Home » ARTIKEL » NEGERI SEBURUK AEK LATONG

NEGERI SEBURUK AEK LATONG

AKSES

  • 390,998 KALI

ARSIP


  • Puluhan nyawa manusia menjadi korban sia-sia di Aek Latong. Kejadian terbaru adalah terperosoknya Bus ALS jurusan Medan-Bengkulu tanggal 26 Juni 2011 pagi tadi.

  • Ini dosa siapa? Bukan pemerintahan SBY? Bukan dosa pemerintahan SYAMPURNO? Bukan dosa pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan? Dosa rakyat yang masih mau melintasi wilayah pembantaian itu?

  • Elit Tapanuli boleh lebih siap mempertaruhkan segalanya untuk kekuasaan melalui pemekaran provinsi. Tetapi ini bukti nyata Aek Latong menunjukkan secara jelas bahwa orang-orang kerdil di balik ide pemekaran tidak pernah ingin memaslahatkan rakyat.

  • Anda pasti tahu dan pasti ingat siapa-siapa anggota legislatif (Pusat dan Daerah) yang Anda pilih mewakili “Daerah Pemilihan Aek Latong”. Cemoohlah mereka sebab tak pernah terpikir selain mengamankan kekuasaan mereka.

  • Menurut sebuah kajian, selama 7 tahun (2002-2009) kerugian di daerah ini sudah mencapai 7 milyar rupiah. Kajian tahun 2009 itu memprediksi pula bahwa jika tak diperbaiki akan mengakibatkan akumulasi kerugian sebesar 10 milyar rupiah pertahun.

Jadi Anda masih menempuh jalur seburuk itu? Begitulah kata seorang teman mengomentari aktivitas saya akhir-akhir ini yang berfrekuensi banyak mengunjungi Tapanuli Selatan, Padanglawas dan Sipirok tentunya. Sesekali saya naik pesawat kecil yang diawaki oleh dua orang asing itu (Polonia-Aek Godang). Tetapi di beberapa persinggahan antara Tapanuli Utara dan Tapsel sering membuat saya harus menempuh jalan darat.

Adalah ketidak-berdayaan yang cukup lama membuat semua kita harus kalah pada nasib. Nasib beroleh pemerintahan yang tidak tanggap. Nasib memperoleh pemerintahan yang tidak jujur dan tidak adil. Pada periode pertama pemerintahan SBY sebuah organisasi sosial berbasis etnik, Persatuan Luat Pahae Indonesia (PLPI) menyurati banyak pihak. Mulai dari Menteri PU sampai kepada masing-masing pemerintahan Tapanuli Utara, Tapanuli selatan, Padangsidimpuan dan Madina. Juga kepada semua DPRD di daerah-daerah itu. Tembusan juga dikirimkan kepada Ketua DPR-RI, Ketua DPD-RI dan Presiden. Ya, Presiden Republik Indonesia.

Isi surat itu ialah pemaparan fakta buruknya infrastruktur jalan dan jembatan di Sumatera Utara, tak terkecuali di sekitar Aeok Latong yang sudah semacam atau menjadi legenda nasional kebobrokan infrastruktur jalan itu. PLPI juga mengemukakan makna penting normalisasi hubungan antara daerah-daerah khususnya Tapanuli Utara dan tapanuli Selatan dengan perbaikan jalan Aek Latong. Dengan membuka jalan baru sebagai pengganti melalui Sipahutar di Tapanuli Utara menembus vias Silantom ke Tapanuli Selatan, bukan saja akan terdapat stagnasi cukup lama. Kan tidak mungkin Indonesia merubah watak cepat dalam bekerja karena tak biasa tanggap atas persoalan rakyat? Bukankah sembari menuggu jalur baru itu kebutuhan transportase melintasi jalanlintas Sumatera (jalinsum) via Pahae tetap amat diperlukan? Sebaiknya kedua jalur malah dikembangkan.

Akan ada resiko ekonomi yang cukup besar bagi Pahae dan juga sebagian Tapsel jika benar-benar jalur Aek Latong akan dibunuh. Ini tidak boleh terjadi. Waktu itu mantan Kadis PU Sumatera Utara memberi data tentang keculitan alamiah berhubung wilayah itu adalah garis patah sesar semangko. Biayanya akan sia-sia. Diperbaiki hari ini besok bisa runtuh lagi, sama seperti selama ini.

Tetapi PLPI tidak mau menerima alasan seperti itu. Bagi mereka di negeri ini malah dua pulau pun sengaja dijembatani dengan biaya sangat mahal, sudah lebih dari cukup membuktikan bahwa political will amat perlu. Jangan ada perasaan bukan indonesia di wilayah Tapanuli karena dianggap kebutuhan perbaikan jalan mereka terlalu mahal hingga pemerintah pusat merasa tak perlu dikerjakan. Ini soal-soal lama yang melukiskan rendahnya apresiasi pemerintah pusat yang menyebabkan perasaan didiskriminasi oleh daerah. Jangan katakan sekarang bahwa Jawa sudah jenuh, sehingga kita perlu mengembangkan pembangunan ke daerah. Itu amat tak sesuai dengan Jiwa Indonesia merdeka yang antara lain dinukilkan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya (Bangunlah Jiwanya//bangunlah Badannya//Untuk Indonesia raya).

Derita Luat Pahae Versi PLPI. Meskipun saat ini telah terbagi ke dalam beberapa Wilayah Kecamatan baru, namun secara kultural dan emosional Luat Pahae tetap memiliki daya ikat sangat kuat. Kebanggaan sebagai warga Luat Pahae tidak hanya karena secara historis wilayah ini pernah melahirkan salah seorang putera terbaik bangsa yang berkiprah dalam lapangan pengabdian secara nasional, yakni Ir.Mananti Sitompoel (Menteri PU pertama dalam sejarah pemerintahan Indonesia).

Luat Pahae juga dikenal sebagai daerah subur yang merupakan lumbung padi, penghasil tanaman keras seperti kemenyan, karet, durian dan lain-lain. Selain potensi hutan yang relatif masih terjaga secara lestari, di wilayah ini juga terdapat sumber energi panas bumi yang belum dikelola secara benar dan maksimal.

Sebagaimana dilukiskan secara aestetik dalam salah satu lagu karya seorang komponis legendaris Batak (Siddik Dis Sitompoel), Luat Pahae adalah janji masa depan yang tidak hanya kaya Sumberdaya Alam (SDA), tetapi juga Sumberdaya manusia (SDM) dengan kebudayaan/ kesenian yang bernilai tinggi.

Dengan semangat kebangsaan dan kecintaan kepada kampung halaman, PLPI tampaknya merasa sangat terpanggil untuk menyampaikan keluh-kesah mewakili mayoritas masyarakat di Sumatera Utara, sehubungan dengan kondisi menyedihkan Jalinsum terutama karena buruknya kondisi jalan di desa Aek Latong, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Beberapa waktu lalu Pemerintah Sumatera Utara melalui Kepala Dinas Jalan dan Jembatan mengumunkan rencana pembukaan jalan baru melalui Sipahutar, Tandosan, menuju Sipirok yang dinyatakan sebagai pengalihan Jalinsum via Pahae karena sukar (tidak mungkin) mengatasi kesulitan alam di sekitar desa Aek Latong. Dikatakan, desa Aek Latong berada pada daerah patahan gempa Sesar Semangko yang tidak mungkin disiasati sama sekali. Reaksi masyarakat tidak dapat dibendung, di antaranya ada yang berbentuk unjuk rasa dari kalangan mahasiswa yang dialamatkan kepada Gubernur Sumatera Utara dan jajaran Dinas terkait serta DPRD Sumatera Utara.

Berkaitan dengan hal tersebut, atas pertanyaan wartawan, Menteri PU sewaktu akan bertolak ke Jakarta dari Bandara Polonia Medan pada suatu hari (Jum’at 21/11)  menegaskan bahwa Jalinsum via Pahae akan dipertahankan. Kondisi buruk di desa Aek Latong akan disiasati dengan menggeser 1 (satu) kilometer dari posisi jalan yang ada sekarang. Ditambahkan bahwa proses pengerjaan jalan tersebut dijadwalkan selesai tahun depan (2009). Apa sebab tak kunjung terlaksana?

Terhadap keterangan Menteri PU tersebut di atas organisasi sosial berbasis etnik Persatuan Luat Pahae Indonesia (PLPI) merasa ingin menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan mendorong agar rencana penggeseran posisi jalan di sekitar desa Aek Latong tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan tepat waktu, sehingga Jalinsum via Pahae dapat normal kembali.

Sumber lain menjelaskan keterangan lebih rinci. Konon pada tanggal 13 Januari 2009 di ruang rapat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I (BBPJN-I) Medan, telah diadakan sosialisasi penanganan longsoran Aek Latong yng dihadiri pihakpihak berkompeten, di antaranya Bappeda Provinsi Sumut, Dinas Jalan dan Jembatan Prov. Sumut, Bappeda Kab. Tapsel, Bappeda Kab. Taput, Dinas PU Kab. Tapsel, Dinas PU Kab. Taput, Subdit Wilbar I (NAD, Sumut, Riau dan Kepri), Satker Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prov. Sumut dan Satker Pembangunan Jalan dan Jembatan Prov. Sumut dan lain-lain.

Dibahas alot dalam pertemuan itu bahwa berdasarkan beberapa kali penyelidikan di longsoran Aek Latong (terakhir dilakukan Balai Geoteknik Jalan Puslitbang Jalan) telah didapatkan kesimpulan penting untuk mendasari tindakan. Sepanjang kurang lebih 1,00 km didapat 3 daerah longsoran yang kemudian diberi nama longsoran A, B dan C yang masing-masingnya memiliki sifat dan kedalaman maupun karakteristik struktur (tanah) yang berbeda-beda. Melihat kondisi ini beberapa alternatif penanganan yang dianggap paling tepat dipertimbangkan di antara 5 opsi yang tersedia.

Opsi pertama, dilakukan Re-alinyemen (pergeseran trase jalan) sebagian pada lokasi longsoran yang parah yaitu longsoran A. Lokasinya sekitar 75 meter kearah bukit. Sedangkan longsoran B dilakukan penyesuaian grade dengan perbaikan saluran drainase. Untuk longsoran C dilakukan penanganan bore pile dan perbaikan sistem drainase. Dana yang diperlukan dalam pekerjaan ini adalah 10 milyar rupiah. Hanya  masih perlu diadakan pengamatan akan terjadinya longsor dan pembebasan tanah dari Pemkab Tapsel.

Opsi kedua, melakukan Re-alinyemen penuh. Metode ini mengandalkan pembuatan trase baru sejajar dari jalan lama dan menghindari 3 daerah longsoran A, B dan C yang lokasinya antara 75 – 100 meter kearah bukit. Perkiraan dana yang diperlukan adalah 20 milyar rupiah tetapi masih perlu dilakukan pengamatan akan terjadinya longsoran dan masih perlu pembebasan tanah dari Pemkab Tapsel.

Opsi Ketiga, dilakukan pembangunan Jembatan sebanyak 2 buah yang ditempatkan pada longsoran A dan longsoran C, sedangkan longsoran B yang tidak terlalu besar longsornya hanya diperbaiki grade jalan dan saluran air. Biaya yang diperlukan cukup besar yaitu 120 milyar rupiah.

Opsi keempat, dilakukan re-lokasi sepanjang 12 km di sisi utara. Permasalahannya adalah melewati hutan suaka margasatwa sepanjang 2 km dan berdasarkan informasi dari Dinas PU Kab. Tapsel, Departemen Kehutanan telah mengirimkan surat yang menyatakan tidak diijinkan hutan suaka margasatwa dibuat jalan. Sedangkan dana yang diperlukan bila dilakukan relokasi tersebut membutuhkan biaya 90 milyar rupiah.

Opsi kelima, merupakan pengembangan dari opsi 2. Hasilnya adalah melakukan pergeseran lebih jauh dari opsi 2 selebar 500 meter ke arah pebukitan. Panjang jalan yang akan dibuka 1,50 km dengan perkiraan kebutuhan biaya 20 milyar rupiah. Tetapi masih perlu pembebasan lahan oleh Pemkab Tapsel.

Pertemuan ini menyepakati keunggulan opsi 5 yang kemudian diajukan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga. Malah waktu itu Kabalai juga menjelaskan bahwa proses tender perencanaan desain longsoran tersebut sudah dilaksanakan dan direncanakan akan dilakukan tanda tangan kontrak pada Januari dan diharapakan pada akhir Juni 2009 desain sudah siap.

Rakyat Mendambakan. Banyak pihak pernah menyampaikan kegundahan hati atas nama mayoritas masyarakat di Sumatera Utara yang sudah lama mendambakan normalisasi Jalinsum via Pahae. Tetapi rasa tanggap yang dibutuhkan tetap saja tidak muncul.

Bahwa setelah bertahun-tahun tidak ditangani secara serius, akhirnya kondisi buruk jalan di sekitar desa Aek Latong sudah menjadi simbol atas rendahnya kadar responsibilitas pemerintah yang sekaligus mencerminkan buruknya political will (kemauan politik) dalam pelaksanaan good governance secara keseluruhan.

Tidak etis menuduh ada pihak yang mengambil keuntungan dari buruknya kondisi alam di desa Aek Latong. Tidak etis menuduh ada pihak yang berkolaborasi menyandra kepentingan umum untuk perolehan ”upeti” yang tidak sepantasnya, yang seolah-olah sebagai imbal-jasa atas pertolongan memudahkan pengguna jalan di Aek Latong. Tidak etis menuduh ada ”mafia” yang tetap menginginkan kondisi buruk jalan di desa Aek Latong untuk kepentingan melawan hukum. Tidak etis menyimpulkan bahwa jika pemerintah pernah kehilangan kewibawaannya berhadapan dengan konspirasi politik lokal yang memusuhi kepentingan rakyat. Itu terjadi  di Sumatera Utara, yakni di desa kecil bernama Aek Latong.

Bahwa jalinsum amat dipentingkan oleh para pelaku pasar, terbukti dengan aktivitas berbagai perusahaan angkutan yang tetap memilih jalur ini sebagai primadona hingga hari ini. Tentulah harus dipercaya bahwa bahasa pasarlah bahasa yang paling objektif untuk melukiskan fungsi-fungsi sosial dan efek ekonomi dari jalinsum bagi kalangan yang luas. Capital return (pengembalian modal) dari investasi untuk ini dipercaya bisa berlangsung dalam tempo relatif singkat, di samping multiplier effect yang dipastikan besar bagi masyarakat terutama di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidempuan, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Utara.

Penutup. Rencana Pemerintah untuk membuka jalan baru dari wilayah lain (Sipahutar) hendaknyalah tidak dimaksudkan untuk mengalihkan Jalinsum  via  Pahae.   Menurut   hemat   kami   Pemerintah  perlu lebih  progresif, dengan memposisikan pembukaan jalan via Sipahutar sebagai prioritas setelah penyelesaian kasus Aek Latong. MPP PLPI menilai bahwa pembukaan jalan Sipahutar adalah salah satu urgensi daerah yang amat penting tidak saja untuk pembangunan regional.

Catatlah berapa biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengincar kekuasaan melalui pemekaran provinsi dan konon tersiar kabar dikorupsi pula. Catatlah juga setiap orang (legislator pusat maupun daerah) termasuk anggota DPD-RI dan pasangan-pasangan pemerintahan eksekutif (Presiden, Gubernur dan Bupati) yang sudah dipilih di “Daerah Pemilihan Aek Latong”. Mereka semua tak memperdulikan kewajiban dan tanggungjawabnya. Catatlah bukan tak ada yang mengingatkan kerugian material dan korban manusia yang jatuh sia-sia di daerah pembiaran Aek Latong. Kita tentu masih akan melanjutkan Indonesia. Tetapi akankah masih  sesuai kehendak mereka? Ngomong-ngomong, kapan pemilu ya? Atau haruskah pertanyaan itu dirubah: masih perlukan pemilu jika cuma untuk mendudukkan orang-orang yang tak bertanggungjawab?

About these ads

10 Comments

  1. bisa dishare ke situs kita ya: http://www.formatnews.com dan http://www.pusukbuhit.com, efendy naibaho

    ‘nBASIS: silakan senior. Sukses buat Formatnews.

  2. Kadis PU Sumatera Utara memberi data tentang keculitan alamiah berhubung wilayah itu adalah garis patah sesar semangko. Biayanya akan sia-sia. Diperbaiki hari ini besok bisa runtuh lagi, sama seperti selama ini….Usul saya bagaimana kalau dibuat jembatan seperti di jalan tol cipularang….ada yg sampai 770 m( jembatan Cipada di km 110 )…..jadi jalur aek latong tak perlu dimatikan…

    ‘nBASIS: betul sekali.

  3. ini hanya soal mau dan tidak mau….karena membandingkan biaya perbaikan dan pembuatan jembatan tidak relevan dengan kerugian ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang ada pada sepanjang 200km jalur ini…

    ‘nBASIS: benar. rakyat hrs mencari cara memaksa pemerintah meingkatkan responsibilitas.

  4. manggatal says:

    Dung mangan korban sibuk me kinnai DPR, PU sumut mengacek bla bla bla, songon na ia na pintarna. Martaon taon aek latong i inda tarurus.

    Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un

    ‘nBASIS: on mada panyakit ni politisi i. inda maila tu rakyat, inda muse ma biar be tu tuhan.

  5. As…”Tu lapa-lapai maho” adalah satu istilah yang menurut hemat saya adalah tempatnya orang-orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/janjinnya. Menghubungkan dengan pemberitaan diatas saya merasa aneh/janggal/bingung, bagaimana tidak ? Persoalan jelas diketahui. Hubungan sebab-akibatnya juga dietahui. Jalan keluarnya juga diketahui. Tapi mengapa pelaksanaannya tidak beres, padahal anggaran untuk dibikin beres ada. Ah……hhhhh, apakah kebodohan, egoisme, rasa tak peduli sudah menyatu dengan diri kita. Mengacu pada pasal 33 UUD 45 pasal 3 yang menyatakan bumi dan segala isi didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Jelas, menjadi susah saya pahami karena jauhnya jarak antara janji dengan perbuatan/tindakan. Begitupun tidak etis menyatakan “pemerintah pula yang harus tu lapa-lapai” dalam kasus aek latong. Wassalam. O tano batak haholonganku…….Wassalam.

    ‘nBASIS: ulang adong na mandele. padean mangajuhon gugatan class action. ha ha

  6. [...] harapan di Aek Latong sudah begitu lama. Boleh jadi amat sesuai dengan ungkapan syair sebuah lagu lama dari Bob Dylan bertajuk [...]

  7. ucok harahap says:

    takziah kpd keluarga korban,, innalillahi wa innalilahi rojiun… kepada elit2 pemerintah yg berkuasa di negara ini,, tolong tanya hati nuranimu,,, sepenuh jiwa…sebagai hamba dan makhluk TUHAN… dengarlah dan rasakanlah penderitaan rakyat kecil,,, mereka menyabung nyawa semua…. demi negara tercinta ini…

    ‘nBASIS: semoga yang terbaik bagi yang telah pergi. semoga kesadaran dan tanggungjawab muncul di sanubari penguasa.

  8. sepertinya setiap nyawa yang pergi menjadi “pahlawan” karena sudah 20 thn jalan ini tidak diperbaiki, sesudah kejadian ini mulai lempar tanggung jawab karena terjadinya kecelakaan yang disebabkan bukan karena kesalahan manusia, dan akhirnya mereka mulai berpikir untuk mulai memperbaiki

    mungkin seandainya kalau orang yang punya kedudukan atau orang yang besar yang kecelakaan, mungkin para PU langsung bertindak memperbaikinya,,
    sama seperti nama foto itu negara ini SAMA BURUKNYA DENGAN MOBIL YANG BESAR YANG KELEBIHAN MUATAN

    ‘nBASIS:<em> tanggungjawab. itu terkait dengan kadar kenegarawanan.

  9. Sedang mempelajari proses class action.., ada yg punya bahan dan referensi akan lebih bermanfaat punya pengalaman dalam proses ini. Tarimo kasi tu pajolona. Salam nBasis..

    ‘nBASIS: turut dukung. moga berhasil.

  10. Nabhan Has says:

    Asal ditangani dengan tepat dan benar benar pasti bs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,987 other followers

%d bloggers like this: