'nBASIS

Calon saya untuk periode ke depan adalah si Revo dan si Lusi, terutama jika mereka berdua berpasangan melawan tokoh-tokoh dadakan dan tokoh yang tak kompeten dalam tragedi “akar mengganti rotan” ini. Saya hanya mau beralih ke calon lain jika calon yang ditawarkan mau menandatangani komitmen di bawah ini

PADA sebuah akun Facebook (FB) kelompok, pagi ini muncul tayangan sebuah catatan yang sebetulnya mungkin hanya bermaksud mendapatkan opini tentang kriteria Presiden RI pengganti Presiden SBY yang sudah memegang jabatan eksekutif tertinggi itu selama 2 periode. Bahasanya renyah.Tak menungu lama, langsung mendapat respon bertubi-tubi. Saya sendiri tak berkesempatan membaca semua respon. Tetapi memilih untuk memberi masukan saja kepada peserta diskusi itu. Bahan postingan ini pun bukanlah hal baru, karena merupakan hasil kajian diskusi kami pada ‘nBASIS saat musim debat capres 2009 lalu.

“Calon saya untuk periode ke depan adalah si Revo dan si Lusi, terutama jika mereka berdua berpasangan melawan tokoh-tokoh dadakan dan tokoh yang tak kompeten dalam tragedi “akar mengganti rotan”. Saya hanya mau beralih ke calon lain jika calon yang ditawarkan mau menandatangani komitmen di bawah ini”. Itu pembuka catatan saya yang cukup panjang pada akun itu. Lalu saya lanjutkan dengan kalimat-kalimat berikut.

Soekarno adalah presiden saya dan saya adalah penggantinya yang kesekian. Kedaulatan politik, ekonomi dan budaya adalah harga mati. Saya pastikan bahwa saya bukan antek neolib dan bukan komprador, akan berjuang membangun Indonesia untuk tak menjadi mainan kapitalis. Perlu sekali bagi saya untuk menyatakan komitmen penuh sebagai berikut:

1. Komitmen untuk mengikuti Piplres 2014 secara jujur dan adil, tanpa intimidasi dan tanpa money politic. Pilpres sebagai puncak suksesi nasional 2014 harus bermartabat, karena hanya pasangan yang benar-benar mendapat suara mayoritas rakyatlah yang akan memerintah 5 tahun ke depan. Tak ada lagi si bolis na burju, karena ini bukan arena jahatokrasi.
2. Komitmen menjalankan pemerintahan berdasarkan paradigma tafaqquh fiddien (patuh kepada tuhan) wa tafaqquh finnas (setia kepada rakyat). Di antara indikasinya harus saya perlihatkan secara sungguh-sungguh dalam perilaku pemerintahan sehari-hari, yakni diterapkannya prinsip-prinsip good governance dan clean government. Reformasi birokrasi adalah sebuah keniscayaan untuk mendukung kepastian dalam menghentikan kebobrokan birokrasi pemerintahan itu.
3. Komitmen membangun ekonomi berbasis kerakyatan dengan catatan penting terhadap urgensi kebijakan mengembangkan pertanian dan kelautan sebagai basis kehidupan terbesar rakyat Indonesia, dengan parameter terukur dan yang wajib saya jabarkan dalam kebijakan dan anggaran yang proporsional dan masuk akal. Selain itu Upah Minimum buruh wajib saya tingkatkan untuk memenuhi standar hidup layak.
4. Komitmen menjalankan ketentuan imperatif perundang-undangan untuk menunaikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 % dari total ABPN tidak akan diingkari dengan pembohongan administratif, melainkan harus dijalankan secara sungguh-sungguh, agar percepatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.
5. Komitmen untuk memperbaiki mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang semurah-murahnya, antara lain dengan memberdayakan puskesmas dengan melengkapi peralatan standar rawat inap, obat-obatan berkualitas dan terjangkau, serta penempatan dokter yang berdedikasi.
6. Komitmen peningkatan penghargaan terhadap HAM, di antaranya melalui pembentukan komda HAM di semua Provinsi paling lambat dalam waktu satu tahun setelah dilantik, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
7. Komitmen untuk memberi prioritas perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, dll).
8. Komitmen untuk meluruskan gagasan-gagasan pemekaran wilayah untuk dikembalikan kepada ruhnya, yakni memperpendek mata rantai birokrasi pelayanan kepada masyarakat demi pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan. Sejalan dengan itu Indonesia dalam 5 tahun ke depan wajib dikembangkan ke arah mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru yang mengacu kepada asas dan hakekat federalisme, sesuai dengan keunggulan-keunggulan komparatif yang dimiliki oleh semua daerah dalam sinergitas wadah NKRI yang kuat. Pemekaran wilayah adalah sebuah keniscayaan, betapapun harus tetap taat pada asas dan ruh yang sesungguhnya. NKRI tidak terganggu sedikitpun dengan itu, karena secara empiris unitarisme telah menjadi sentralisme yang tak tahu keadilan dan distribusi sama sekali.
9. Komitmen memelihara kelestarian lingkungan yang antara lain diwujudkan dalam penghapusan konspirasi politik dalam penyelesaian setiap masalah pidana yang menyangkut kehutanan dan kejahatan lingkungan lainnya.
10. Karena saya bukan koruptor, maka komitmen saya penuh untuk melancarkan perang baru terhadap KKN dengan antara lain mengawali pembuatan peta korupsi nasional bersama para stakeholder mewakili institusi pendidikan tinggi, keagamaan, LSM, Kepolisian, Yudikatif dan Legislatif. Gerakan ini haram hukumnya dijadikan sebagai kampanye politik rezim, melainkan benar-benar untuk kepentingan penyelamatan negara dan bangsa Indonesia. Karena permainan hukum selama ini begitu buruk dalam hal pemberantasan korupsi, maka saya tak akan hanya berucap “akan memimpinkan sendiri pemberantasan korupsi itu”, melainkan benar-benar memulai dari diri saya sendiri, keluarga saya, menteri-menteri dan jajaran pemerintahan saya. Power tend to corrupt, saya yakini teori itu. Karenanya pula saya meyakini 100 % bahwa istana dan saya yang duduk di sana adalah potensi terbesar korupsi. Memulai perilaku anti korupsi dari diri saya tidak dalam bentuk basa-basi, tetapi perlu perumusan konstitusional yang ketat untuk itu. Saya merasa tidak perlu terburu-buru membuat pernyataan rinci tentang ini, karena  satu bulan setelah dilantik hal ini akan saya bawa ke dalam rapat kabinet yang diperluas untuk kemudian melegalkan keputusannya menjadi UU pembatasan potensi korupsional seorang presiden.
11. Komitmen tidak akan ikut dalam pilpres 2019-2024. Saya menyadari bahwa saya adalah satu di antara tokoh dalam tragedi “rotan tak ada akar pun jadilah”. Karena itu saya sebetulnya bukan orang kompeten, melainkan orang yang harus tampil karena mekanisme belaka. Karena itu saya akan menjadi mata rantai kemajuan untuk perubahan Indonesia ke depan. Tidak perlu siapa pun menjadi cemas karena menganggap saya akan berthan di istna untuk 2 periode. Saya pun tdk perlu mengalokasi waktu untuk beradu mulut dengan siapa pun karena ingin berkuasa lebih lama.

Saya sunggugh-sungguh menyadari bahwa negara mana pun di dunia ini memiliki agenda penting yang tak dapat ditangguhkan dalam perbaikan dan penyempurnaan terus-menerus dalam hal-hal (1) konsepsi-konsepsi kenegaraan, kebangsaan serta simbol-simbol ekspresif yang menjadi pengikat dan pemersatu dalam sebuah jati diri yang kokoh (2) Legitimasi dan proses bermartabat setinggi-tingginya (3) Pendayagunaan alat-alat kekuasaan negara untuk menghadirkan keadilan dan kemakmuran total. Negara dan pemerintahan sama sekali tak pernah dibutuhkan jika bukan untuk melindungi segenap tumpah darah dan rakyat (4) Sumber daya dan distribusi yang adil hingga tak ada kecemburuan dan penganaktirian serta kesenjangan by design yang membuat segelintir orang menjadi raja di raja serta mayoritas rakyat menjadi korban kesewenang-wenangan dan kebijakan yang tak berpihak keadilan.

Pernyataan komitmen ini saya sampaikan untuk didengar, dibaca dan dicatat oleh seluruh lapisan rakyat di Indonesia, sebagai bentuk kejelasan motivasi karya pengabdian kepada masyarakat, dan agar semua pihak dapat secara bersama-sama mengawasi pemerintahan yang akan saya jalankan kelak.

Letupan-letupan. Media sosial yang berkembang pesat saat ini di Indonesia (konon FB mendapat peserta terbesar kedua di Indonesia setelah Amerika Serikat)  banyak mewadahi pikiran-pikiran yang beraneka corak dan kepentingan. Salah satu di antaranya ialah pengasahan ketajaman analisis, pengetahuan maupun radikalitas terhadap fenomena pemerintahan dengan segenap keberhasilan dan kegagalannya.  Berapa jumlah akun dan berapa pula pesertanya? Masih belum ada data untuk itu. Tetapi diyakini pemerintah bukan tidak memantaunya.

Selain tentu memiliki potensi gangguan dilihat dari posisi subjektif pemerintah, kritik-kritik tajam yang digelar oleh peserta media sosial itu tentu saja bisa menjadi salah satu masukan penting. Di tengah kecemasan menguatnya pola laporan ABS (asal bapak senang), saluran-saluran seperti ini memiliki peran tersendiri. Hanya saja memerlukan penyaringan. Ada saja data baru yang tak akan pernah didapatkan dalam official record pemerintah. Tetapi ada juga data-data manipulatif yang didesign untuk semacam agitasi. Berapa banyak agitator (katakanlah provkator) di negeri ini dan berapa banyak manusia yang bisa diyakinkannya berdiri di belakangnya? Itu tak banyak. Tak akan pernah banyak jika melihat sistem politik indonesia yang tak memiliki kekuatan oposisional dan civil society yang rapuh.

Ada indiksi idiologi dan bahkan tautan kepartaian dalam kemarakan media sosial itu. Dilihat dari kepentingan masyarakat secara luas, di tengah kebobrokan sistem dengan ketak-seriusan partai politik dan di tengah buruknya perkembangan kelembagaan politik lainnya di Indonesia, kehadiran kritik melalui sosial media menjadi penting.

Menurut seorang penulis muda yang amat produktif, “rona warna politik 2012 setidaknya ada 3 tipikal politikus jelang 2014 (yang baru terpikir) : (1) Politik Investasi: Logika pilitikus kalangan pengusaha atau mantan pengusaha. (2) Politik Etis/balas budi: Politik ala Belanda karena pemilih potensial adalah kalangan miskin maka berbaik-baiklah pada yang miskin entar akan di balas dalam pencoblosan. (3) Politik Kemaruk: Politikus yg sekarang manggung tapi tak punya pengharapan masa depan, maka aji mungpunglah mereka”.

Tentunya ini sebuah upaya mendeskripsikan bahaya suksesi ke depan. Nah, menyadarkan masyarakat akan bahaya itu adalah sebuah kerja sosial dan politik yang amat langka. Mungkin hal-hal memperingatkan seperti ini memiliki manfaat besar untuk penumbuhan asa baru untuk mengkonstruksi Indonesia ke depan paling tidak dengan mengupayakan sebuah rambu yang bisa lebih detil pada konstruksi kriteria kepemimpinan dan keindonesiaan. Jadi besar manfaatnya, tentu saja.

Di atas segalanya, melalui media sosial setidaknya orang-orang mendapatkan saluran untuk aspirasinya dan boleh jadi ia puas dengan itu meski dengan tanpa sadar bisa menumbuhkan radikalisasi yang drastis dalam dirinya. Jika ingin mengambil hikmah, baca saja. Sarikan. Ambil yang baik-baik. Selesai.

Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum ‘nBASIS