Home » ARTIKEL » SHILATURRAHIM BESAR WARGA SUMUT (2)

SHILATURRAHIM BESAR WARGA SUMUT (2)

AKSES

  • 384,464 KALI

ARSIP


Perguruan Tinggi, pers, organisasi non-government dan non-profit, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan/kesukuan, organisasi keagamaan, dan lain-lain kelompok dalam rumah besar civil society, sesungguhnya adalah stakeholder untuk perubahan. Dengan demikian, maka anggapan kalau civil society selalu bersikap oposisional terhadap pemerintahan, selayaknya dihapuskan.

Telahaan kedua merujuk pada kondisi riil dari civil society. Masyarakat Sumut punya keaneka-ragaman kebutuhan. Mari tilik ini dalam sebuah adagiumranah ilmu sosial yang menyatakan kalau “obat sosial” tidak selalu sama antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Mempersamakan kondisi objektif di DKI Jakarta ataupun di Solo, Jawa Tengah, dengan Sumatera Utara, merupakan kesalahan fatal yang sesungguhnya akan sulit untuk dipermak ulang, sebagaimana model Ujian Nasional (UN) memperlakukan semua manusia didik sama di tengah ketahuan yang amat cukup tentang kesenjangan yang menjadi dosa besar pemerintahan.

Data-data statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak boleh lagi direkayasa hanya untuk mengesankan kebijakan dari pemerintah telah membawa dampak yang populis. Cintailah berbagai kemajuan assessment untuk mengidentifikasi sesuatu dengan sesungguhnya. Eufimisme diakhiri saja sehingga miskin ya miskin, jangan sebut pra-sejahtera dan istilah-istilah penipuan lainnya. Bagaimana sebuah Negara dan komunitas besar tak bersedia berurusan dengan data? Inilah pokok persoalannya. Satuan pemerintahan di seluruh level horizontal dan vertikal, mestilah mengenali daerahnya secara intensifkomprehensif dan mendalam, tidak hanya secara kuantitatif statistik melainkan juga kualitatif substantif. Input informationpada internal pemerintahan akan sangat mempengaruhi output information yang nantinya akan dimamah oleh publik. Tidak ada gunanya pemerintah merekayasa informasi yang akan ditampilkan ke publik karena justru itu hanya membuat jurang komunikasi yang semakin lebar dan persepsi masyarakat terhadap pemerintah semakin tak karuan. Namun, mari tunjuk tangan siapa di antara kita yang mau menduga ini secara positif saja.

Jembatan Dialog (Gate-keeper). Selanjutnya, bagaimana kita melihat soal ini? Begini. Setiap komunitas terkait pada hukum, yaitu hukum alam dan hukum komunitas. Setiap hukum dan organisasi sosial punya keterkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga saling bergantung sama lain. Ini merupakan salah satu contoh dari adanya harmonisasi alam semesta. Konsep terhadap inter-relasi dan mutual-interdependence menjadi sebuah keharusan yang amat sangat. Turunan dari konsepsi tersebut adalah untuk tahu (to know) dan saling mengenal (ta’aruf), yang kemudian secara konkrit diterakan dalam alur “tahu-kenal-hubungan-kerjasama”. Oh, ini istilah dan konsep sulit tentunya.

Indikator yang bisa kita turunkan dalam alur tersebut adalah mutual acquaintance (ta’aruf), mutual understanding (tafahum), cooperation-mutual help(ta’awun), mutual tolerance (tasamuh) dan health competition (tasabuq). Inilah dimensi-dimensi dasar dari simbiosis kultural yang menjadikan kemanusiaan dan persaudaraan sebagai landasan filosofis dari dimensi hubungan inter-etnisinter-cultural dan inter-civilization.  Namun, kita juga mafhum kalau sikap mutual ignorance (saling tidak peduli/acuh) juga eksis. Karena itu, jembatan dialog bagi terjadinya mutual acquaintance (saling mengenal) tersebut di atas, menjadi konsekuensi logis. Untuk ini, kita akan menghadapi tantangan politis yang secara langsung mengemuka di depan mata.

Group’s ignorance of the other (ketidakpedulian kelompok kepada yang lainnya) membawa dampak yang luar biasa pada tumbuhnya antagonisme di antara kelompok-kelompok yang ada. Ada dua hal utama yang menjadi sorotan yaitu mis-perception dan mis-conception yang kemudian membawa pada prasangka-prasangka dan pada akhirnya mengakibatkan konflik yang sebenarnya tidak perlu.  Dus, pemerintahan akan dituntut untuk dapat melahirkan dan menghasilkan sebuah rumusan mengenai dialogue culture (kebudayaan untuk berdialog). Sampaikanlah tidak hanya satu ayat, tapi juga beribu bahkan bermiliar ayat kepada masyarakat, begitulah kalau kita ingin memakai doktrin agama dalam hal ini. Jaga ketat, kawan, agar tak adareifikasi dan bahkan simplifikasi yang akhirnya memodifikasi kontraproduktif semua maksud itu menjadi instrumen-instrumen rendahan yang memalukan seperti billboard dan baliho pencitraan apalagi yang pembuatannya dengan merampas hak-hak rakyat atas anggaran.

Unsur-unsur praksis yang dapat diturunkan untuk melahirkan rumusan itu adalah institusionalisasi dialog, identifikasi nilai dan kearifan lokal,  dan instrumentasi dari jembatan dialog (gatekeeper).  Di dataran inilah, kemestian pemerintahan tidak seharusnya membuat jarak dengan civil societybahkan sebaliknya mengembangkan dan memperkuatnya, mendapatkan porsinya.  Perguruan Tinggi, pers, organisasi non-government dan non-profit, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan/kesukuan, organisasi keagamaan, dan lain-lain kelompok dalam rumah besar civil society, sesungguhnya adalah stakeholder untuk perubahan. Dengan demikian, maka anggapan kalau civil society selalu bersikap oposisional terhadap pemerintahan, selayaknya dihapuskan.

Kita tidak ingin memposisikan pemerintahan sebagai subjek tunggal dalam perubahan masyarakat. Justru itu hal yang tidak menguntungkan. Pekerjaan besar ke depan adalah mengidentifikasi subjek-subjek pembangunan dan menjadikannya mitra perubahan karena kinerja pemerintahan provinsi Sumatera Utara di masa depan akan sangat tergantung dari hal ini. Ruang publik dalam pemerintahan akan semakin niscaya. Posisi strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke depan, tidak perlu membuat dirinya menjadi sebuah ruang yang begitu “menyeramkan” karena telah diasumsikan bermetamorfosa menjadi sarang penyamun. Adanya suudznonisme  dari masyarakat ini, tentulah karena eksistensi yang hanya mungkin karena jurang komunikasi antara pemerintah-masyarakat. Pemerintah tak mungkin menjelaskan hubungan antara big capital-big birokrat itu dalam sebuah kalimat “demi pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat”.

Sebuah komunikasi efektif diakibatkan adanya common understanding atau kesatuan kesepahaman antara komunikator dan komunikan, antara pemerintah dan masyarakat. Bagaimana Anda dapat memahamkan suatu makna yang sama dari “pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat” itu bila dalam prakteknya terjadi ketidakadilan, ketidaksamarataan dan diskriminasi?  Walau kita memiliki Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun kita yakin bahwa UU ini perlu ditilik lebih banyak dari aspek ruhnya hingga dapat dibreakdownmenjadi hal yang ramah untuk bisa dipahami secara substantif. Keterbukaan dan terjaminnya akses masyarakat terhadap kebijakan dan proses pemerintahan, bukanlah jaminan adanya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyat. Kini, komitmen kita adalah bagaimana pemerintahan bertindak secara aktif untuk membuka dirinya secara ikhlas, memosisikan pemerintahan sebagai pelayan masyarakat dan kemudian secara aktif mengunjungi masyarakat untuk memadamkan jurang komunikasi itu. Penjadwalan secara periodik bukan hanya karena dituntut oleh UU, namun lebih karena adanya kebutuhan untuk saling bertemu. Forum seperti coffee morning, toh, bukan hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah semata, melainkan seluruh SKPD. Dan ini tidak hanya terbatas dilakukan di kantor masing-masing, melainkan juga di tengah-tengah masyarakat. Anda juga boleh hitung, seberapa besar informasi yang Anda berikan kepada publik dalam media massa (dan nir-massa) dalam setahun dan kemudian bandingkan dengan tuntutan masyarakat. Bagaimana Anda bisa meng-agregasi kepentingan-kepentingan masyarakat bila Anda tidak punya ruang untuk itu?

Di dataran teknis, Anda juga bisa menghitung seberapa banyak SKPD yang mempunyai media informasinya sendiri dan seberapa banyak juga yang disebar di seluruh jejaring masyarakat. Kita juga masih dapat melihat, minimnya SKPD yang secara memadai memanfaatkan dunia ICT dalam membangun komunikasi publik. Situs resmi pemerintah provinsi saja membatasi diri pada materi-materi yang sangat umum dan jauh dari jangkauan kebutuhan masyarakat. Padahal, pengguna social media di Indonesia dicatatkan sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Kita tidak bisa lagi mengatakan social media seperti facebook, twitter, blog dan lain seterusnya hanyalah konsumsi anak-anak muda yang hedonis. Tahukah Anda kalau terpilih dan tingginya angka sumbangan kampanye dari Presiden Barrack Obama karena faktor social media? Tahukah Anda kalau Menteri Komunikasi dan Informasi RI, Tiffatul Sembiring, mempunyai follower twitter terbanyak dan dikatakan sebagai pejabat pemerintahan yang paling populer di duniatwitter, dan bahkan mengalahkan Presiden RI sendiri?

Penutup. Bila itu terlaksana, pesan seperti apa pula yang sampai kepada masyarakat? Dunia informasi, seperti yang juga Anda mafhum, tidak hanya terkait pada apakah Anda eksis di dunia itu atau tidak, melainkan bagaimana Anda mengemas (packaging) informasi yang Anda sampaikan. Kita bisa miris melihat soal ini. Anda akan melihatnya sebagai satu bagian dari propogandis dan sungguh Anda pun tak ingin menyimaknya karena mungkin Anda boleh jadi muak akan hal itu. Tidakkah Anda heran walau setiap kantor pemerintahan punya bagian Hubungan Masyarakat, toh, masyarakat tetap saja harus melakukan aksi unjuk rasa agar kepentingan mereka diketahui dan dipenuhi? Tidak ada penjelasan lain soal ini selain pada jurang hubungan yang menganga antara pemerintah dan civil society.

Ruang publik adalah wadah untuk itu, wadah untuk memperdekat dan melekatkan hubungan rakyat-pemerintah. Itu bukan hanya sekedar dibangunnya suatu ruangan kantor yang mempertemukan antara rakyat dan pemerintah, atau menjalin hubungan yang strategis dengan media massa, namun lebih dari itu adalah membangun jaring-jaring komunikasi dengan seluruh perangkat civil society. Intensifitas dan frekuensi hubungan menjadi hal yang niscaya. Bukan bersifat propogandis, apalagi koersif dan refresif, melainkan persuasif. Empati dan simpati terhadap persoalan masyarakat dan menjadikannya sebagai prioritas utama dari program dan kebijakan pembangunan, sesungguhnya menjadi faktor yang menumbuhkan percikan-percikan chemistry antara pemerintah-rakyat.

Inilah yang kita sebut sebagai silaturahim besar antara warga Sumatera Utara dengan pemerintahan provinsi Sumatera Utara.

Shohibul Anshor Siregar & Nirwansyah Putra Panjaitan. Dengan sedikit perbedaan judul naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Senin 16 Mei 2012

About these ads

1 Comment

  1. [...] Bagian kedua klik di sini 0.000000 0.000000 Share this:StumbleUponDiggRedditFacebookPrintTwitterEmailLike this:LikeBe the first to like this post. [...]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,968 other followers

%d bloggers like this: