'nBASIS

Home » ARTIKEL » SEBERAPA MUDAH DAN SEBERAPA SULIT MENGALAHKAN INCUMBENT?

SEBERAPA MUDAH DAN SEBERAPA SULIT MENGALAHKAN INCUMBENT?

AKSES

  • 512,606 KALI

ARSIP


  • Incumbent memiliki keunggulan dalam hal popularitas dan elektibilitas, namun itu bukan tidak mungkin dipatahkan oleh pesaing bahkan oleh pendatang baru dalam dunia politik
  • Apa yang membuat incumbent John Hugo Silalahi kalah dan alm M.Saleh Harahap bahkan tidak mampu memperoleh dukungan partai, adalah kisah-kisah menarik tentang incumbenitas yang gagal. Memperbanyak calon juga menjadi strategi incumbent untuk memuluskan kemenangan seperti terjadi pada Pemilukada Deliserdang yang memecahkan mitos sebagai Bupati pertama yang mampu menjabat selama 2 periode
  • Hal-hal mengenai figuritas, networking dan budgetting akan sangat menentukan di samping kemampuan mengantisipasi buruknya perundang-undangan, keberpihakan atau ketidak-profesionalitasan pelaksana, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rawan money politic, dan budaya transaksional yang parah

ENAMKarena dia sudah punya jejak rekam yang dapat ditelaah di atas kertas maupun di lapangan secara empiris, dan di tengah buruknya pelaksanaan pemerintahan di hampir semua level saat ini, maka secara asumtif boleh dikatakan bahwa mengalahkan incumbent dapat menjadi sesuatu yang amat mudah dalam pemilukada. Bahkan (secara asumtif pula) “menyeretnya langsung ke penjara” pun bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Memang, dibanding dengan kompetitor lain, semua incumbent sudah berada di depan dalam hal popularitas dan elektibilitas, termasuk karena aksesibilitasnya terhadap seluruh mata rantai pemerintahan serta simpul-simpul kekuatan sosial politik.

Hanya saja dalam catatan sejarah pemilu di Indonesia jarang terjadi seorang incumbent dikalahkan oleh kompetitor lain. Sebutlah Megawati yang dikalahkan SBY pada tahun 2004. Di Sumatera Utara Zulkarnaen Damanik mengalahkan John Hugo Silalahi saat yang disebut terakhir sudah menjabat 1 periode di Kabupaten Simalungun pada pemilukada beberapa tahun lalu. Akan halnya alm M.Saleh Harahap (Bupati Tapsel) bukannya dikalahkan oleh Ongku Parmonangan Hasibuan, melainkan tidak berhasil mendapatkan dukungan partai untuk mencalonkan diri. Ini malah lebih aneh lagi.

Di Langkat tahun ini boleh disebut tidak ada incumbent, tetapi Asrin Naim adalah quasi incumbent mengingat jabatan-jabatan strategis yang pernah dia pegang di daerah itu sebelumnya ditambah lagi dukungan terang-terangan dari mantan Bupati yang sedang menjabat yang kebetulan sudah ”naik pangkat” dengan memenangkan pemilukada Provinsi Sumatera Utara beberapa waktu sebelumnya. Tetapi seorang yang selama ini tak pernah bersintuhan sekali pun dengan jabatan-jabatan pemerintahan bisa mengalahkannya. Dialah Ngogesa Sitepu yang berpasangan dengan Budiono (pasangan ini kombinasi Golkar dan PDIP).

Pada pemilukada Deliserdang semua pesaing terberat adalah orang partai dan membereskan pendaftarannya terlebih dahulu untuk pemilu legislatif sebelum ”bertanding” dalam pemilukada daerah itu yang dengan mudah dapat dikalahkan oleh incumbent Amri Tambunan. Berdasarkan survey ’nBASIS sebelum pemilukada, ada beberapa pesaing kuat di sini. Selain Amri Tambunan yang menurut survey memperoleh dukungan amat signifikan ada nama Wagirin Arman (Golkar), Ahmad Thalaa (PKS), Hasaiddin Daulay (PPP) dan Ruben Tarigan (PDIP). Juga masih ditambah dengan pesaing lain dari perseorangan yang memang jumlahnya ”diperbanyak”. Mengapa disebut ”diperbanyak” adalah karena fakta hasil veryfikasi faktual KPUD yang sudah menggugurkan calon tertentu akhirnya kemudian dihidupkan kembali dan berhak maju sebagai calon. Itu menjadi ”makanan” empuk bagi incumbent. Kemenangan Amri Tambunan sekaligus memecahkan mitos bahwa tidak ada seorang Bupati yang dapat bertahan untuk 2 periode masa jabatan.

Di Tapanuli Utara terjadi persaingan yang demikian seru. Ada rivalitas berimbang di antara para kompetitor dan untuk putaran pertama dari pemilukada yang diulang itu incumbent Torang Lumban Tobing amat kewalahan terbukti dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemilihan ulang di 14 dari 15 Kecamatan yang oleh KPUD sempat dinyatakan sebagai pemenang. Inilah sebuah contoh persaingan yang menunjukkan kekuatan yang begitu besar dari para pesaing bagi seorang incumbent. Meski akhirnya Torang Lumban Tobing dinyatakan sebagai pemenang namun inilah kasus pertama penolakan pemenang atas gugatan pesaing, setelah apa yang terjadi di Jawa Timur. Para pesaing mestinya banyak menimba pelajaran dari Jawa Timur dan Tapanuli Utara.

Rapuh. Incumbent pada umumnya dibayang-bayangi oleh data kerapuhan pemerintahan selama 5 tahun. Salah satu bukti kuat untuk ini ialah fakta tiadanya pasangan Kepala Daerah yang maju untuk periode kedua. Kepala daerah itu, untuk periode kedua, maju dengan calon wakil yang baru. Jika nanti kabar burung yang terdengar dari Serdangbedagai menjadi kenyataan, maka kemungkinan besar pasangan T.Ery Nuradi dan Soekirman akan tercatat sebagai pemegang rekor maju untuk dua periode.

Bagaimana kerapuhan pemerintahan itu tidak dapat dibaca dan dimanfaatkan sebagai peluang pemenangan bagi pesaing? Pada umumnya tergantung pada 3 faktor utama, yakni figur, networking dan budgetting. Selain itu tentulah tak boleh dilupakan faktor ketidak-sempurnaan UU, kondisi sosial politik masyarakat yang sudah lebih bertendensi politik transaksional, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang amat lemah hingga rawan money politics, dan faktor ketidak profesionalan/ketidak-independenan pelaksana (KPUD dan jajarannya). Kriminalisasi demokrasi mudah terjadi dan tak ada UU yang komprehensif melindungi proses demokrasi itu menjadi bermartabat.

Belajar dari kasus Kabupaten Simalungun, Zulkarnaen Damanik memiliki signifikansi semua faktor untuk sanggup mengalahkan incumbent John Hugo Silalahi yang berbasis awal seorang pengusaha lokal itu. Namun untuk periode berikut, Zulkarnaen Damanik diperkirakan masih belum memiliki kepastian peta dukungan politik akibat maintenance basis pendukung yang kurang sempurna.

Quasi Incumbent. Di daerah tertentu akan ada fenomena quasi incumbent seperti yang ditemukan pada pemilukada di Langkat. Kedudukan quasi incumbent itu ditilik dari bobot kepentingan dukungan Kepala Daerah yang baru saja (akan) mengakhiri masa jabatannya dan tak mungkin lagi melanjutkan karena UU. Juga (mungkin sebagai kombinasi) didasarkan kepada sejarah kepenguasaannya terhadap sumberdaya politik daerah mengingat jabatannya pada pemerintahan yang cukup terandalkan. Figur quasi incumbent bisa berasal dari gerbong pendukung politik selama ini, atau bahkan lebih spesifik adalah anggota keluarga dan mungkin akan banyak terjadi, tak lain dari isteri atau suami dari pejabat  yang akan digantikan itu.

Mengapa begitu penting quasi incumbent itu? Ada 2 alasan utama seorang Kepala Daerah yang akan mengakhiri jabatan untuk menentukan penggantinya. Pertama, kepentingan pengamanan atau deleting process semua catatan kinerja yang dapat “diendus” oleh penegak hukum dan yang dapat menghadapkan kepada kesulitan yang amat serius. Jangankan mantan Bupati, Walikota dan Gubernur, bahkan para mantan menteri pun sekarang ini begitu mudah menjadi terpidana, khususnya sebelum era ”perang cicak dan buaya”. Kepentingan kedua tentulah berkaitan dengan problem memudahkan hidup setelah pensiun bagi pejabat yang akan meletakkan jabatan dimaksud. Jika aksesnya masih kuat, maka ia boleh saja berbagi dari APBD dalam proyek-proyek yang lazim didistribusikan dengan amat tak adil di hampir semua daerah di Indonesia. Wajib dicatat, jika kerabat dekat pejabat yang akan meletakkan jabatan itulah yang dimajukan sebagai calon pengganti (quasi incumbent) maka sebuah fenomena baru dalam pemerintahan Indonesia telah hadir, yakni jabatan publik tertinggi di suatu daerah diperlakukan seolah warisan nenek moyang sendiri.

Medan. Meski akan menjadi bahan debat serius bagi ahli hukum dan para politisi, Abdillah-Ramli disebut-sebut masih punya hak konstitusional untuk maju pada pemilukada 2010. De jure dan de facto saling bertentangan, bahwa Afifuddin dan Rahudman Harahap hanyalah Pejabat Walikota yang saling menggantikan, namun Abdillah-Ramli secara efektif tidak pernah menjalankan pemerintahan terhitung sejak di tahan di Jakarta. Secara faktual Abdillah-Ramli bolehlah disebut quasi incumbent itu. Tetapi karena secara de fakto ada orang lain yang menjalankan roda pemerintahan dan menilik nilai dan bobot strategisnya maka Dzulmi Eldin dan Rahudman Harahap juga bisa masuk dalam kategori incumbent. Dari segi waktu dan penguasaan mata rantai pemerintahan, ada kelebihan yang dimiliki Dzulmi Eldin selaku Sekdako Medan.

Meskipun baru saja dilantik, Rahudman Harahap bisa saja melakukan manuever politik yang gencar seperti pemasangan spanduk gandeng (bersama Gubernur Syamsul Arifin dan Bersama 21 Camat se Kota Medan) atau memberi jabawan (meski terburu dan kurang konsepsional) terhafap apa yang menjadi keluhan utama Kota Medan (infrastruktur). Maka akan sangat begitu penting untuk dilewatkan perseteruan antara kedua pejabat ini. Rahudman Harahap jelas orang baru yang ”terpental” dati Tapsel sedangkan Dzulmi Eldin sudah malang melintang di Kota Medan. Mestinyalah akan masuk akal jika dikatakan bahwa dari perseteruan mereka berdua akan terjadi perpecahan serius dalam keseluruhan mata rantai pemerintahan yang membuat kewajiban untuk menentukan siapa mendukung siapa.

Dalam konteks inilah Maulana Pohan akan menjadi semacam sebuah  lilin bersumbu panjang yang mampu memperjelas kemana arah dukungan sebaiknya di antara orang-orang bingung di kota ini. Tentu bukan itu saja, karena harus diakui Maulana Pohan masih kuat dalam memori rakyat, dan ”keperkasaannya” melawan Abdillah yang didukung oleh tidak cuma kekuatan sangat banyak partai dan sumberdaya politik lainnya terutama budget yang boleh disebut (waktu itu) unlimited. Maulana Pohan akan menentukan arah politik Medan, kecuali ia memang tidak berniat lagi untuk itu.

Shohibul Anshor Siregar


4 Comments

  1. PP GAGAK RI says:

    Bg.Bgs kt aja para aktifis atau mantan yg maju, tp bkn yg ngaku2 aktfis, yg bnr2 tamat lah braktfis’a. Trus kt pnjarakan smua yg bmslh2 ini!

  2. nbasis says:

    Para aktivis boleh maju, silakan. Tetapi buat saya peluang untuk itu tdk ada karena kriteria yang saya buat sendiri (1) figur (2) networking (3) budgetting. Selain itu, sesuai dengan perilaku politik pemilihan di Indonesia, ada syarat ke empat (4) kriminal demokrasi. Kalau bukan kriminal demokrasi tak mungkin kecuali hanya sebagai penonton. Terimakasih

  3. There is obviously a lot to learn. There are some good points here.
    Robert Shumake Paul Nicoletti

    ‘nBASIS:
    Thank you, Robert Shumake

  4. […] SEBERAPA MUDAH DAN SEBERAPA SULIT MENGALAHKAN INCUMBENT? […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: