Home » ARTIKEL » GELIAT DEMOKRASI PLUS NEGERI-NEGERI MUSLIM

GELIAT DEMOKRASI PLUS NEGERI-NEGERI MUSLIM

AKSES

  • 370,843 KALI

ARSIP


Tentu saja akan ditemukan juga pola-pola kontroversi di berbagai negeri lain, bahwa di sini juga ada perbedaan yang signifikan atas seberapa jauh sistem hukum harus didasarkan pada agama (termasuk Islam). Ini pasti melelahkan dan tak jarang akan menelan pengorbanan yang tidak kecil.

Sejumlah negeri muslim yang disurvey oleh Pew Research Centre untuk Global Attitude Project menunjukkan kontinuitas keinginan untuk melanjutkan demokratisasi dengan sejumlah upaya adaptasi lokal yang merujuk pada ajaran Islam. Negeri sample untuk survey yang berlangsung 19 Maret sampai dengan 20 April 2012 ini ialah Libanon, Turki, Mesir, Tunisia, Jordania dan Pakistan.

Meski dalam laporan yang dirilis tanggal 10 Juli 2012 lalu digarisbawahi adanya optimisme tentang prospek demokrasi yang berlangsung, namun di sana-sini terdapat perbedaan dalam memandang perubahan-perubahan bernuansa kekerasan terindikasi design luar. Mayoritas di Mesir, Tunisia, Yordania dan Libanon mengatakan bahwa kekacauan dan pemberontakan 2011 menyebabkan demokrasi di Timur Tengah makin tumbuh. Tetapi sebaliknya Turki dan Pakistan, di sisi lain, kurang menaruh harapan.

Mayoritas di Libanon, Turki, Mesir, Tunisia dan Jordania tanpa ragu-ragu meyakini demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik. Pengakuan serupa diperdapat di Pakistan. Tetapi publik menyadari mendukung gagasan umum demokrasi saja tidaklah cukup, termasuk jika hanya mengurusi fitur-fitur tertentu yang inherent dari sebuah sistem demokrasi yang lazim seperti pemilu jujur dan adil yang kompetitif, serta kebebasan berbicara.  Negeri-negeri ini berbicara serius tentang banyak hal lain, termasuk kesetaraan gender, peran agama (Islam) dalam Negara, sikap terhadap kekerasan, dan lain-lain. Karena keterbatasan tulisan ini tidak membicarakan seluruh isyu itu.

Demokrasi Plus. Ekonomi jelas menjadi salah satu tujuan. Tetapi banyak yang mengatakan stabilitas politik merupakan prioritas penting, dan bahkan lebih mengutamakannya ketimbang kemakmuran ekonomi. Ketika responden ditanya mana yang lebih penting, demokrasi yang baik atau ekonomi yang kuat, Turki dan Lebanon adalah negeri-negeri yang hanya lebih dari setengah memilih demokrasi. Mesir terbagi, sedangkan Tunisia, Pakistan dan Yordania tampaknya memprioritaskan perekonomian.

Secara keseluruhan, pandangan tentang situasi ekonomi di negeri-negeri ini suram, walaupun Turki adalah pengecualian khusus. Hampir enam dari sepuluh orang Turki (57%) mengatakan perekonomian negeri mereka dalam kondisi yang baik, tapi setidaknya tujuh dari sepuluh di Pakistan, Lebanon, Tunisia, Mesir dan Yordania menawarkan penilaian negatif.

Jika pengalaman Indonesia diukur dengan cara serupa, kelihatannya perasaan publik tidak akan jauh berbeda. Negeri ini sudah cukup berupaya dalam eksperimentasi demokrasi, tetapi rakyatnya tidak merasa puas. Dalam banyak hal ekspose tentang dampak demokrasi begitu gencar mendeskriditkan demokrasi. Perasaan lebih nyaman dipimpin Soeharto pada masa Orde Baru yang diperkirakan kini semakin besar, adalah salah satu akibat dari ketidak-puasan atas capaian demokrasi.

Dalam pengukuran atas kemajuan indeks demokrasi Indonesia memang ditemukan pertumbuhan aspek kebebasan mengemukakan pendapat. Tetapi pendewasaan lembaga-lembaga demokrasi sangat mengecewakan, bahkan banyak bukti tentang perannya yang begitu buruk justru meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejumlah pengalaman yang dapat dipetik dari pelaku-pelaku percobaan demokrasi di belahan bumi lain, menjadi sangat relevan untuk dirujuki di sini. Karenanya proporsi besar orang di negari-negeri muslim yang disurvey menginginkan peran besar bagi Islam dalam kehidupan politik. Ini mengesankan pandangan bahwa demokrasi itu sebetulnya adalah satu hal, dan ajaran Islam adalah agenda dan hal yang lebih besar yang diandaikan inspiratif secara kut.

Tidak mengherankan jika kelihatannya ada semacam kebimbangan tentang kesaling-terkaitan kedua domain itu. Bukankah negeri seperti Indonesia sudah begitu jauh menjalani percobaan demokrasi dengan penonjolan kebebasan mengemukakan pendapat namun tak mengalami perubahan apa pun yang berarti dalam demokrasi ekonomi dan penataan kelembagaan demokrasi yang malah terlihat jelas bergerak pasti menjauhi sifat dan karakter demokrasi? Itulah yang membuat mereka pusing.

Pertanyaan sederhana “apakah demokrasi yang harus dimajukan terlebih dahulu, ataukah ekonomi yang dibenahi”, telah menjadi diskusi elementer yang berkelanjutan.  Hak-hak demokratis dan lembaga demokrasi yang populer jelas dianggap bukan sebuah prioritas dibanding pembenahan ekonomi. Jika harus memilih, Yordania, Tunisia dan Pakistan lebih suka memiliki ekonomi yang kuat dibandingkan demokrasi yang baik. Tentu ada alas an mengapa Turki dan Libanon lebih suka memprioritaskan demokrasi. Sedangkan di Mesir pendapat publik terpecah berimbang, mendua.

Agama dalam Negara. Tentu saja akan ditemukan juga pola-pola kontroversi di berbagai negeri lain, bahwa di sini juga ada perbedaan yang signifikan atas seberapa jauh sistem hukum harus didasarkan pada agama (termasuk Islam). Ini pasti melelahkan dan tak jarang akan menelan pengorbanan yang tidak kecil.

Obsesi agar Islam memainkan peran utama dalam kehidupan publik cukup kuat, atau setidaknya diinginkan agar Islam memiliki beberapa pengaruh penting pada hukum negara. Mayoritas di Pakistan, Yordania dan Mesir percaya hukum secara tegas harus mengikuti ajaran Quran Sedangkan di Tunisia untuk pendapat ini hanya diperdapat  angka dukungan 44%. Turki sendiri memperlihatkan keinginan agar hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, tetapi tidak secara ketat mengikuti Quran.

Sekitar 4 dari 10 orang di Libanon menginginkan hukum seharusnya tidak dipengaruhi sama sekali oleh ajaran Quran, meskipun untuk isu seperti ini, sebagaimana untuk isu-isu lainnya, pandangan bervariasi akan selalu terdapat pada hampir seluruh agama dan sekte agama di mana pun dan kapan pun. Sejumlah 63% orang Kristen Lebanon dan 38% dari Muslim Sunni mengatakan hukum tidak harus dipandu oleh Quran. Hanya 13% dari Muslim Syiah yang setuju untuk ini.

Sama seperti pendapat tentang agama dan politik yang berbeda-beda di enam negeri, begitu juga pandangan tentang kesetaraan gender. Mayoritas responden di enam negari itu percaya bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dengan lelaki, dan pandangan ini dianut oleh lebih dari 8 dari 10 orang Lebanon dan Turki. Namun berbeda dengan di Mesir. Hanya 53% pria Mesir mendukung persamaan hak-hak itu. Tetapi jangan lupa, meskipun begitu besar dukungan atas prinsip umum kesetaraan gender, ada antusiasme yang kurang untuk kesetaraan gender dalam politik, ekonomi, dan kehidupan keluarga. Misalnya, banyak yang percaya bahwa pria akan memimpin lebih baik dalam politik. Tradisi turun temurun dan kecenderungan pemahaman dan penerimaan terhadap sumber-sumber Islam dan kesejarahan Islam diyakini memiliki pengaruh besar untuk hal ini.

Penutup. Survey ini tentu sangat erat kaitannya dengan isyu-isyu penting terkait dengan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Lembaga ini selalu akan mengkaitkan persepsi publik di negeri-negeri yang mereka survey itu terhadap Amerika Serikat dan juga Israel. Bersamaan dengan itu, mereka selalu menganggap penting untuk mengetahui posisi kelompok-kelompok ekstrim di mata publik yang mereka survey.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan Harian Waspada Medan, Kamis 9 Agustus 2012, hlm B9

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,936 other followers

%d bloggers like this: