Home » ARTIKEL » GUBSU IDAMAN RAKYAT

GUBSU IDAMAN RAKYAT

AKSES

  • 372,955 KALI

ARSIP


Apa pun ulasan yang diberikan oleh para ahli (terutama psikologi) tentang kepribadian, barangkali dapatlah difahami bahwa rakyat ingin kematangan yang bukan sekadar aksesoris dan semua itu memikirkan tipe yang menyenangkan dan dalam bingkai artikulatif sebagai tokoh pemegang kekuasaan

Tulisan ini didasarkan pada diskusi yang diselenggarakan atas prakarsa Yayasan Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS) dan Yayasan Network for South East Asean Studies (NSEAS) yang berpangkalan di Jakarta, dengan melibatkan Yayasan Mu’allmin Award, akhir pekan lalu di Medan. Topik yang dibahas ialah pemilukada Sumut 2013. Saya yang berbicara mewakili ‘nBASIS berusaha menyoroti keraguan besar atas manfaat perhelatan lima tahunan ini bagi kesejahteraan rakyat.

Muchtar Effendi yang berbicara mewakili  lembaga yang dipimpinnya (NSEAS) menyoroti pola-pola umum perilaku pemilih (voting behavior) selama pemilihan langsung di Indonesia. Dengan mengacu kepada hasil sebuah survey terbaru, Muchtar Effendi kemudian lebih banyak mengulas sejumlah alasan dalam penentuan pilihan politik pada pemilukada Sumut 2013 nanti. Hal itulah yang berikutnya akan menjadi pembahasan tulisan ini.

Kemampuan dan Program. Menurut data survey yang dipaparkan, pemilih untuk pemilukada Sumut 2013 lebih memandang faktor kemampuan kandidat dalam memecahkan masalah sebagai alasan terkuat untuk penentuan pilihan, disusul oleh program kerja atau isu yang ditawarkan. Kedua alasan ini dicurigai kuat berawal dari faktor-faktor yang barang tentu tidak  terlepas dari pengalaman empiris dalam memiliki sebuah pemerintahan selama ini. Rendahnya kadar responsibilitas atas berbagai permasalahan yang nyata seperti kerusakan infrastruktur terutama jalan, jembatan, irigasi, sarana pendidikan dan ancaman konflik berbahaya dalam hal lahan, bukan saja bertalian kuat dengan relevansi program kerja pemerintahan, melainkan juga mengindikasikan masalah yang terkait erat dengan kemampuan dalam memecahkan masalah.

Rakyat tentu tidak membuat jalan untuk dilintasinya sendiri karena itu berbiaya sangat mahal. Cukuplah agregat pajak yang dibayarkannya sebagai jawaban normal untuk itu. Begitu pun jika perjalanan ingin tidak selalu berhadapan dengan ancaman keselamatan jiwa sebagaimana akan dialami setiap orang saat melintas di Aek Latong (Tapsel), rakyat juga tidak bisa diminta memahami bahwa itu adalah sebuah nasib atau takdir sebagai rakyat Sumut.

Bisa saja orang berkilah bahwa rakyat tidak begitu tahu apakah semua jalan rusak yang dilaluinya merupakan tanggung jawab seorang Gubernur. Tetapi pentingnya kemampuan kandidat dalam memecahkan masalah dan menggariskan program yang berkenaan dengan masalah-masalah menganga di tengah rakyat adalah harapan yang tidak begitu dapat diharapkan untuk berubah menjadi sebuah kepintaran untuk memilah. Rakyat juga tidaklah berada pada posisi begitu naïf untuk dipersalahkan ketika berharap jangan ada lagi darah karena ketidak-becusan menyelesaikan konflik pertanahan. Rakyat sejak awal memang tidak cukup diajari untuk berdaya mengadukan dan mempermasalahan ketika hak-hak normatifnya dirampas dari lahan yang menjadi tempat hidupnya bergantung. Rakyat memang akhirnya hanya menimbun rasa frustrasi karena semua pintu tertutup untuk dirinya.

Kepribadian dan Agama. Faktor kepribadian (personality) menempati urutan ketiga, sedangkan latar belakang agama menempati urutan keempat.  Kepribadian menurut Wikipidia adalah keseluruhan cara dengannya mana seorang individu  bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur dari perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang. Di samping itu kepribadian sering diartikan dengan ciri-ciri yang menonjol pada diri individu, seperti pemalu, sombong, plin-plan, pengecut dan lain-lain. Apa pun ulasan yang diberikan oleh para ahli (terutama psikologi) tentang kepribadian, barangkali dapatlah difahami bahwa rakyat ingin kematangan yang bukan sekadar aksesoris dan semua itu memikirkan tipe yang menyenangkan dan dalam bingkai artikulatif sebagai tokoh pemegang kekuasaan.

Isyu agama dalam perhelatan politik di Indonesia selalu memainkan peran penting. Sejarah politik Indonesia sangat kental dengan bobot ini, baik pasca kemerdekaan, Orde Baru maupun pasca reformasi. Itu tidak hanya terjadi pada level nasional, tetapi juga pada level lokal. Sayangnya Muchtar Effendi tidak berusaha mengeksplorasi temuan survey ini. Jika diyakini hal ini menjadi sebuah fakta baru, tentu masih sangat diperlukan penjelasan tentang bentuk-bentuk perubahan politik dan atau keagamaan apa yang saat ini sedang terjadi. Apakah rakyat kini menyadari bahwa kekuasaan secara empiris sama saja apakah berada di tangan penguasa yang beragama A atau B sehingga rakyat misalnya sudah tiba pula pada kesimoulan lain bahwa korupsi itu sama maraknya di tangan pemerintahan yang dipimpin oleh figur beragama A atau B?  Ataukah rakyat sudah jera atas fenomena politisasi rendahan terhadap agama?

Rekam Jejak dan Imbalan. Jika temuan ini tidak akan berubah hingga pemberian suara di TPS pada bulan Maret 2013 nanti, maka rakyat tidak begitu tergoda oleh bentuk-bentuk pemberian apa pun untuk pilihan politiknya. Tentu ini terkait dengan alasan pentingnya aspek kemampuan, program dan kepribadian dalam pilihan politik sebagaimana telah diuraikan di atas. Rasionalisasi ini menjadi ancaman buruk bagi kandidat yang sejak awal berencana “membeli” kemenangan.

Tetapi sangat mencengangkan jika untuk sebuah pemerintahan yang diharapkan dapat memberi jawaban tuntas terhadap permasalahan pembangunan dan dengan tingkat pengharapan atas keterpilihan figur berkepribadian tinggi terlepas agamanya A atau B, rakyat Sumut ternyata kurang apresiatif terhadap rekam jejak kandidat. Ini sebuah paradoks yang membingungkan. Bagaimana pula jika rekam jejak ini terkait dengan catatan ketidak-mampuan menjalankan pemerinthan (tak berprestasi), atau terkait dengan catatan hitam apakah menyangkut pidana atau perdata? Apakah ini sebuah sikap permissiveness (kepemaafan) atau bentuk-bentuk reaksi atas kelelahan menyaksikan lakon-lakon kepemerintahan yang buruk (bad governance) atau karakter penegakan hukum berpilih kasih yang karena sudah terbiasa menyaksikan akhirnya dianggap menjadi hal yang wajar belaka? Apa pun alasannya, hal ini adalah sebuah masalah besar untuk Sumut.

Faktor-Faktor Lain. Soal partai pengusung tidak begitu dipersoalkan, apalagi latar belakang asal daerah kandidat. Tetapi ada faktor lain yang tak diungkapkan responden sebagai alasan penentuan politik yang jika dijumlahkan dengan responden yang tidak tahu atau tidak member jawaban sama sekali agregatnya sebesar 17 % dari total responden 1070.

Semua sudah tahu bahwa partai politik bisa lebih kecil pengaruhnya ketimbang figur. Kelaziman ini terbukti telah menurunkan tingkat optimisme memenangkan pemilihan bagi partai-partai besar. Partai memang acap hanya sekadar “tiket” belaka, bukan mesin pemenaangan yang dapat diandalkan. Karena itulah peluang bagi kandidat yang akan maju melalui jalur perseorangan dapat menterjemahkan hal ini sebagai peluang yang potensil untuk kemenangan.

Penutup. Sebagaimana Jefry Winters menggaris-bawahi (dalam buku terbarunya) keburukan perilaku demokrasi yang difahami, dipilih dan dipraktekkan di hampir seluruh belahan bumi, dalam diskusi terbatas ini saya pun tak dapat memilih selain lebih memahaminya sebagai jahatokrasi belaka yang, suka atau tidak, menjadi salah satu kunci peradaban modern. Sangat penting pula bagi saya untuk memaparkan, bahwa selain pola-pola rekrutmen politik, pembiayaan yang sia-sia di tengah kemelaratan mayoritas rakyat dan proses semakin bengisnya bentuk-bentuk ancaman dalam interaksi sosial dan politik yang menyertai proses demokratisasi. Bukan cuma ketidak-manusiawian yang muncul sebagai implikasi yang dipasarkan secara sistematis. Dalam keadaan tak berdaya menolak, manusia yang paling memiliki kesadaran nurani pun tak dapat terhindar dari kebingungan.

Kecuali memang ada semacam pergiliran kekuasaan dari satu ke lain figur, perhelatan yang oleh banyak fihak kerap disebut sebagai pesta demokrasi lokal itu adalah salah satu musuh besar bagi kejujuran dan keadilan yang justru diajarkan oleh orang-orang yang mestinya menjadi panutan. Sebagai proses kenegaraan di suatu bangsa, apa yang saya ceritakan tentulah bagian integral dari masalah demokratisasi Indonesia kontemporer

Shohibul Anshor Siregar,  Koordinator Umum ‘nBASIS. Tulisan ini pertamakali dipublis Harian WASPADA Medan, Kamis,  24 Mei 2012, hlm B7

About these ads

4 Comments

  1. Gultom says:

    Kepribadian dan agama koq jadi nomor dua ya sekarang? Apa memang kondisi ummat saat ini sudah parah dibanding masa lalu? Kemampuan dan program biasanya tergantung kepada kepribadian dan agamanya. Kita dukung yang punya kepribadian dan akhlak yang baik.

  2. napit says:

    Ke Uangan Yang Maha Kuasa dan Semua Urusan Melalui Uang Tunai, telah cenderung mempengaruhi watak masyarakat dalam berbagai hal. Ini yang sulit kita berantas. Seorang tokoh agama, Hatobangan, bisa terduduk dan tunduk atas pilihan tertentu hanya dengan selembar sarung Gajah Duduk. Betapa murah nya mereka dihargai, betapa mudahnya menghatobankan hatobangon, hanya dengan pemberian yang takseberapa itu. Maka, mari kita majukan calon perseorangan yang lebih sedikit benalunya nanti andai kata menang. Yang mantan hakim juga nggak usah di dukung, karna terlalu pintar memutar balikkan fakta. Saya rasa ex petinggi abri berpasangan dengan pigur Tapanuli bagian Selatan perlu di pertimbangkan (Tritamtomo – ?). Yang jelas, GUBSU nanti, harus yang bisa memperbaiki semua kerusakan kerusakan sistim dll. serta mampu mengurangi angka kemiskinan dengan tindakan, bukan dengan kematian.

    ‘nBASIS:
    terimakasih atas masukannya

  3. Investigasi says:

    Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan masyarakat untuk memilih calon Gubernur SUMUT yaitu ; a.l.sbb :
    1) Perhatikan track record calon tsb (Dikenal.dimasyarakat bawah, telah berpengalaman menjadi pemimpin dari tingkat bawah s.d yang terakhir, Jujur, dapat diterima di masyarakat, berpendidikan, takut akan Tuhan)
    2)Sekali-kali jangan memilih ex narapidana.
    3)Jangan memilih calon Gubernur yang aji mumpung, dan kurang dikenal dimasyarakat bawah. contoh : datang dari luar SUMUT dan tidak tinggal di SUMUT ( Ini namanya mencari kesempaatan)\
    4)Jangan memilih calon Gubernur berdasarkan agama, tapi pililah calon Gubernur yang diharapkan dapat membawa SUMUT kearah perubahan semakin maju daerah SUMUT dan masyarakatnya. hal dapat kita nilai dari konsep maupun rencana yang ditawarkan oleh calon
    5)Hati2 money Politik/Politik Uang.

    Semoga ! Jika kita memilih calon Gubernur berdasarkan kriteria tsb diatas, stigm,a negatif ” SEMUA URUSAN MEMAKAI UANG TUNAI” bisa hilang palan2. termasuk penerimaan pegawai, dan urusan lainnya.

    Kita Gelorakan : INI MEDAN REFORMASI BUNG!

    HORAS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,941 other followers

%d bloggers like this: