'nBASIS

Home » ARTIKEL » DEWAN PERWAKILAN DAERAH (2) : PERTANYAAN PENTING

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (2) : PERTANYAAN PENTING

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


Bagi ’nBASIS sekarang adalah saat mengajukan pertanyaan: ”apa yang akan kalian kerjakan di lembaga yang mirip LSM yang berkantor di Senayan itu 5 tahun ke depan?”. Jika untuk gengsi belaka, alanglah sia-sianya energi politik rakyat. Amat disadari bahwa pemilihan langsung yang mengunggulkan kandidat-kandidat ini tidaklah sebuah proses rasional dalam pengertian terlalu banyak faktor yang membuat kandidat terbaik tak terpilih.

Tetapi baiklah diajukan usul. Barangkali kalian harus banyak berbicara tentang ”degradasi posisi” Sumut yang terjadi terus menerus dalam berbagai bidang. Kepentingan daerah yang sedang menagih para pemegang mandat saat ini, di antaranya ialah:

(1) Perbaikan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan. Hanya Belandalah yang, untuk kepentingan kolonialismenya tempohari, yang tercatat membuat jalan sampai saat ini. Belanda punya Pelabuhan di Belawan dan di Sibolga, maka ia buat jalan menghubungkan daerah penghasil komoditi dari dan menuju ke pelabuhan itu. Belanda punya kilang minyak di Brandan, maka dia buat pula jalan ke situ, sama dengan Sumatera Timur yang kaya potensi perkebunan dia buat pula jalan dan rel kretaapi. Indonesia yang sudah 60-an tahun merdeka hanya menambal sulam jalan yang ada. Mungkin ada saja jalan-jalan kampung dibuat dengan cara ”gotong royong”, dan itu bukan prestasi sebuah pemerintahan. Padahal besar sekali kebutuhan penambahan jalan baru untuk dinamisasi dan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Hanya pemerintahan yang, maaf, meminjam bahasa populer di Medan, ”pauk” lah yang tak faham apa manfaat jalan bagi kehidupan. Hanya pemerintahan yang tak berperikemanusiaanlah yang mau memark up dan lalu mengkorupsi pula biaya pembuatan jalan di atas muka bumi ini yang mengakibatkan rakyatnya harus mengeluarkan berlipat ganda.

(2) Kalian sponsorilah pembentukan Komisi Daerah Hak Asasi Manusia (KOMDA HAM) untuk Sumatera Utara. Daerah lain seperti Aceh dan Sumatera Barat sudah memilikinya. Undang-undang membuka peluang ke arah itu. Rasakan nanti peningkatan ”frame of thingking” masyarakat yang lebih menghargai sesama dengan peran KOMDA HAM itu.

(3) Perjuangan untuk pemekaran Wilayah mestinya tidak boleh surut meski ada tragedi maut protap Februari lalu. Yang lalu biarlah berlalu, namun Sumatera Utara amat memerlukan pemekaran itu karena berdasarkan pengalaman empiris selama berpuluh tahun setelah merdeka, tak seorang pun Gubernur yang memiliki kemampuan managerial untuk memimpin dan memajukan daerah ini. (Mungkin penghormatan wajib diberikan kepada Gubernur Abdul Hakim yang dalam keadaan budget cekak mampu membangun Medan Baru, Stadion Teladan dan USU). Selebihnya para Gubernur Sumatera Utara tampak lebih banyak mengurusi stabilitas kekuasaannya, bukan rakyatnya. Dengan agenda pengawetan kekuasaannya itu ia praktis tak mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan nasib rakyat. Jangan dihubung-hubungkan dengan kondusivitas, atau tak seorang pun lagi yang faham apa itu makna kondusivitas. Rakyat ingin merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan dan dari cakrawala berfikir yang terbelakang. Memekarkan Sumut tak ada kaitannya dengan ancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keutuhan NKRI justru amat bisa terancam oleh kondisi ekonomi buruk masyarakat. (Salah satu contoh yang erat kaitannya dengan kondisi ekonomi buruk masyarakat saat ini ialah kecenderungan pilihan politik yang selalu didasarkan pada transaksi rendahan yang sesungguhnya merupakan proses pengerdilan bargaining position masyarakat sebagai stakeholder. Itu menyedihkan sekali). Jangan takut, ada sebuah usul untuk memekarkan Sumut menjadi 11 (sebelas) provinsi kecil agar lebih terurus. Di provinsi kecil itu seorang gubernur akan lebih banyak mengurus rakyat, dan jika ia korupsi segera saja akan ketahuan oleh rakyat dan akan diprotes. Ini rumus hidup di lingkungan yang pengawasan sosialnya begitu ketat karena lingkungannya kecil dan den gan hubungan-hubungan akrab sesama warga. Bayangkanlah seorang Gubernur bergotong royong bersama rakyat bukan untuk kepentingan pemilihan, tetapi dianggap sebagai keniscayaan saja dari jabatannya itu. Indah sekali itu. Bayangkan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang merata, tak menumpuk untuk hanya dikuasai oleh raksasa-raksasa ekonomi seperti sekarang. Bayangkan juga bahwa masyarakat di mana pun sepanjang sejarah sungguh tak membutuhkan pemerintahan yang tidak mampu, apalagi tak mau, mengurusi kepentingan kemajuannya. Ini bukan pernyataan makar, melainkan pernyataan hakiki belaka.

(4) Hal yang tiga itu saja sudah cukuplah untuk saat ini meskipun masih amat banyak permasalahan yang harus diagendakan penanggulangannya pada tingkat pengambil kebijakan di pusat kekuasaan maupun lokal. Sinergitasnya perlu dibangun.

Bagi yang tak beruntung memenangkan perebutan ini sebaiknya dianggap saja bahwa Tuhan tak menghendakinya untuk anda. Jika masih mempunyai “uang berlebih” bentuk saja yayasan yang bergerak dalam bidang community development dan community organization. Itu identik dengan hasrat anda yang tidak tercapai, dan obsesi anda akan tersalur secara sehat. ’nBASIS akan menjadi partner anda. Nikmat juga bekerja tak memikirkan kekuasaan. Tidak percaya? Mari kita buktikan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: