'nBASIS

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 913 other followers

Top Rated

PEMULIHAAN DAN KEBANGKITAN EKONOMI


Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS) merencanakan serangkaian seminaring dengan melibatkan Intelektual Independen Indonesia sebagai mitra dalam penyelenggaraan. Seminaring itu sendiri diberi judul “Pemulihan dan Kebangkitan Ekonomi Indonesia: Kedaulatan Moneter, Jaminan Pekerjaan, Kebijakan Industrial”.

Seminaring ini memandang penting Pidato Kenegaraan Presiden RI baru-baru ini sebagai titik tolak penting untuk pembicaraan. Bahwa baru-baru ini, Presiden RI dalam pidatonya dengan jelas menekankan pentingnya transformasi, lompatan, dan strategi besar, tidak hanya dalam menghadapi krisis multidimensi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, tetapi juga mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Jika ditilik pada narasi konstitusi, terdapat wording dan aksentuasi kuat dan penuh semangat kebangsaan yang paling mencerminkan cita-cita ini, yaitu gagasan besar yang termaktub di dalam Pembukaan Konstitusi Indonesia. Di sana dinyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia didirikan untuk “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Jika melihat kebijakan alokasi anggaran (meski hal ini beroleh kritik besar dari berbagai kalangan) sesungguhnya saat ini Indonesia termasuk negara yang berada pada posisi terdepan terkait pendanaan stimulus covid-19. Stimulus yang dari perspektif tertentu menonjolkan sifat inovatif melalui skema “berbagi beban” utamanya antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan RI. Menteri Keuangan RI sendiri baru-baru ini juga menjadi bagian penyelenggara konferensi PBB berjudul “Rebirthing the Global Economy to Deliver Sustainable Development”.

Namun, tanpa mengurangi apresiasi terhadap kebijakan yang telah diambil itu, terasa masih banyak lagi sebetulnya langkah-langkah substantif turunan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan visi pemulihan dan kebangkitan yang diserukan Presiden RI. Ketika akan menatap masa depan, sangat terasa bahwa Indonesia demikian perlu belajar dari masa lalunya dengan berbagai catatan yang tak begitu menggembirakan, khususnya jika semua harus dikembalikan sebagai kesempatan serius dan sungguh-sungguh untuk merenungkan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam Konstitusi Indonesia. Konstitusi itu imperatif sifatnya, dan tak ada cara untuk tidak mengindahkannya.

Mari kita periksa beberapa detil sebagai contoh. Pada Pasal 27 Ayat 2 konstitusi Indonesia, misalnya, secara naratif dinyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Akan diterjemahkan seperti apakah bahasa konstitusi yang sedemikian jelas dan tak multitafsir ini?

Jenis hak warga negara ini tentu saja meniscayakan jaminan dari negara untuk pemenuhannya, apapun taruhan untuk itu. Tujuh puluh lima tahun merdeka adalah rentang waktu yang sebetulnya lebih dari cukup untuk mengevaluasi kesetiaan pemerintahan yang silih berganti terhadap kehendak konstitusi ini.

Hak warga negara meniscayakan jaminan negara terhadap pemenuhannya. Misalnya, nama lembaga penjamin hak sosial warga negara adalah “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”. Jadi, begitu jelas bahwa negara Indonesia harus menjamin hak untuk bekerja atau beroleh pekerjaan dan hak hidup bagi warganya. Kini tentu saja Indonesia tak mesti disaksikan berada dalam keraguan dan kebimbangan dalam mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan warga negara yang hak-haknya wajib dipenuhi itu.

Di dalam pengalaman dan praktik yang dapat diamati melalui pengalaman empiris berbagai negara di seluruh dunia, kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan kedua hak ini telah ditawarkan dalam bentuk job guarantee (jaminan pekerjaan) dan basic income (jaminan penghidupan). Kebijakan kedua sesungguhnya telah cukup banyak didiskusikan di Indonesia, meski tidak selalu terlihat dimotori oleh kelembagaan yang secara rasional seharusnya merasa berkewajiban untuk memperjuangkannya.  Namun, khusus untuk kebijakan pertama (job guarantee) dapat dipastikan masih belum dipikirkan sama sekali, atau untuk mengatakan keadaan sebenarnya, diabaikan.

Pengabaian tuntutan imperatif konstitusi ini sangatlah disayangkan, mengingat keseriusan pemerintah bekerja untuk urgensi lain, khususnya dalam rencana dan kebijakan memajukan perekonomian Indonesia. Lihatlah Program Kartu Prakerja yang menggaji sambil melatih para penganggur untuk meningkatkan keahlian mereka telah diluncurkan, betapa pun konseptualisasinya banyak dikritik terutama ketika telaahan ditujukan pada bagaimana program itu diskenariokan dalam hal-hal teknis operasional. Skema ‘jaminan kehilangan pekerjaan’ pun telah dirancang dalam rencana undang-undang sapujagat (omnibus law) meski sesungguhnya tak dinafikan sejak awal terus-menerus menuai kontroversi yang tak dapat dipandang sederhana.

Jika saja pemerintah menyadari, sebetulnya kebijakan job guarantee, jika pemerintah berkenan melahirkannya, sangat mungkin bisa mengurangi kontroversi ini. Selain menurunkan tensi kontroversi di tengah banyaknya sumber potensi pemicu kontroversi lainnya di negeri ini, juga diyakini sekaligus dapat serta-merta mempercepat pencapaian kemajuan, transformasi, dan lompatan dalam perekonomian Indonesia. Sebagai tambahan argumen yang tidak dicari-cari, yang sebenarnya merupakan dorongan dasar bagi kebijakan ini, job guarantee itu pun secara jelas telah diamanatkan dalam Konstitusi Indonesia (Pasal 27 Ayat 2). Sebagai renungan penting, sebanyak 4 kali Konstitusi Indonesia mengalami amandemen, ketentuan tentang hakmendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (job guarantee) sama sekali tidak berubah.

Jangan sekali-kali dikira bahwa para pendiri Indonesia merumuskan pasal tentang ini dengan setengah hati dan tanpa kajian filosofis yang matang. Dengan berucap syukur alhamdulillah, sanjungan dalam bentuk narasi terimakasih kepada mereka amat tak cukup karena faktanya amat menyadari kebijakan job guarantee itu sesuatu yang amat penting bagi terwujudnya tujuan kebebasan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Tujuan-tujuan ini termaktub dalam Paragraf 2 Pembukaan Konstitusi. Tujuan ketiga, kedaulatan, ternyata sekaligus berperan sebagai cara untuk memulihkan dan membangkitkan perekonomian.

Dikaitkan dengan pidato Presiden RI, persisnya, harapan yang dinyatakan dengan tegas ialah bahwa Indonesia menjadi negara industri yang maju sebelum perayaan satu abad kemerdekaan tahun 2045. Kiranya hal itu adalah sebuah kondisi yang hanya bisa diperoleh melalui pemahaman dan pencapaian kedaulatan moneter, yang antara lain harus mencakup prasyarat-prasyarat penting lainnya termasuk kemandirian pangan dan energi. Kedua hal ini, sebagaimana pidato Presiden RI, juga sedang diusahakan dengan serius di Indonesia.

Beberapa pemikir, aktivis, dan praktisi ekonomi telah berada di baris terdepan mendorong kedaulatan moneter ini di tingkat negara. Mereka bernaung dalam gerakan teori moneter modern. Teori-teori dan kebijakan gerakan ini telah banyak didiskusikan dan diperdebatkan pada media-media internasional, terutama pada masa pandemi yang mengglobal ini.

Di Indonesia, sebelum masa pandemi, BAPPENAS, bekerjasama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB), telah pernah berkonsultasi dengan seorang pakar dari gerakan ini (Jesus Felipe) tentang Kebijakan Industrial Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini, bersama pelaksanaannya, jika diperiksa dan dibutiri dengan cermat, juga menjadi bagian penting dari pidato Presiden RI.

Jadi, sekarang adalah waktu yang tepat bagi serangkaian pewacanaan, dorongan dan bahkan desakan, termasuk seminaring tentang pemulihan dan kebangkitan ekonomi yang direncanakan oleh ‘nBASIS, sebagaimana disampaikan Presiden RI dan memang hal itu diamanahkan oleh konstitusi, antara lain melalui lensa dan strategi teori moneter modern. Karena itu ‘nBASIS telah mendesain bahwa dalam rangkaian seminaring ini dipandang perlu dan amat taktis, agar lebih mudah dan terfokus, mengulas hal-ihwal kedaulatan moneter, jaminan pekerjaan, dan kebijakan industrial, diposisikan sebagai materi-materi pembahasan yang kelak dibuat secara terpisah.

Tim ‘nBASIS (Surya Dalimunthe, Afrilya dan penulis sendiri) telah menerjemahkan buku teks ‘Macroeconomics’ yang ditulis oleh para perintis teori moneter modern, dan diterbitkan Macmillan. Naskah itu dapat diakses pada tautan ini: s.id/makroekonomi.

Seminaring pertama (seri 1) akan memusatkan pembahasan tentang “Pemulihan dan Kebangkitan Ekonomi Indonesia: Kedaulatan Moneter”. Dijadwalkan pada Senin, 31 Agustus 2020, 19:30 WIB / 7.30 pm (GMT+7). Seorang yang termasuk pelopor dalam teori moneter modern, Fadhel Kaboub (Denison University dan Presiden Global Institute for Sustainable Prosperity), secara khusus akan mengetengahkan jawaban atas pertanyaan “Bagaimana mencapai kedaulatan moneter bagi negara pasca-kolonial?”Penulis sendiri akan mengulas jawaban atas pertanyaan “Alokasi dan sumber dana pemulihan ekonomi Indonesia?”

Seminaring Seri 2 diberi tajuk “Pemulihan dan Kebangkitan Ekonomi Indonesia: Jaminan Pekerjaan” yang membahas tentang serba-serbi job guarantee . Pembicara dari Indonesia adalah Bhima Yudhistira yang akan membahas tentang penanggulangan pengangguran di Indonesia.

Seminaring Seri 3 bertajuk “Pemulihan dan Kebangkitan Ekonomi Indonesia: Kebijakan Industrial”. Pembicara dari Indonesia adalah mantan Menteri BAPPENAS/ Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago. Seminaring akan dilangsungkan dengan dwibahasa (Inggris dan Indonesia).

Sebagaimana disebut di awal, ‘nBASIS menilai sekarang adalah waktu yang tepat bagi pembicaraan lebih mendasar tentang pemulihan dan kebangkitan ekonomi, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi dan diamanatkan konstitusi!

Shohibul Anshor Siregar adalah Koordinator Umum ‘nBASIS.
Surya Darma Hamonangan Dalimunthe adalah pendiri Intelektual Independen Indonesia.

INKONSISTENSI DUKUNGAN PARTAI


Dari arena pilkada musim wabah covid-19 ini muncul berita tentang partai-partai yang berbalik haluan. Tadinya seakan sudah pasti mendukung bakal pasangan calon tertentu. Tetapi belakangan, justru pada detik-detik akhir menjelang pendaftaran ke KPU, malah beralih ke bakal calon pasangan lain.

Ditolaknya pendaftaran Soekirman dan Tengku Ryan oleh KPU Serdangbedagai (Sergai) adalah salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik, akhir pekan lalu. Maklum, ia petahana. Tidak sembarang petahana. Karena sebelum menjadi bupati, dua periode menjdi Wakil Bupati. Bukan hanya itu. Soekirman kini maju bersama putera dari bupati yang memimpinnya selama dua periode tempohari.

Alasan penolakan ialah karena dukungan partai tidak mencukupi. Salah satu partai yang diklaim turut mendukung adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Namun ternyata partai ini justru telah terlebih dahulu digunakan mendukung pasangan calon (paslon) lain. Agaknya tidak perlu berspekulasi apakah ada skenario (apa pun itu) di balik peristiwa ini. Sebaiknya ditunggu saja kasus ini masuk ke peradilan sengketa pilkada.

Tetapi satu hal patut dicatat, kesan bahwa rival Soekirman, wakilnya sendiri dalam memerintah pada 5 tahun terakhir, Wiwik, adalah figur yang jika bukan orang yang percaya diri dengan potensi elektabilitas yang tinggi tidak akan memiliki keberanian untuk maju dengan pasangan lain padahal dalam sejarah Sergai Soekirman itu 2 periode menjadi Wakil sebelum menjadi Bupati.

Inkonsistensi Sebagai Gejala Umum. Berita kegagalan pendaftaran Soekirman itu spontan menimbulkan banyak spekulasi. Namun seliar apa pun spekulasi, seyogyanya tetap harus ditunggu sengketa dukungan ini berproses sesuai ketentuan regulasi. Dalam kaitan itu DPP PAN adalah satu-satunya sumber otoritatif dalam potensi penyelesaian. Jika Soekirman dan Tengku Ryan akhirnya ditolak oleh KPU Sergai saat akan mendaftar karena dukungan PAN sudah berada pada pasangan lain yang mendaftar terlebih dahulu, maka sumber otoritatif yang bisa menyelesaikan kasus sengketa pilkada ini adalah DPP PAN. Hanya DPP PAN yang dapat memberi klarifikasi dukungan yang sah dan benar, apakah Soekirman-Ryan atau Pasangan rival yang sudah mendaftar terlebih dahulu.

Mungkin orang tidak banyak tahu bahwa setelah dukungan PAN yang membawa Soekirman ke jabatan Bupati, petahana ini pun pernah menjabat sebagai Ketua DPD PAN Sergai dan jasanya pada pemilu 2014 tidak kecil dalam memperbesar jumlah kursi pada waktu itu. Jika tidak salah perolehan kursi PAN Sergai tahun 2014 merupakan jumlah terbesar kursi di DPRD Sergai sepanjang sejarah keikutsertaannya dalam pemilu di daerah itu. Tetapi belakangan Soekirman diketahui sudah keluar dari PAN dan pemberitaan media ada yang mengatakan ia nyaman pindah ke Golkar dan sangat berkeinginan untuk menjadi orang normal satu pada partai itu di daerah kekuasaannya.

Memang tidak selalu konsisten kader didukung oleh partai sebagaimana HT Erry Nuradi (NasDem) yang malah gagal mencalonkan diri. Ini sama dengan Rudolf M Pardede (PDIP) yang saat-saat akan mendaftar sebagai petahana cagubsu, justru diberhentikan sekaligus dukungan partai diberikan kepada paslon lain. Sebetulnya masih banyak lagi yang lain.

Kader Golkar Syamsul Arifin yang maju pilgubsu dan memenangkannya bersama Gatot Pujonugroho, antara lain dengan mengalahkan paslon dari partainya sendiri (Ali Umri, Ketua Golkar Sumut dan Maratua Simanjuntak, kader lama Golkar), justru menjadi Ketua Golkar Sumatera Utara tak lama setelah dilantik menjadi Gubernur.

Jadi, jika kinipun, misalnya, Aripay Tambunan yang maju di Labuhan Batu Utara, juga tak didukung partainya (PAN), padahal ia adalah kader yang sudah pernah beroleh kedudukan strategis dalam jajaran kepengurusan partai, dan juga menjadi legislator untuk kota Medan dan Sumut.

Legalframework Pemilu & Budaya Politik. Umumnya rakyat terbiarkan tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Wilayah ini memang sebuah misteri yang dipelihara berdasarkan makna-makna tersirat di dalam legalframework kepemiluan yang sekaligus mencerminkan budaya politik anti demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia. Diketahui bahwa keputusan pemberian dukungan partai kepada satu pasangan calon (paslon) selain butuh proses panjang juga meniscayakan persyaratan-persyaratan tertutup yang jika rakyat banyak tahu sebetulnya sangat memuakkan bagi mereka.

Umumnya selalu dirahasiakan adanya transaksi. Rakyat mungkin ada yang percaya bahwa jika syarat untuk beroleh dukungan adalah transaksi (uang). Mengapa demikian? Ya, karena umumnya orang awam berfikir bahwa jika memang ada transaksi maka itu tak mungkin bisa lolos dari tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Orang tentu juga berfikir bagaimana mungkin bisa lolos dari KPK yang begitu perkasa, karena badan anti korupsi ini dikatakan mampu mengendus transasksi bahkan yang lebih kecil dari kelas transaksi pencarian dukungan partai untuk pilkada itu. Apalagi diketahui bahwa lembaga anti rasuah superbody itu diberi kewenangan oleh UU untuk melakukan penyadapan atas percakapan siapa saja yang diperlukan oleh para penentu kebijakan di sana.

Orang yang tetap merasa benar dan menyanggah dalam pemeriksaan KPK, kandas dan tak bisa mengelak ketika semua pembicaraannya terkait kasus yang disangkakan kepadanya diperdengarkan di depan matanya. Jadi dengan begitu, di Indonesia, karena literasi rendah, masih cukup banyak orang yang percaya bahwa transaksi untuk menggondol dukungan partai dalam proses pilkada itu sama sekali tidak ada.

Namun melihat fakta perbincangan umum yang meluas secara nasional, rasanya tudingan transaksi itu adalah sesuatu yang berlangsung layaknya korupsi-korupsi lainnya yang memang sifatnya selalu tertutup dan rahasia meski amat sangat berbahaya.

Shohibul Anshor Siregar
Dosen FISIP UMSU. Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inistiatif & Swadaya (‘nBASIS)

MUHAMMADIYAH DAN PAN


MUHAMMADIYAH tidak berpolitik (praktis). “Kiat” itu sudah ditancapkan sejak awal pendiriannya. Dalam konsistensinya seakan membiarkan keberlangsungan hiruk-pikuk perebutaan kekuasaan dan maraknya korupsi yang seolah tak lagi menjadi tabu nasional, ia justru menyibukkan diri mengurusi jama’ahnya yang kebanyakan adalah dhu’afa (orang lemah dan miskin) itu. Tekun melakukan kaderisasi dan berdakwah melalui begitu banyak amal usaha dan cabang-cabang kegiatannya hingga perluasan khusus yang kini terdapat di luar negeri.

Tetapi ia bukan tidak perduli dan bukan awam politik sama sekali. Bagaimana mungkin sebuah organisasi yang memiliki cita-cita politik yang besar, yakni mewujudkan sebuah negeri yang indah, adil dan Makmur, yang tanpa cela, tak faham politik? Dalam bahasa khas organisasi ini cita-cita besar itu digaungkan dengan ungkapan “baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur”.

Tersebab itu ia sangat resah ketika muncul tanda-tanda yang amat mengkhawatirkan tentang diganggunya philosopgiesche Grondslag (Belanda) atau weltanschauung philosofi grounslah (Jerman) itu. Iyalah, Muhammadiyah memang sudah lama resah. Bahkan jauh sebelum heboh Rancangan Undangundang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang membawa perpecahan nasional yang amat serius itu. Ia pun pastilah akan terus sangat setia dan tetap akan sangat cermat membaca tanda-tanda yang membahayakan tentang itu, serta dengan caranya sendiri, yang kerap seperti seolah menghindari tujuan, akan terus melakukan perlawanan non-violence. Kisah paling representatif untuk itu ialah ketika Soeharto ingin agar semua organisasi secara formal mencantumkan Pancasila sebagai dasar pendirian. Juga sebelumnya ketika Soekarno memberlakukan konsep Nasionalisme Agama dan Komunisme (Nasakom). 

Dalam non-violence movementnya ia akan berterus terang tentang dirinya yang lebih mementingkan bangsa dan jama’ahnya dan tak akan rela berbenturan dengan kekuatan mana pun, apalagi akan membawa korban. Dalam agendanya yang lembut ia ingin tak seorang pun warganya tak tercerahkan dan karena ceroboh menjadi korban sia-sia dalam rangsangan liar gejolak politik yang keras dan penuh tipu muslihat itu.

Bentuk perlawanan non-violencenya yang tak pernah surut sejak zaman penjajahan ialah berdakwah amar makruf dan nahi munkar. Mendirikan banyak sekali amal usaha dan menggerakkan pranata-pranata pemberdayaan adalah bentuk paling murni sebagai alterasi substantif atas negara, meski tak harus disebut sebagai perfect state in the real state. Ia ingin tak diganggu dalam kekayaan amal itu dan di sana dakwahnya menjejaki semua dimensi masalahat hari ini dan masa depan yang bahkan negara bisa benar-benar abai terhadapnya.

Ketika Muktamar ke 47 Tahun 2015 lalu di Makassar, ia pun memutuskan sebuah “panduan berpancasila” untuk dirinya dan untuk ditawarkan kepada seluruh komponen bangsa yang dinamai “al-dar al-ahdi wa al-syahadah”. Konsep ini menegaskan pemahaman Muhammadiyah tentang Negara Pancasila yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, sebagai sebuah hasil konsensus (kesepakatan) nasional, yang secara cita-cita dan perjuangan wajib menjadi tempat pembuktian atau kesaksian untuk menjadi negeri yang aman dan damai, menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridha Allah SWT.

Kesepakatan (konsensus) nasional itulah yang diistilahkan dengan al-dar al-ahdi (Negara Kesepakatan Nasional). Sedangkan istilah al-dar al-syahadah dimaknai sebagai Negara Kesaksian (tekad dan cita-cita). Indonesia sebagai Negara Pancasila, terus-menerus wajib diperjuangkan menapaki kondisi meningkat berjelanjutan (well-being) terus menapaki jalan lebih baik dari waktu ke waktu.

Muhammadiyah meyakini pandangan kebangsaan yang bertolak dari konsep al-dar al-ahdi wa al-syahadah ini sejalan dengan cita-cita Islam tentang Negara idaman yang dalam istilah yang populer di lingkungan Muhammadiyah disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah SWT).

Secara optimistik Muhammadiyah memandang negara ideal berdasarkan konsep al-dar al-ahdi  wa al-syahadah (baca: addarul ahdi wasysyahadah) itu Indonesia benar-benar sangat berpeluang beroleh berkah Allah SWT karena penduduknya memiliki sifat-sifat beriman dan bertaqwa. Beribadah dan memakmurkannya, menjalankan fungsi kekhalifahan dan tidak membuat kerusakan di dalamnya. Memiliki relasi harmonis dengan Allah, juga terhadap sesama manusia. Juga diwajibkan mampu mengembangkan pergaulan global yang setara dan berdasarkan taqwa, dan dengan semua itu diharapkan Indonesia dapat menjadi Negara unggulan yang bermartabat.

Dalam perspektif Muhammadiyah Islam adalah agama kemajuan yang diturunkan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan dan terbangunnya peradaban semesta. Kehidupan kebangsaan maupun kemanusiaan universal yang digerakkan Muhammadiyah selalu berlandaskan komitmen menyemai benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemamkmuran dan keutamaan hidup menuju peradaban utama yang melahirkan keunggulan lahiriah dan ruhaniah.

Islam ditegakkan untuk menjunjung tinggi kemanusiaan tanpa driskiminasi, menggelorakan misi anti-perang, anti-terorisme, anti-penindasan, anti-keterbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam secara berlebihan, serta berbagai kemungkaran lainnya.

Hal yang kini diperjuangkan Muhammadiyah bukanlah sesuatu yang baru. Organisasi yang berdiri tahun 1912 ini melalui para kadernya tercatat memiliki keterlibatan aktif dalam usaha-usaha menuju kemerdekaan. Dulu memang orang-orang Muhammadiyah ikut merumuskan Pancasila.  Menurut sejarah, bangsa Indonesia dari tanggal 22 Juni 1945 hingga tanggal 17 Agustus 1945 memiliki ideologi Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Tetapi pada 18 Agustus 1945, ada tokoh dari Indonesia Timur yang mengajukan keberatan atas tujuh kata dalam Sila pertama Pancasila itu. Mereka, melalui Wakil Presiden Mohammad Hatta, melakukan lobby intensif agar tujuh kata dalam Sila pertama Pancasila itu dihilangkan dan akhirnya diterima oleh Panitia 9 dari kalangan umat Islam.  

Tokoh-tokoh Muhammadiyah ikut menyelesaikan masalah dari sesuatu yang sudah disepakati dengan bulat (bukan dengan voting) sebelumnya. Bukan sebuah apologi jika dikatakan bahwa dari sejarah yang ada, mendahulukan kepentingan bangsa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh umat Islam lainnya.

Pada zaman Orde Lama Muhammadiyah berjuang merealisasikan aspirasi umat dan bangsa melalui partai politik yang tersedia, khususnya Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan partai Islam lainnya. Tetapi bentuk keterlibatannya bukan imitasi dari prinsip bebas aktif, melainkan pemisahan agenda dan kelembagaan perjuangan. Tetap “mensucihamakan” Muhammadiyah dari politik praktis membuatnya tak terimbas seperti penyesalan sebagaimana organisasi besar umat Islam lainnya yang, pernah, setelah cukup letih, akhirnya mendeklarasikan kesadaran untuk segera kembali ke khittahnya semula.

Muhammadiyah secara substantif memiliki kepemihakan yang jelas, merekomendasikan pilihan-pilihan politik dalam pemilu kepada warganya dengan begitu halus dan santun. Dengan begitu pastilah terbaca ia pernah mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan cara yang begitu samar. Ada saja catatan yang membawa ekses luas dan lama ketika cara yang ditempuh penguasa sedikit pongah atas nama demokrasi dan pembangunan untuk berada pada pigaknya. Itu berulangkali dan Muhammadiyah terkadang mengelus dada dan memperbanyak sabar.

Dalam perulangan sistem politik multi partai seperti sekarang ini, terutama sejak tumbangnya Orde Baru, Muhammadiyah mencatat perulangan jawaban prototype sikapnya yang orisinal. Menggiurkan untuk bisa berkuasa di sebuah penghujung era yang mendasari sebuah awal reformulasi anarkisme (ketiadaan pola) politik pasca kejatuhan Orde Baru. Seseorang belia yang saat itu adalah penjabat nomor satu di dalam Muhammadiyah telah diijtihadkan lebih baik meninggalkan Muhammadiyah secara organisatoris untuk diinfaqqan dalam dunia politik praktis. Dialah Mohammad Amien Rais, anak kampus dari Jogja. Ia tak dilepas sendirian menjajal kerumitan dan kekerasan politik. Berdirilah Partai Amanat Nasional (PAN). Partai yang sesungguhnya beroleh “pisang bakubak” dari Muhammadiyah dalam mengembangkan jejaring ke seluruh wilayah tanah air. Adalah mayoritas para aktivis Muhammadiyah yang berbakat menonjol dalam politik praktis yang juga diinfaqqan mengikuti dan membantu Mohammad Amien Rais dalam mendirikan partai reformasi itu.

Benar bahwa waktu itu warga Muhammadiyah banyak yang cukup frustrasi karena jejak kepartaiannya selama sekian masa akan sedikit terganggu jika PAN akan menyedot dukungan. Diketahui KH Dahlan, pendiri organisasi ini (1912), sangat serius mematwakan “pergilah menabur dakwah dan karya profesional kemana saja dan jangan lupa untuk kembali dan jangan menjadi kelapa condong yang setelah dibesarkan di dalam kawah candradimuka kaderisasi Muhammadiyah justru lebih menguntungkan bagi pihak lain”. Orang-orang itu, politisi Muhammadiyah yang ada di semua partai (Partai Orde Baru: PPP, Golkar dan PDIP) selalu dapat memahami pesan sakral itu dan memang sejumlah orang pastilah tidak selalu dapat berlapang dada menerima kenyataan itu.

Kini PAN juga tetap bukan pilihan tunggal dalam bathin warga Muhammadiyah. Ada kontestasi damai yang terus berlangsung, khususnya antara PAN dan PKS. Tidak ada jaminan warga Muhammadiyah akan menjadi pendukung mutlak salah satu di antara keduanya. Ada rumus political marketing yang akan menghasilkan ketertarikan. Substansi keperwakilan kedua partai inilah yang akan menentukan.

Pada saat sekarang PAN mengalami dinamika baru dengan bayang-bayang serius akan dibentuknya sebuah partai baru oleh pendiri PAN yang dulu diinfaqqan secara ihlas, Mohammad Amien Rais. Orang-orang PAN tidak perlu disaksikan menangis untuk mengetahui betapa resahnya mereka berhadapan dengan rencana itu. Diplomasi substantif diperlukan oleh PAN. Ada orang seperti Soetrisno Bachir (mantan Ketua Umum PAN pengganti Mohammad Amien Rais) yang memiliki tautan bathin yang tak pernah putus dengan Mohammad Amien Rais. Jika Bahasa bathin Soetrisno Bachir tak lagi efektif, maka tibalah ancaman serius bagi PAN.

Diam-diam warga Muhammadiyah banyak yang membenarkan inisiatif Mohammad Amien Rais. Mengapa? Mereka ikut kecewa sekecewa Mohammad Amien Rais. Muhammadiyah tetap memiliki kebutuhan jaringan kelembagaan untuk memperjuangkan aspirasinya. Tetapi jika keluhan Mohammad Amien Rais benar-benar diterjemahkan, begitu sukar untuk menahan eksodus dukungan ke partai baru Mohammad Amien Rais itu.

Ini tidak pantang dibicarakan. Bahwa politik identitas itu abadi. Jika di antara sekian banyak partai yang mengatasnamakan aspirasi umat Islam menambah lagi kesengitan kontestasinya selama ini, maka pasca pemilu berikut ada kemungkinan dua scenario. Pertama, mereka akan membagi agak berimbang semua suara captive, tetapi hanya menghasilkan angka perolehan (suara pemilu) yang tak melewati ambang batas parliamentary threshold. Kedua, akan ada satu di antara partai-partai itu yang mampu meraih suara melebihi yang lain sehingga partai yang lain itu dengan sendirinya terpaksa membuat partai baru jika orang-orangnya masih berkeingin menghadapi pemilu berikutnya. Mereka tentu tidak bisa diberi amar “pasca pemilu mendatang semua harus melebur ke partai yang paling memungkinkan (berdasarkan perolehan suara) dan karakter modernitas yang lebih menjanjikan masa depan”. Itu tidak mungkin sama sekali.

Pertanyaan serius adalah apakah nanti PAN akan ditinggalkan oleh warga Muhammadiyah? Buatlah optimisme untuk menjawab ini dengan pertama, memberi jawaban yang meyakinkan tentang perspektif masa depan untuk merealisasikan gagasan dan cita-cita besar baldah thayyibah wa rabbun ghafur dan penjagaan setia atas ancaman penyimpangan serius dari konsep al-dar al-ahdi wa al-syahadah.

Tetapi langkah awalnya dapat dimulai dengan menseleksi figur terpenting yang paling representatif menurut ukuran kekaderan Muhammadiyah untuk direkrut menjadi pengurus PAN di daerah-daerah. Keresahan Muhammadiyah juga selalu termanifestasi dengan berbagai cara ketika mereka menyaksikan partai yang dulu mereka support habis-habisan justru kini dalam gagasan dan personalia kepartaian serta kursi legislatif sama sekali tak mencerminkan perjuangan Muhammadiyah.

Shohibul Anshor Siregar
Dosen FISIP UMSU. Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).

SIAPA BUTUH SERTIFIKASI DA’I?


|Di tengah kondisi negara dan pemerintahan yang selain diterpa masalah menghadapi cocid-19 dan masalah klasik lainnya seperti korupsi dan ketarberdayaan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat,  apalagi dengan munculnya pertentangan besar akibat sejumlah regulasi yang menakutkan rakyat (Minerba, OnibusLaw, HIP, dan lain-lain) mungkin standardisasi yang menyatukan persepsi (taswiyatul afkar) mengembangkan ajaran Pancasila dan UUD 1945 dan mengoordinasi langkah (tansiqul harakah) agar maksimal dalam bekerja demi rakyat justru sangat penting dilakukan kepada seluruh pejabat pemerintahan |

Di balik program sertifikasi penceramah agama dan khatib itu terasa ada tuduhan tersembunyi yang tidak beralasan dan sekaligus tanpa begitu disadari justru merendahkan bagi umat Islam Indonesia. Ayo kita berterus terang soal ini dan keluar dari persembunyian masing-masing.

Kisah sensitif ini berawal ketika tempo hari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai perlunya standar kualifikasi penceramah agama dan sertifikasi khatib.[1] Pihaknya pun mengundang sejumlah Ormas Islam dan lembaga dakwah lainnya untuk menjaring aspirasi. Pertemuan khusus yang diadakan pada tanggal 26 Januari 2017 dihadiri antara lain oleh wakil dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al-Washliyah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI) dan lain-lain. [2]

Tentu muslimin Indonsia tidak serta-merta dapat diwakili oleh ormas dan lembaga yang diundang. Tetapi seperti cara berfikir yang lazim digunakan oleh lembaga-lembaga survei, pemerintah pun sudah sangat terbiasa mengukur arusutama opini melalui sample organisasi, dan itu selalu dianggap benar.    

Kesiapan MUI

Waktu itu Ketua Komisi Dakwah MUI, M.Cholil Nafis, mengaku lembaganya sangat berkepentingan atas rencana kebijakan sertifikasi. Lihatlah betapa progresifnya MUI, seolah malah lebih tahu dan sudah lebih lama dan serius memikirkan hal ini selama ini. Bahkan M.Cholil Nafis pun menyebut bahwa saat itu MUI sedang menyiapkan kajian bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Disebutkan bahwa MUI sudah melakukan Training of Trainer (TOT) Standarisasi Dai mencakup tiga wilayah penting yang terdiri dari etika, materi, dan metode. Karena terkait dengan banyak pihak, Da’i yang tampil di media, katanya, harus mendapatkan perhatian.

Memang, setelah itu MUI pun disebut sudah mulai menerapkan standardisasi da’i, tepatnya sejak tanggal 18 Nopember 2019. Tentang hal ini M. Cholil Nafis, mengatakan, standardisasi dilakukan untuk penguatan penyebaran dakwah Islam. Justru dimaksudkan dalam rangka menyatukan persepsi (taswiyatul afkar) mengembangkan ajaran Islam dan mengoordinasi langkah dakwah (tansiqul harakah) agar maksimal dalam menyebarkan dakwah Islamiyah, sebagaimana dikutip oleh media dari keterangan tertulis M.Cholil Nafis, Selasa (19/11/2019).

Lebih rinci dikatakan bahwa standardisasi ini dirancang dengan materi yang terbagi atas sejumlah orientasi wawasan ke-Islaman, orientasi wawasan kebangsaan dan orientasi metode dakwah. Materi Wasasan Islam wasathi (moderat) bertujuan mengajak para da’i untuk mengulas tentang Islam yang diajarkan Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh para sahabatnya. Islam wasathi ini dipandang sebagai arus utama paham Islam Indonesia, mengikuti aqidah Ahlussunnah wal-jamaah. Itu bahasa lain dari Islam yang tidak ekstrem kanan juga tidak ekstrem kiri, sebagaimana ditegaskan Cholil.

Untuk materi wawasan kebangsaan, MUI menekankan tentang kesepakatan kebangsaan (al-ittagaqaat al-wathaniyah) yang dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai ajaran Islam sudah final dan mengikat. Selain itu, para da’i diajak mencintai bangsa sebagaimana iman. “Cinta tanah air adalah bagian dari Iman. Membela negara adalah bagian dari implementasi beragama Islam,” kata Cholil saat itu.

Sedangkan dalam pembahasan metode dakwah, para da’i diminta untuk menguatkan keagamaan Islam sekaligus memperkokoh persatuan dalam bingkai NKRI. Itu juga dimaksudkan agar permasalahan khilafiyah diterima sebagai sesuatu yang harus ditoleransi dan menghormati perbedaan adalah sebuah keniscayaan belaka.[3]

Respon Lainnya

Bukan tidak setuju, tetapi wakil dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) hanya mengusulkan istilah sertifikasi dai tidak digunakan karena  berkonotasi kapitalis.  Istilah yang dinilainya lebih tepat ialah standarisasi. Padahal tentu sertifikasi adalah proses akhir dari standardisasi. Tentu tidak mungkin menerbitkan sertifikasi, sebagaimana halnya dalam penerbitan ijazah, tanpa menggunakan standardisasi.

Respon Ikatan Dai Indonesia (IKADI) memalui ketuanya KH. M. Satori Ismail  menunjukkan hal yang sedikit berbeda. Katanya, jika program sertifikasi diberlakukan secara massif pasti memiliki risiko bisa menimbulkan masalah dan bahkan mungkin penolakan. Karena itulah ia mengusulkan agar program ini dimulai dengan sertifikasi khatib masjid di lembaga pemerintah. Pada saatnya kelak, nilai Satori Ismail, program ini akan efektif hanya jika dimulai dari masjid-masjid yang berada di lembaga pemerintah. Artinya ia memandang penting kebertahapan agar tidak menimbulkan masalah di lapangan.[4]

Ketika media mengutipnya dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI, terasa janggal Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin disebut menilai perlu adanya standar kualifikasi untuk penceramah agama dan sertifikasi khatib. Apakah cara ini untuk mengesankan bahwa secara sample sudah lebih banyak pihak yang menyetujui gagasannya? [5]

Globe Jakarta pada tanggal 7 Februari 2017 memberitakan bahwa seorang juru bicara Kementerian Agama membantah laporan di media sosial yang mengklaim bahwa mereka akan mewajibkan khatib, atau penceramah Islam, untuk mendapatkan sertifikasi sebelum mereka diizinkan untuk menyampaikan khotbah Jumat.

Kata juru bicara ini “Saya dapat memastikan bahwa informasi tentang sertifikasi khatib yang viral di media sosial adalah hoaks.” Anehnya secara ambigu ia mengatakan bahwa kementeriannya tidak akan menerapkan persyaratan apa pun untuk sertifikasi, atau mengganggu materi khotbah. Sekali lagi, sertifikasi itu adalah akhir proses belaka oleh sebuah otoritas dengan menerapkan standardisasi. Standardisasi yang melahirkan atau menjadi basis bagi sertifikasi akan membawa konsekuensi pemilahan tentang sesiapa yang diakui dan sesiapa yang tak diakui sebagai penceramah, da’i atau khatib. [6]

Lebih aneh lagi ketika disebut bahwa memang ide untuk mensertifikasi penceramah datang dari masyarakat. Padahal kementeriannyalah yang mengundang berbagai pihak untuk berbicara tentang standardisasi dan atau sertifikasi ini.

Di tengah gencarnya tuduhan intoleransi, radikalisme dan yang senada dengan tuduhan peyiratif itu justru Kementerian Agama menerbitkan daftar nama 200 muballgh  penceramah agama Islam atau mubalig yang direkomendasikan kepada masyarakat. Meski mendapat kritik dari kalanganyang luas, Kementerian ini justru bersikukuh ‘tidak akan mencabut daftar itu. Alasannya amat mencengankan. Pertama, daftar mubalig yang dikeluarkan masih terbuka untuk ditambahkan. Kedua, daftar itu dibutuhkan sebagai pegangan masyarakat untuk membendung kehadiran penceramah yang dianggap menghasut. Hal ituditegaskan oleh Ketua Balai Litbang Kementerian Agama, Muhammad Adlin Sila, kepada BBC News Indonesia, Senin 21 Mei 2008. [7]

Tentulah terus-menerus daftar kementerian Agama itu bisa ditambah. Namun dengan melihat daftar secara langsung dapat disimpulkan apa yang dimaksudkan dengan itu dan hendak meminta apa kepada halayak tentang sejumlah nama besar yang tidak masuk dalam daftar seperti Habib Rizieq Shihab, Abdul Somad, Abdullah Gymnastiar, Zaitun Rasmin, Haikal Hassan Baraas dan lain-lain. Pertanyaan lain tentu, Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam di dunia hanya memiliki 200 nama meski daftar muballigh yang dibuat hanya untuk tahap awal? [8]

Inilah masalah yang dicoba disembunyikan itu. Bahwa di tengah terpaan berbagai isyu yang menunjukkan kerenggaan dan atau bahkan saling curiga hubungan umat Islam dengan pemerintah, gagasan sertifikasi muncul. Di tengah kondisi tak menentu itu pun, dalam hal isu politisasi, ada yang dengan begitu garang mengatakan bahwa masjid di Indonesia paling bebas di Asia Tenggara. Juga dikembangkan isyu bahwa ISIS menyusupi sebagian masjid di Indonesia.

Dalam perkembangan lanjutan sertifikasi ini Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, (HNW) mengingatkan Kementerian Agama agar  tidak memberi kado buruk bagi umat Islam pada momen peringatan HUT Kemerdekaan RI dan  tahun baru Islam/hijriah 1442 H. HNW menyebut, sertifikasi penceramah yang hanya diperuntukan bagi umat Islam, merupakan tindakan yang tidak adil dan diskriminatif.

Padahal, menurut HNW, sesuai fakta sejarah, umat Islam sangat berjasa dalam menyelamatkan keutuhan NKRI. Khususnya ketika umat Islam mau berkorban, untuk memenuhi tuntutan merubah sila pertama Pancasila menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga selamatlah keutuhan RI yang baru saja diproklamasikan tgl 17-8-1945.

Apalagi sikap Menag yang akan terus melakukan sertifikasi  bagi penceramah Agama Islam sebagai lanjutan dari program Menteri Agama pada kabinet lalu.

“Menteri Agama jangan diskriminatif terhadap umat Islam, dan harus berlaku adil sesuai sila ke-2 dan ke-5 Pancasila. Bila program sertifikasi itu akan dilaksanakan juga, haruslah profesional, amanah, adil dan tidak diskriminatif, apalagi dengan politisasi. Karena program pemerintah harusnya untuk penceramah semua agama secara adil dan amanah. Apalagi Menteri Agama pernah menyatakan bahwa dirinya bukan Menteri Agama Islam, melainkan Menteri semua Agama,” ucap HNW dalam keterangan tertulis di Jakarta yang disampaikan tanggal 19 Agustus lalu. [9]

Penutup

Paradoksnya, dengan berlakunya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH yang berimplikasi berubahnya sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory) mulai 17 Oktober 2019, justru tak memiliki progress yang menggembrakan. Padahal sertifikasi itu sangat penting tak hanya melindungi hak-hak normatif umat Islam Isndonesia dan begitu bermanfaat untuk mengembangkan wisata halal yang diperkirakan akan menjadi salah satu andalan pemasukan bagi negara. [10]

Di tengah kondisi negara dan pemerintahan yang selain diterpa masalah menghadapi cocid-19 dan masalah klasik lainnya seperti korupsi dan ketarberdayaan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat,  apalagi dengan munculnya pertentangan besar akibat sejumlah regulasi yang menakutkan rakyat (Minerba, OnibusLaw, HIP, dan lain-lain) mungkin standardisasi yang menyatukan persepsi (taswiyatul afkar) mengembangkan ajaran Pancasila dan UUD 1945 dan mengoordinasi langkah (tansiqul harakah) agar maksimal dalam bekerja demi rakyat justru sangat penting dilakukan kepada seluruh pejabat pemerintahan.

Sebagaimana pembidangan standardisasi untuk para muballigh, untuk para pejabat negara pun tekanannya sama, yakni orientasi wawasan kenegaraandan kebangsaan, orientasi wawasan kebangsaan dan orientasi metode kerja produktif dan efisien berbasiskonstitusi. Materi Wasasan wasathi (moderat) yang bertujuan mengajak para pejabat negara untuk lebih menginternalisasi ajaran para pendiri bangsa dipandang sebagai arus utama paham kenegarawanan Indonesia. Itu bahasa lain dari kenegarawanan yang tidak ekstrem kanan juga tidak ekstrem kiri.

Shohibul Anshor Siregar
Dosen FISIP UMSU,Medan
Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).

Catatan:

[1] Oleh media dilaporkan bahwa Menteri Agama mewacanakan program sertifikasi penceramah khotbah Jumat. Wacana itu digagas berdasarkan keluhan masyarakat yang merasa isi khotbah Jumat berisikan ejekan kepada satu kelompok. “Banyak sekali yang menyampaikan bahwa terkadang beberapa masjid, khatib (penceramah) lupa menyampaikan nasihat yang semestinya, kemudian isi khotbah malah mengejek bahkan menjelek-jelekkan suatu kelompok yang bertolak belakang dengan nasihat,” kata Lukman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017).

https://nasional.kompas.com/read/2017/01/31/09033951/menteri.agama.wacanakan.program.sertifikasi.khatib.shalat.jumat?page=all.

[2] Pemberitaan banyak media mengesankan justru bukan Kementerian Agama yang menjadi penggagas sertifikasi ini. Ini adalah salah satu di antaranya:

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama (Kemenag), Mastuki menyatakan wacana mengenai sertifikasi khatib di ibadah sholat jumat masih berupa kajian. Saat ini, kata dia, Kemenag sedang menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat mengenai wacana ini. Akhir Januari lalu, dia mencontohkan, Kemenag mengundang para tokoh dari MUI, NU, Muhammadiyah, sejumlah ormas Islam dan beberapa fakultas dakwah dari berbagai kampus Islam untuk membahas wacana sertifikasi khatib ini. Karena itu, Mastuki membantah kebenaran sejumlah info terkait sertifikasi khatib Jumat yang selama ini beredar di media sosial. Misalnya, kata dia, informasi mengenai adanya tunjangan khatib, yang viral melalui media sosial adalah berita bohong atau hoax. “Saya pastikan info sertifikasi khatib yang viral di media sosial adalah info bohong atau hoax,” katanya pada Senin (6/2/2017) seperti dikutip Antara. Dia menambahkan wacana sertifikasi khatib belum pasti terealisasi. Kemenag juga tidak akan mengintervensi materi khutbah. Sertifikasi khatib Jumat, kata Mastuki, sebenarnya merupakan masukan dari masyarakat yang saat ini masih dikaji. Sertifikasi yang dimaksud ialah, dia melanjutkan, standardisasi kualifikasi atau kompetensi minimal para khatib agar isi ceramah keluar dari mereka yang ahli agama Islam serta memenuhi persyaratan rukunnya. Menurut Mastuki penentuan kriteria standardisasi itu tidak akan dilakukan oleh Kemenag. Perumusannya dilakukan oleh para ulama. “Hanya ulamalah yang memiliki otoritas, kewenangan, memberikan standar, batasan kompetensi seperti apa yang harus dipenuhi oleh seorang khatib dalam menyampaikan khutbah Jumat. Kemenag hanya sebagai fasilitator,” kata Mastuki. Sedangkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Saadi menyarankan agar sertifikasi khatib sebaiknya tidak bersifat wajib tetapi sukarela. “MUI dapat memahami gagasan Menteri Agama tersebut sepanjang program tersebut bersifat voluntary (sukarela) bukan mandatory (keharusan atau kewajiban),” kata Zainut. Dia mengatakan sifat sukarela harus dikedepankan daripada bersifat kewajiban yang memiliki konsekuensi hukum. Sebabnya, kata dia, tugas dakwah menjadi hak dan kewajiban setiap orang sesuai perintah agama. Pelaksana sertifikasi, idealnya juga ormas Islam dan bukan pemerintah. “Disadari atau tidak kondisi masyarakat kita tengah berubah seiring terjadinya perkembangan teknologi dan informasi. Jadi keharusan untuk meningkatkan kemampuan dai mutlak diperlukan agar benar-benar dapat menyampaikan pesan-pesan agama secara baik dan paham kondisi faktual serta kebutuhan masyarakat sesuai zaman,” kata dia.

https://tirto.id/kemenag-sertifikasi-khatib-masih-jadi-kajian-citv

[3] Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi positif wacana sertifikasi khatib yang dikeluarkan Menteri Agama Lukman Hakim. Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi menjelaskan, MUI bisa memahami gagasan Menteri Agama bila maksud dari sertifikasi itu memenuhi tiga poin.

Pertama, program sertifikasi khatib tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kopetensi dai. “Baik dari aspek materi maupun metodologi,” kata Zainut dalam keterangan tertulisnya, Senin, 6 Februari 2017.

Menurut Zainut, kondisi masyarakat tengah berubah seiring terjadinya perkembangan teknologi informasi. Hal ini mendorong semua orang harus beradaptasi jika ingin tetap eksis, tidak terkecuali seorang dai, yang memang setiap saat aktifitasnya berada di tengah masyarakat.

“Jadi keharusan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi dalam bidang penguasaan materi dan metodologi dakwah mutlak diperlukan oleh seorang dai agar benar-benar dapat menyampaikan pesan-pesan agama secara baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Kedua, program tersebut bersifat sukarela, bukan mandatory (keharusan atau kewajiban). Sebab, berdakwah itu hakekatnya menjadi hak dan kewajiban setiap orang dan menjadi perintah agama. “Jadi kalau sertifikasi itu bersifat wajib, dikhawatirkan terkesan ada intevensi atau pembatasan oleh pemerintah. Hal ini justru akan menjadi kontra produktif bagi program tersebut,” katanya.

Ketiga, program tersebut diselenggarakan oleh ormas Islam atau masyarakat, bukan oleh pemerintah. Pemerintah, kata dia, hanya bertindak sebagai fasilitator. Zainut mencontohkan, seorang calon dai setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan akan diberikan sertifikat sesuai dengan jenjang diklatnya oleh ormas penyelenggara.

Adapun jenis, jenjang, materi dan metodologi pendidikan dan pelatihan bisa dirumuskan oleh masing-masing ormas Islam. Bisa juga Kementerian Agama menunjuk lembaga yang memiliki kompetensi di bidang itu bekerjasama dengan ormas Islam. “Sehingga ada standarisasi materi, metodologi dan sesuai dengan kebutuhan programnya,” kata Zainut.

[4] lihat: https://www.antaranews.com/berita/609246/kemenag-jaring-aspirasi-ormas-terkait-sertifikasi-penceramah

[5] Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI yang juga Menteri AgamaLukman Hakim Saifuddin menilai, perlu adanya standar kualifikasi untuk penceramah agama dan sertifikasi khatib. Merespons hal itu, Ditjen Bimas Islam mengundang Ormas Islam dan lembaga dakwah untuk menjaring aspirasi di Kantor Kemenag, Jakarta.

Hadir dalam kesempatan ini, wakil dari MUI, NU, Muhammadiyah, dekan Fakultas Dakwah, Al-Washliyah, staf khusus Menag bidang komunikasi, IKADI, Ditjen Pendis, dan lainnya. Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam, Muchtar Ali menyampaikan, kegiatan ini digelar dengan tujuan menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pihak mengenai penguatan dakwah di Indonesia, khususnya terkait kompetensi dan standarisasi dai, serta sertifikasi khatib. Lihat: https://icmi.or.id/media/siaran-pers/lukman-hakim-sertifikasi-khatib-aspirasi-dari-masyarakat

[6] https://jakartaglobe.id/news/muslim-preacher-defies-conservatism-to-preach-in-indonesian-nightclubs/

[7] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44194515

[8] https://tirto.id/kok-bisa-kiai-nu-tak-masuk-survei-ulama-berpengaruh-lsi-c99J

[9] https://republika.co.id/berita/qfb3f4349/hnw-kenapa-sertifikasi-hanya-untuk-penceramah-islam

[10] https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d53e60da9064/sertifikasi-halal-beralih–mui-persoalkan-uu-jaminan-produk-halal/

DEMOKRASI “MEMANGSA” RAKYAT


Machiavelli mengidentifikasi setidaknya tiga arena di mana rakyat melakukan penilaian yang lebih baik daripada aktor politik lainnya, khususnya, pangeran dan segelintir orang: memutuskan pengadilan politik, menunjuk hakim, dan membuat undang-undang.

(more…)

GERAKAN SOSIAL


GS

Mengapa suatu Gerakan Sosial (GS) bisa muncul dan membesar seperti KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang dulu bersama aliansinya yang lain berhasil menumbangkan Soekarno? GS berawal dan selalu berfokus pada isu-isu tertentu dengan melaksanakan, menolak, atau mengampanyekan sebuah perubahan sosial.

(more…)

KIJANG,MACAN DAN GAJAH


Kijang Macan dan Gajah

Ketimbang bermanuever hal-hal yang memang bisa mencengangkan orang yang gampang “gumun”, lebih baik pendidikan ini diarahkan untuk menemukan masalah hulunya sendiri. Katakanlah mengenai standar pembiayaan yang selama ini menjadi salah satu penentu beratnya langkah pendidikan untuk keluar dari keterpurukannya. Paksalah pemerintah menggratiskan biaya pendidikan dan bagaimana semua rancangan memajukan pendidikan tak memerintahlan peningkatan gaji guru?

(more…)

MERONTOKKAN MITOS DALAM POLITIK ANGGARAN


biaya covid

Secara teoritis kemungkinan ada tiga scenario radikal untuk dapat secara meyakinkan bagi pemulihan ekonomi Sumatera Utara. Ketiga scenario itu ialah menampung kucuran dana dari pemerintah nasional (di dalam P-APBD), obligasi daerah, dan penerapan mata uang komplementer (local currency). Sebetulnya tiga scenario ini bukan sesuatu yang dirumuskan dengan asumsi hanya cocok untuk kondisi khas Sumatera Utara, melainkan sesuatu yang cocok untuk seluruh daerah. Karena itu urusannya ada pada politik anggaran secara nasional.

(more…)

DUA SAWAH


e5fe290d-aae8-4c8e-9987-573bf85dfb17

Kini, dengan proyek “Sawah Jokowi”, Indonesia teringat kembali Soeharto dan dengan tak begitu terus terang mengikutinya. Pemerintahan sekarang kembali pergi ke jejak lama itu. Sangat mirip. Dengan nama proyek yang berbeda, Kalimantan Tengah, oleh Soeharto, pada tahun-tahun terakhir kekuasaannya, sudah pernah dijadikan sebagai lokasi pengembangan sejuta hektar lahan gambut untuk pertanian pangan. Jadi, dari segi luas lahan, rencana pemerintahan sekarang masih jauh di bawah program “Sawah Soeharto”.

(more…)

URGENSI UNDANG-UNDANG ANTI KOMUNIS


106386232_10217483769708104_512596204871601692_o

Sebetulnya, ditengarai, selama ini bukan tak banyak UU yang menentang (secara langsung atau tak langsung) Pancasila telah diloloskan dan sebagiannya baru belakangan disadari oleh rakyat dan akhirnya digugat melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Kelak, diperkirakan, RUU Sapujagad yang juga tidak termasuk dalam daftar yang direncanakan dihapus dari prolegnas prioritas tahun 2020, yang sempat mengundang protes secara nasional itu, juga akan mengalami pengujian (judicial review) kelak di MK akibat peolakan yang luas dari komponen bangsa.

(more…)

AGENDA IDEOLOGIS


WhatsApp Image 2020-06-29 at 6.41.20 PM

“Ketoehanan dengan kewadjiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja” adalah sila pertama Pancasila yang terdapat pada piagam Djakarta (Djakarta Charter).

(more…)

MEMULIHKAN DAN MEMBANGKITKAN PEREKONOMIAN DAERAH


WhatsApp Image 2020-06-29 at 7.14.57 PM

Semua daerah di Indonesia kini sedang mengalami krisis anggaran yang mengkhawatirkan. Misalnya, Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Medan, Sumatera Utara, Akhyar Nasution, sampai mengeluh di media sosial bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak memiliki anggaran yang memadai untuk menjalankan berbagai program yang telah dirancang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan tahun 2020.

(more…)

BERFIKIR MELAMPAUI SOEKARNO


Tanpa mengurangi rasa hormat dan kebanggaan kepada Soekarno, bangsa Indonesia harus mampu berfikir melampauinya. Soekarno adalah masa lalu yang telah banyak memberi untuk Indonesia. Tidak seorang pun di dalam dan di luar negeri yang dapat dibiarkan mendiskreditkan proklamator yang amat harismatik ini.

Tetapi bangsa Indonesia hidup bukanlah untuk Soekarno. Bangsa Indonesia memiliki tantangan yang berbeda dan lebih kompleks ke depan. Karena itu bangsa Indonesia tidak perlu mereduksi Pancasilanya menjadi trisila dan ekasila, karena wacana itu adalah bagian dari masa lalu yang nilainya tak kurang penting bagi sejarah.

(more…)

PIDATO PADA SESI KE -7


foto 15 juni

Secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, umat Islam adalah musuh besar bagi kaum komunis. Memang kemungkinan saja terdapat beberapa fenomena tertentu yang menunjukkan seolah umat Islam pernah dapat bekerjasama dengan kaum komunis, terutama dalam front-front perjuangan pembebasan tertentu. Namun sejatinya hal itu bukanlah sesuatu yang sama dengan apa yang terlihat dari luar.

(more…)

WHAT A FRIEND WE HAVE IN JESUS


waspada 8 juni 2020

Percaya atau tidak, irama lagu ini sama persis dengan puisi  dan lagu berjudul “What A Friend We Have in Jesus”. Lagu ini adalah karya ‎Joseph M. Scriven yang diciptakannya pada tahun 1855. Awalnya adalah puisi dan ketika menjadi nyanyian tahun 1868, puisi itu diberi irama oleh ‎Charles C. Converse, seperti yang dikenal sangat luas sekarang ini di seluruh dunia.

(more…)