'nBASIS

Home » ARTIKEL » Pemilukada Kota Medan 2010: JIKA RAHMAT SHAH SERIUS DENGAN AGITASI POLITIKNYA

Pemilukada Kota Medan 2010: JIKA RAHMAT SHAH SERIUS DENGAN AGITASI POLITIKNYA

AKSES

  • 545,772 KALI

ARSIP


  • Seruan Suksesi Bermartabat sudah tak mungkin dihiraukan lagi di tengah iklim politik transaksional yang terbangun secara sistematis paling tidak sejak tahun 2005.
  • Dalam kondisi buruk itu gagasan Rahmat Shah yang mencerminkan ketidak-percayaan kepada lembaga pengawasan dan kinerja Kepolisian serta sebagian besar instrumen Pemilukada yang ada, dapat disebut sebagai terobosan penting untuk penyelamatan demokrasi.

KEMAREN, Rabu, usai menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang baru, Sution Usman Adji,  Anggota DPD RI dapem Sumatera Utara Rahmat Shah menjanjikan hadiah kepada  masyarakat yang menemukan pelanggaran  Pemilukada Kab/Kota se Sumut. Hadiah itu, meski pun tidak dirinci, bentuknya adalah uang kontan puluhan juta rupiah dan bentuk kecurangan yang dilaporkan adalah pelanggaran yang diancam hukuman pidana di atas 5 tahun.

Ada beberapa permasalahan krusial sehubungan dengan lontaran Rahmat Shah. Pertama, perlu dijelaskan secara rinci pelaksanaan kegiatan yang proaktif ini. Apakah dirinya sebagai pribadi yang menjadi penangungjawab kegiatan atau Tim DPD dapem Sumatera Utara secara kelembagaan atau ia akan membentuk lembaga khusus untuk itu. Kedua, belajar dari pelaksanaan pemilukada  sejak tahun 2005, Rahmat Shah diperkirakan akan memerlukan stock uang kontan milyaran rupiah mengingat substansi pelanggaran pemilukada yang diramalkan akan bersifat massal dan terstruktur. Posting ini tidak pada posisi meragukan stock uang Rahmat Shah, melainkan hanya mengingatkan jumlah yang diperlukan amat fantastis.  Ketiga, Rahmat Shah perlu pula menjelaskan secara rinci darimana sumber pendanaan untuk kegiatan itu.

Kelembagaan dan mekanisme

Jika saja Rahmat Shah serius, maka ‘nBASIS ingin menyarankan pembentukan kelembagaan yang tepat untuk mewadahi aktivitas yang dia maksudkan. Ia bisa menjalin kerja sama dengan kelompok-kelompok independen yang dapat mengirimkan anggota-anggota terbaiknya untuk dilatih (workshop) sebagai pemantau. Lembaga pemantau diakui oleh rejim pemilukada, dan kedudukannya kuat.

Jika di kota Medan, misalnya, terdapat lebih dari 3000 TPS, maka Tim Rahmat Shah perlu 2 atau 3 kali sebanyak jumlah itu. Di luar hadiah yang dijanjikan, Rahmat Shah masih memerlukan sejumlah uang tambahan untuk  workshop dan operasional Tim. Juga untuk kepentingan quick report dari setiap TPS sehingga paling lambat 1 jam setelah berakhirnya perhitungan suara di seluruh TPS pemenang sudah dapat diketahui dengan pasti, dan data itu dijamin sama dengan angka hasil real count di KPUD. Untuk menghadapi kemungkinan adanya “perampok” suara yang akan dilawan di peradilan, semua rekaman sah hasil perhitungan suara TPS (form C1) harus sudah terkumpul selambat-lambatnya 1 hari setelah pemberian suara.

Menyelamatkan Demokrasi

Bentuk-bentuk lazim pelanggaran pemilukada selalu terkait dengan (paling tidak) 4 hal utama. Pertama, perundang-undangan. UU yang memayungi pemilukada serta peraturan dan ketentuan di bawahnya secara keseluruhan tidak memiliki daya cakup dan daya mampu untuk menghadapi bentuk-bentuk pelanggaran tertentu yang diramalkan akan terjadi seperti money politics. UU yang dibuat juga by design tidak memiliki rasio sehat dan jiwa yang adil. Jadi lazim terjadi aparat atau bahkan oknum komisioner atau jajarannya dipenjara karena kasus pencurian suara, namun hasil pemilukada tetap tidak terpengaruh olehnya.

Kedua, kondisi sosial ekonomi yang amat buruk. Masyarakat yang menderita akibat angka pengangguran yang tinggi amat mudah mengorbankan hati nurani demi penyelamatan hidup. Tanpa maksud mendramatisasi keadaan, dengan data terbaru tentang kedudukan Indonesia sebagai negara terkorup di kawasan ini sekaligus membuktikan tingkat kemiskinan yang diakibatkannya. Bagaimana pun juga resko paling berat dari korupsi adalah rakyat. Pemilukada lebih mungkin mengorbitkan orang jahat karena faktor ini.

Ketiga, integritas jajaran penyelenggara. Usai pemilu 2009 ‘nBASIS merekomendasikan pembubaran KPU dan kembali ke sistem lama. Rekomendasi itu didasarkan pada temuan dominanya KPU dan jajarannya sebagai pemicu terjadinya pelanggaran dan penyimpangan mulai dari sosialisasi, pendataan pemilih (DPS-DPT) sampai kepada pemberian dan perhitungan suara.

Keempat, nilai sosial.  Sejauh ini masyarakat sudah terbiasa dengan pengabaian substansi demokrasi dalam pengorbitan pemimpin melalui pemilihan.    Social permissiveness begitu tinggi terhadap bentuk-bentuk penyimpangan. sepintas hal ini tampah sebagai egalitarianisme baru, namun hakekatnya b erbeda. Ketika orang dengan karakteristik paling buruk pun dianggap tak mengapa menjadi raja, maka kerajaan itu sesungguhnya adalah keburukan dari setiap kerajaan yang pernah ada di permukaan bumi sepanjang sejarah. Itulah tamsilannya.

Apa yang dilontarkan oleh Rahmat Shah adalah sebuah solusi preventif  dalam bentuk agitasi politik yang diperkirakan efektif untuk menyelamatkan demokrasi.

Advertisements

1 Comment

  1. […] Supremasi jahatokrasi itu memaksa proses pemilukada tidak jujur, tidak adil dan tidak bermartabat. Pelakunya bukan rakyat, meski dengan memanfaatkan kondisi keterpurukan rakyat terutama dalam ekonomi. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: