAN Serdangbedagai, sedangkan T Erry Nuradi adalah orang penting Golkar di Sumut.

Kisah para partisan memimpin Indonesia dan Daerah memang cukup banyak.Bahkan jika kita merujuk ke sejarah, kita bisa berkesimpulan bahwa Indonesia memang tidak memiliki tradisi Wakil untuk hampir semua level.

Pertanyaan 2: Bagaimana seharusnya Sikap GP dikaitkan dgn nasib SA yang sedang ditahan di Salemba?

Ruh UU menuntutnya menjadi ban serap. Itulah yang wajib dilakukannya. Pada saatnya tiba, jika benar-benar SA berhalangan tetap karena ketentuan hukum sekaitan vonnis peradilan terhadapnya, maka ia akan menjadi Gubernur penuh. Saya kira SA saat ini tidak akan mungkin menjalankan pemerintahan secara normal. Karena itu, SA wajib lebih berkoordinasi dengan GP. Jika SA masih berprilaku seperti biasanya, semasa bebas di luar, itu malah sebuah kesalahan besar. Logikanya, Sumatera Utara tidak boleh tenggelam seiring dengan nasibnya besok dan lusa.

Tentu saja ada fatsoen yang wajib dilakoni GP, meskipun sesungguhnya peraturan yang ada tidak cukup memberinya peluang meski secara filosofis ia wajib lebih proaktif. Dari sekarang, dan dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia, mestinya Mendagri sudah harus menginventarisasi usul-usul revisi UU terkait dengan masalah “bagaimana seseorang dapat memerintah dari tahanan”.

Jadi, tidak heran menyaksikan kejadian di Asahan pada periode lalu, juga di T Balai, Medan, Tapsel, Deliserdang dan lain sebagainya. Kini pun kita menyaksikan signal-signal kuat terjadi di Medan, juga di Padanglawas.

Pertanyaan 3: Bagaimana nasib Sumut jika GP sok Hebat? Bukankah GP jadi Wagub karena SA dan dia bukan warga Sumut?

Sumut bahkan akan lebih baik jika SA benar-benar sudah tak memiliki kewenangan sama sekali. SA jelas mempunyai masalah besar dan karena itu ia ditahan. Penahanannya terkait dengan korupsi. Ketika SA mengembalikan sebagian dari total jumlah korupsi yang dituduhkan, maka pihak KPK juga menyatakan akan mengendus darimana uang sebanyak itu didapatkan SA. Artinya, jika seseorang dalam posisi SA sekarang ini, memang sepatutnya ia dilepas dari segala macam kewajiban melaksanakan pemerintahan. Jika tidak, pemerintahan akan semakin tak produktif, dan bahkan bisa dikorbankan untuk kepentingan si pesakitan.

Jika dibaca ruh UU, memang untuk mengantisipasi situasi buruk inilah pemerintahan eksekutip Indonesia diniscayakan punya Wakil.

Ketika pemilukada 2008 saya pertanyakan GP tentang asal-usulnya. Saya nyatakan bahwa “Anda nanti mungkin akan seperti pejabat lain yang semasa menjabat di sini berpura-pura miskin, tetapi giat mengumpulkan harta di kampung halaman. Setelah pensiun pindah domisili dan menjadi warga lain yang tak peduli lagi daerah yang pernah dipimpinnya”.

GP menjawab insyaa Allah tidak. Isterinya pernah menjadi anggota DPRD Deliserdang sebelum ini. Itu yang saya tahu. Rumahnya dan keluarganya di kampungnya sekitar lembah Tidar setahu saya adalah orang yang amat sederhana sampai saat ini. Mudah-mudahan saja ia tak menjadi koruptor setelah nanti menjadi pemilik kewenangan penuh Sumut 1 dan kita wajib mengawasi secara ketat.

GP Akan Berjuang Menjadi GUBSU Periode Mendatang

Sejumlah yang nyata akan dihadapi oleh GP setelah nanti menjadi pemegang kewenangan Sumut 1. Di antaranya ialah social capitalnya yang masih amat rendah. Di bagian manakah dari Sumatera Utara ini GP dikenal masyarakat? Ketika Abdillah pulang, GP berusaha sedekat mungkin dengannya saat dielu-elukan oleh pengunjung penyambutan Abdillah bahkan sampai ke rumah kediamannya. Tetapi faktanya orang hampir tak ingin bersalaman dengannya, apakah karena tak dikenal atau tak disuka, saya tidak tahu sebabnya. Jadi, social capital itu adalah masalah utama GP.

Kedua, perumusan kebijakannya tentu harus berurusan dengan DPRDSU. Selama ini tidak usahlah dikatakan bahwa Fraksi PKS yang menjadi Fraksi papan tengah itu adalah common enemy. Tetapi keolincahan berdiplomasi dan merajut kebersamaan untuk sebuah pembulatan dukungan politik adalah sesuatu yang langka untuk kader PKS yang kini menduduki kursi legislatif di DPRDSU. Bagaimana mereka menggolkan persetujuan DPRDSU nanti untuk pertanggungjawaban tahunan? Bagaimana mereka mengejar persetujuan dari semua Fraksi untuk RAPBD yang biasanya amat rawan segala-galanya? Itu kesulitan nyata lainnya bagi GP menjalankan pemerintahannya kelak.

Tetapi tidak dengan itu GP tidak akan berniat menjadi Sumut 1 melalui pemilukada 2013. Pada musim kampanye pemilukada 2008 yang lalu saya minta GP menandatangani dokumen berisi 10 butir komitmen. Tandatangan itu menjadi prasyarat untuk dukungan politik dari saya dengan seluruh jaringan saya di Sumatera Utara. (Bunyinya  bisa dibaca pada foto di atas).

GP tidak mau menandatangani hanya karena pada butir 10, terakhir, disebut “tidak akan maju pada pemilukada berikut”. Sebagai incumbent, kini ia memiliki keunggulan di atas yang lain. Itu pasti. Ia tinggal menggandeng beberapa partai untuk mengusungnya. Jika ia pandai merajut mayoritas warga Jawa (30-an %), maka kemenangannya sudah semakin di ambang pintu. Mungkin ia tidak akan tertarik meletakkan calon wakilnya dari partai berbasis pendukung muslim seperti PAN, PPP, karena cara itu seperti menghindari kemenangan meskipun ia wajib mengikat kedua partai itu dengan berbagai cara yang mungkin.

UU tidak memberi siapa saja kesempatan untuk mempersoalkan perantau seperti GP menjadi Gubernur di sini.

Harus Pandai Memilah Mana Lawan dan Mana Kawan

SA mengalami nasib seperti sekarang ini bukanlah karena sehat dan berfungsinya lembaga penegak hukum. Ada kekuatan politik yang “mendongkelnya” kerap terbaca pada wawancara SA kepada media meski tak mudah memerinci maksudnyaa yang sebenarnya. Tetapi GP tidak otomatis bisa menganggap kekuatan pendongkelan yang “berjasa” memberi keuntungan politik kepadanya itu menjadi kawan yang baik baginya dalam menjalankan pemerintahan. Begitupun dalam menorehkan maksud untuk menjadi Sumut 1 pada periode mendatang. Kali ini kematangannya akan setiap saat teruji, di antara para pendukung yang relatif lemah dan di tengah potensi pendongkelan yang dapat begitu dahsyat.

 

Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum ‘nBASIS

About these ads

12 Comments

  1. nirwan says:

    Gambar Gatot berulang kali muncul di media. kemudian dia juga rajin sidak ke instansi2, dengan liputan media. kemudian salah satu agenda rapimwil PKS adalah betapa pentingnya media itu.

    Tampak sekali dia merupakan warga pendatang yang tak tahu apa-apa soal Sumut ini. Bayangkanlah, orang media di Medan ini, tak satupun yang berhasil membuat media besar kecuali hanya dua orang: Mohammad Said dan GM Panggabean, yg bila dilihat lagi, seandainya Mohammad Said dan GM (dua-duanya sudah meninggal) membikin media di masa kini, saya ragu keduanya akan berhasil.

    Gatot dan PKS mau jadi Sumut 1? Selamat bermimpi …

    nBASIS: Banyak org di Indonesia memang menerjemahkan secara bebas dream (ke dalam bahasa Indonesia) menjadi mimpi. Padahal mimpi itu sejatinya hanyalah sesuatu yang lain pula. semoga Anda tidak mengatakan Gatot dan PKS sedang berangan-angan.

  2. adri says:

    Nirwan , kenapa mimpi ? hal itu kini semakin dekat kepada kenyataan.

    ‘nBASIS: tukang ngarang ini kerap bermimpi kalee ha ha

  3. hyoga says:

    sampah yg keluar, sampah juga yg masuk…!!

    ‘nBASIS: garbage in garbage out

  4. [...] gatot pujonugroho gubernur sumatera utara nanti [...]

  5. Andre says:

    Nirwan, kenapa pula kau ini bah …. ???
    Heran kali aku

    ‘nBASIS: dia neh amat perfeksionis. ha ha. Nirwan, surgawi

  6. JHON HUTAURUC says:

    GAYANG MELAYU DELI DAN MANDAILING…..PENJILAT TANAH BATAK………

  7. JHON HUTAURUC says:

    BATAK TOBA…..BATAK SIMALUNGUN….BATAK ANGKOLA….BATAK MANDAILING….BATAK KARO….BATAK DAIRI……NIAS…..MELAYU DELI….SUKU PENDATANG…….BAGI PEMERINTAHAN SESUAI PORSINYA[[12,5%]]…………ATAU MEKARKAN………..SUMUT SEOLAH2 HANYA MELAYU DAN MANDAILING…..GAYANG MELAYU DELI DAN MANDAILING PENJILAT TANAH BATAK……………………………………….GUBERNUR BERGANTIAN….ISLAM..[[MELAYU-MANDAILING…….KRISTEN..[[TOBA,SIMALUNGUN,ANGKOLA,KARO,DAIRI,NIAS]]………ATAU MEKARKAN…………

  8. JHON HUTAURUC says:

    BERSAMA……….ATAU MEKARKAN…….JABATAN 80% MUSLIM……..SEMENTARA MUSLIM PUTRA DAERAH[[MELAYU DAN MENDAILING]…HANYA 30%………………………………………80%KRISTEN……..GAYANG PENJILAT TANAH BATAK…………HARAM PENDATANG JADI GUBERNUR……………PENDATANG PULANG KAMPUNG KALAU MAU JABATAN……….GAYANG PENJILAT TANAH BATAK……………….HARGA MATI….

  9. JHON HUTAURUC says:

    GUBERNUR HANYA BISA MELAYU JAWA DAN MANDAILING……….GAYANG MELAYU DELI,MANDAILING DAN JAWA……..PENGHIANAT BANGSA DAN TANAH BATAK……….MEREKA TAK MENGAKUI KRISTEN………………….MINAFIK……….ORANG BATAK HARUS TUAN DI TANAH SENDIRI………..HARGA MATI…..HAI…….MUSLIM PENJILAT……….KAMI JUGA ANAK BANGSA….

  10. nbasis says:

    ‘nBASIS: John Hutauruc tampaknya sedikit furtrasi dan hopless dengan keadaan ini. Tetapi jika ‘nBASIS boleh memberi saran, sebaiknya tidak usah menyumpah dan menuduh ke sana dan kemari. Di Tapanuli Utara dan eks Tapanuli Utara untuk saat ini juga tidak mungkin mengorbitkan pemimpin dari kalangan lain, misalnya muslim. Haruskah kita tuduh ada penjilat, munafik dan sebagainya? Itu tidak tepat. Maksud di balik gagasan mendirikan provinsi sendiri, sebagaimana tercermin dari kaalimat-kalimat Anda, tentulah dengan sendirinya mendapat tantangan dari yang lain. Mungkin itu pulalah satu di antaranya sebabnya mengapa gagasan itu tak menarik bagi pihak-pihak lain.
    Mari kita sikapi dengan sebaik-baiknya.

  11. GATOT DAN PKS AKAN MENANG DI SUMUT.

    BATAK KE LAUT

    ‘nBASIS: kalem saja mbak yu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,937 other followers

%d bloggers like this: