'nBASIS

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 995 other followers

Top Rated

MENEGAKKAN KEADILAN DAN KEBENARAN SERTA MENYELENGGARAKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA


Sri Bintang Pamungkas Menduga Penangkapan Anaknya Karena Revolusi

Ir.Sri-Bintang Pamungkas, MSISE, PhD

Naskah ini adalah Butir-Butir Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar
Dalam Bidang Hukum Administrasi Negara
Universitas Cokroaminoto
Jakarta, 15 September 2021 

(more…)

QUO VADIS KEBEBASAN AKADEMIK dan TANGGUNG JAWAB INTELEKTUAL


FH UGM nilai paradigma RUU Cipta Kerja sangat berbahaya - ANTARA News
Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Tak jarang pula, tekanan dan ancaman muncul dari kelompok masyarakat tertentu yang terbentuk sebagai kerumunan atau crowd dan dilakukan dengan beragam cara, termasuk teror fisik dan pemanfaatan media massa dan media sosial oleh para penggiat media yang sering dikenal dengan sebutan buzzer.

Tidak ada negara maju yang tidak didukung sistem pendidikan yang kuat dan bermutu. Keunggulan sistem pendidikan tinggi menjadi salah satu tolok ukur kemajuan dan keunggulan suatu negara di hadapan negara-negara lain. 

Salah satu gejala pembusukan yang terjadi pada institusi akademik adalah terjadinya praktik pemberian gelar akademik secara transaksional dan mengabaikan standar mutu dan proses akademik yang kredibel serta mencederai marwah institusi akademik dan martabat intelektual yang terhormat.

Kaum terpelajar dan intelektual dapat memanfaatkan kebebasan akademik untuk menghadirkan pemikiran yang jernih dan mencerahkan, mengedepankan kesadaran nurani sebagai tanggung jawab profetik untuk membela keadilan dan kebenaran.

Abstrak

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat merupakan hak universal dan penanda utama eksistensi kaum intelektual dan institusi akademik. Kebebasan akademik merupakan hal esensial bagi eksistensi, fungsi, dan peran mereka dalam peradaban, oleh karena itu perlu dirawat dan dijaga terus-menerus oleh semua pemangku kepentingan supaya memberikan manfaat bagi publik dan menjadi penggerak utama dalam upaya memajukan peradaban dan menyejahterakan masyarakat. Tulisan singkat ini menguraikan urgensi dan relevansi kebebasan akademik serta peluang terjadinya kemerosotan dan pembusukan. Dari waktu ke waktu, muncul dinamika dalam upaya merawat dan memaknai kebebasan akademik. Kaum terpelajar dan intelektual dapat memanfaatkan kebebasan akademik untuk menghadirkan pemikiran yang jernih dan mencerahkan, mengedepankan kesadaran nurani sebagai tanggung jawab profetik untuk membela keadilan dan kebenaran. Namun, mereka juga punya peluang untuk melakukan pembusukan manakala mereka mencederai integritas dan etika akademik, mengkhianati kepercayaan publik, dan melawan upaya pemajuan peradaban.

I. Pendahuluan 

Keberadaan universitas atau institusi pendidikan tinggi sangat diperlukan dan menjadi penanda kemajuan suatu kelompok masyarakat atau bangsa. Kemajuan dan tingkat kompetitif suatu bangsa di hadapan lanskap komunitas global pada umumnya ditandai dengan kehadiran dan kemajuan institusi pendidikan tinggi yang secara terus-menerus didukung, dirawat, dan dikembangkan oleh bangsa dan negara yang bersangkutan. 

Keberadaan dan capaian institusi pendidikan tinggi yang relevan dengan tantangan yang dihadapi masyarakatnya akan dicatat sebagai kontribusi terhadap kemajuan peradaban. Keberadaan dan seluruh proses yang terjadi pada institusi pendidikan tinggi mensyaratkan adanya kebebasan akademik dan otonomi yang melekat padanya. Kebebasan akademik merupakan hak universal dan karakter dasar bagi keberlangsungan pendidikan tinggi atau institusi akademik. 

Kebebasan akademik juga merupakan hal esensial bagi kualitas pendidikan, pengajaran, dan penelitian bagi institusi pendidikan di mana pun. Kebebasan akademik menjadi pemicu dan pengarah bagi muncul dan berkembangnya inovasi, meningkatkan kapasitas para akademisi dan mahasiswa untuk memacu dirinya dalam menguasai pengetahuan, bahkan dapat merawat kapasitas masyarakatnya untuk melakukan refleksi diri (self-reflection) yang sangat diperlukan untuk memajukan peradaban dan kesejahteraan hidupnya.[1] Kebebasan akademik merupakan napas dan episentrum proses kegiatan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Kebebasan akademik yang melekat pada sivitas akademika institusi perguruan tinggi telah memungkinkan lahir dan berkembangnya pemikiran-pemikiran otentik dan kreatif dari intelektual yang sangat dperlukan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban manusia. Sebagian negara dan perguruan tinggi di berbagai wilayah dunia memiliki tradisi yang panjang dan komitmen kuat untuk merawat dan mengembangkan kebebasan akademik. 

Dalam sejarah umat manusia, kita menyaksikan tradisi kecendekiawanan yang sangat besar kontribusinya bagi perkembangan peradaban yang dimungkinkan karena adanya jaminan kebebasan berpikir, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, dan kebebasan akademik untuk melakukan pencarian kebenaran dan melakukan verifikasi terhadap temuan-temuan yang dihasilkan. Tradisi kebebasan ini terdapat dalam masyarakat Barat (Eropa) maupun masyarakat pada belahan Timur (Asia). Tradisi kebebasan berpikir dan berpendapat serta kebebasan untuk melakukan kerja cendekiawan inilah yang memicu temuan-temuan baru yang sangat berguna bagi peradaban dan keberlanjutan umat manusia. 

Namun, kebebasan akademik sering kali juga disalahpahami bahkan diancam, digugat, dan ditindas dengan beragam cara. Pemikiran dan temuan-temuan intelektual yang lahir karena dilandasi oleh prinsip kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik itu, tidak jarang tidak sejalan dan harus berhadapan dengan kekuatan dan kepentingan lain, termasuk kepentingan politik pihak tertentu, sehingga kebebasan akademik harus menghadapi berbagai tekanan dan ancaman. Tekanan dan ancaman tersebut diarahkan kepada para akademisi yang melaksanakan kerja-kerja intelektual maupun pada institusi akademik yang menaunginya. 

Dalam praktik, kebebasan akademik dan kerja-kerja intelektual perlu juga mencermati terjadinya proses pembusukan yang menggerus dan mendegradasi makna kebebasan akademik dan fungsi serta martabat intelektual. 

II. Landasan Normatif Kebebasan Berpikir, Kebebasan Berpendapat, dan Kebebasan Akademik 

Pada dasarnya kebebasan akademik dikaitkan dan berjalan paralel dengan kebebasan berpendapat. 

Keberadaan hak atas kebebasan berpendapat dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia dapat ditemukan rujukannya di dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kebebasan akademik yang menjadi payung bagi keberadaan dan keberlanjutan institusi pendidikan tinggi, secara normatif dan praktis dijamin oleh aturan hukum dan standar praktik yang diterima secara universal. 

Prinsip kebebasan akademik lahir dari dan merupakan kelanjutan prinsip kebebasan berpikir yang merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Kebebasan akademik berimplikasi pada kebebasan untuk melakukan pendidikan, pembelajaran, dan penelitian yang merupakan hal mendasar bagi fungsi dan tujuan dibentuknya perguruan tinggi. Implementasi kebebasan akademik sejalan dan diperkuat oleh prinsip kebebasan berpendapat. Namun, tidak semua kebebasan adalah kebebasan akademik. Kebebasan akademik adalah hak yang melekat dan relevan dengan kerja akademik, yang utamanya dilakukan di lingkungan institusi akademik. 

Kerangka normatif yang menjadi rujukan bagi kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat dan akademik dapat ditemukan dalam beragam instrumen internasional seperti United Nations Universal Declaration of Human Rights (1948), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, 1966), dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR, 1966) yang sering dikenal sebagai 

“International Bill of Rights”. Secara lebih spesifik, UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) merumuskan kebebasan akademik sebagai: “the right, without constriction by prescribed doctrine, to freedom of teaching and discussion, freedom in carrying out research and disseminating and publishing the results thereof, freedom to express freely their opinion about the institution or system in which they work, freedom from institutional censorship and freedom to participate in professional or representative academic bodies.” (UNESCO: 1997)

Dalam tata hukum Indonesia, aturan mengenai kebebasan akademik dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Sistem hukum Indonesia dengan jelas mengonfirmasi bahwa kebebasan akademik merupakan salah satu hal penting dalam proses kegiatan akademik. Kebebasan akademik dibutuhkan agar anggota sivitas akademika dapat bebas memberikan pendapatnya dalam menjalankan kegiatan akademik. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Secara lebih spesifik, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kebebasan akademik didefinisikan sebagai kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguran Tinggi.

III. Kebebasan Akademik, Demokratisasi, dan Rule of Law 

Institusi akademik merupakan wahana bagi bersemainya ide, gagasan, dan kajian yang relevan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan solusi terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan serta kemajuan peradaban. Kebebasan akademik dan kebebasan berpikir dan berwacana merupakan conditio sine qua non atas muncul dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebebasan berpikir, kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat memungkinkan terjadinya proses pertukaran gagasan, beradu wacana dan argumen secara bebas, berkesinambungan dan beradab. 

Secara normatif dan empirik, kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat sangat erat kaitannya dengan otonomi dan kebebasan berwacana bagi institusi akademik maupun para akademisi dalam menjalani tugas dan fungsinya. Kebebasan akademik dan otonomi institusi sangat esensial bagi eksisitensi perguruan tinggi dan komunitas intelektual untuk melaksanankan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, riset, dan aktivitas lain yang relevan dan berkontribusi bagi kemajuan dan perbaikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi institusi akademik dan kerja-kerja intelektual meniscayakan adanya perlindungan terhadap kebebasan, kehormatan, dan keselamatan terhadap seluruh sivitas yang berkiprah di dalamnya. Tanpa jaminan terhadap kebebasan, kehormatan, dan keselamatan yang memadai, institusi akademik, dan komunitas intelektual akan mengalami disfungsi. 

Lebih jauh, kebebasan akademik dan kebebasan berpikir tidak hanya memberikan manfaat bagi institusi akademik, para akademisi, dan mahasiswa yang sedang belajar, tapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Manfaat itu diperoleh melalui produksi pengetahuan baru, inovasi, dan utamanya kemajuan teknologi, ekonomi dan pengambilan kebijakan yang relevan bagi kebutuhan masyarakat. Kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik merupakan hal esensial dalam masyarakat demokratis dan beradab. Ada hubungan yang saling menguatkan dan menyuburkan (cross-fertilize) antara kebebasan akademik dengan demokratisasi. 

Kebebasan akademik dan otonomi institusi akademik merupakan bagian penting bagi pembangunan kehidupan masyarakat yang demokratis. Institusi akademik dan komunitas intelektual memiliki tugas merawat dan mengembangkan tradisi dan kultur demokratis untuk menjaga eksistensi, fungsi, dan peran yang berkelanjutan dalam masyarakat dan negara. Konsekuensinya, institusi akademik dan komunitas intelektual juga dapat berfungsi sebagai lembaga yang mengembangkan dan menyuburkan nilai-nilai demokratis di dalam masyarakat pada skala yang lebih luas. Kerja keras dan upaya terus-menerus perlu dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yang relevan. 

Upaya membangun masyarakat demokratis, menegakkan rule of law dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan “tripod” penyangga bagi tegaknya kebebasan akademik. Rule of law sangat terkait dengan proses demokratisasi dan perlindungan HAM dan bahkan esensial bagi proses tersebut.

Mengapa rule of law juga diperlukan bahkan menjadi faktor kunci untuk menjamin kebebasan akademik? Kebebasan akademik tak dapat berjalan tanpa kebebasan sipil dan politik. Pada saat yang sama kebebasan tersebut harus dilindungi dan dijamin oleh proses yang berada pada kerangka rule of law. Implementasi rule of law dapat mencegah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Aspek prosedural yang terlembaga dalam proses rule of law dapat mencegah ancaman terhadap kebebasan akademik dan kerja intelektual, utamanya dari para pihak yang mengatasnamakan otoritas pemerintah atau negara. Implikasinya, kebebasan akademik memfasilitasi perdebatan intelektual, memunculkan pandangan kritis, serta memungkinkan berkembangnya pluralitas dari beragam pandangan, kajian dan ideologi yang menjadi penanda dan karakter masyarakat terbuka dan demokratis. Dalam konteks seperti itu, kebebasan akademik dan proses demokratisasi memerlukan jaminan rule of law dan sebaliknya. Tanpa kebebasan akademik, sangat sulit untuk mengembangkan masyarakat demokratis dan terbuka serta menghormati rule of law.

IV. Kebebasan Akademik dan Covid-19

Saat ini masyarakat di berbagai belahan dunia masih harus menghadapi dan menangani pandemi global Covid-19 yang telah berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan. Institusi pendidikan tinggi, akademisi, dan para mahasiswa juga harus berupaya untuk melakukan adaptasi dan mengelola situasi yang telah berubah karena pandemi global Covid-19 ini dengan beragam kebijakan, metode dan pendekatan yang relevan. Di atas semua itu, mereka tetap dituntut untuk melakukan kreativitas dan membuktikan relevansi kehadirannya, termasuk namun tidak terbatas pada, bagaimana membantu mengatasai masalah pandemi global Covid-19 ini. 

Dalam sejarah manusia, wabah yang menyebar dan membunuh banyak orang seperti saat ini bukanlah yang pertama. Catatan sejarah menunjukkan bahwa dunia pernah mengalami epidemi yang menyebabkan kematian ribuan bahkan jutaan orang di berbagai wilayah dunia. Dari waktu ke waktu, para ilmuwan, dokter, dan perawat di seluruh dunia telah bekerja, melakukan riset dan inovasi, untuk mengatasi dan melawan beragam virus dan penyakit mematikan lain. Pandemi global Covid-19 telah menimbulkan dampak yang tak terbayangkan sebelumnya dalam berbagai aspek kehidupan manusia bahkan menimbulkan turbulensi global, menguji kapasitas negara dan bangsa di seluruh dunia untuk beradaptasi dan mengatasi permasalahan yang muncul karenanya. 

Dimensi kesehatan memang berada pada posisi terdepan dalam menghadapi masalah pandemi global ini, namun dalam kerangka penanganan komprehensif terdapat interdependensi dengan beragam variabel yang lain seperti aspek-aspek sosial, ekonomi, lingkungan bahkan kerangka kelembagaan dan regulasi yang menyertainya. Beberapa negara bahkan mengalami krisis sistemis yang sebelumnya tidak terbayangkan. Singkatnya, pandemi global Covid-19 telah menginspirasi kebutuhan untuk membangun ketahanan dan keberlanjutan (resilient and sustainable) masyarakat untuk bertahan dan menghadapi tantangan global yang makin rumit pada abad ke-21. 

Dalam sistem kehidupan yang makin rumit dan canggih, tidak ada bukti bahwa resep tunggal berupa kebijakan tertentu mampu menyelesaikan persoalan wabah yang melanda berbagai wilayah dunia ini. Ada kebutuhan untuk melakukan kalkulasi, evaluasi, dan sinergi terhadap beragam aspek yang diperlukan untuk mengatasi masalah pandemi ini. Dalam konteks seperti itulah, institusi pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat krusial untuk memperkuat ketahanan dan merawat keberlanjutan masyarakat.

Membangun ketahanan dengan pendekatan multisistem dalam menghadapi beragam kejutan yang muncul memerlukan upaya saintifik luar biasa. Perguruan tinggi memiliki peluang dan kapasitas untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Perguruan tinggi secara kelembagaan memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi permasalahan, mengembangkan, dan berbagi gagasan serta menyediakan landasan bagi suatu kebijakan dan tindakan yang diperlukan. Kecakapan yang dimiliki akademisi dalam berbagai bidang keilmuan sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan global dan membantu perumusan kebijakan yang didukung oleh bukti saintifik yang sahih dan relevan (Evidence-based policy). Kerja insan perguruan tinggi dalam proses penemuan obat-obatan baru, vaksin, dan penyebarluasan beragam pengetahuan yang diperlukan masyarakat merupakan bukti bagaimana perguruan tinggi berkontribusi dalam membangun ketahanan dan keberlanjutan masyarakat dan negara.[2]

Kontribusi insan perguruan tinggi dari berbagai bidang dalam menyelesaikan beragam persoalan masyarakat dan memperkuat ketahanan dan keberlanjutan kehidupan meniscayakan beragam kegiatan yang terorganisasi dengan baik, seperti pendidikan, riset, tata kelola perguruan tinggi, kebijakan yang didukung kajian saintifik, kolaborasi, dan jaminan kebebasan akademik. Dalam konteks globalisasi dan globalisme yang telah terjadi di berbagai wilayah saat ini, perguruan tinggi juga harus  mampu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional, lokal, dan global. Pada saat yang sama, perguruan tinggi juga harus mampu merawat dan menjaga kebebasan akademik demi kemajuan dan kontribusi yang relevan bagi pengembangan peradaban Namun, situasi pandemi tampaknya juga menghadirkan tantangan, ancaman, gangguan, bahkan serangan terhadap kebebasan akademik dan kerja-kerja intelektual dalam beragam cara. Di masa mendatang pun penyelenggara, pimpinan, dan sivitas perguruan tinggi tetap harus waspada terhadap ancaman dan serangan terhadap kebebasan akademik dalam beragam cara dan bentuk serta merawat komitmen untuk mempertahankan dan memperkuat kebebasan akademik tersebut.

V. Ancaman Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik yang melekat pada institusi akademik dan para intelektual pada dasarnya tidak hanya memberikan manfaat pada institusi atau sivitas akademika yang tergabung di dalamnya. Kerja keras institusi akademik dan para intelektual berupa pengembangan pengetahuan baru, invensi, dan inovasi dalam berbagai bidang keilmuan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara. [3] Namun, kebebasan akademik yang melekat pada institusi akademik dan kaum intelektual juga sering disalahpahami, bahkan ditanggapi dengan tidak semestinya. Tak jarang kebebasan akademik harus berhadapan dengan tanggapan yang tidak proporsional, ancaman, gugatan, dan penindasan dengan beragam cara. Pemikiran dan temuan-temuan intelektual yang lahir dari prinsip kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik itu ada kalanya tidak sejalan dengan kekuatan dan atau kepentingan lain. Tidak jarang pula posisi, pandangan, dan sikap kaum intelektual yang didasari prinsip kebebasan akademik ini harus berhadapan dengan kepentingan politik dan atau kepentingan lain dari pemegang kuasa penyelenggara negara. Akibat dari adanya perbedaan-perbedaan itu, tak jarang pula kebebasan akademik harus menghadapi tekanan dan ancaman-ancaman. Tekanan dan ancaman-ancaman tersebut diarahkan kepada para akademisi yang melaksanakan kerja-kerja intelektual maupun pada institusi akademik yang menaunginya.

Tantangan, ancaman, gangguan, dan serangan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, dan kerja-kerja intelektual dapat dilakukan oleh beragam pihak, baik oleh pihak internal perguruan tinggi, maupun oleh pihak eksternal yang memiliki kepentingan tertentu dan tidak nyaman dengan kiprah intelektual tersebut.

Tekanan dan ancaman terhadap kebebasan akademik ini dapat berasal dari berbagai pihak yang merasa tidak nyaman dengan posisi, peran, dan pandangan kaum intelektual yang dinyatakan secara terbuka. Tekanan dan intervensi kebebasan akademik dapat dilakukan melalui administrasi, pimpinan institusi akademik, penyandang dana, penguasa, atau penyelenggara negara. Tak jarang pula, tekanan dan ancaman muncul dari kelompok masyarakat tertentu yang terbentuk sebagai kerumunan atau crowd dan dilakukan dengan beragam cara, termasuk teror fisik dan pemanfaatan media massa dan media sosial oleh para penggiat media yang sering dikenal dengan sebutan buzzer. Tekanan dan atau ancaman semacam ini pernah dialami oleh para mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.[4] 

Kesalahpahaman dan sikap tidak proporsional terhadap kerja intelektual dan kebebasan akademik ini tentu sangat disayangkan dan menghambat upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat yang lebih terbuka dan toleran. 

Penyampaian wacana dan sikap kritis dari kaum intelektual terhadap suatu persoalan termasuk terhadap kebijakan pemerintah dengan beragam cara dan gaya sudah selayaknya disikapi secara wajar dan proporsional. Mereka yang menyampaikan pandangan kritis dan sikap yang berbeda, bukan berarti sedang memusuhi, menghambat atau menentang upaya baik pemerintah untuk mengatasi masalah. Pandangan kritis dan pemikiran berbeda yang disampaikan semestinya dipandang sebagai upaya menawarkan pilihan yang dapat dipertimbangkan. Jika kita percaya bahwa kebinekaan adalah kekayaan dan kekuatan, maka pandangan yang berbeda, dapat dimanfaatkan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan konsep dan kebijakan yang sudah ada. 

Dalam konteks kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat, pertukaran gagasan dan perbedaan pandangan dan pilihan paradigma adalah hal yang wajar dan harus dihargai dan dirawat. Keterbukaan dan kesediaan untuk menerima dan menghargai perbedaan, dapat mencegah munculnya sikap fasis atas nama mendukung dan membela kebijakan pemerintah atau pihak yang sedang berkuasa. Perbedaan dan kebinekaan adalah keniscayaan dan kekuatan dalam mencari dan menemukan solusi. Kebinekaan harus dapat kita terima, serta mendorong kerja sama semua elemen kebinekaan itu, termasuk dalam cara pandang terhadap masalah atau kebijakan tertentu. 

Pelanggaran Etika: Plagiarisme dan Pembusukan Akademik 

Ancaman lain yang berpotensi merusak dan menghancurkan kebebasan akademik dan mencederai peran dan martabat kaum intelektual adalah terjadinya pelanggaran etik dan pembusukan karena proses internal di dalam institusi akademik, maupun komunitas intelektual yang bersangkutan. 

Salah satu faktor penting yang memicu kerusakan kebebasan akademik dan kemerosotan kredibilitas kaum intelektual adalah terjadinya pelanggaran etika akademik berupa tindakan plagiarisme. Praktik plagiarisme yang terjadi di lingkungan institusi akademik tanpa adanya upaya untuk mencegah dan menghentikan telah membuka tabir tentang karut-marut dan kekumuhan tata kelola dan standar pendidikan tinggi di Indonesia. Fakta tersebut mengkonfirmasi adanya pelanggaran norma, etika, dan standar mutu akademik yang parah dan perlu diperbaiki, serta diberikan sanksi tegas dan menjerakan. Praktik pelanggaran etika akademik semacam itu jika dibiarkan, pada akhirnya akan menghancurkan kredibilitas dan reputasi institusi akademik dan komunitas intelektual. 

Tindakan plagiarisme merupakan tindakan tidak jujur yang bertentangan dengan etika dan merusak standar mutu dan integritas akademik. Ketidakjujuran akademik (academic dishonesty) dapat terjadi dalam rangka pendidikan, pengajaran, pembelajaran, riset, dan kegiatan akademik lain. Hal ini berlaku tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi bagi setiap orang di lingkungan akademik. 

Pelaku tindakan semacam itu umumnya akan berusaha mencari beragam dalih untuk menjustifikasi perbuatannya. Tidak jarang, pelaku plagiarisme berdalih atau bersembunyi pada celah ketidaklengkapan regulasi yang tersedia. Plagiarisme adalah pelanggaran etik, metode, dan standar mutu akademik. Pendekatan legal tidak akan selalu menuntaskan masalah karena pembuktiannya memerlukan proses hukum dan penegakan hukum yang berliku dan panjang. 

Namun, kurangnya regulasi tentang plagiasi, sama sekali tidak dapat membenarkan plagiarisme yang juga tidak boleh dibiarkan berlanjut dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang membangun tradisi kecendekiawanan yang otentik. 

Melihat maraknya gejala tindakan plagiasi dan kemungkinan dampaknya, sangat penting bagi setiap institusi akademik untuk mencegah dan menetapkan sanksi yang tegas, adil, dan konsisten supaya dapat menimbulkan efek jera agar tidak terjadi pengulangan tindakan serupa. Plagiarisme perlu mendapat perhatian serius karena berdampak buruk terhadap mutu dan reputasi pendidikan tinggi dan komunitas intelektual. Dampak buruk yang mungkin terjadi di antaranya adalah demoralisasi pendidikan tinggi, menurunnya standar proses dan mutu akademik, sehingga institusi akademik makin tidak kompetitif dan tidak kredibel. Pada ujungnya komunitas intelektual dapat kehilangan karakter dan kredibilitasnya, pendidikan dan pengembangan ilmu akan mengalami involusi, reputasi institusi akademik makin terdegradasi karena tak mampu menjaga standar mutu, standar proses, dan kualifikasi yang koheren.

Sejatinya misi fundamental perguruan tinggi adalah menyelenggarakan pendidikan akal budi, merawat, dan mengembangkan karakter mulia manusia, melakukan pencarian dan pengungkapan kebenaran melalui penelitian yang dilakukan, dan menyumbangkan hasil-hasil pencarian kebenaran itu bagi kemajuan peradaban dan kemakmuran bangsa. Penyelenggaraan misi pendidikan tinggi itu dibingkai oleh nilai-nilai etis, kaidah akademik, dan tata kelola yang menjaga standar mutu dan reputasinya. Nilai-nilai etis dan integritas akademik menjadi panduan dan harus selalu dirawat dan dijaga serta dipertahankan oleh sivitas akademika. 

Pendidikan merupakan kunci pokok dalam membentuk masyarakat yang beradab dan berdaya saing. Semua negara berupaya memajukan pendidikan dengan segala daya. Negara yang maju, disegani, dan mampu bersaing di tingkat global adalah negara yang mampu menyediakan pendidikan bermutu di semua jenjang bagi warganya. Tidak ada negara maju yang tidak didukung sistem pendidikan yang kuat dan bermutu. Keunggulan sistem pendidikan tinggi menjadi salah satu tolok ukur kemajuan dan keunggulan suatu negara di hadapan negara-negara lain. 

Kemajuan pendidikan termasuk standar etik dan mutu pendidikan tinggi dapat meningkatkan martabat negara dan bangsa. Kerusakan pendidikan, menjadi “jalan tol” bagi kemunduran bangsa dan hancurnya peradaban. Di hadapan kompetisi global yang kian ketat, pendidikan tinggi di Indonesia diharapkan dapat menjadi tulang-punggung inovasi dan kemajuan produksi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sungguh memprihatinkan, jika ternyata lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia masih harus berjuang untuk menegakkan standar etik dan jati diri yang sangat mendasar. Masa depan pendidikan, peradaban, dan martabat bangsa menjadi taruhannya.

Transaksi Gelar dan Jabatan Akademik secara Tidak Patut 

Salah satu gejala pembusukan yang terjadi pada institusi akademik adalah terjadinya praktik pemberian gelar akademik secara transaksional dan mengabaikan standar mutu dan proses akademik yang kredibel serta mencederai marwah institusi akademik dan martabat intelektual yang terhormat. 

Setiap orang memiliki hak mengikuti proses pendidikan sampai jenjang tertinggi dan memperoleh pengakuan formal atas seluruh proses yang dijalani dengan penganugerahan gelar akademik dari institusi akademik. 

Sementara itu, gelar dan jabatan akademik diperoleh secara instan, transaksional, mengabaikan standar mutu akademik, dan mengkompromikan independensi dan otonomi institusi akademik merupakan salah satu faktor penyebab rusaknya kebebasan akademik dan marwah sivitas institusi akademik. Pemberian gelar akademik seperti doktor dan profesor oleh sebagian perguruan tinggi di negeri ini telah membuka tabir tentang karut-marut dan kekumuhan pendidikan tinggi di Indonesia. Fakta tersebut, mengonfirmasi adanya upaya “transaksi gelar akademik” dengan mengabaikan norma, etika, dan standar mutu akademik yang relevan, sahih, dan otentik. Suatu formalisasi terhadap capaian akademik yang tidak orisinal dan tidak “genuine”. 

Secara normatif-empirik, proses pendidikan tinggi dan pencapaian gelar akademik mensyaratkan standar mutu yang mencakup input, proses, dan capaian program yang jelas dan koheren, serta konsisten dalam implementasinya. Namun, gaya hidup instan, rupanya juga telah merasuk sebagian masyarakat kita. Selalu ada orang-orang yang ingin mendapatkan gelar akademik dari perguruan tinggi dengan jalan pintas untuk beragam alasan dan kepentingan. Orang-orang seperti ini bersedia membayar atau menawarkan imbalan asal bisa mendapat gelar. Pada sisi yang lain, godaan material telah menjebak kalangan internal perguruan tinggi (dosen dan pengelola) untuk melakukan kompromi yang menggadaikan standar mutu, proses, bahkan etik dan reputasinya kepada mereka yang memiliki kemampuan dan kuasa dan bersedia membayar atau memberikan imbalan tertentu untuk mendapatkan gelar tersebut. 

Gelar akademik diperoleh dengan menggunakan cara-cara yang mengingkari kaidah dan logika akademik. Gelar akademik didapat bukan berdasarkan kaidah, proses, dan standar capaian akademik yang otentik, tetapi berdasarkan proses transaksional layaknya penjaja dan pembeli barang atau jasa. Praktik semacam ini telah membuka ruang bagi tindakan legalisasi kegiatan akademik palsu dan tak bertanggung jawab, bahkan menjustifikasi tindakan kriminal seperti pemalsuan karya akademik dan praktik jual-beli ijazah. 

Pemberian gelar dan jabatan akademik melalui proses yang instan, tidak patut, dan mengabaikan nalar dan kaidah akademik patut diduga melibatkan kepentingan-kepentingan nonakademik yang menggadaikan reputasi dan merusak sistem pendidikan tinggi yang bermutu dan kredibel. Lebih memprihatinkan lagi, praktik-praktik semacam itu justru diinisiasi oleh dan melibatkan para pengelola perguruan tinggi yang bersangkutan dan didukung oleh institusi yang seharusnya bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Inilah kemerosotan parah atas standar mutu, budaya, dan integritas akademik yang berpotensi memicu proses penghancuran sistemis pendidikan di negeri ini. 

Pendidikan tinggi bukanlah pendidikan biasa. Ia menuntut suatu pribadi kesarjanaan dan tradisi kecendekiawanan dengan adab dan karakter yang mulia. Memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi adalah kehormatan dan pengakuan atas capaian orisinal, bahkan secara tradisional para sarjana mendapatkan sebutan sebagai orang “yang amat terpelajar”. Suatu sebutan yang menyiratkan komitmennya pada nilai-nilai etis, standar mutu, dan integritas akademik. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa dan perbaikan peradaban. Namun, penyelenggaraan pendidikan tinggi yang membiarkan terjadinya pelanggaran nilai, tradisi, dan kaidah akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika cepat atau lambat justru akan meruntuhkan standar mutu dan menghancurkan peradaban bangsa. Pengabaian terhadap jati diri dan misi dasar tersebut telah merendahkan martabat perguruan tinggi dan mereka yang memperoleh gelar akademik darinya, bahkan menjebak perguruan tinggi tak ubahnya sebagai penjaja sertifikat belaka. Tanpa komitmen untuk merawat dan mempertahankan nilai-nilai etis dan integritas akademik, institusi pendidikan tinggi akan terperosok pada praktik transaksional nir-etika dan pembusukan akademik. 

Pengkhianatan Kepentingan Publik dan Praktik Koruptif 

Salah satu peran penting para akademisi di ruang publik adalah menjaga akal sehat dan hati nurani. Peran itu dilakukan dengan menyuarakan pikiran jernih dan kritis. Kaum intelektual dan cendekiawan memanfaatkan kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat untuk menghadirkan pemikiran yang jernih dan mencerahkan, mengedepankan kesadaran nurani sebagai tanggung jawab profetik. Kaum intelektual terpelajar diharapkan bersuara jernih dan bijak di ruang publik berdasarkan akal sehat dan hati nurani, bahkan manakala diperlukan harus berani melibatkan diri dalam kontestasi hukum di lembaga peradilan dengan mengajukan Amicus Brief untuk menyampaikan pengetahuan dan pendapatnya dalam upaya membela kebenaran dan keadilan. Penyampaian pandangan dan sikap yang orisinal tersebut dilakukan bukan untuk mendukung atau menentang seseorang atau kelompok tertentu, tapi demi kebaikan bersama untuk kemajuan perbaikan peradaban, dan kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara. 

Bersikap kritis tidak berarti menentang atau tidak mendukung upaya baik negara. Sikap kritis dan jernih justru membantu menguatkan negara dalam menyeimbangkan dan merespons tekanan vested interest group dalam proses keputusan politik yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara. Sikap kritis tersebut membantu mengontrol dan mendorong para pemegang kuasa untuk berfungsi sebagaimana tujuan yang semestinya seperti mandat yang diharapkan oleh seluruh warga negara. 

Jika perilaku koruptif dianggap sebagai penyakit bangsa ini, akademisi dan kaum intelektual harus berani bersuara lantang mengkritik keputusan politik yang nyata-nyata melanggengkan dan atau membuka ruang bagi perilaku koruptif itu. Bagi para intelektual, inilah panggilan zaman untuk mengawal dan memajukan peradaban bangsa. Sebaliknya jika para intelektual membiarkan terjadinya praktik koruptif, bahkan menjadi bagian dari atau memberikan justifikasi terhadap perilaku koruptif tersebut, maka mereka telah mengkhianati kepercayaan publik dan tanggung jawab profetiknya. Mereka tidak mampu menghadirkan pemikiran jernih dan mencerahkan karena telah menjadi bagian dari perilaku koruptif dan proses ekstraktif yang menghancurkan peradaban dan menghambat kemajuan bangsa dan negara. 

Fenomena Hired Guns dan Pelacuran Akademik 

Secara normatif, para akademisi punya tanggung jawab dan hak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan kapasitasnya, namun wajib bersikap obyektif, independen dan tidak memihak (independent; impartial). Mereka mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau kajian yang benar, relevan, sahih, dan objektif sesuai dengan kapasitas dan kompetensi keilmuannya. Dalam kapasitasnya sebagai intelektual, seorang akademisi memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pendapat yang jujur dan objektif dalam menerangkan suatu masalah yang sedang diperdebatkan, suatu pendapat atau keterangan yang semata-mata berdasar pada kebenaran ilmiah dan etika akademik. 

Benarkah semua akademisi selalu menyampaikan pendapat yang jujur, objektif, dan tidak memihak? Tidak jarang kita dihadapkan pada kritik tentang peran akademisi dalam suatu permasalahan. Kritik terhadap peran akademisi muncul karena ditengarai adanya pemihakan atau kehadirannya telah secara sengaja dimanfaatkan untuk melindungi atau menjustifikasi kepentingan tertentu. Pemihakan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, subjektif, mengabaikan integritas akademik, dan dikaitkan dengan imbalan tertentu inilah yang sering disebut sebagai gejala hired guns (senjata sewaan). Orang terpelajar seperti ini memberikan opini semata-mata untuk melakukan justifikasi suatu kepentingan atau menguntungkan pihak tertentu, namun mengabaikan integritasnya, sehingga diibaratkan sebagai senjata sewaan. 

Tindakan semacam ini tidak jarang dilakukan oleh orang terpelajar, punya gelar akademik mentereng, tapi justru menggadaikan integritas akademik dan menyediakan diri dan kapasitas akademiknya demi imbalan tertentu. Mereka hadir semata-mata untuk memperoleh kompensasi, yang umumnya berupa sejumlah uang, atas pendapat yang mereka berikan. Mereka bersedia memanipulasi argumen dan narasi akademik bukan untuk menyampaikan kebenaran, tapi semata-mata demi imbalan tertentu yang diberikan padanya. Akademisi semacam ini akan melayani siapa saja yang mau dan mampu menyewa atau memberikan kompensasi atas justifikasi yang diberikan tanpa memedulikan kaidah dan etika akademik. Para akademisi semacam ini tidak segan-segan mengorbankan independensinya dan mengkompromikan pendapatnya, semata-mata untuk mendukung kepentingan para pihak yang sanggup menyediakan kompensasi demi keuntungan pribadi mereka. 

Integritas Akademik 

Hal terpenting yang harus diingat oleh akademisi, dalam menyampaikan pendapat yang relevan dengan kepakarannya adalah bagaimana mempertahankan dan menjaga integritas akademik (academic integrity). Integritas akademik adalah komitmen dalam situasi apa pun untuk berpegang pada lima nilai dasar, yaitu kejujuran (honesty), kepercayaan (trust), keadilan (fairness), kehormatan (respect), dan tanggung jawab (responsibility). Lima nilai dasar ini menjadi landasan perilaku akademisi dan diterjemahkan dalam tindakan. Ketika memberikan kesaksian, harus dilakukan dengan jujur, dapat dipercaya, objektif, menjunjung kehormatan, dan bertanggung jawab atas apa yang dinyatakan sebagai kesaksian ahli tersebut. 

Nilai-nilai ini juga terkait erat dengan misi kelembagaan (institusi akademik), kebijakan dan praksis, sehingga integritas akademik dapat dijaga dan dirawat. Pendapat para akademisi yang berpegang dan taat pada lima nilai dasar secara konsisten, merupakan kontribusi bagi upaya pencarian kebenaran (the pursuit of truth) dan bermuara pada pengungkapan kebenaran (revealing the truth). Seorang akademisi berkewajiban menyampaikan opini objektif dan membangun argumen ilmiah yang jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam rangka pencarian dan pengungkapan kebenaran. Sebaliknya, jika yang dilakukan adalah tindakan atau sikap yg bertentangan dengan integritas akademik, maka ada tiga kemungkinan, yaitu penyesatan (misrepresentation), pengkhianatan integritas akademik (academic integrity betrayal), atau pelacuran akademik (academic prostitute). Akademisi menyampaikan pendapatnya bukan untuk menyampaikan kebenaran, namun untuk memperoleh sejumlah uang. Seperti kata pepatah “I’m selling myself, more often than not to the highest bidder, purely for thrill and money.” 

VI. Penutup 

Kebebasan akademik memfasilitasi terjadinya persemaian ide dan kajian otentik, perdebatan intelektual yang beradab, serta memunculkan pandangan kritis dari sivitas akademika yang terlibat di dalamnya. Kebebasan akademik juga menjadi episentrum dinamika intelektual serta memungkinkan berkembangnya pluralitas dari beragam pandangan, kajian, dan ideologi yang menjadi penanda dan karakter masyarakat terbuka dan demokratis. 

Kebebasan akademik menjadi katalisator bagi proses pembentukan masyarakat yang demokratis dan terbuka serta memerlukan jaminan rule of law. Tanpa penghormatan terhadap kebebasan akademik, sangat sulit untuk mengembangkan masyarakat demokratis dan terbuka dan menghormati rule of law. Ada hubungan yang saling menguatkan antara rule of law, penghormatan hak asasi manusia, kebebasan akademik, dan masyarakat demokratis dan terbuka. 

Kaum terpelajar dan intelektual dapat memanfaatkan kebebasan akademik untuk menghadirkan pemikiran yang jernih dan mencerahkan, mengedepankan kesadaran nurani sebagai tanggung jawab profetik untuk membela keadilan dan kebenaran. Mereka dapat memanfaatkan kebebasan akademik untuk menghadirkan pemikiran jernih dan mencerahkan yang relevan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat dan memajukan peradaban. Namun, mereka juga punya peluang untuk melakukan pembusukan manakala mereka memilih menjadi bagian dari perilaku koruptif dan ekstraktif yang mencederai integritas dan etika akademik, mengkhianati kepercayaan publik, dan menghancurkan peradaban.

Catatan

Naskah ini adalah pidato yang disampaikan pada Sidang Senat Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2022 dan Wisuda Sarjana Tahun Akademik 2020/2021 Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Sabtu, 11 September 2021

[1] Katrin Kinzelbach, et.al . 2021, Free Universities: Putting the Academic Freedom Index Into Action: e Global Public Policy Institute (GPPi) Report March 2021. Tautan: https://www. gppi.net/2021/03/11/free-universities

[2]  Statement adopted at the 39th LERU Rectors’ Assembly, hosted by Sorbonne University – 21st & 22nd May 2021. Tautan: https://www.leru.org/news/the-role-of-academicinstitutions-in-building-resilient-and-sustainable-societies. Diakses pada 6 September 2021.

[3] Patrick Blessinger & Hans de Wit, “Academic freedom is essential to democracy,” 6 April 2018. Tautan: https://www.universityworldnews.com/post. php?story=20180404101811251

[4] Lihat misalnya apa yang terjadi dengan mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang sedang merencanakan untuk menyelenggarakan diskusi ilmiah. Berita tentang ancaman dan tekanan ini dapat ditemukan pemberitaannya di antaranya di https://www.tagar.id/ gerakan-makar-di-ugm-saat-jokowi-sibuk-atasi-covid19; atau : https://news.detik.com/ berita-jawa-tengah/d-5034438/fh-ugm-kecam-ancaman-dan-intimidasi-pada-diskusimahasiswanya: atau : https://nasional.tempo.co/read/1347736/panitia-diskusi-cls-fhugm-akan-dibunuh-simak-detil-ancamannya; atau : https://regional.kompas.com/ read/2020/05/30/08195621/diskusi-cls-ugm-dibatalkan-panitia-mengaku-sempat-dapatancaman; atau : https://regional.kompas.com/read/2020/05/30/20200531/teror-diskusicls-ugm-yogya-rumah-digedor-diancam-hingga-didatangi?page=all: Sementara tekanan terhadap mahasiswa UI, di antaranya dapat dilihat dalam: https://news.detik.com/ berita/d-5622242/bem-ui-ungkap-isi-pertemuan-dengan-rektorat-soal-the-king-of-lipservice; atau: https://nasional.tempo.co/read/1477100/ini-surat-rektorat-yang-panggilbem-ui-karena-kritik-jokowi-king-of-lip-service/full&view=ok;

TIGA TAHUN ERAMAS


| Jika pemerintah nasional melakukan refocusing dengan kemewahan instrumennya,  harus ada yang dilakukan di Sumut secara independen | Mungkin tidak perlu merevisi RPJMD | Tetapi orientasi nilai dan tanggungjawab sejati pemerintahan wajib dikembalikan ke permintaan imperatif konstitusi, yakni “lindungi rakyat, rehabilitasi degradasinya, majukan harkat dan martabatnya | Itu terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 |

(more…)

KOLONIALISME DAN MISI KRISTEN DALAM SEJARAH INDONESIA


Oleh Muhammad Isa Anshary
Peneliti Pusat Studi dan Peradaban Islam

|Alexander Willem Frederik Idenburg juga dikenal konsisten melakukan kerstening-politiek | Ketika pada 1909 dia diangkat sebagai gubernur jenderal di Bogor, para pegawai pemerintahan kolonial heran karena Gubernur Jenderal ini adalah orang yang taat pergi ke gereja | Dia bahkan disebut sebagai “orang Kristen pertama di atas Tahta Buitenzorg (Bogor)” | Idenburg berpendapat bahwa satu-satunya jalan untuk melanjutkan penjajahan adalah pengkristenan | Meminjam kata Robert E. Speer, Idenburg menyatakan: “Pilihan untuk Dunia Islam bukanlah Muhammad dan Kristus. Bukan pula Muhammad atau Kristus | Tetapi, hanya Kristus. Kristus atau hancur dan mati. Islam (penyerahan kepada Tuhan) yang sebenarnya adalah menyerah kepada Kristus | Barulah boleh hidup dan bebas”.| Idenburg kemudian membela secara panjang lebar keuntungan-keuntungan bagi pemerintah Belanda bila rakyat telah dikristenkan. Rakyat dengan demikian tidak akan mau dipisahkan lagi dengan pemerintah Belanda, seperti dikatakannya. |

(more…)

PILPRES 2024


|Untuk apa pilpres digelar jika rakyat tak makin sejahtera? | Apa artinya pemerintahan jika hanya untuk memastikan sumberdaya terbagi di kalangan elit semata atau kekuatan asing yang terus bercokol | Narasi perlawanan atas semua ketakwajaran konstitusional harus dihidupkan |

(more…)

TANAH MASYARAKAT ADAT


|Antropolog Rodolfo Stavenhagen amat tertarik pada masyarakat adat yang belakangan tampil tegar menjadi aktor sosial dan politik baru | Prosesnya panjang | Ada aspirasi kuat di tingkat nasional yang mengakumulasi aspirasi-aspirasi lokal | Hampir merata di seluruh jagad | Pantas Stavenhagen (2013) menyebut The Emergence of Indigenous Peoples |

(more…)

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat


| Deklarasi disusun sebagai  resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan 23 klausa pembukaan dan 46 pasal | Pasal 1-40 menyangkut hak individu dan kolektif tertentu dari masyarakat adat; banyak di antaranya termasuk kewajiban negara untuk melindungi atau memenuhi hak tersebut. Pasal 31 menyangkut hak untuk melindungi warisan budaya serta manifestasi budaya mereka termasuk sumber daya manusia dan genetika | Pasal 41 dan 42 menyangkut peran Perserikatan Bangsa-Bangsa | Pasal 43-45 menunjukkan bahwa hak-hak dalam deklarasi berlaku tanpa perbedaan kepada laki-laki dan perempuan masyarakat adat, dan bahwa hak-hak dalam Deklarasi tersebut adalah “standar minimum untuk kelangsungan hidup, martabat dan kesejahteraan masyarakat adat di dunia,” dan sama sekali tidak membatasi hak yang lebih besar | Pasal 46 membahas konsistensi Deklarasi dengan tujuan lain yang disepakati secara internasional, dan kerangka kerja untuk menafsirkan hak-hak yang dinyatakan di dalamnya |

(more…)

BUNDA ELLY KASIM


Elly Kasim, Penyanyi Legendaris Minang

| Allahummaghfirlaha warhamha wa’afihi wa’fuanha | Bunda Elly Kasim Telah Berpulang ke Rahmatullah pada usia 76 tahun, Rabu, 25 Agustus 2021 di Jakarta | Artis Minang yang aktif sejak tahun 1960-an dengan begitu banyak lagu hits, ini, meninggalkan warisan bernilai tinggi berupa ratusan album solo yang terkenal tak hanya di tanah air |

(more…)

APAKAH ADA SEJARAH BATAK?


Oleh Anthony Reid
Asia Research Institute
National University of Singapore
November 2006

Delapan hingga sepuluh juta orang Batak di Sumatera bagian utara adalah salah satu kelompok paling penting dan menarik di Indonesia. Mereka jelas telah berada di Sumatera selama ribuan tahun. Mereka telah menarik sejumlah besar studi agama dan misiologi, dan beberapa studi etnologis dan bahasa yang baik. Namun mereka tetap menjadi orang tanpa sejarah.

(more…)

UMMATIC COLLOQIUM TENTANG SEJARAH


| Tak begitu banyak yang menyadari demoratisasi telah ditundukkan kepada agenda global yang dikendalikan oleh kedua kekuatan campuran tadi, politik ekonomi nasional dan global | Karena itu legitimasi hanya dalih, yang oleh para kritikus demokrasi (The Third Wave of Democracy) dijelaskan sebagai proses menuju defisit demokrasi dengan tetap mengandalkan pelembagaan demokrasi yang prosedural belaka | Meski diglorifikasi ini dengan begitu mudah demokrasi procedural ini diidentifikasi berdasarkan dalil utama Pancasila dan UUD 1945 | Konsistensi, korespondensi dan koherensi kebijakan dan semua aturan era yang diklaim demokratis ini sangat mudah dicek dengan nilai dasar Pancasila dan UUD 1945 |

(more…)

MELURUSKAN CARA BERFIKIR


Fadli Zon Setuju Ceramah Gus Baha Indonesia Bukan Hanya Milik PDIP &  Soekarnoisme,'Betul Sekali Gus' - Tribun Timur
Gus Baha dan Megawati

Orang pro Megawati itu seakan-akan mendewakan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno. Sampai ada Soekarnoisme bahwa seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno.

(more…)

MINANGKABAU


Puan Maharani:| MINANG SABANA MINANG | USUL DAERAH ISTIMEWA MINANGKABAU |

(more…)

ULAMA MERDEKA


| Pengarusutamaan cara pandang dan memosisikan ulama sebagai motor penggerak elektoral belaka, adalah kegetiran | Anggapan bahwa mereka tidak perlu tahu politik kenegaraan adalah ahistoris, karena sebelum Gus Dur yang ulama menjadi Presiden. Banyak sekali ulama negarawan yang menjadi pemegang kekuasaan seperti dua mantan Presiden Indonesia (Sjafroeddin Prawiranegara dan Assaat), Mohammad Natsir dan lain-lain |

(more…)

PERTEMPURAN JIWA ISLAM


James M.Dorsey

Pertempuran Jiwa Islam
Umat ​​Muslim Indonesia yang mengenakan masker dan menjaga jarak sosial melakukan salat Jumat di Masjid Raya At-Tin di Jakarta, Indonesia pada 5 Juni 2020. (Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency via Getty Images)

| Pertempuran untuk jiwa Islam ini mengadu kekuatan Timur Tengah dan Asia yang saling bersaing satu sama lain | Turki, pusat kekhalifahan sejati terakhir dunia Islam | Arab Saudi, rumah bagi kota-kota suci agama | Uni Emirat Arab, penyebar interpretasi statistis Islam | Qatar dengan versi Wahhabisme yang tidak terlalu ketat dan kegemarannya pada Islam politik | Indonesia, mempromosikan gagasan kemanusiaan, pluralistik Islam yang menjangkau agama lain serta kekuatan kanan-tengah non-Muslim di seluruh dunia | Maroko yang menggunakan agama sebagai cara untuk memposisikan diri sebagai wajah Islam moderat; | dan Syiah Iran dengan revolusinya yang tergelincir | Jika fase pertama pertempuran jiwa islam ditentukan oleh kampanye kekuatan lunak keagamaan saudi yang sebagian besar tidak terbantahkan, dan fase kedua dimulai dengan munculnya iran yang revolusioner, fase ketiga dan paling baru adalah fase yang paling kompleks, tidak hanya karena kedatangan pemain baru di panggung tetapi juga karena melibatkan persaingan dalam persaingan |

(more…)

ISLAMOFOBIA


Oleh
Altaf Husain
Dipublikasikan secara online: 02 Februari 2015

Ada kemungkinan kombinasi dari kurangnya pengetahuan dan dampak dari upaya puluhan tahun yang tidak terkendali oleh para Orientalis, pejabat pemerintah, dan bahkan beberapa pemimpin dalam komunitas agama untuk membuat kata teroris identik dengan orang Timur Tengah telah menghasilkan stereotip rasial terhadap Muslim. sebagai “yang lain,” atau lebih buruk, sebagai “musuh.” Pekerja sosial akan mendapat manfaat dalam menilai konteks di mana perilaku Islamofobia muncul untuk mengidentifikasi apakah perilaku tersebut mencerminkan kefanatikan anti-Muslim atau rasisme yang diarahkan secara lebih luas terhadap orang-orang dari budaya Muslim.

(more…)