'nBASIS

Home » ARTIKEL » TIDAK SALAH LAGI: KPUD MEDAN PANTAS DAPAT PENGHARGAAN

TIDAK SALAH LAGI: KPUD MEDAN PANTAS DAPAT PENGHARGAAN

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


SEBUAH stasiun Radio di kota ini kemaren sore menghubungi saya untuk wawancara (siaran langsung). Hallo, saya segera hubungkan dengan rekan saya untuk siaran langsung, mohon bersabar sejenak, begitu ucapannya sebelum wawancara mulai mengudara. Wawancara itu tentang KPUD Medan dalam kaitannya dengan keputusan mengeliminasi Rudolf Matzuoka Pardede – Afifuddin Lubis dalam pencalonan dalam pemilukada kota Medan 2010. Ini penjelasan saya:

Meskipun saya bukan seorang yang pernah mendapat pendidikan khusus dalam bidang hukum, tetapi saya menilai bahwa secara hukum acara begitu mudah membuktikan bahwa Rudolf Matzuoka Pardede sulit dipertahankan dalam posisi memiliki persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk menjadi calon Walikota Medan. Saya yakin pula bahwa dalam mengambil keputusan tentang pasangan ini, KPUD Kota Medan sudah bertindak benar dan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

Atasan KPUD Medan itu ya undang-undang dan masyarakat. Apa pun yang dikehendaki oleh KPU (pusat) kepada KPUD Medan dalam kasus pasangan ini, mereka berhak menolak jika mereka yakin bahwa tindakan mereka sudah sesuai dengan undang-undang. Tak mungkin dibayangkan bahwa KPU (Pusat) adalah atasan KPUD mana pun sebagaimana Camat menjadi atasan Lurah. Di antara asas penyelenggara pemilu selalu disebut mandiri, integritas, dan seterusnya.

Jika ada ancaman akan memecat anggota KPUD Medan, hal itu berlebihan dan jika ada percobaan untuk itu silakan. Tetapi beri mereka kesempatan membela diri.

Saya tidak yakin bahwa pasangan-pasangan yang kalah dalam pemilukada kota Medan yang baru berlangsungĀ  akan menggunakan masalah ini sebagai alasan menggugat untuk membatalkan hasil pemilukada. Itu amat tak masuk akal. Hal yang masuk akal ialah Rudolf Matzuoka Pardede dan Afifuddin menggugat KPUD Kota Medan sebagai lembaga dan seluruh komisioner KPUD Kota Medan. Saya amat yakin pula bahwa KPUD Kota Medan dan para komisioner siap untuk itu dan sebelumnya sudah memperhitungkan kemungkinan seperti itu.

Jangan pula dikaitkan bahwa KPUD Sumatera Utara dianggap bersalah dengan pembiaran terhadap KPUD Kota Medan dengan keputusannya itu. Malah sebaliknya, tentu, ada celah yang amat terbuka lebar untuk mempermasalahkan KPUD Sumatera Utara ketika meloloskan Rudolf Matzuoka Pardede jadi calon DPD. Tidak ada alasan KPUD Sumatera Utara untuk mengatakan “kami tak tahu bahwa orang ini bermasalah dalam sejarah persekolahan dan perijazahannya”. Amat minimalis dan amat mudah dipojokkan jika KPUD Sumatera Utara malah menjawab “kami hanya berkewajiban memeriksa ijzajah yang diajukan, sarjana, sedangkan yang lain tidak; dan itu sudah sesuai UU”.

Malah sepantasnya KPUD Kota Medan mendapat penghargaan dalam penegakan supremasi hukum dalam soal ini. Mengapa?

Shohibul Anshor Siregar


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: