'nBASIS

Home » ARTIKEL » Agar Pemilukada Kota Medan 2010 Jujur, Adil dan Bermartabat: MENDAGRI WAJIB COPOT SYAMSUL ARIFIN, SE

Agar Pemilukada Kota Medan 2010 Jujur, Adil dan Bermartabat: MENDAGRI WAJIB COPOT SYAMSUL ARIFIN, SE

AKSES

  • 564,277 KALI

ARSIP


  • Medan kota serba bisa dan serba mungkin.
  • Selain secara bersamaan Walikota dan Wakilnya tak dapat menjalankan pemerintahan sampai akhir karena menjalani hukuman, kota ini pula yang kini dipimpin rangkap oleh seorang Gubernur.
  • Ia mendesign jabatan itu untuk dirinya, sesuatu yang hanya mungkin karena perangkap jabatan dan Mendagri bukan negarawan.

TIDAK ada jaminan Syamsul Arifin, SE dapat menahan diri untuk tidak melakukan intervensi bagi kepentingan pemenangan Rahudman Harahap – Dzulmi Eldin dalam pemilukada kota Medan 2010.

Ia seorang gubernur yang juga seorang ketua tingkat provinsi dari salah satu partai pengusung pasangan ”incumbent” ini. Dalam kapasitas itu ia baru saja menambah satu lagi jabatan untuk dirinya, yakni Walikota Medan. Tidak patut diduga tak difahami (oleh Mendagri dan semua stakeholder masyarakat kota Medan) bahwa itu amat berbahaya karena potensi abuse of power yang bisa dilakukan oleh Syamsul Arifin, SE dalam wujud tak mengindahkan moralitas dan etika pemerintahan. Oleh karena itu pula amat tepat mempertanyakan kadar kenegarawanan Mendagri Gamawan fauzi dalam soal ini.

Syamsul Arifin, SE tampaknya tidak pernah tahu ungkapan negarawan my loyality to my country ends when my duty began to my country. Ia Cuma seorang pengekor dari banyak elit politik di negeri ini yang bahkan setelah menjadi pejabat tinggi Negara berusaha dan berhasil pula merebut jabatan tertinggi dalam partai. Ini sesuatu yang amat berbeda dengan tradisi politik yang difahami oleh PKS.

Oleh karena itu siapa pun patut mengingatkan Syamsul Arifin,SE, antara lain agar tidak mengulangi apa yang pernah dilakukannya pada pemilukada kabupaten Langkat tahun 2008 lalu.

Sembari menunggu Mendagri mencopot Syamsul Arifin, SE, Kepolisian perlu segera memberi peringatan baik kepada Syamsul Arifin, SE maupun kepada pasangan Rahudman Harahap – Dzulmi Eldin tentang potensi konflik pemilukada akibat birokrasi yang memihak. Birokrasi yang memihak dalam pemilu menyebabkan hasil yang diperoleh selalu bukan oleh faktor electional, melainkan oleh factor kriminal. Medan dapat berdarah jika mereka secara sepihak-sepihak maupun secara bersama-sama (masih) melakukan cara-cara tercela sebagaimana pernah diberitakan media baru-baru ini (antara lain mengumpul PPK di suatu tempat yang patut diduga bukan untuk kepentingan pemerintahan). Melanjutkan cara-cara tercela itu selain tidak baik bagi demokrasi tentu merupakan pelanggaran pidana yang dapat memicu konflik eksessif.

Memang bukannya cuma khas Medan ketika banyak kejadian yang menunjukkan adanya prakarsa terstruktur jajaran birokrasi terutama Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan dalam event-event yang secara transparan dan kasar diperuntukkan bagi kepentingan penggalangan suara secara tak terhormat bagi incumbent. Jika jajaran birokrasi dimobilisasi untuk pemenangan incumbent, maka di lapangan mereka pun juga harus siap dengan resiko pembalasan setimpal dari lawan-lawan politik mereka. Perlawanan dapat menjadi semakin eskalatif ketika orang sudah kehilangan keseimbangan dan gagal memahami hakekat nilai dan moral demokrasi akibat dirasuki nafsu kekuasaan dengan mengikuti cara-cara Machiavelli.

Ada insiden yang juga diberitakan media di kota ini bahwa aparat birokrasi dengan beraninya menghalang-halangi tokoh tertentu berbicara pada forum yang disiapkan oleh masyarakat. Ketika berujung dengan pengusiran terhadap aparat yang memiliki monoloyalitas naïf ini, seyogyanya benar-benar harus disadari bahwa masyarakat tidak bias lagi dibodoh-bodohi.

Permisif

Masyarakat dan politisi kota Medan terlalu permisif membiarkan Syamsul Arifin, SE menjabat walikota Medan menggantikan orang yang beberapa lalu dilantiknya sendiri, yakni Rahudman Harahap. Ini dapat disebut fenomena bad governance by design. Atau Syamsul Arifin, SE akan berapologi bahwa tidak ada seorang pejabat birokrasi di Pemko Medan dan Pemprovsu yang layak diangkat menjabat Walikota Medan?

Syamsul Arifin, SE dari awal patut diduga mendesign jabatan walikota Medan itu untuk dirinya dalam rangka program partai. Mengapa ia harus menunjuk orang yang kelak harus disuruhnya mundur demi kepentingan partainya dalam pemilukada? Di sinilah letak nilai bad governance itu.

Hampir semua orang di Sumatera Utara semakin tahu bahwa Syamsul Arifin, SE memerlukan pengerahan energi penuh 24 jam per hari untuk menjawab semua beban dan permasalahan pembangunan yang diamanahkan oleh masyarakat ke pundak mantan Bupati Langkat 2 periode ini.

Mendagri perlu mempertanyakan bahwa jika Syamsul Arifin, SE lebih syoor menjadi walikota Medan, serta merta ia bias cuti atau bahkan mengundurkan diri dari jabatan Gubernur agar tidak ada satu pun yang menjadi korban (pemrovsu atau pemko Medan) karena perangkapan penuh conflict of interest ini.

Syamsul Arifin, SE seyogyanya tidak boleh memandang dan menundukkan urusan ini dari aspek keuntungan subjektif dirinya dan kelompoknya sendiri, karena nasib rakyat jauh lebih penting dari hasrat orang-perorang dan kelompok mana pun.

Dugaan Korupsi Ratusan Milyar

Dikaitkan dengan dugaan korupsi ratusan milyar rupiah dari kas Pemkab Langkat yang tengah ditangani seakan tarik-menarik (yang tak perlu) oleh Kejaksaan di satu pihak dan KPK di pihak lain, sesungguhnya Syamsul Arifin, SE sudah mesti merasa tak pantas untuk menggenggam jabatan Gubernur dan Walikota Medan pada saat bersamaan.

Orang yang sedang berhadapan dengan kasus seperti ini secara psikologis akan mengalami gangguan serius dalam kinerja. Oleh karena itu sebaiknya ia pilih menjadi Walikota Medan saja karena amat perlu bagi partai yang dipimpinnya, atau tetap menjadi Gubernur. Apa pun apologi Syamsul Arifin, SE soal ini, kiranya amat tidak mungkin merubahnya menjadi sebuah kepantasan, melainkan tetaplah menjadi sebuah keganjolan berlandas arogansi.

Namun demikian penghargaan setinggi-tingginya atas hak-hak seorang warga Negara harus diberikan, tak terkecuali kepada Syamsul Arifin, SE dalam kaitannya dengan pemenuhan obsesi pribadi di negeri berdaulat dan berdasarkan hukum ini. Tidak ada larangan UU terhadap seseorang berjuang untuk merebut seluruh sumberdaya pemerintahan untuk dirinya sendiri atau kelompoknya dengan tetap mengindahkan ketentuan perundang-undangan dan norma pemerintahan.

Hanya saja politik tidak mungkin mengabaikan moralitas dan etika serta cara-cara yang lazim dan bermartabat. Syamsul Arifin, SE yang oleh banyak kalangan disebut amat lemah soal kinerja pemerintahan benar-benar dapat menjadi factor kendala pembangunan di Sumatera Utara. Maka sebaiknyalah Mendagri mencopotnya.

Shohibul Anshor Siregar

Advertisements

1 Comment

  1. […] Sudah lama Syamsul Arifin dalam dugaan sebagai pelaku korupsi oleh KPK. Rakyat gerah. Bertambah lagi kegerahan itu ketika Syamsul Arifin diberi jabatan baru mengganti orang yang beberapa bulan sebelumnya ditunjuknya sendiri menjadi Walikota Medan, Rahudman Harahap, berhubung orang ini dicalonkannya melalui partai yang dipimpinnya (Golkar Sumut) untuk ikut pemilukada kota Medan yang akan berlangsung 12 Mei 2010 yang akan datang [https://nbasis.wordpress.com/2010/03/19/agar-pemilukada-kota-medan-2010-jujur-adil-dan-bermartabat-me…]. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: