Home » ARTIKEL » Mencari Solusi: FIND OUT THE ROOT OF THE PROBLEM

Mencari Solusi: FIND OUT THE ROOT OF THE PROBLEM

AKSES

  • 366,132 KALI

ARSIP

Goodreads


Senin lalu (18/7) Kemendagri memanggil secara bersamaan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Syahrul M Pasaribu (Syahrul) dan Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS) yang menggugat SK Menhut No S.244/Menhut-II/2011. Apa pasal? Menurut kalangan luas memang SK Menhut itu bertentangan dengan UU No 37 dan 38 Tahun 2007, dan Kemendagri tentu tidak sudi pihaknya turut melegitimasi penyimpangan.

Itu sebuah langkah tepat agar pihak Kemendagri secara pasti tak ikut-ikutan melanggar UU sebagaimana Menhut. Tentu siapa pun tahu bahwa Kemendagrilah perancang regulasi tentang keniscayaan bahwa sebelum keputusan memekarkan sesuatu daerah terlebih dahulu dibuat RUTK dari tempat yang akan dijadikan sebagai ibukota. Sipirok (bukan hutan Produksi Kecamatan Sipirok) memilikinya. Begitu juga Gunung Tua dan Sibuhuan. Dokumen ini tak mungkin diabaikan sama sekali. Lupakah kita semua latar belakang konflik Bupati Ongku P Hasibuan (Ongku) vs Wakilnya Aldinz Rapolo Siregar (Rapolo) tempohari? Rapolo tidak mau menerima kehendak Ongku agar ibukota dan perkantoran Bupati Tapsel tidak di Sipirok. Pada akhir masa jabatan 2005-2010 itu ia pun menyatakan perlawanan dengan pindah kantor ke Sipirok. Bagi Rapolo membangun ibukota Tapsel di luar Sipirok bertentangan dengan UU No 37 dan UU No 38 Tahun 2007.

Sama dengan pendahulunya, Syahrul ingin membangun kantor Bupati dan sarana/prasarana lainnya di atas lahan seluas 271,10 hektar di luar Sipirok, dan untuk itu telah berhasil ”mengantongi” SK Menhut No 244/Menhut-II/2011. Penolakan masyarakat antara lain kini berujung pada perkembangan situasi semakin keruh. Muncul opini yang menempatkan masyarakat Sipirok secara ”berhadap-hadapan” dengan masyarakat Tapsel lainnya.

Strategi bipolar and segmentary process (politik belah bambu) ini mengesankan seolah-olah masyarakat Sipirok telah menghalang-halangi rencana pembangunan dan merugikan masyarakat Tapsel lainnya. Ini amat berbahaya dan seyogyanya Syahrul wajib melihatnya sebagai potensi konflik serius. Sulitkah menduga mengapa Syahrul begitu keras dengan rencana ini?

Ini sebuah kisah. Gubernur Kaharuddin Nasution (Kaharuddin)  pernah membangun kantor baru Gubsu di Wilayah Deliserdang dan meresmikannya pada akhir masa jabatannya. Tetapi Gubenur yang menggantikannya, Raja Inal Siregar, tidak mau memakai bangunan baru itu. Malah Raja Inal membangun kantor di lahan yang sekarang. Para Gubenur setelah Raja Inal Siregar pun tidak pernah menganggap bangunan Kaharuddin sebagai kantor Gubsu (Rizal Nurdin, Rudolf M Pardede, Syamsul Arifin, dan begitu juga Plt Gatot Pujonugroho).  Bisa saja hal ini kelak benar-benar terjadi di Tapsel jika Bupati SyahrulM Pasaribu tetap memaksakan perlawanan terhadap kemauan UU dan masyarakat.

Persetujuan prinsip No S.534/Menhut-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 sudah diperoleh saat Ongku P Hasibuan masih menjabat. Selanjutnhya landasan pijak pembangunan perkantoran Bupati Tapsel untuk rencana ini ialah SK No S.244/Menhut-II/2011. Tetapi periksalah secara cermat. Dari judulnya secara nyata dapat disimpulkan ketidak-sesuaian SK ini dengan kehendak ketentuan lebih tinggi (UU). SK ini menunjuk kawasan hutan produksi di Kecamatan Sipirok, bukan Sipirok, sebagai lokasi kantor Bupati Tapsel. Silakan menebak mengapa sampai terjadi input Bupati memposisikan Menhut sebagai pelanggar UU (No 37 dan No 38 tahun 2007).

UU No 37 dan 38 Tahun 2007  memberi redaksi yang tak berbeda sama sekali tentang Sipirok sebagai ibukota Tapsel dan paling lama 18 (delapan belas) bulan harus terealisasi. Bayangkanlah, jika harus terealisasi dalam jangka waktu sesingkat itu tentulah yang dimaksud oleh kedua UU itu bukan sebuah hutan yang tak memiliki bangunan apa pun, melainkan Sipirok yang dalam julukan lain biasa disebut Pasar Sipirok atau Sipirok Godang.

Para hatobangan (tetua), Cendekiawan dan Naposo Bulung (angkatan muda) masyarakat Tapsel melalui wadah BPPS akan membicarakannya hari Sabtu lusa. Akan dibicarakan secara rinci laporan progress dan rencana tindak lanjut ke depan.

Ngomong-ngomong sulit juga memahami mengapa surat resmi yang pernah dilayangkan Ketua DPRDSU, Gubsu, dan 4 anggota DPD-RI dari dapil Sumut yang meminta Sipirok sebagai ibukota Tapsel segera direalisasi dianggap ”angin lalu” saja di Tapsel.

About these ads

24 Comments

  1. Gul Bakhri Siregar says:

    Dlm menyikapi pro-kontra trhdp lokasi pemb ktr bupati Tapsel hendaknya kita bersikap arif dan bijaksana. Kiranya sangat perlu penjelasan atau sosialisasi kpd masyarakat, khususnya masy Sipirok tentang argumen2 yg dpt diterima akal dlm penentuan lokasi antara Kota Sipirok dg Kec.Sipirok. Saya termsk org yg tdk terlalu mempersoalkan ttg materi dlm Undang-undang ttg penentuan lokasi ibukota Kab.Tapsel yg antara lain disebutkan ibukota Kab Tapsel di Sipirok. Yang jelas antara keduanya msh tetap berada dlm wilayah (Kec) Sipirok.

    Kalaupun Undang-undang tersebut dianggap sbg pengganjal hanya krn tdk mencantumkan kata “Kecamatan”, maka apabila dianggap perlu bisa direvisi (disempurnakan). Toch, Undang-undang itu bukan kitab suci yg tdk boleh diganggugugat..

    Perlu mendapat pertimbangan2 dlm menentukan suatu kebijakan dlm pembangunan ktr Bupati Tapsel, antara Kota Sipirok dg lokasi pemb yg direncanakan skarang ini (yg msh dlm wilayah Kec. Sipirok). Berikut analisis/pertimbangan yg dpt saya kemukakan:

    Alternatif I: Apabila ibukota (pusat pemerintahan) berada di Kota Sipirok:

    a. Faktor geografis kurang mendukung karena lahan di Kota Sipirok sendiri cenderung bergelombang, dimana akan banyak menyedot anggaran dlm pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana perkantoran, serta fasilitas lainnya;

    b. Lahan utk pembangunan sarana dan prasarana ktr Bupati beserta pembangunan ktr utk perangkat daerah (Dinas-dinas, Badan-badan, Kantor-kantor, dan perkantoran lainnya) akan menyita lahan pertanian di sekitarnya yg tdk sedikit, khususnya persawahan yg menjadi sumber mata pencaharian pokok penduduk setempat;

    c. Pengembangan wilayah Kota Sipirok sendiri, terutama kawasan permukiman, pada jangka waktu panjang akan padat dan sumpek sbgmana fenomena yg terjadi pd Kota-kota lainnya di tanah air yg cenderung berkembang sbg kampung besar;

    d. Biaya ganti-rugi yang sangat tinggi (high cost) utk lahan yg cukup luas harus disediakan oleh Pemerintah, mengingat harga pasaran tanah di Kota Sipirok sendiri hampir menyamai hrg pasaran tanah di wilayah berkembang di Kota Padangsidimpuan;

    e. Dan lain-lain.

    Alternatif II: Apabila ibukota (pusat pemerintahan) berada pada lokasi yg direncanakan sekarang di wil Kec. Sipirok:

    a. Faktor geografis relatif sesuai, meski diakui bhw ditemukan juga lahan bergelombang tapi msh dlm batas kewajaran (bisa ditoleransi) karena sangat sulit mencari lahan rata (dataran rendah) baik di Sipirok sendiri maupun di Kec. Sipirok;

    b. Lahan yang tersedia sangat luas yakni 271,10 Ha (sesuai SK Menhut No.244/Menhut-II/2011) dan potensil utk pembangunan sarana dan prasarana perkantoran untuk jangka panjang, baik utk Ktr Bupati, Gedung DPRD, maupun ktr utk perangkat daerah dan instansi vertikal, dg jumlah paling tidak sebanyak 30 Dinas/Badan/Kantor/UPTD/dll (termasuk Instansi Pusat di Daerah, seperti: Polres, Pengadilan, Kejaksaan, Ktr Depag, dll). Bahkan bisa pula dimanfaatkan utk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, seperti sekolah (SD, SMP dan SMA), bahkan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Umum, Balai Latihan Kerja (BLK), rumah ibadah, lapangan olah raga, Gedung Olah Raga, taman kota/RTH (Ruang Terbuka Hijau), hutan kota, dll;

    c. Untuk jangka panjang, misalnya 25 tahun kedepan masih tetap bisa dikembangkan dan akan memacu pertumbuhan pada wilayah sekitarnya, terutama di bidang perekonomian dan pengembangan wilayah. Untuk kedepannya kemungkinan akan menyatu antara Sipirok dg lokasi pembangunan ktr Bupati yg direncanakan skrg sbg suatu kawasan yg disebut dg Kota Sipirok;

    d. Biaya ganti-rugi lahan relatif kecil, karena berada pada lahan hutan negara. Yang dibutuhkan hanya sebatas pelepasan hak dari Departemen Kehutanan Pusat yang dialihkan menjadi asset Pemkab Tapsel;

    e. Dan lain-lain.

    Berdasarkan analisis diatas maka alternatif II adalah yang layak untuk dilaksanakan oleh Pemkab Tapsel dengan dukungan Pemprop dan Pusat, baik dari segi penganggaran maupun regulasi.

    Oleh karenanya, apabila ada pihak-pihak yg pro-kontra trhdp rencana Pemkab Tapsel ini, itu adalah hal wajar di alam demokrasi sekarang ini. Asalkan jangan ditunggangi kepentingan pribadi atau golongan. Dlm menentukan sikap, hendaknya kita melihat kepentingan kedepan untuk jangka waktu panjang. Apabila UU No 37 dan 38 Tahun 2007 itu dinilai menyalahi dlm implementasinya sbg akibat kurang cermatnya kajian (studi kelayakan) thdp kondisi eksisting Kota Sipirok sebelum ditetapkannya UU tsb maka masih terbuka kemungkinannya utk ditinjau kembali — yang dlm hal ini bukan berarti UU dikalahkan oleh SK Menhut.

    Yang terpenting adalah bagaimana upaya yg dpt dilakukan untuk percepatan pembangunan ktr Bupati beserta segenap sarana prasarana dan fasilitas lainnya bisa diwujudkan. Sembari memberikan pencerahan kpd masyarakat adalah bagian dlm pendidikan politik menuju masyarakat yg lbh mandiri pd masa mendatang.
    Horass..!

    ‘nBSIS: pendapat awam seperti ini sudah banyak disampaikan dan intinya cuma sekadar mencari alasan yang tak dapat diterima akal sehat. (1) interpretasi otentik ibukota Tapsel itu Sipirok, bukan Kecamatan Sipirok. jika UU menghendakinya, ia didesign secara eksplisit seperti ketika menunjuk ibukota paluta di Gunungtua yang berada di Kecamatan Padangbolak. Atau Nias Utara yang secara jelas menunjuk sebuah nama Kecamatan. Atau Empang Lawang (sumsel) yang juga menunjuk nama Kecamatan. Bolehlah Anda menuduh pembuat UU itu semua orang bodoh. Tetapi setiap rencana pemekaran diprasyaratkan membuat RUTRK calon ibukota. Sibuhuan memilikinya. Gunungtua memilikinya dan SIpirok memilikinya. Jadi, jika mengikuti pendapat Anda, ini kerja bodoh semua. (2) UU bukan tak bisa dirubah, meski dengan biaya besar. melihat kondisi negara saat ini barangkali untuk merevisi UU 37 dan 38 2007 perlu biaya sebesar yg diperlukan untuk membangun kantor bupati. (3) kira-kira pribadi mana yang sanggup menunggangi penentuan Sipirok sebagai ibukota tapsel karena ia UU? Aneh juga. Atau Anda juga termasuk orang yang menganggap orang yang mempertahankan kemauan UU agar ibukota Tapsel di Sipirok itu orang yang bodoh semua? bah

  2. Pertama sekali ingin sy tegaskan dlm forum ini bhw sy tdk pernah menganggap org atau institusi yg membuat UU 37 dan 38 Thn 2007 itu org bodoh. Begitu juga dg org yg mempertahankan kemauan UU itu org bodoh semua. Mgkn lbh tepatnya sy lah yg bodoh sbg org awam yg tak mengerti apa-apa ttg Sipirok, meski ompung saya Alm. Mangaraja Sialagundi berasal dari lembah Tor Simago-mago, tepatnya di Desa Sialagundi.

    Tanggapan thdp tulisan diatas hanyalah sebatas mencoba memberikan pertimbangan-pertimbangan atau analisis nilai plus-minus apabila ibukota Kab.Tapsel itu di Sipirok atau Kec.Sipirok utk jangka wkt panjang dan bukan berpikiran kepentingan masy jangka pendek. Referensi yg sy kemukakan adalah secuil pengetahuan dlm teori analisis kebijakan yg brgkali jauh lbh dipahami oleh Lembaga Pengkajian Tapanuli Selatan (LPTS). Teori-teori dalam Penataan Ruang ketika mengikuti pelatihan2 dari pakar Planologi ITB saat di Bandung, Batam, ataupun di Bali yg dipayungi oleh BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional) brgkali tdk sebanding dg kemampuan yg lbh handal dimiliki oleh Tim yg tergabung dlm LPTS.

    Sekali lagi, saya hanya mencoba memberikan kontribusi pemikiran (apabila berkenan) thdp pro-kontra rencana pemb Ktr Bupati Tapsel dg segenap sarana prasarana dan fasilitas lainnya agar menempuh upaya win-win solution. Jd bukan kerja bodoh seperti yg anda istilahkan.

    Persoalannya skrg UU sdh ‘kadung’ diterbitkan, sementara utk implementasinya, yakni menjadikan Sipirok sbg ibukota Tapsel apabila merujuk kondisi eksistingnya sgt tdk memungkinkan, baik dari segi faktor geografis, demografis, ekonomis dan kepentingan penataan wilayah kedepan. Di bagian manakah di wilayah Sipirok itu yg hendak anda usulkan sbg lokasi komplek perkantoran pemerintahan dg luasan diatas 200 ha? Kalo anda menghunjuk wilayah hamparan persawahan dan lahan pertanian maka cita2 anda ingin memajukan Tapsel melalui wadah LPTS perlu dipertanyakan krn telah mematikan sumber mata pencaharian pokok rakyat kecil di Sipirok.

    Yg diharapkan adalah bagaimana agar terwujud peran dr semua pihak yg peduli dg pemb Tapsel agar tdk tertinggal dg daerah lainnya. Kiranya perlu menjadi komparasi dg melihat Kabupaten/Kota lainnya yg berhasil dlm penataan wilayah dg berorientasi pada kesejahteraan masy. Atau dg memahami RTRW Kab.Tapsel akan lbh baik, yg didalamnya tlh ditentukan Struktur Ruang (rencana kawasan budidaya dan kawasan lindung) dan Pola Ruang (komersil, pertanian, industri, pergudangan, pemukiman, dll). Bukan dg pembiaran tumbuhnya kampung besar yg semraut tak terkendali. Nek coyo…

  3. Pandangan-pandangan seperti yang sdr. Gul Bahri Siregar tulis ini memang sangat populer dan sering muncul terutama di masa-masa kepemimpinan Bupati OPH dulu. Sebenarnya saya curiga tapi Mudah-mudahan ini bukanlah orang yang sama yang justru memancing di air keruh untuk kepentingan pribadi. Kalau kecurigaan saya benar, terbukti nanti kita akan bertemu di Pemkab. Tapsel.

    Cara pandang sebagaimana disebut di atas, sepintas sangat rasional bagi orang awam yang kurang memahami duduk permasalahan dan seolah-olah lebih mengedepankan faktor geografis, ketersediaan lahan/pengembangan wilayah, cost dan lain-lain. Alasan seperti ini memang sangat efektif mengaburkan inti permasalahan yang sebenarnya dan ditambah dengan kepentingan pribadi/golongan, mampu memecah persepsi generasi muda kita di sipirok.

    Didalam tulisan sdr. Gul Bahri Siregar ini ada beberapa aspek yang menurut saya sengaja ditutup-tutupi bahkan dilupakan yang semestinya tidak bisa dipisahkan sehubungan dengan lahirnya UU 37 dan 38 tahun 2007. Penetapan Sipirok sebagai ibu kota kabupaten Tapanuli Selatan tidaklah lahir dengan begitu saja atau bahkan sbg akibat kurang cermatnya kajian (studi kelayakan) thdp kondisi eksisting Kota Sipirok seperti apa yang dituduhkan oleh kahangikku ini sdr. Gul Bahri Siregar. (siregar sian diade anggia hamu).

    Secara Historis, saya pikir semua orang tahu pemicu lahirnya UU 37 dan 38 tahun 2007 yang dijadikan sebagai payung hukum lahirnya Kab. Palas dan Kab. Paluta serta penetapan Sipirok (bukan Kecamatan Sipirok) sebagai ibu kota Kab. Tapanuli Selatan adalah akibat dari derasnya tuntutan pemekaran kabupaten Angkola Sipirok yang sejak awal telah digagas dan diperjuangkan oleh Alm. Raja Inal Siregar hingga sampai akhir hayatnya (bahkan kecelakaan pesawat tsb adalah dalam rangka memperjuangkan kab. Angkola Sipirok. Mudah-mudahan arwah pahlawan kami ini mendapat tempat yang layak disisi Nya….Amin.) telah melahirkan Ampes yang ditindak lanjuti dengan turunnya ditjen Otda dan DPD ke Sipirok untuk menilai secara langsung apa-apa yang dianggap kahanggikku ini “kurang cermat”.

    Adalah sangat naif kalau kita mampu memvonis orang lain “tidak cermat” hanya dengan pemahaman permasalahan yang sangat dangkal. Akibatnya ada kesan seperti apa yang kita khawatirkan bersama yaitu “Kepentingan pribadi di atas Penderitaan Ummat”.. he..he….he..

    Apabila memang harus merevisi UU 37 dan 38 tsb maka lokasi pertapakan yg dimaksud oleh SK Menhut No.244/Menhut-II/2011 justru kurang layak dibandingkan dengan potensi kecamatan yang lain sesuai dengan apa yang dimaksud oleh tulisan sdr. Gus Bakhri Siregar. Horas.. Horas…..Horas ( tolu noli horas kahang)

  4. Menanggapi komen dr Sdr. Ziebart Regar dpt sy sampaikan hal2 sbb:

    1) Anda tdk perlu mencurigai sy punya kepentingan dlm hal ini krn yg sy kemukakan itu murni pendpt pribadi tanpa ditunggangi kepentingan golongan, kelompok apalagi partai. Berbeda pendpt itu biasa kahanggi, ini alam demokrasi. Dan tak perlu anda mengatakan kita akan bertemu di Pemkab Tapsel. Emangnya ada apa? Saya tdk ada hubungan dg Pemkab Tapsel atau Lembaga manapun itu.

    2) Saya ingin bertanya, lalu landasan apa yg hrs kita buat kalau bukan didasarkan atas rasionalitas? Tidak ada maksud mengaburkan permasalahan, wong sudah jelas kok dlm UU tsb disebutkan ibukota Kab Tapsel itu Sipirok. Cuma persoalannya apa layak dg melihat kondisi eksisting Sipirok itu sendiri? Kita hrs jujur mengakuinya. Anda sendiri mengakui adanya pertimbangan faktor geografis, ketersediaan lahan/pengembangan wilayah, cost dan lain-lain. Tapi kenapa mengalihkan pertimbangan seperti itu dg mengatakan bisa memecah persepsi generasi muda kita di Sipirok? Mestinya kita sbg org Sipirok khususnya dan org Tapsel umumnya memikirkan bagaimana memberikan pencerahan dan pendidikan politik kpd masyarakat agar berpikiran maju — tdk sipirokisme tapi berwawasan luas utk kepentingan jangka panjang.

    3) Apa yg saya kemukakan didalam tulisan tsb sama sekali tdk menafikan historis perjuangan Alm. Haji Raja Inal Siregar. Mengingat sejarah ke belakang adalah perlu tapi memikirkan ke depan itu jauh lbh penting. Adanya debate melalui forum ini juga bertujuan utk mencari solusi yg terbaik buat pengembangan pemb Sipirok kedepan. Pernahkah kahanggi berpikiran bagaimana memajukan daerah sendiri, saat melihat Daerah lain yg lbh maju lalu berucap, “sugari songonon ma di hamian?” (Siregar saya tdk perlu anda ragukan).

    4) Perlu dipertanyakan pemahaman permasalahan apa yg anda sebutkan sangat dangkal, sedangkan analisis yg saya kemukakan justru membela kepentingan masyarakat?

    5) Pendapat anda yang mengatakan apabila memang harus merevisi UU 37 dan 38 tsb dg membandingkan potensi Kecamatan lain (diluar Kec.Sipirok) justru semakin memperkeruh suasana dan out of contecs. Nabiado anggia??

  5. Bang nBasis… boleh ikut diskusi ya.
    Saya tertarik merespon sdr Gul Bakhri Siregar.

    Penting untuk memberi pandangan, yg jika kita runut secara perhalan terlihat masuk akal, logis dan cerdas. Penting pula untuk menyampaikan sesuatu hal mudah dipahami dengan jelas, mencerahkan, dari sudut pandang yang unik dan berbeda.
    Tapi sungguh jauh lebih penting dari semua itu adalah jiwa, ruh dan keberpihakan nyata serta tegap-nya sikap berdiri kearah mana melihat Sipirok dan Tapsel yang kita cintai ini. Bukan pula berarti mengabaikan poleksosbud-hankam (heheh..) sosiologi, kependudukan, geografis, tata ruang, potensi ekonomi, dan masih banyak analisa lainnya.

    Hal ini menurut saya menjadi sangat penting, karena kalau hanya sekedar.. duuhh..mohon maaf memuaskan pandangan sisi keilmiah sektoral semata, analisis keilmuan, logika-logika umum – maka sungguh jauhlah bisa direalisasikan – justru hal ini bisa mengaburkan dan mengeruhkan yg sdh terang benderang saat ini.
    Perihal topik kita saat ini, Apa yang sudah terang benderang tersebut:
    1. Payung(landasan) Hukum sangat kuat(tidak ada lawan, kecuali kalau mau di amandemen atau di gugat di MK) UU 37 dan 38 – tidak perlu cari perlindungan lagi mencari sk menteri (menurut saya ini kurangnya percaya diri), yg ternyata bertentangan dgn UU dan skrng justru di PTUN kan, jika pengambil kebijakan (Bupati dan Timnya cukup mengabaikan SK Menhut tsb, fokus saja bentuk tim pemindah perkantoran ke sipirok)

    2. Masyarakat mendukung membantu meyiapkan lahan di Sipirok – adanya surat pernyataan dari kepala desa-2 di sekitar sialagudi dsk (kampungnya ompung sdr gul bakhri, apakah ini sudah dengar pak gul bakhri?) ini tidak pernah di tindaklanjuti oleh penguasa (koreksi saya jika salah)

    3. Tidak memerlukan anggaran yang besar, jika mau dan bersedia pindah segera ke sipirok, contoh paluta, palas bisa kok – manfaatkan infrastruktur yg ada, kenapa Tapsel tidak bisa? – ngontrak terus di psp. Janji kampanye yang menjabat Bupati saat ini sebelum terpilih menyatakan, “sekian hari saya menjabat Bupati, saya akan berkantor di Sipirok” (banyak saksi hidup atas janji ini), mkg juga ada yg merekam janji ini di media. infrastruktur yg ada di sipirok hanya masalah teknis. Kantor Bupati di p. sidempuan itu hanya sktr 6000M2.

    4. Lokasi pertapakan apakah memerlukan sampai 271 H? Hahh.. Mau bangung proyek mercusuar apa pak? 30-50 H apa tidak cukup? Lokasi perkantoran Pemda Tangerang-Tigaraksa hanya puluhan hektar dan konturnya pun tidak rata, Payaloting di panyabungan seperti apa?

    5. Pendapat yang menyatakan kontur sipirok berbukit (bergelombang versinya sdr gul bakhri siregar) – sehingga biaya tinggi dalam pembangunan infratruktur? Itu pandangan yg menyesatkan, sekali lagi sangat menyesatkan, Betul sipirok itu daerah pegunungan, bukan daerah pantai. Kalau mau cari yg rata di sibolga atau ke pekan baru, padang atau di ke padang bolak. Kita sedang mebicarakan Sipirok Ibu kota tapsel, bukan bicara Sipirok yg harus rata dan tidak bergelombang sebagai ibukota tapsel. Jadi leluhur kami, kami dan dan kelak anak cucu kami yang tinggal di sana tidak layak dijadikan lokasi yg maju? Kota Bukit Tinggi Sumbar, Lembang-Bandung, Malang-Jatim semua konturnya berbukit – bisa dibuat kota maju.

    6. Coba di cek kembali apa masyarakat sipirok mengharuskan di titik Nol (di Pasar Sipirok?) dan ini telah dipahami masyarakat tapsel secara umum. Masyarakat Sipirok tidak sebodoh itu, Ada RTRW Kota Sipirok radius 3, 6, 9, 12KM potensial untuk perkantoran, disana banyak lahan tidak produktif(bukan sawah, kebun) dan bisa dibuat perkantoran.

    Menegaskan kembali yg disampaikan Ipar Ziebart Regar diatas pandangan Sdr Gul Bakhri adalah padangan yang populer di masa Bupati OPH, tapi ini mudah sekali terbantahkan oleh anak-2 baru lulus SMA 1 Sipirok – cobalah googling – dan pandangan spt ini adalah tidak ada kemajuan/progress, justru stagnan kalau tidak mau disebut kemunduran. Bukan mencerahkan tapi memang mengaburkan.

    Akibat dari berlarut-larutnya masalah ini dan tidak adanya niat baik dan realisasi dari Bupati, saat ini Pemda Tapsel sedang berhadapan dengan PTUN, sebagaimana gugatan LP2TS, terjadinya polarisasi di masyarakat paling bawah seperti yang di sinyalir pemilik “bagasgodang on”, Apakah berhenti disitu? Tentu saja tidak, masyarakat Sipirok sudah berakumulasi dikecewakan oleh pemimpin yg tidak amanah ini, sengaja atau tidak justru telah terjadi pembiaran terstruktur, kontra produktif dan kemunduran Sipirok sebagai Ibukota Tapsel sesuai amanah UU dan sejarah perjuangan.

    Demikian pandangan saya, terima kasih..
    Porkoonnn Udaaannnn….

  6. Sebelumnya ingin saya sampaikan, kalau tulisan saya sblmnya mampu menggelitik dan mendpt kritikan dari ‘koum sisolkot’, maka sesungguhnya apa yg menjadi visi ‘nBASIS (brgkali) dpt dikatakan berhasil, yakni sebagai yayasan yg memusatkan perhatiannya pada gerakan intelektual dengan strategi pemberdayaan masyarakat, pendidikan, perkuatan basis ekonomi dan kemandirian individu serta kelompok (lihat: profil blog ini)

    Menanggapi tulisan ipar Asri Joni Hutasuhut (saya sebut ‘ipar’ krn ibu saya boru Hutasuhut dari Hutasuhut-Sipirok), dpt saya sampaikan hal2 sbb:

    (1) Pada prinsipnya kita sama2 sependapat bahwa telah ada ‘payung hukum’ UU 37 dan 38 thn 2007 yg antara lain menyebutkan ibukota Kab Tapsel itu Sipirok. Persoalannya adalah Pemkab Tapsel merencanakan pembangunan Ktr Bupati beserta sarana dan prasarananya pada lokasi yang bukan Sipirok tetapi msh termsk dlm wilayah Kecamatan Sipirok dg ‘mengantongi’ SK Menhut No.244/Menhut-II/2011. Intinya adalah penentuan lokasi antara Sipirok dg Kec.Sipirok, alternatif mana yg akan dijadikan sbg pusat pemerintahan Kab.Tapsel. Mestinya putuskan saja Sipirok selesai persoalan dan kitapun tdk perlu berdebat kusir dlm forum ini. Tapi bukan itu yg kita maksudkan, persoalannya tdk sesederhana itu. Untuk mengimplementasikan UU tsb terganjal oleh situasi dan kondisi yg tdk memungkinkan, terutama menyangkut lahan dan pertimbangan lainnya. Pada sisi lain kebijakan yg diambil dg rencana pemb pusat pemerintahan di Kec.Sipirok juga layak dipertimbangkan, sbgmana analisis saya sblmnya yg dikritisi sbg pendapat awam, dan mudah terbantahkan oleh anak baru lulus SMA 1 Sipirok seperti yg anda sebutkan.

    (2) Dukungan masyarakat membantu menyiapkan lahan di Sipirok mana yg anda maksudkan persisnya saya kurang tahu. Apakah dg mengorbankan hamparan sawah dan lahan pertanian yg ditanami kopi, “bargot” dan lainnya sebagai sumber mata pencaharian pokok rakyat yg akan digantirugikan? Saya pikir meskipun itu lahan tdk produktif yg ditanami “haramotting” dan “balakka” atau tanah ulayat (adat) sekalipun tetap ada pemiliknya yang tdk mungkin tanpa ganti rugi. Penghunjukan lokasi yang ditawarkan masyarakat Sipirok sendiri melalui Kepala-kepala Desa setahu saya telah ditinjau oleh Bupati Tapsel, yang kesemuanya kurang layak utk dijadikan sbg lokasi pemb pusat pemerintahan. Persoalannya:
    (a) kalau di Simago-mago, selain tanah ulayat orang Sialagundi juga msh termasuk kawasan hutan negara yang dari faktor geografis kurang mendukung;
    (b) lokasi di Ramba Siasur yang ditawarkan masyarakat apabila merujuk peta kehutanan adalah termasuk kawasan suaka marga satwa;
    (c) lokasi di Bulu Mario sama saja dg mengusulkan Aek Latong karena masih termasuk patahan bumi (cesar semangko);
    (d) lokasi di Tor Sibohi, selain aksesnya relatif jauh dari jalan arteri primer (Jalan Negara) juga masih termasuk kawasan hutan negara.
    Katakanlah 30-50ha seperti yang ada sebutkan meskipun itu hanya sebatas bangunan fisik ktr Bupati, DPRD, Dinas-dinas/Badan/Kantor, di lokasi mana yang akan anda usulkan?

    (3) Saya tdk membicarakan pembangunan sarana prasarana ktr Bupati itu mesti di lahan rata. Yang saya katakan adalah lokasi yg direncanakan sekarang di Kec.Sipirok dari faktor geografis relatif sesuai, meski diakui bhw ditemukan juga lahan bergelombang (kontur berbukit) tapi msh dlm batas kewajaran (bisa ditoleransi) karena sangat sulit mencari lahan rata (dataran rendah) baik di Sipirok sendiri maupun di Kec. Sipirok;

    Melalui forum ini juga dapat saya sampaikan kalaupun dulu sebelum ditetapkannya Sipirok sebagai ibukota Kab Tapsel itu telah didasarkan pada kajian RUTK dimana “barangnya” itu? Berlaku sejak kapan dan sampai kapan? Produk hukumnya apa, pernahkah DPRD Kab.Tapsel melegislasi Perda-nya? Peraturan yang menyangkut Penataan Ruang yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 yang dalam penyusunannya harus mengacu kepada Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang hingga kini RTRW Kab.Tapsel itu belum di-Perda-kan. Lalu, apa yang akan anda tuntut? Jadi, sekarang anda bisa menilai pendapat awam, atau argumentasi yang bisa dibantah lulusan SMA1 Sipirok? “..Ngot boho uccok, aso kehe hita kusaba..”

  7. Ipar Gul Bakhri.. kita semua memang koum sisolkot, dan atas semangat koum sisolkot inilah saya kira kita diskusi disini dengan semestinya (semestinya=kecintaan atas tanah leluhur dan masa depannya), kalau bukan karena kecintaan dan kebetulan koum sisolkot hanya bonus – tentu saja kita tidak disini.

    Saya sungguh kecewa tidak ada yg baru dari diskusi kita, masih “basa-basi” tidak ada kemajuan, karena ending-nya ternyata anda arahkan ke ranah hukum. Hukumnya sudah jelas, paling tinggi – dan saat ini sudah ada gugatan atas hal itu, mari kita tunggu PTUN memutuskan apa, Kemendagri memutuskan apa, Kemenhut memutuskan apa(sudah diakui) atas kurang dalam pemahaman atas membuat SK No.244/Menhut-II/2011 yg dibangga-banggakan pemda kita ini. Saya kira masih menyusul dan bergelombang tuntutan lainnya.

    Banyak hal yang tidak anda respon dari fakta-2 yg saya sebutkan, seolah anda mengalihkan dan mengaburkan masalah yg sudah jelas dan terang-benderang dan sayang sekali respon yang anda sampaikan sudah kadaluarsa, jelas terlihat pada ada aline terakhir, sangat jelas, dan blunder, jika memang tidak di-perda-kan tugas siapa membuat itu jadi perda? bukan tugas rakyat khan? Legislatif atas usulan/inisiatif eksekutif kah? Ada tidak kemauan dari eksekutifnya – inilah yg saya sebut sebagai pembiaran.

    Kalau mau fair(tidak “eyel-eyel”-an, ahama luai saro sipirok nion ateh…) eksekutif itu hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan, persoalah pertapakan justru harusnya adalah tugasnya dia, bahkan sebelum dipilih-pun dia sudah paham bahwa UU 37 38 ada dan menjadi tugas dia, – dugaan yg timbul karena setor sana-sini blm sesuai target, karena berlarut-larutnya masalah pertapakan on, tidak ada niat baik, maka masyarakat bersuara menyampaikan aspirasi yg lama tersimpan di taruma ni bagas godang on, memberi pendapat dan memberi alternatif tu pamarenta, yg diharapkan membantu eksekutif (harapannya sih begitu) – itulah yg terjadi skrgn ipar – heppot, pasuksek sude jolma dibaenn-na.

    Letakkan saja jabatan itu jika tidak mampu mengemban tugas. Kata seorang aktifis di forum diskusi lainnya dengan lantang, Ini demokrasi bung. Banyak yg lebih mampu menggantikannya.

    Ini yang saya sebut sebagai ruh, jiwa dan keberpihakan atas tuntutan masyarakat yang dikecewakan secara berakumulasi atas adanya pembiaran dan perjuangan sejarahnya.

    Dengan hormat Ipar Gul apapun argumentasi anda menjadi nonsens…, karena anda tidak punya ruh dan jiwa yang hakiki memperjuangkannya, dan apapun alasan tingkat tinggi ilmiah menurut anda – jika demikian, dan pengalaman anda menjadi terdegradasi secara otomatis.

    Ma ginjang bibit i…marfufu na di lopo on..

  8. Mukhtar Arif Aritonang says:

    “Tapsel melalui wadah LPTS perlu dipertanyakan krn telah mematikan sumber mata pencaharian pokok rakyat kecil di Sipirok”. Ini kalimat Gul Bakhri Siregar.

    Pantaslah. Belum faham betul permasalahan. Itu tentu tak ada kaitan dengan lembaga-lembaga spt ITB dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang pernah membawanya ke pelatihan2 singkat. Tetapi sebagai warga asal Tapsel cukup baik atensinya terhadap huta.

  9. Begini ya ipar Asri Joni, coba dulu anda telusuri kronologis pendapat yg saya kemukakan dari awal diskusi kita ini hingga bagian akhir yg saya kemukakan. “.. Oo parlopo tambai jo kopi naon..”

    Hendaknya dlm memberikan suatu pendapat itu kita harus melihat dari segala sisi apa yg menjadi akar permasalahannya (tdk pakai kaca mata kuda). Untuk melengkapi referensi anda coba baca pula tulisan di alamat ini: PRO KONTRA PUSAT PERKANTORAN PEMKAB TAPANULI SELATAN (http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79547%3Apro-kontra-pusat-perkantoran-pemkab-tapanuli-selatan&catid=68%3Afeatures&Itemid=159)

    Nah, apa yg saya kemukakan pada tulisan sebelumnya adalah menyahuti situasi dan kondisi yg berkembang saat ini dengan memberikan tawaran alternatif yg layak utk kepentingan jangka panjang.

    Mudah-mudahan apa yg saya maksudkan bisa ipar pahami. Horas…!

  10. Bung Mukhtar Arif Aritonang..

    Komen anda sesat dan sgt menyesatkan. Justru andalah yg mengatakan pendapat seperti itu. Yang saya katakan adalah:

    “Persoalannya skrg UU sdh ‘kadung’ diterbitkan, sementara utk implementasinya, yakni menjadikan Sipirok sbg ibukota Tapsel apabila merujuk kondisi eksistingnya sgt tdk memungkinkan, baik dari segi faktor geografis, demografis, ekonomis dan kepentingan penataan wilayah kedepan. Di bagian manakah di wilayah Sipirok itu yg hendak anda usulkan sbg lokasi komplek perkantoran pemerintahan dg luasan diatas 200 ha? Kalo anda menghunjuk wilayah hamparan persawahan dan lahan pertanian maka cita2 anda ingin memajukan Tapsel melalui wadah LPTS perlu dipertanyakan krn telah mematikan sumber mata pencaharian pokok rakyat kecil di Sipirok”

    Jadi siapa sebenarnya yg tdk paham dg permasalahan?

  11. Mukhtar Arif Aritonang says:

    tampaknya yang anda fahami tentang Sipirok sebagai ibukota itu adalah setumpuk perkantoran yang dibangun dengan menghabiskan semua sawah dan lahan rakyat ekonomi produktif ratusan ha, dan Anda sudah merasa amat benar dengan pendapat itu. lalu Anda menyebut itu cara berfikir LPTS. Arogan dan manipulatif sekali.

    yang memaksakan lahan ratusan ha untuk kantor menggantikan kantor bupati yang cuma seluas 6000 meter itu bukan LPTS.

    perencana yang baik bukanlah seseorang yang cuma bisa dan cuma pandai menarik meteran untuk membentuk garis lurus dari satu bidang ke bidang lain. itu bukan perencana. rakyat penggarap awam pun tak senaif itu.

  12. sedikit saja bang Gul menanggapi point yg no 5 seperti yang abang tulis di bawah ini:

    5) Pendapat anda yang mengatakan apabila memang harus merevisi UU 37 dan 38 tsb dg membandingkan potensi Kecamatan lain (diluar Kec.Sipirok) justru semakin memperkeruh suasana dan out of contecs. Nabiado anggia??

    Tahukah bahwa lokasi yang di tunjuk SK Menhut No.244/Menhut-II/2011secara eksisting tidak berada di sipirok bahkan sebagian telah berada di luar Kecamatan Sipirok ? (kec Angkola Timur). Maksud saya, kalau memang tetap ingin melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan, kenapa mesti tanggung-tanggung, cari saja di lokasi kecamatan lain yang lebih layak sesuai dengan pertimbangan seperti apa yang abang paparkan di atas.

    pendapat saya seperti point no 5 diatas muncul, tidak lain adalah menanggapai tulisan abang yaitu :
    Dlm menentukan sikap, hendaknya kita melihat kepentingan kedepan untuk jangka waktu panjang. Apabila UU No 37 dan 38 Tahun 2007 itu dinilai menyalahi dlm implementasinya sbg akibat kurang cermatnya kajian (studi kelayakan) thdp kondisi eksisting Kota Sipirok sebelum ditetapkannya UU tsb maka masih terbuka kemungkinannya utk ditinjau kembali — yang dlm hal ini bukan berarti UU dikalahkan oleh SK Menhut.

    jangan gampang memvonis orang lah bang. apakah ini out of contects?
    jadi semakin tambah curiga aku bang

  13. Utk bung Mukhtar Arif Aritonang:

    Perlu kita pahami bhw sblm penghunjukan lokasi yg direncanakan skrg di Kec.Sipirok setahu saya (yg didasarkan kesaksian bbrp penduduk setempat dan pejabat terkait Pemkab Tapsel) telah ada tawaran dari beberapa Kepala Desa pd lokasi2 tertentu (seperti Sialagundi, Ramba Siasur, Bulu Mario, Tor Sibohi, dll). Akan tetapi setelah ditinjau langsung oleh Bupati dan pejabat terkait, lokasi2 yg ditawarkan tsb kurang mendukung dan terbentur karena argumentasi yg bisa diterima akal (sbgmana penjelasan saya dlm klarifikasi thdp komen ipar Asri Joni Hutasuhut). Nah, sementara lokasi yg direncanakan skrg yg berada di Kec.Sipirok terdapat lahan seluas 271,10 Ha (sesuai SK Menhut No.244/Menhut-II/2011) yg luar biasa luasnya. Di wilayah mana dapat seluas ini apabila membangun pusat pemerintahan itu di Sipirok? Tentu lahan ini sgt potensial sekali utk kepentingan jangka panjang 25 tahun bahkan 50 tahun kedepan.

    Hendaknya cara pandang kita dlm perencanaan pembangunan itu orientasinya hrs kedepan, tidak hanya keperluan Bupati satu periode saja atau tidak melulu utk ktr Bupati-ansich,. Juga masih amat perlu dibangun perkantoran utk SKPD (Satuan Perangkat Daerah) dan perkantoran instansi vertikal (Pusat) di Daerah, yg jumlahnya paling tidak sebanyak 30 instansi. Mudah-mudahan bisa anda bayangkan itu apa saja yg termasuk SKPD dan instansi Pusat di Daerah. Yang kesemuanya itu tentu tdk mungkin dibangun sekaligus, pasti ada tahapannya dan bisa direncanakan setiap tahun anggaran dlm kerangka RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Disamping itu pula, masih bisa dimanfaatkan utk pembangunan fasilititas umum dan fasilitas sosial utk jangka panjang tentunya. Dan tujuan seperti ini bukanlah bermaksud sbg proyek pembangunan mercu suar. Akan tetapi dlm penataan sebuah wilayah baik itu Kabupaten atau Kota dipersyaratkan utk menentukan kawasan pusat pemerintahan pada suatu lokasi, dan kawasan lainnya pada lokasi yg berbeda-beda (baca: UU No.26/2007 ttg Penataan Ruang dan Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten). Dan aturan seperti ini setiap Daerah hrs memilikinya, itulah yg dinamakan dg RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yg di-Perda-kan dengan pengesahan DPRD setempat setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan BKPRN Pusat.

    Jadi, dg lahan seluas itu, bukan saja sebenarnya hanya bisa utk kawasan pusat pemerintahan tetapi juga RTH, Hutan Kota, Perguruan Tinggi, dll. Seharusnya sebagai putra daerah patutnya kita bersyukur dg luasan yg luar biasa itu yg tdk dimiliki oleh Daerah lain. Coba anda bayangkan apabila telah dibangun sarana prasarana dan fasilitas lainnya itu di (Kec) Sipirok? Paling tdk jumlah pegawai diatas 1.000 org yg akan membelanjakan uangnya di Sipirok sekitarnya. Kalau dikalikan Rp.2 juta saja sudah beredar uang Rp.2 milyar per bulan. Belum lagi tenaga kerja yg membangun sarana prasarana tsb. Yang jelas akan menambah pendapatan masy dan menampung tenaga kerja. Jadi itu..

    Utk perbandingan di Daerah lain, lihat pusat pemerintahan Kab.Deli Serdang yg dulunya adalah lahan PTPN yg baru 20 tahun saja sdh dipenuhi sarana prasarana, fasum dan fasos. Lihat juga di Tebing Tinggi yg lahan perkantorannya dulu berasal dari pembebasan lahan PTPN. Yang kesemua itu mereka rencanakan pada lahan baru/kosong seperti membangun Kota Batam dibwh otorisasi BJ Habibie. Disitu ada pusat pemerintahan, pada lokasi lain ada pusat perdagangan/komersial, dan ada pula kawawasan pemukiman, yang pelabuhan saja tdk satu tempat antara pelabuhan penumpang dg cargo. Itu sbg salah satu contoh, nanti anda sebutkan pula itu lain, ini Sipirok? Mohon ma’af kalau kita tdk sependapat dg pemikiran saya diatas, krn sy melihat kedepan penuh dg optimistis menatap masa depan Sipirok dan Tapsel. Tq..

  14. Adinda Ziebart Regar..

    Kok dr awal tanggapannya penuh curiga terus..? Sekali lagi saya tekankan bhw saya tdk ada mewakili pendapat siapapun dan lembaga manapun apalagi ditunggangi kepentingan politik tertentu. Pendapat saya dlm diskusi kita ini adalah murni pribadi dari hati nurani yg paling dalam mendambakan Sipirok (Tapsel) sbg kampung halaman kita maju, meskipun itu hanya sebatas harapan atau angan-angan.

    Tanggapan saya pada poin 5) diatas saya sebutkan sedemikian mengingat adinda mengatakan:

    “Apabila memang harus merevisi UU 37 dan 38 tsb maka lokasi pertapakan yg dimaksud oleh SK Menhut No.244/Menhut-II/2011 justru kurang layak dibandingkan dengan potensi kecamatan yang lain sesuai dengan apa yang dimaksud oleh tulisan sdr. Gul Bakhri Siregar”

    Jadi saya tanggapi dlm tulisan saya sebelumnya:

    “Pendapat anda yang mengatakan apabila memang harus merevisi UU 37 dan 38 tsb dg membandingkan potensi Kecamatan lain (diluar Kec.Sipirok) justru semakin memperkeruh suasana dan out of contecs”

    Penjelasan saya:

    Kita semua sudah sama-sama maklum kalau dlm UU 37 dan 38 tahun 2007 itu secara jelas disebutkan bhw pusat pemerintahan itu berkedudukan di Sipirok. Sementara Pemkab Tapsel merencanakan pembangunannya di lokasi Kec.Sipirok (sesuai SK Menhut tsb). Dan inilah yg menimbulkan pro dan kontra, antara Sipirok dg Kec.Sipirok. Kalau saya berpendapat (boleh dong kita mengemukakan pendapat?) lebih layak di lokasi yg direncanakan Pemkab Tapsel skrg, yakni msh termsk wilayah Kec.Sipirok. Hal ini saya kemukakan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yg saya kemukakan pd tulisan sblmnya dan ditanggapi beragam oleh teman2 dlm forum ini, yang bagi saya itu adalah hal biasa.

    Lalu adinda justru mengusulkan, “apabila harus merevisi UU 37 dan 38 maka lokasi pertapakan yg dimaksud oleh SK Menhut No.244/Menhut-II/2011 justru kurang layak dibandingkan dengan potensi kecamatan yang lain…” Artinya, adinda punya usulan yg brgkali lbh bagus lahannya berada di Kec lain selain Kec.Sipirok? Sdgkan penentuan antara Sipirok dg Kec.Sipirok saja sdh menimbulkan polemik berkepanjangan, kok justru adinda membandingkan dg potensi Kecamatan lain. Apa tidak lari (out of contecs) dari pembicaraan kita? Bandingkan dg usulan saya pd awal tulisan itu:

    “Kalaupun Undang-undang tersebut dianggap sbg pengganjal hanya krn tdk mencantumkan kata “Kecamatan”, maka apabila dianggap perlu bisa direvisi (disempurnakan). Toch, Undang-undang itu bukan kitab suci yg tdk boleh diganggugugat”.

    Kemudian di bagian akhir tulisan tsb saya kemukakan:

    “Dlm menentukan sikap, hendaknya kita melihat kepentingan kedepan untuk jangka waktu panjang. Apabila UU No 37 dan 38 Tahun 2007 itu dinilai menyalahi dlm implementasinya sbg akibat kurang cermatnya kajian (studi kelayakan) thdp kondisi eksisting Kota Sipirok sebelum ditetapkannya UU tsb maka masih terbuka kemungkinannya utk ditinjau kembali — yang dlm hal ini bukan berarti UU dikalahkan oleh SK Menhut”

    Saya punya alasan kenapa pembuatan UU No.37 dan 38 itu saya sebut kurang cermat, antara lain:

    a) apabila yg dimaksudkan ibukota Kab Tapsel itu Sipirok, maka tidak disebutkan secara jelas Sipirok yang mana, Pasar Sipirok kah, Sipirok Godang kah, atau Kec.Sipirok? Kalau sebutan dari sisi etnis secara umum lain lagi, yang namanya Sipirok itu juga termasuk Arse dan SDH. Kalau ada pendapat yg mengatakan Kota Sipirok, sejak kapan Sipirok itu dinamakan Kota? Dlm UU tentang Pemerintahan Daerah yg dikatakan Kota itu sama levelnya dg Kabupaten. Kota dipimpin kepala daerah yg disebut Walikota dan Kabupaten dipimpin oleh Bupati. Jadi tidak ada dasar hukum yang mengatakan bahwa Sipirok itu adalah Kota. Dan tidak dikenal istilah Kota dalam Kabupaten yg dipimpin oleh satu Bupati. Karena Kota dan Kabupaten berdiri sendiri-sendiri, tidak ada dua level pemerintahan over lapping dlm satu wilayah yg sama. Maka apabila kita menyebutkan nama Kabupaten X ibukotanya di A, bukan di Kota A. Misalnya; Ibukota Kab Sleman di Sleman, ibukota Kab Simalungun di Raya; ibukota Kab Deli Serdang di Lubuk Pakam. Jadi istilah yg digunakan utk ibukota Kab Tapsel adalah Sipirok (bukan Kota Sipirok).

    b) dalam UU itu tidak disebutkan sanksi apa yang akan dikenakan kepada Bupati/Wakil Bupati apabila tdk mematuhi perpindahan kantornya ke Sipirok. Padahal pada umumnya setiap UU itu dilengkapi dg pengenaan sanksi;

    c) penentuan ibukota Kab Tapsel di Sipirok dlm UU No.37 dan 38 itu yg mestinya ditindaklanjuti dlm RTRW Kab Tapsel, belum sempat dilegalkan sbg produk hukum berupa Perda sdh dimentahkan oleh peraturan baru yang berlaku sekarang yakni UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yg merupakan dasar dlm RTRW semua Kab/kota. Dan harap dicatat dlm UU No 26 tahun 2007 ini ada sanksi pidana bagi yg melanggar, baik utk Pemda maupun masyarakat. Artinya, apabila Pemda tdk memenuhi ketentuan dlm RTRW-nya maka masyarakat bisa menuntut melalui jalur hukum. Sebaliknya, apabila masyarakat membangun pd lokasi yg bukan peruntukannya, maka Pemda juga bisa menuntut masyarakat tersebut. Dan itu adalah sanksi pidana dan juga ada ganti ruginya.

    Nah, sekarang kita melihat dasar penentuan ibukota Kab.Tapsel tsb yg belum sempat di-perda-kan. Lalu apa yg mau kita tuntut? Sedangkan semisal sdh ada Perda-nya sekalipun apabila RTRW-nya msh mengacu ke peraturan/ketentuan lama, sebelum diundangkannya UU No.26 tahun 2007 tsb tdk bisa kita tuntut krn peraturan sblmnya itu tdk ada memuat sanksi thdp pelanggaran RTRW tsb.

    Mengenai pendapat adinda tentang lokasi yang ditunjuk SK Menhut No.244/Menhut-II/2011secara eksisting tidak berada di Sipirok bahkan sebagian telah berada di luar Kecamatan Sipirok? (Kec Angkola Timur) itu masih perlu mendapat klarifikasi dari Pemkab Tapsel c/q Bappeda. Kita tdk bisa mengatakan seperti itu apabila buktinya tdk kuat. Untuk pembuktiannya bisa dilihat dlm peta pada draft RTRW Kab Tapsel di-cross check di lapangan dg menggunakan alat GPS (Geografi Posisioning System). Sebelum RTRW Tapsel di perda-kan msh ada waktu utk mempertanyakan ini.

    Demikian klarifikasi saya dlm diskusi kita ini, mohon ma’af apabila ada yg kurang berkenan.

  15. Muhammad Arif Aritonang says:

    seorang satpam amat setia kepada tuan besarnya. ia selalu siap memberi perlindungan dalam keadaan apapun. suatu ketika tuan besar tertidur, tetapi sedikit terganggu krn ada lalat yang berkeliaran. satpam setiap kaliberusaha menangkap, dan gagal. tangkap lagi dan gagal.tangkaplagi dan gagal.

    tetapi lalat itu hinggap juga di kening tuan besar. melihat ini kebencian memuncak pada si satpam setia. “loe hrs mati sekarang juga”, begitu pikirannya thd si lalat.

    satpam setia ambil batu dan lempar si lalat. matilah silalat. matilah si lalat.
    tetapi si satpamitu cuma seorang setia. ia pun tak tahu bahwa tuan besarnya pun mati juga.
    kasihan si tuan besar punya satpam yang cuma setia. kasihan juga si satpam setia yang harus kehilangan bos besar yang tentu harus mencari bos baru lagi sbg tempat pengabdian.

  16. Iparhanda Gul Bakhri Siregar, link yg anda berikan – tidak jelas – hanya tulisan wartawan sidempuan. Kalau mau cek juga waspada tulisan-2 shohibul anshor siregar, dan saya lihat sudah di copas beliau di “bagasgodang” on.
    http://nbasis.wordpress.com/2011/07/22/kontroversi-ibukota-tapsel/
    http://nbasis.wordpress.com/2011/07/13/sipirok-ibukota-tapanuli-selatan/

    dan tulisan sukri falah harahap tsb sudah kedaluarsa tokh.
    Kita bicara yg kedepan saja yah…

  17. Muara Sakti says:

    assalamu’alaikum wr. wb. sattabi seblumna tu abanganda dohot koum-koum di forum on, tarimokasi tu bang Gul namangalehen info tentang alamat web on (6/9/2011). bang AJH, bang Gul, dll mumpung masih syawal, mohon maaf lahir batin. saya ingat bang AJH dulu sering memberi pencerahan di milis parsipirok… mudah2an bang AJH beserta keluarga tetap sehat dan terus berkarya.

    ternyata diskusinya sudah cukup lama ya…dan cukup serius (terakhir komen bang AJH tgl 25 Juli), tapi teringatnya bang AJH, tulisan bang shohibul di waspada pada tanggal 22 Juli 2011 hlm B4 dengan reportase waspada online tanggal MONDAY, 30 MAY 2011 15:19 koq terkesan berbeda (tak konsisten) ya? ya tak apa-apa juga, tiap orang bisa berubah pikiran. namun kalo menurutku, hal tsb menjadi bukti bahwa isu ini bisa dibawa kemana saja, bak lagu armada…penuh ketidakpastian, kenapa??? karena ternyata ada perbedaan pendapat ttg definisi atas istilah “sipirok”, harusnya ini disadari sejak awal, dan perlu didefinisikan dalam bab ketentuan umum pada UU 38 maupun 39, sebagaimana UU tsb mendefinisikan “provsu”, “tapsel”, dll. ini bukan soal bodoh atau pintar, namun soal kebijaksanaan. pengalaman palas dan paluta atas sibuhuan dan gunungtua jelas tak bisa begitu saja dijadikan rujukan. kenyataannya di lapangan terjadi perbedaan. jadi sudah tepat jika perbedaan ini dibawa ke ranah hukum. karena ini kan soal “dasar hukum”

    apa hukum adalah segalanya? tentu saja tidak. di atas itu semua kita mengatasnamakan kepentingan publik/masyarakat, sebagaimana latar belakang hukum tsb dibuat. pertanyaannya, mana lokasi pertapakan yg lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas/tapsel dsk??? apa ukurannya??? bagaimana kita bisa yakin, saya kira perdebatannya di sana. dan saya melihat argumen bang Gul mengarah ke sana, sementara abang-abang saya yg lain masih berkutat di UU 38/39, apa ruginya diurai kembali alasan filosofis, yuridis, sosiologis, dll terkait terminologi “sipirok” dalam UU tsb agar bang Gul dll yg punya pendapat berbeda dengan mayoritas di forum ini bisa yakin… mengapa argumen2 diarahkan ke soal pintar/bodoh, awam/ahli, lama/baru, dll???

    saya pribadi, lebih suka jika lokasi pertapakan disepakati adalah lokasi yg disepakati, sebab lokasi itu baru awal cerita, akhirnya kita kan perlu dukungan dari siapaun yg berniat baik dan berharap kebaikan. dukungan niat dan harap tsb juga hendaknya jangan sampai melampaui dukungan teknis seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan, dukungan pasar/ekonomi, dll agar lokasi pertapakan tsb menjadi efisien dan efektif, nah jika sudah begitu, lagi-lagi hal teknis yg kadang sifatnya sektoral tak bisa dianggap remeh, lagi-lagi perdebatannya ke sana juga…

    dalam hal itu, forum/web ini menjadi punya peran penting. bravo n’Basis. semoga sukses…wassalam

    ‘nBASIS: wa’alaikum salam wr.wb. indah sekali saling memaafkan dan shilaturahmi yg baik lanjooot. perkenankan saya memberi penjelasn demikian:

    (1) tulisan saya mewakili pendapat pribadi saya sedangkan berita yang dibuat dengan menyebut nama saya sebagai sumber belum tentu seperti itu. Nah, jika saya dlm kapasitas pribadi maupun sbg pengurus sebuah organisasi tdk pernah memberi dukungan pemindahan ibukota/pusat pemerintahan ke Kilang Papan, maka siapa gerangan yang paling diuntungkan oleh pemberitaan itu? izinkanlah saya tdk mau berpolemik tentang ini karena dampaknya bisa lain dan meluas. ini bisa menyangkut sebuah orgnisasi yg lahir bhkan sebelum Indonesia merdeka.

    (2) Sipirok yang disebutkan dalam UU 37 dan 38 tahun 2007 (bukan UU 38/39) tdk multitafsir. itulah salah satu point yg saya tegaskan dlm opini yg saya tulis. itu tak pernah berubah. saya sdh sampaikan hal ini dihadapan Kementerian Dalam Negeri saat diundang bersama Bupati dan para SKPD beberapa waktu lalu. Waktu itu Bupati Syahrul M Pasaribu ketika diminta segera pindah ke Sipirok kurang lebih hanya berkata “bagaimana saya membawa kapal besar ini ke Sipirok dalam keadaan fasilitas amat tidak memadai”. Kalimat itu menunjukkan bhw Bupati sendiri mengakui bahwa Sipirok yang disebut dan difahaminya adalah sama dengan UU 37 dan 38 tahun 2007. Hanya saja ingin tempat lain yang bukan Sipirok. Mengapa? Ini pertanyaan besar bukan?

    (3) Dalam UU 37 dan 38 Tahun 2007 itu diberi limit waktu pindah selama 18 bulan setelah peresmian pemekaran. Lalu kalau hrs pindah dalam waktu 18 bulan kira-kira kemana maksudnya itu? Ke hutan yang sama sekali tak ada bangunannya? Oh, dibangunlah, itu jawabannya barangkali. Bangun pakai apa dan dalam 18 bulan rampung serta uang tak ada? Ongku P Hasibuan juga minta 150 milyar ke Pemprovsu dan karena tak ada jawaban maka sebatang batu bata untuk perkantoran pun tak pernah ada hingga kini bukan?

    (4) jika UU pemekaran menginginginkan ibukota itu di sebuah tempat yg kurang pasti, biasanya diberi penjelasan juga kok. Katakanlah misalnya Sipirok yang dimaksud itu adalah kawasan Kecamatan Sipirok. Jika melihat beberapa kasus maka mestinya harus pula ada penjelasan Kecamatan Sipirok. Bandingkan degan Empang Lawang di Provinsi Sumsel, Nias Utara, bahkan Paluta dan juga Sergai.

    (5) Sipirok ibukota Tapsel bukan tidak definisitf, malah perencnaannya sdh diseminarkan segala dengan detilnya sesuai rumus2 tata ruang dan hal2 teknis terkait. Kapan? Masih pada masa Ongku P Hasibuan

    (6) ada pertanyaan yang dijawab sendiri “apa hukum adalah segalanya? tentu tidak”. Silakan saja dengan pendapat dan keyakinan seperti itu. Ini negara bebas bukan? silakan, saya tak ingin berkomentar tentang itu. meskipun dengan pernytaan itu org bisa balik bertanya “bukankah sebuah dasar hukum yang membuat Tapsel ini bermekar ria menjadi 3 kab setelah sebelumnya “menyapih” kota Padangsidimpuan dan Madina? kalo hukum tak diterima maka batallah itu pemekaran.ha ha. Ngamuklah orang Paluta dan Palas kepada kita. ha ha. (7) terimkasih

  18. Muara Sakti says:

    maaf tadi terlupakan, ini alamat dukungan thdp pertapakan ibukota tapsel di waspada online: http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=196681:muhammadiyah-dukung-sk-menhut&catid=15:sumut&Itemid=28

    ‘nBASIS: banyak yg menanyakan ini kpd saya. memang mengherankan juga kok bisa begitu. lain yang diucapkan lain pula yang diberitakan.

  19. Sama2 ya MSL, maaf lahir bathin, kita ketemu di bagasnya bang SAS ini.
    Perihal link waspada itu pada beberapa kesempatan sudah dijelaskan oleh bang SAS termasuk dengan Bupati, terakhir di Acara Talk Show di Tor Sibohi Nauli Hotel Sipirok, 2 September 2011 – wartawan di tapsel yang sudah terkooptasi atas penguasa tapsel, (ada baiknya bang SAS menjawab ini, tapi kurasa ini saja yg harus dijawab sama beliau), MSL cobalah ikuti akun facebook NNBS, DPP Ikapsi – seingat saya ada disana.
    Yg lainnya komen saya tidak ada ja MSL, karena tidak ada yg baru yg anda sampaikan – analisa anda juga tidak ada yg baru tokh-masih berkutat disitu?. PTUN sdng berlangsung tergugat 1 bupati(pejabatnya mgk OPH dan syahrul ) dan tergugat 2 Menhut.

    ‘nBASIS: saya ucapkan selamat datang kpd semua tamu-tamu saya yang mulia. Mari saling memaafkan.

  20. shohibul Anshor Siregar says:

    @Muara Sakti:
    Komunikasi Politik Yang Otentik.
    Saat Musyda XI Muhammadiyah Tapsel di Pesanteren KHA Dahlan Sipirok beberapa bulan lalu, dalam sambutan resmi atas nama Pimpinan Muhammadiyah Wilyah Sumut, saya minta Bupati Syahrul M Pasaribu agar berkenan mempercepat peminindahan ibukota dan pusat pemerintahan Tapsel ke Sipirok. Saya ingatkan pula kepada halayak waktu itu (ada 500 org lbh), pujin saya atas sikap Aldinz Rapolo Siregar yang mengambil inisiatif berkantor di Sipirok sebelum habis periode kepemimpinan bersama Ongku PHasibuan (2005-2010).

    Tiba-tiba orang membaca pada media massa bahwa Shohibul Anshor Siregar dan Prof.Dr Ibrahim Gultom atas nama Muhmmadiyah Wilayah Sumatera Utara mendukung Ibukota Tapsel di Kilang Papan. Siapa yang berkeinginan atas dukungan seperti itu? Mengapa ia begitu kasar memperlakukan saya dan organisasi kami?
    Karena saya merasa sebagai orang tua, maka saya pun berusaha menyikapi pemberitaan itu dengan cara orangtua pula. Organisasi pun menilai itu tak perlu ditanggapi. Saya berharap yang memelintir ucapan saya itu segera bertobat saja.
    Waktu pertemuan di Kemendagri sebelum puasa, secara resmi saya tegaskan sikap agar komunikasi politik yang dibangun oleh Bupati Tapsel diperbaiki. Komunikasi politik otentik harus menjadi pilihan, serupa ucapan dan perbuatan, begitupun pemberitaan. Kalau tidak, kemungkinan saja pak Bupati akan selalu menang dua atau tiga langkah ke depan, tetapi menuai bala politik untuk seterusnya. Saat itu kemendagri menghadirkan wakil pihak yang menggugat Bupati atas pilihan sikap tak mau memindahkan ibukota dan pusat pemerintahan Tapsel ke Sipirok sesuai UU 37 dan 38 tahun 2007 (saya menjadi salah seorang anggota delegasi) dan Bupati yang didampingi oleh sejumlah Kepala SKPD, staf lainnya dan penasehat hukum yang ditunjuk.
    Setelah bertemu dengan DPP IKAPSI saya pun menjadi tahu bahwa saya dan Muhammadiyah bukanlah “korban” pertama untuk kasus serupa di Tapsel.

    “Bagaimana saya membawa kapal besar ini ke Sipirok”, itu salah satu ucapan Bupati waktu itu ketika kami pertegas permintaan segera pindah. Ini sekaligus menandakan kemenduaan Bupati. Satu sisi ada pengakuannya atas UU 37 dan 38 tahun 2007 yang menunjuk Sipirok sebagai ibukota Tapsel dan bukan yang lain, termasuk bukan Kilang Papan. Tetapi di pihak lain dicari-cari alasan agar bisa membangun ibukota dan pusat pemerintahan (kantor) di Kilang Papan.
    Pada pertemuan yang diselenggarakan oleh DPP IKAPSI di Torsibohi Jum’at pekan lalu saya juga merasa perlu menjelaskan hal ini kepada publik. Saya tak pernah mendukung ibukota Tapsel dipindahkan ke Kilang Papan, begitupun Muhmmadiyah Wilayah Sumatera Utara.

    Catatan penting. Orang tidak sadar bahwa yg dipelintir bukan ucapan Shohibul Anshor Siregar pribadi, melainkan ucapan resmi di sebuah perhelatan resmi sebuah organisasi yang berdiri sebelum Indonesia merdeka (1912).

    Inilah salah satu dorongan buat saya untuk membuat sebuah lagu yang saya berijudul “Patakkashon Nasib”. Sudah saya rekam lagu itu dua hari lalu, tinggal membuat videonya. Saat ini belum ada kesempatan berkunjung ke Tapsel untuk pembuatan video itu.
    Inilah sepenggal syair lagu itu.:

    “Andigan hea di begeho di parnonangan
    Sapining balga ni dahanon na so tarduda losung
    Ise mandokkon udur hambeng tu paridian
    Saroha maradu tu hatikkosan
    Naso jadi parajaon hapargabuson
    Bulung motung muba-uba”.

    Durasi 5:56 menit. Paiite hamu masa upload tokkin nai da.

  21. Muara Sakti says:

    @ bang SAS, jadi ma bang hami paitte logu nai, sian syair nai sajo pe madung tarida mantaf ni logu nai bang. taringot ni plintir mlintir, dilihat dari isi beritanya, saya kira yg lebih bertanggung jawab adalah reporter/medianya. saya pribadi juga kurang “sor” kalo merujuk media yg “itu” bang, namun karna bang SAS juga bikin opini di harian itu juga, makanya saya merasa kurang klop, namun itu juga bukan masalah besar bagi saya bang, tiap orang di lain waktu atau di lain tempat wajar saja berubah pikiran sesuai perkembangan…apalagi untuk kemajuan/kemaslahatan.

    soal menafsirkan UU, saya tak ada komen bang. saya juga tidak merasa penting pandangan atau tertawaan koum-koum kita par-paluta maupun palas, atau bahkan madina dan daerah administratif lainnya. kepentingan saya adalah mendorong agar direalisasikan pertapakan ibukota tapsel yg “optimal” sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau “bahkan” harus merevisi undang-undang (jika memang bisa dibuktikan keteledorannya)

    apakah lokasi pertapakan tsb sesuai dengan UU versi penafsiran bang SAS atau tidak bagi saya bukan perkara yg penting, yg penting diperkarakan itu adalah seberapa nilai ke-optimal-annya. makanya jika menurut bang SAS bahwa itu adalah yg optimal, saya bisa saja mendukungnya bang. tapi apa/berapa ukuran ke-optimal-annya??? kalau hanya argumen tafsir UU 38/39, maaf masih kurang meyakinkan menurut saya bang. saya cenderung ke pendapapat bang Gul yg tentu saja belum lengkap (bukan studi kelayakan, bukan???)

    bahwa sebelumnya sudah disusun RTRW Sipirok (kota-wilayah terbangunnya???) coba kita cek lagi bang, apakah konsiderannya atau dasar hukumnya pernah merujuk pada UU 38/39??? apakah memang dipersiapkan untuk menjadi ibukota tapsel??? tapi itu pun tidak masalah jika memang itu dirasa optimal. saya sendiri memang belum membaca detil RTRWnya, jika boleh minta tolong saya mohon dibagi juga file RTRWnya jika bang SAS sudah membaca dan memilikinya.

    @bang AJH, jadi ma bang AJH soal link itu sudah diklarifikasi dengan jelas oleh bang SAS, trims atas infonya bang. soal “berkutat”, saya memang tidak ingin berkutat pada hal-hal yg bisa membuat saya “tergelincir” (tentu saja menurut “saya” bang) dalam pandangan yg subjektif dan kurang terukur. jika itu suatu kelemahan, saya lebih suka tetap lemah seperti itu bang… ;)

    ‘nBASIS: justru secara tak langsung opini saya di media yang sama bermakna koreksi. dlm opini itulah saya jelaskan pendirian saya. sbtulnya itu yg justru membuat jadi klop. berubah-ubah? ha ha mengapa masih “menuduh” spt itu?

  22. Muara Sakti says:

    saya tak menuduh abang berubah-ubah bang SAS, saya hanya menganggap “wajar” saja orang berubah pikiran sesuai perkembangan. tapi teringatnya ini ya bang, kenapa (harus) abang bilang “tak langsung” bang??? bukankah “klopnya” itu jika langsung saja??? straight to the point, eksplisitkan dalam tulisan tsb bahwa tulisan tsb salah satu maxutnya adalah untuk membantah “fitnah” yg diberitakan oleh waspada sendiri…(setelah sekian lama “fitnah” tsb diangkat jadi berita).

    terus ini bang, saya sudah cari2 juga peraturan perundangan terkait “pemekaran” yg mengamanatkan adanya RTRW/RUTRK bagi (calon) ibukota pemekaran, itu peraturan yg mana bang? terus jika mau buat RTRW tsb, apa dasarnya mengembangkannya jadi ibukota (sebuah kabupaten pemekaran) padahal UU pemekarannya belum ada (sebab masih “dipersiapkan)??? memang bisa saja dibuat berbagai skenario yg salah satunya untuk dikembangkan jadi ibukota (tanpa harus merujuk peraturan manapun, hanya selera/kepentingan pengguna/stakeholder RTRW tsb saja), itu lah menariknya jika RUTRK Sipirok yg abang pernah sebutkan menjadi pas untuk kita bahas. sekali lagi, jika bang SAS berkenan, mohon dibagi juga file-nya bang. terima kasih infonya bang…

    ‘nBASIS: pertama, dipandang lbh baik utk tdak membuat org “kehilangan muka”. kedua, opini saya sebetulnya tdk dimaksudkan untuk mengklarifikasi itu meski dengan sendirinya pertanyaan soal ibukota itu menjadi terjawab.ketiga, saya ingin batasi saja bhw dlm kasus pemekaran Tapsel (menjadi tiga dan Tapsel menjadi induk) disebut 3 tempat yang menjadi ibukota (1) Gunungtua untuk Paluta (2) Sibuhuan untuk Palas, dan (3) Sipirok untuk Tapsel. tentulah sebelum disahkan pemekaran itu bukan cuma calon ibukota yang sudah mesti jelas, melainkan juga batas wilayah. pertanyaannya, bolehkah sebuah ibukota pindah dan atau dikembangkan? mengapa tidak. ibukota RI sdh diributkan mau pindah ke beberapa tempat alternatif. itu topik diskusi lain. segala macam teori bisa muncul di sini dan berbicaralah para pakarnya untuk tujuan yang terbaik, tetapi tidak relevan untuk menolak Tapsel beribukotakan Sipirok atau mencari-cari alasan untuk tidak di Sipirok. bagi saya pribadi itu yg jadi soal. terimakasih.

    http://nbasis.wordpress.com/2011/07/22/kontroversi-ibukota-tapsel/peta-sipirok/

  23. Muara Sakti says:

    bang SAS yg sangat menjaga “muka” sodaranya, sungguh mulia pilihan bang SAS, mudah2an tetap konsisten sehingga kita tak menemukan sikap yg bertolak belakang dalam perbincangan mana pun.

    bang SAS, saya kira kita tak pernah berbeda pendapat bahwa ibukota Tapsel adalah Sipirok. namun mungkin kita berbeda pendapat dalam cara memilih pertapakan kawasan pemerintahan (khususnya perkantoran bupati) di ibukota Tapsel (sipirok itu sendiri). link yg abang berikan di atas berisi peta (yg menurut saya lebih cocok disebut sketsa) kota sipirok dan ada diberi kalimat “Rencana Umum Tata Ruang Kota Sipirok (2006)”. terus terang saya bingung, bagian mana yg disebut RUTRK??? bagian mana yg direncanakan untuk jadi pertapakan gedung pemerintahan sehingga kawasan tsb disebut IBUKOTA YG SESUAI DENGAN UU 38/39??? makin ke belakang ini saya koq jadi makin ragu tentang “pembacaan” bang SAS thdp persiapan ibukota Tapsel hubungannya dengan RUTRK… mohon maaf bang… saya masih menunggu dukungan argumen bang SAS bahwa:

    “sebelum keputusan memekarkan sesuatu daerah terlebih dahulu dibuat RUTK dari tempat yang akan dijadikan sebagai ibukota. Sipirok (bukan hutan Produksi Kecamatan Sipirok) memilikinya.”

    RUTRK yg mana itu yg merncanakan “sipirok” sebagai ibukota Tapsel??? sehingga jelas batas-batas wiayahnya seperti yg bang SAS sebutkan, sehingga jelas juga fungsi-fungsi kawasannya yg mendukung pengembangan kota sipirok sebagai “ibukota”.

    trims bang.

    ‘nBASIS: Ha ha. Katakanlah semua naskah yang saya baca tentang ibukota Kabupaten induk Tapsel Sipirok tak berhasil saya fahami dengan baik hingga membuat salah sesalah-salahnya uraian saya tentang ibukota Kabupaten induk Tapsel (Sipirok)itu. Tetapi pernyataan Bupati Syahrul M Pasaribu dalam pertemuan di kemendagri saat mengemukakan penolakan usul untuk segera pindah ke Sipirok bahwa beliau pun tahu maksud penyebutan Sipirok dalam UU 37 dan 38. Apa katanya? “Tak mungkin saya bawa kapal besar ini ke Sipirok, fasilitasnya tak ada”. Begitu kurang lebih. Apa yang dimaksudkan dengan “kapal besar” tentulah seluruh komponen pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan.
    Membaca ketentuan tentang limit waktu perpindahan ibukota Tapsel dari Padangsidimpuan ke Sipirok yang dijelaskan oleh UU 37 dan 38, yakni 18 bulan, maka sebetulnya sudah semakin jelas Sipirok yang dimaksud sebagai ibukota itu. Bukan tempat lain yang boleh jadi hutan dan yang tak memiliki bangunan apa pun, apalagi sebuah tempat yang baru akan terwujud jika permohonan dana kepada pihak lain dikabulkan. terimakasih

  24. Muara Sakti says:

    okee siiiippp bang, tentu saja kita bisa berbeda pendapat dengan bang syahrul sekalipun, kan???
    salam buat keluarga, tetap berkarya bang.

    ‘nBASIS: terimakasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,931 other followers

%d bloggers like this: