Home » ARTIKEL » BAWASLU PUSAT SEBAIKNYA AKUI EKSISTENSI BAWASLU SUMUT

BAWASLU PUSAT SEBAIKNYA AKUI EKSISTENSI BAWASLU SUMUT

AKSES

  • 376,149 KALI

ARSIP


parpol

BAWASLU PUSAT tidak semestinya membiarkan Panwaslu Sumut  membawa permasalahan yang menimpa mereka ke ranah hukum karena substansi masalahnya sebetulnya sangat sederhana. Tetapi jika akhirnya Panwaslu Sumut melakukan itu, saya menilai itu sebagai pilihan terakhir. Bawaslu Pusat akan mendapat catatan buruk di mata hukum dan di mata rakyat.

Panwaslu Sumut yang sekarang, secara kelembagaan maupun secara orang perorang, adalah produk Bawaslu Pusat  yang mereka bentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan aktual (terbaru), dan tidak dibentuk untuk maksud termporary dengan tugas melaksanakan support terhadap Bawaslu dalam melakukan veryfikasi faktual parpol untuk kepentingan pemilu 2014, dan Pemilukada Sumut (Gubsu).

Menurut hemat saya tidak ada pengertian limitasi itu, dan legalitas kelembagaan serta orang-orang yang dikukuhkan itu kuat meskipun Bawaslu Pusat dalam Surat Keputusan pengesahan menggunakan terminologi lama, yakni Panwaslu, bukan Bawaslu. Kesalahan atau kekhilafan seperti itu memang fatal, tetapi tidak merubah kedudukan Panwaslu Sumut yang mestinya sejak ditetapkan sudah menjadi Bawaslu. Sangat tidak fair jika kesalahan pada Bawaslu ditimpakan kepada Panwaslu Sumut.

Lain halnya jika Panwaslu Sumut dikukuhkan berdasarkan mekanisme lama, maka ia harus tunduk pada ketentuan baru dan dengan sendirinya harus menyesuaikan diri (bubar dengan sendirinya). Atau jika harus difahamkan bahwa sejak awal Bawaslu Pusat by design merencanakan Panwaslu Sumut yang sekarang bersifat temporal dengan tugas adhock untuk membantu veryfikasi partai dan Pemilukada Sumut (Gubsu) 2013, itu justru tidak dapat ditoleransi oleh ketentuan perundang-undangan yang ada.

Dalam kaitannya dengan pemilu 2014, mestinya Bawaslu sudah harus fokus kepada masalah-masalah substantif agar kualitas pemilu 2014 nanti semakin berkualitas (naik kelas) dan semakin terpandang di mata dunia. Rakyat juga merindukan proses legitimasi politik yang luhur dan tak sekadar ritual yang tak bernilai demokratis. 

Paling tidak, ada 15  variable penting yang menantang penyelenggara pemiliu 2014, yakni terkait dengan implementasi dan pengawalan aspek-aspek (1) Legal framework (2) Kewenangan (penyelenggara) pemilihan independen (Electoral authority independence) (3) Kontestasi (4) Pendaftaran pemilih (5) Registrasi (6) Pengaturan polling (7) Pemberian suara (8) Perhitungan suara (9) Tabulasi dan pelaporan  (10) Penyelesaian sengketa (11) Akses para pemantau serta peliputan media (12) Penyalah-gunaan wewenang oleh pejabat Negara termasuk perdagangan pengaruh lewat program pemerintah (13) Jual-beli suara (14) Intimidasi pemilih dan Intimidasi kandidat; dan (15) Asesmen menyeluruh dalam pemilihan.

Juga sangat diperlukan upaya pelibatan masyarakat untuk penyadaran dan perkuatan dalam kaitannya dengan penggalangan partisipasi politik sekaligus pengawasan untuk kualitas dimaksud.

Selain itu jika masalah seperti ini berkelanjutan, kita harus siap-siap menghadapi kemungkinan resiko  ancaman atas kualitas pemilukada di beberapa daerah Kabupaten di Sumut (sebelum pemilu 2014), meskipun pemilukada sejumlah Kabupaten itu tidak secara langsung ditangani oleh Panwaslu Sumut.

Shohibul Anshor Siregar
About these ads

1 Comment

  1. […] Bawaslu Pusat Sebaiknya Akui Eksistensi Bawaslu Sumut […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,945 other followers

%d bloggers like this: