'nBASIS

Home » ARTIKEL » Pak Tarlan (81 Tahun): POTRET BURUKNYA PEMAHAMAN HUKUM DI INDONESIA

Pak Tarlan (81 Tahun): POTRET BURUKNYA PEMAHAMAN HUKUM DI INDONESIA

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


Formalisme menjadi salah satu penyakit parah dalam penegakan hukum di sebuah negara yang sedang sakit parah. Tarlan dan kawan-kawan, dan mungkin banyak lagi yang lain di belahan lain bumi Indonesia, adalah contoh orang yang terzholimi atas paradigma formalisme hukum itu: diwajibkan mendapatkan gelar tamat SD untuk dapat menjadi karyawan tetap petugas kebersihan di tempatnya bekerja, Mesjid Istiqlal.

KOMPAS.com mengutip pernyataan Tarlan yang menyatakan  “tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China”. Tarlan yang tidak tamat SD dijadikan referensi, ya bersalahan jadinya. Mestinya, Tarlan wajar saja tidak tahu,  pepatah yang paling tepat untuk kasusnya adalah “menuntut ilmu itu kewajiban bagi siapa saja semenjak buaian sampai ke pintu lahat”. Bahasa sononya “uthlubu al-ilm faridhatan min al-mahdi ila al-lahdi“. Ini pun tidak tepat jika Tarlan meniru gaya orang-orang lain (banyak di antaranya pejabat) yang cuma ingin ijazah, bukan ilmu. Tetapi, menurut penuturannya pada sebuah stasiun tv nasional, memang ada keseriusan belajar. Jadi Tarlan tidak cuma ikut ujian dan ingin menggondol gelar perdana dalam sistem pendidikan nasional: tamatan SD.

Masih ingat Marsinah? Udin wartawan Yogya? Munir? Ingat Siti Hajar? Ingat Prita? Ingat nenek Minah? Oh, kiranya pilu hati mengenang semua itu. Mereka tak mendapatkan keadilan hukum. Mereka tak memperoleh pembelaan negara. Mereka tak dipihaki oleh perasaan keadilan dari institusi penegak hukum yang bekerja mewakili negara. Semua boleh disebut untuk dan atas nama paradigma formalisme hukum.

Atas nama dan untuk formalisme hukum pula Tarlan menjadi peserta program paket A. Tarlan bekerja sebagai petugas kebersihan di Mesjid Istiqlal, mesjid megah yang dibangun sebagai salah satu kebanggan Indonesia pada masa pemerintahan Bung Karno. Di dalam mesjid megah yang dirancang oleh Friedrich Silaban inilah biasanya upacara-upacara keagamaan kenegaraan digelar seperti Isra dan Mi’raj dan Nuzulul-quran. Presiden dan Wakil Presiden (selama ini) juga akan dianggap janggal jika tidak tampak di Mesjid ini saat sholat Idulfithri dan Idul Adha. Juga akan selalu ada hewan qurban yang sehat dan besar dari keluarga Presiden dan Wakil Presiden untuk disembelih saat Idul Adha.

Tarlan yang berusia 81 tahun, dengan 19 orang cucu, kemaren Jum’at “tertangkap tangan” oleh media sedang mengikuti  ujian Paket A yang diselenggarakan di lingkungan kerja Suku Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah (Sudin Dikmen) Jakarta Pusat.

Sejak setahun lalu aktif mengikuti program pendidikan Paket A, Tarlan yang pernah memperoleh pendidikan sampai kelas 5 Sekolah Rakyat (nama zaman dulu untuk pendidikan setara SD), adalah penduduk Jakarta. Dalam pengakuannya kepada KOMPAS.com, jika berhasil memperoleh ijazah SD ia akan melaporkannya kepada pimpinannya agar dapat diangkat menjadi karyawan tetap. Rupanya, masih menurut pengakuannya kepada KOMPAS.com, selam ini ia bekerja sebagai salah seorang petugas kebersihan di Masjid kebanggaan Indonesia yang dibangun pada zaman Bung Karno itu, yang memprasyaratkan pemilikan ijazah SD.  Bersama Tarlan ada orang tua yang lain yang sama-sama berjuang untuk maksud yang sama: jadi karyawan tetap di Mesjid Istiqlal. Ada Mulyani  yang berusia 50 tahun. Ada pula Hussein yang berusis 55) tahun. “Kalau sudah menjadi karyawan tetap, kami akan digaji sesuai UMR”, kata Hussein kepada KOMPAS.com.

Sepintas kasus Tarlan dan kawan-kawan tidak janggal sama sekali. Namun, dalam kasus ini tergambar jelas potret pemahaman dan penegakan hukum di Indonesia yang begitu buruk. Mengapa?

Sebagai seorang petugas kebersihan, adakah skill advantege yang signifikan bagi Tarlan jika memperoleh status baru sebagai tamatan SD? Karena itu pula menjadi wajar mempertanyakan betapa kaku dan betapa tumpulnya hati nurani orang-orang pembijaksana di Istiqlal itu. Atau perlukah Mahkamah Konstitusi menterjemahkan aturan pola penggajian petugas kebersihan dalam kaitan dengan UMR?

Perlukah Menteri Tenaga Kerja membuat Kepmen untuk karyawan Mesjid Istiqlal? Perlukah Menteri Penertiban Aparatur Negara menerbitkan peraturan khusus untuk kasus Tarlan dan kawan-kawan? Atau barangkali ini dapat menjadi pekerjaan pertama bagi satgas yang akan dibentuk oleh Presiden untuk pemberantasan mafia hukum?

Barangkali Menteri Agama atau siapalah yang berwenang perlu menegur manajemen mesjid Istiqlal atas penzholiman yang naif ini.


3 Comments

  1. Horas N says:

    Kalau di masjid itu terjadi, itu tandanya pengambil keputusan di sana kurang iman. Harusnya bangsa ini mencetak manusia yg pintar dan berahklaq. Dan ada baik nya lebih mendorong ke sertifikasi keahlian yg diatur pengelolaan nya dan sama kekuatan nya dengan ijazah.Hal ini penting karena ada orang yg begitu tamat SMP menikah dan pada tanggal ijazah nya dikeluarkan dia telah memiliki 3 orang anak, namun masih bisa dapat ijazah formal sah kah ijazah nya itu ?.Untuk status dan pendapatan yg tak seberapa itu harus sekolah usia senja, benar2 nggak punya otak itu yg nyuruh.

    ‘nBASIS: Terimakasih. Semoga ada pembijaksana negeri ini yang tergerak hatinya.

  2. […] Pak Tarlan (81 Tahun): POTRET BURUKNYA PEMAHAMAN HUKUM DI INDONESIA […]

  3. […] Kisah sedih lainnya […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: