'nBASIS

Home » ARTIKEL » Koruptor di Pundi Negara: JIKA PAGAR SUDAH MAKAN TANAMAN

Koruptor di Pundi Negara: JIKA PAGAR SUDAH MAKAN TANAMAN

AKSES

  • 535,235 KALI

ARSIP


Bagaimana jika “pagar makan” tanaman? Bagaimana jika “maling teriak maling”? Bagaimana jika karena krisis kepercayaan akhirnya orang tidak lagi ihlas membayar pajak seperti pernah diopinikan secara luas tempohari? Mengapa tunggakan pajak 100 perusahaan (termasuk BUMN) yang mencapai 17 triliun bisa terjadi?  Bagaimana nasib instruksi Presiden SBY untuk pembenahan perpajakan?

Negara mengutip uang hasil keringat rakyat melalui pajak, dan jika pajak diselewengkan itu tak ubahnya pagar makan tanaman. Itulah fakta terungkap di Indonesia akhir-akhir ini. Sebetulnya penyelewengan-penyelewengan di tubuh institusi yang diamanahkan memungut pajak itu ditengarai sudah lama berlangsung, dan apa yang terbuka ke publik akhir-akhir ini hanyalah ibarat sebuah puncak gunung es belaka. Itu barulah permulaan dari sebuah cerita panjang.

Bandingkanlah misalnya dengan penjelasan Ketua Komite Pengawasan Perpajakan (KPP) Anwar Suprijadi beberapa bulan lalu yang mengatakan bahwa setidaknya ada 12 titik rawan penyelewengan keuangan negara yang terdapat di perpajakan yakni Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari 12 titik rawan itu 10  ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sebelum ini juga ada pengakuan Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo bahwa institusinya memang rawan terhadap penyelewengan.  Ia mengidentifikasi 4 bidang unit kerja yang posisinya selalu bersinggungan dengan kerawanan itu, yakni bidang pemeriksaan, account representative, juru sita, dan penelaah keberatan. Untuk semua bidang itu total aparat yang dipekerjakan mencapai sekitar 15 ribu orang. Bayangkan jika orang sebanyak itu korupsi berjamaah melalui sumber pendapatan negara.  Anehnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri mengakui ketidak-memungkinan mengawasi satu per satu secara intens.

Jika hal itu dibiarkan saja berlarut, pastilah amat berpengaruh terhadap kerelaan masyarakat untuk menunaikan kewajiban membayar pajak kepada negara. Apabila sikap itu meluas dalam bentuk perlawanan publik, tentu amat tak terbayangkan resikonya. Negara tanpa pajak, bagaimana jadinya?

Tetapi tampaknya tidak ada sesuatu kemajuan yang berarti yang mungkin dicapai dalam masa singkat.  Katakanlah reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan berlangsung terus, namun salah satu aspek penting, yakni penindakan dan penegakan hukum (dalam bidang perpajakan) tampak demikian lemah. Inilah agaknya yang mendorong Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) menganggapnya menjadi salah satu sorotan penting. Salah satu fakta temuan yang menggambarkan rumitnya permasalahan tercermin dari ungkapan salah seorang anggota Satgas,  Mas Achmad Santosa, dalam sebuah diskusi di Jakarta bulan Maret lalu. Antara lain ia mengatakan  “Undang-Undangnya abu-abu. KY (Komisi Yudisial) bimbang apa bisa masuk ke situ (pengadilan pajak)”.

Wewenang Mahkamah Agung (MA) sendiri, menurutnya,  sulit “menyeberang” menangani pengadilan pajak, kecuali untuk tingkat akhir, yakni dengan keadaan tertentu  bisa PK (Peninjauan Kembali) ke MA. Ia baru sadar bahwa ternyata MA hanya mengawasi empat pengadilan, yakni Pengadilan Negeri, Agama, Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.  Fakta lain ialah hakim-hakim di pengadilan pajak bukan hakim karir dari MA, tapi pensiunan pegawai pajak sendiri. Gawat.

Oleh karena itulah rentetan kejadian yang terungkap bukan saja mengindikasikan kolusi antar kelembagaan, dan apa yang sudah begitu luas terungkap itu hanyalah sebagian dari cerita permukaan. Maka wajarlah jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan  agar  segala bentuk kejahatan dan penyimpangan dihentikan. “Hentikan segala bentuk kejahatan dan penyimpangan,” kata Presiden saat memberikan pengarahan kepada jajaran Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Presiden pada kesempatan yang sama juga memberi instruksi kepada jajaran Ditjen Pajak dan Bea dan Cukai untuk terus melakukan reformasi dan meningkatkan capaian. Diketahui di bawah kepemimpinan sebelumnya lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan ini telah melakukan serangkaian pembaruan (reformasi) dengan biaya yang amat mahal. Berbagai pihak hingga kini secara kritis mempertanyakan hasil dari investasi besar tersebut. Menteri Keuangan Agus Martowardojo akhirnya diperintahkan untuk mendukung penuh dan memfasilitasi  upaya  meningkatkan kinerja jajaran Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai sembari memberikan pengawasan yang efektif.

Target Rp743 triliun

Beberapa bulan lalu diberitakan bahwa 100 perusahaan termasuk BUMN menunggak pajak mencapai 17 trilun rupiahTotal per Maret 2010 mencapai 50,5 triliun rupiah dan itu sudah berkurang dibanding awal tahun. Bagaimana ini bisa terjadi?

Seakan mengakui secara jujur kebobrokan yang mengakibatkan resistensi sosial yang berkembang terhadap pola penyimpangan pemungutan pajak dan segenap permasalahannya saat ini, Presiden  berjanji melakukan pemantauan. sembari menegaskan kepada Menteri “ini kontrak kerja saya dengan saudara, pakta integritas saya dengan saudara”.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada kesempatan itu mengemukakan target penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2010 dari sektor pajak dan bea cukai mencapai Rp743 triliun.  Katanya, target pada 2010 itu diharapkan lebih tinggi daripada tingkat penerimaan negara pada 2009  yang cuma sebesar Rp 619 triliun.


Shohibul Anshor Siregar. Dengan perubahan judul dan (sedikit) isi, tulisan ini dimuat pada Harian Waspada 19 Agustus 2010

Advertisements

3 Comments

  1. […] pelanggaran terutama yang potensil merugikan uang Negara. Inilah salah satu faktor mengapa kemaren Presiden SBY memanggil Menteri Keuangan dan jajaran Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai dan dari istana negara diinstruksikan kurang lebih agar jangan ada lagi “pagar makan […]

  2. […] seperti renumerasi gaji pejabat tinggi, pemberian mobil mewah kepada menteri, kasus bank century, pemberantasan korupsi yang mati suri, dan lain-lain. Gerakan-gerakan yang menasional bermunculan, antara lain yang menamakan diri […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: