Home » ARTIKEL » Pilgubsu 2013: SIAPA CALON GUBERNURMU, BRO?

Pilgubsu 2013: SIAPA CALON GUBERNURMU, BRO?

AKSES

  • 376,644 KALI

ARSIP


  • Tahukah Anda bahwa Masa Bakti Gubernur Sumut 2008-2013 akan berakhir tanggal 16 Juni 2013? Sesuai dengan ketentuan yang ada, 8 bulan sebelum itu (antara bulan Agustus atau September 2012) Tahapan Pemilukada sudah harus dimulai.
  • Bagaimana penilaian Anda terhadap kinerja SYAMPURNO sampai bulan ini? Siapa calon Gubernur Anda untuk diamanahi tugas berat membangun Sumatera Utara untuk periode 5 tahun berikut?

Pada pertengahan bulan Desember 2007 sampai pertengahan Januari 2008  ‘nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya) melakukan survei yang dalam salah satu item pertanyaannya dimaksudkan untuk mengetahui harapan apa yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Utara dari pelaksanaan pemilukada Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung tanggal 16 April 2008. Waktu itu kepada responden diajukan 15 sektor kehidupan untuk dinilai apakah dianggap merupakan permasalahan yang mendesak atau tidak mendesak ditanggulangi oleh Gubernur Sumatera Utara yang akan bekerja untuk masa jabatan 2008-2013.

Responden penelitian ini sebanyak 210 (laki-laki dan perempuan berimbang), semuanya berusia di atas 17 tahun dan berhak memilih. Responden diambil dari Kota Medan, Deliserdang , Binjai/Langkat, Simalungun dan Labuhan Batu masing-, Pematangsiantar, Tanah Karo, Asahan, Tapanuli Selatan, Kab Nias dan Nisel, Tobasa, Paluta dan Palas, Madina, Padangsidempuan, Sibolga dan Tapteng.

Lima belas masalah yang secara prioritas dipandang urgen ditanggulangi oleh Gubernur periode 2008-2013 berturut-turut adalah Pengangguran, Kerusakan jalan, Banjir, Pertanian, Masalah Tanah, Pendidikan, Listrik, Kerusakan hutan, Korupsi, Narkoba, Pencemaran Lingkungan, Keamanan, Kerukunan Umat, Lalulintas, dan Masalah Tata kota

Bagaimana perkembangan dan sejarah penanggulangan ke-15 masalah itu di tangan pemerintahan Sumatera Utara hingga kini? Sementara Anda menimbang-nimbang jawaban objektif untuk pertanyaan itu kini persiapan (bukan tahapan) pemilukada Provinsi Sumatera Utara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013-2018 sudah mulai dibicarakan dalam sebuah rapat koordinasi (rakor) di Kantor Gubsu antar-instansi terkait dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumut Jum’at lalu. Hadir dalam rakor yang dipimpin Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu H Mohd Sjafi’i, Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution beserta unsur komisioner lainnya, Kepala Badan Kesbang Linmas Provinsi, Kepala Biro Pemerintahan Umum, Kepala Biro Otonomi Daerah dan pejabat terkait lainnya.

Isyu Kritis. Pada dasarnya seluruh tahapan amat potensil mengalami masalah akibat pelanggaran-pelanggaran by design (oleh si bolis na burju) maupun pelanggaran biasa. Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, beberapa hal yang kiranya begitu penting diperhatikan setidaknya terdiri dari:

  1. Profesionalitas penyelenggara. Ini bukan cuma persoalan administratif seperti masa jabatan dan hal-hal remeh-temeh lainnya, melainkan lebih pada kemampuan mengemban misi untuk melaksanakan perhelatan demokrasi ini secara jujur sejujur-jujurnya dan adil seadil-adilnya. Suara-suara sinis di tengah masyarakat mencerminkan buruknya kinerja pelaksana.
  2. Kualitas kemitraan antara tiga pihak (KPUD Sumut, pemprovsu, dan DPRDSU) tanpa mengurangi substansi dan proses demokrasi yang akan dijalankan. KPUD Sumut sebagai penyelenggara wajib menyusun anggaran yang efisien, efektif, dan hemat bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan kemudian dimintakan persetujuan DPRDSU. Pengajuan anggaran yang komprehensif dengan cakupan pengeluaran yang dibuat KPU Sumut, Panwas, maupun keperluan pengamanan. Anggaran disusun berdasarkan perhitungan kemungkinan terjadi untuk dua putaran. Selain itu perlu dipikirkan hemat sehemat-hematnya, di antaranya dengan memanfaatkan perangkat-perangkat yang ada seperti kotak dan bilik suara Pemilu 2009, termasuk perangkat yang digunakan untuk pemilukada kabupaten setelah itu.
  3. Sosialisasi yang efektif dengan menggalang kerja sama yang baik dengan berbagai pihak terutama perguruan tinggi dan LSM. Selama ini, dalam kaitannya dengan pilkada, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah hasilnya amat mengecewakan dan tampaknya seolah tak ada pihak yang bertanggungjawab soal ini.
  4. Pemutakhiran daftar pemilih. Ini soal yang amat krusial. Penetapan daftar pemilih berdasarkan pengalaman selalu menjadi pangkal persoalan. Banyak gugatan dari warga masyarakat karena ada yang merasa belum terdaftar sebagai pemilih. Kita ingat bahwa salah satu rekomendasi Panitia Khusus Daftar Pemilih Tetap (DPR) adalah memperpendek jabatan KPU dengan meminta pemerintah membuat Perppu (peraturan pemerintah pengganti UU) untuk mencabut keanggotaan komisioner KPU. Meskipun hal ini tetapi tidak diindahkan pemerintah, namun jelas sangat diperlukan banyak perubahan. Selain memperbaiki sistem penyelenggara pemilu, perubahan itu juga bertujuan untuk mengganti anggota KPU yang dinilai tidak profesional dalam menangani masalah daftar pemilih tetap pada Pemilu 2009. Kita tahu bahwa antara data pemilu 2009 dengan Sensun Penduduk 2010 terdapat perbedaan signifikan. Pemutakhiran data tidak boleh dikerjakan asal jadi dengan pertimbangan utama bahwa tak seorang pun boleh kehilangan hak pilih.
  5. Penelitian persyaratan calon. Ini bukan saja soal pelaksanaan veryfikasi dukungan untuk calon perseorangan yang dalam pengalaman selama ini boleh disebut sangat semberono dan patut diduga berpotensi pelanggaran hukum yang serius. Tetap saja harus diingatkan bahwa calon Gubernur itu orang yang sebaiknya berperilaku jujur, bersih dan tak terindikasi berbagai pelanggaran hukum seperti pemalsuan data persekolahan dan perizajahan dan hal-hal terkait dengan itu.
  6. Mewaspadai potensi konflik. Jika menilik pada pengalaman empiris selama ini, sumber konflik itu ada pada ketidak profesionalan penyelenggara, partai politik pengusung calon, buruknya pemanfaatan kekuasaan untuk kemenangan secara tidak terhormat, dan lain-lain yang berakar pada moralitas dan ketidak-patuhan terhadap hukum. Konflik tak jarang pula terjadi saat pelaksanaan kampanye, pemberian suara dan perhitungan suara.

Biaya besar. Pemilukada Provinsi Sumatera 2013 memerlukan biaya besar dan itu uang rakyat. Jika masih harus dengan cacat-cacat lama yang penuh pelanggaran dan cuma mengutamakan demokrasi prosedural belaka, tentulah harus dipertanyakan kemanfaatannya. Lagi pula jika pemilukada ini hanya sekadar peralihan kekuasaan tanpa implikasi perbaikan kesejahteraan rakyat, tentu terasa semakin tak berguna.

Bagaimana pun juga partisipasi masyarakat sangat menentukan proses politik yang semakin jauh dari nurai rakyat ini. Tidak boleh tidak, perkuatan masyarakat wajib dilakukan.

Demokrasi mungkin bukanlah jalan terbaik, tetapi ada sejumlah bukti empiris yang menunjukkan bahwa jalan ini memiliki dukungan kuat untuk menjadi pilihan yang dianggap terbaik oleh dunia. Karena itu di luar keluhan tentang buruknya kemampuan negeri ini dalam pelaksanaan demokrasi, patutlah ditanya “siapa calon Gubernurmu, bro?”

About these ads

10 Comments

  1. Gunawan says:

    harapannya, mekarkan provinsi Sumatera Tenggara :D, nga na tarurus kalai i ngon ujung ni aceh on sampe tu ujung ni natal – mandailing natal, denganan mamili gubernur sumtra :D dari pada gubernur sumatera utara :D

    ‘nBASIS: lalu mai

  2. [...] pilgubsu 2013: siapa calon gubernurmu, bro [...]

  3. Togar lubis says:

    yang pasti bukan saya bang

    ‘nBASIS:
    Belum berani ya. kita tunggulah sampai munculkeberanian itu.

  4. [...] Siapa Calon Gubernurmu, Bro? [...]

  5. junior.simanjuntak says:

    RE Nainggolan

    ‘nBASIS: sebuah pilihan. pertanyaanya, sudah kenal dengan beliau? apa pertimbangan menetapkannya sebagai pilihan? mudah-mudahan beliau berhasil berjuang menjadi salah satu calon nanti. berbahagialah dengan pilihan itu.

  6. rafani lubis says:

    dilihat dari para calon sampai saat ini belum ada yg meyakinkan
    muka2 koruptor yg mw naek…
    malas lah…

  7. Demograsi memang salah satu pilihan sistem ketatanegaraan. Salah satu nilai lebihnya kita dapat menetukan siapa yang menjadi calon kita. Dan calon saya adalah parmarga pasaribu itu dengan alasan, beliau berasal dari Tapsel. Dan pengalaman membuktikan 2 pemimpin Gubsu yang berasal dari Tapsel bertahan 2 periode dengan hasil maxsimal (Martabe dan Marahalim Cup).

    ‘nBASIS: harapan tak terpenuhi

  8. simatupang israel says:

    SAYA DUKUNG EFENDI SIMBOLON..

  9. abet says:

    Siapa aja boleh asal jgn ES..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,940 other followers

%d bloggers like this: