'nBASIS

Home » ARTIKEL » SENSASI MUKTAR PAKPAHAN ?

SENSASI MUKTAR PAKPAHAN ?

AKSES

  • 564,277 KALI

ARSIP


Banyak cara dan ekspresi ketidak-puasan terhadap kepemimpinan SBY dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden RI selama 6 tahun yang sudah berjalan ini. Tetapi Muktar Pakpahan memilih cara sendiri, yakni dengan mengajukan somasi. Somasi sepanjang 2 halaman itu ia ajukan dalam kapasitas sebagai Ketua Majlis Pertimbangan Organisasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

Muktar Pakpahan berkeyanikan bahwa SBY telah gagal melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea IV dengan pengajuan sejumlah bukti. Untuk mengundang dukungan politik rencana ini pun dipublikasi melalui sebuah akun facebook yang diawaki oleh beberapa orang.

Membaca keseluruhan isi somasi itu saya merasa Muktar Pakpahan tidak bersungguh-sungguh, karena itu saya pun berusaha memberi masukan dan menjadi komentator pertama pada akun facebook-nya demikian:

(1) Apakah pembuat somasi melihat butir 1 nomor 1 dalam somasi ini benar-benar sebagai diskriminasi di depan hukum yang terkait dan atau menjadi tanggungjawab SBY selaku Presiden RI, karena dengan lugas beliau pun mungkin dapat mengatakan: “Presiden RI tidak boleh mencampuri peradilan atas Anas Urbaningrum, Hamid Awaluddin, Jhoni Allen, para gubernur, Bupati dan Walikota”.
(2) Dalam kasus damkar (pemadam kebakaran) apakah pembuat somasi cuma berani dan atau berhenti sampai (sasaran) Hari Sabarno (eks Menteri Dalam Negeri RI semasa pemerintahan Megawati yang terpaksa ditinggalkan oleh Gus Dur) sementara Megawati Soekarnoputri (sendiri) diistimewakan? Apakah ini bukan suatu diskriminasi juga?
(3) Indikasi apa di balik diskriminasi ini menurut pembuat somasi, apakah solidaritas kesepartaian atau kemafiahukuman?
(4) Sudahkah pembuat somasi memerinci data TKI di Malaysia dan mancanegara yang tidak diberi perlindungan hukum secara memadai oleh Presiden RI?
(5) Terhadap upah ini pembuat somasi apakah tidak melihat bahwa selama Indonesia berdiri telah melanggar HAM pekerja (PNS) dengan tidak memberi upah yang layak dan memadai sehingga jika seorang PNS harus hidup tidak kecuali dari gajinya sebagai PNS hanya dapat bertahan antara tanggal 15-20 setiap bulannya dan kondisi ini telah begitu kuat mendorong “diperbolehkannya” korupsi nasional?

Dari keseluruhan materi somasi Muktar Pakpahan ada  3 hal  yang sengaja tidak saya singgung, yakni soal peran negara dalam menjamin kebebasan menjalankan agama yang oleh Muchtar Pakpahan dituduh telah terjadi pelanggaran di antaranya dalam kasus Ahmadiyah dan banyaknya gereja yang dirusak, pendidikan dan masalah fakir miskin. Tetapi pada halaman terakhir copy somasi itu saya beri komentar berikut:

Count Down Susilo Bambang Yudhoyono [26 Agustus 2010 – 31 Desember 2010]: Samakah makna “mekanisme UUDNRI” yang dimaksudkan oleh alinea terakhir somasi ini dengan upaya referendum atau apakah ini sebuah proses menuju pemenuhan syarat pengaj…uan class action untuk impeachment (pemakzulan)? Terimakasih.

Malam ini saya mendapat respon atas komentar yang saya berikan. Respon itu berasal dari 2 orang berikut:

Edberd Sihombing Kalau menurut Saudara masih ada sesuatu yang kurang atau perlu disempurnakan dalam somasi tersebut, berikanlah/sempurnakanlah agar somasi ini optimal, jadi jangan malah mengajukan pertanyaan begitu.

Nicholas Sutrisman Bung shohibul> terima kasih saran anda sangat baik…TP anda salah dalam memberikan sebuah komentar.Alasana saya sbb: Somasi ini diperbuat untuk memperingati pemerintahan yang telah berjalan 6 (enam) tahun ,namun masih belum mengindahkan amanat UUD 1945 bagi kepentingan rakyat ( lihat somasi), bukanlah menjelaskan secara rinci dari sabang sampai merauke,jadi kasus tersebut bukan hanya berhenti sampai hari sabarno, namun seluruh koruptor di indonesia yang dibiarkan melenggang bebas tanpa hukuman maupun dengan remisi seorang presiden.

Untuk kedua respon ini saya merasa perlu memberi tanggapan dan saya kemukakan sebagai berikut:

Sdr.Edberd S & Nicholas S: (1) Terimakasih responsnya (2) Justru yang saya ajukan di atas itu dimaksudkan untuk memperkuat somasi sebelum dimentahkan penguasa zolim (3) Muchtar Pakpahan itu seorang doktor dalam Bidang Hukum dan mestinya amat tahu persis cara-cara beracara dan logika hukum palsu yang acap menapikan keadilan dan logika filosofis dan sosiologis untuk menonjolkan aspek positivistik yang mati dan kaku belaka di negeri ini. Saya ajukan ini agar segera disempurnakan. Harapan saya mohon tidak usah berkilah sana-sini sekadar untuk mempertontonkan ketak-faham masalah atau takut diberi masukan. Sekali Muchtar Pakpahan tertutup untuk saran konstruktif untuk kesekian kalinya ia akan menjadi tertawaan zaman. Atau ia hanya ingin sebuah sensasi? Itu tidak boleh terjadi.

Memang dokumen resmi yang diajukan sebagai somasi oleh Muktar Pakpahan memiliki kandungan yang amat substatif. Oleh karena itulah ia harusnya mempertimbangkan banyak hal agar upayanya tidak sia-sia. Juga harus memiliki strategi public relation yang kuat agar mendapat dukungan yang luas dari seluruh komponen masyarakat.

Karena itu pula kelemahan sekecil apa pun harus sudah diperhitungkan sejak awal agar tidak dianggap prematur kelak, termasuk misalnya penyebutan UUD 1945 yang setelah mengalami 4 kali amandemen lebih dikenal dengan sebutan resmi UUDNRI (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) 1945.

Advertisements

3 Comments

  1. nicholas sutrisman says:

    Dear Mr.shohibul

    Saya sangat terkesan dengan tulisan anda di halaman internet ini…

    Oleh karena itu ada beberapa hal yang mau saya tanggapi terhadap tulisan ini:

    1.Muchtar pakpahan dalam hal membuat somasi tersebut bukanlah mencari sensasi (muchtar pakpahan sudah cukup terkenal di seluruh indonesia bahkan dunia sekalipun sebagai salah seorang pejuang buruh).Namun ini adalah wujud kekecewaan yang ditunjukan oleh seorang muchtar pakpahan mewakili jutaan suara hati rakyat indonesia.

    2.sebagai seorang yang berlatar belakang advokat dan aktivis ,langkah inilah yang diambil dan diyakini (layaknya seorang penyair berpuisi, politikus berpolitik, penyanyi bernyanyi, dalam mengungkapkan kekecewaannya.)

    3.akun grup facebook tersebut bukanlah diawaki (seperti yang saudara sebutkan dalam tulisan di atas) melainkan wujud orang orang yang telah kecewa terhadap kepemimpinan Presiden RI (ingat bung, ini negara demokratis-hak mengeluarkan pendapat).

    4.yang bung shohibul maksudkan awak dalam tulisan di atas adalah tidak benar dan merupakan pendapat yang terlalu cepat bung shohibul simpulkan sebelum mengetahui latar belakang orang orang di grup tersebut yang berasal dari berbagai wilayah indonesia,yang mempunyai kekecewaan yang sama dengan bung Muchtar Pakpahan.

    5.bung Shohibul mengatakan Muchtar Pakpahanh tidak bersungguh sungguh. Saya kecewa dan sangat tidak sependapat dengan suara hati bung Shohibul yang mengeluarkan pendapat tanpa memberikan alasan alasan yang jelas, terang, dan cermat.

    6.strategi public relation yang bung Shohibul telah kami lakukan dengan baik di dalam grup facebook tersebut, sebagai wadah komunikasi yang memiliki wujud kekecawaan yang sama.

    5. tulisan bung shohibul adalah tanggapan yang tidak jelas di beberapa paragraf, sejenak mendukung, terkadang menyanjung, terkadang mencemooh, terkadang memberi masukan, terkadang mengkritik. (agar jelas, supaya dipertegas maksudnya bung dalam susunan kata2 penulisan).

    6.bila bung shohibul,mempunyai saran dan pendapat, berikanlah…bukan dengan hanyak mengkritik tata cara penulisan alphabet, layaknya seorang dosen yang mengajari mahasiswa.

    Shohibul Anshor Siregar menjawab:
    (1) Anda menulis 2 tanggapan yang serupa isinya, karena itu yang satu dihapus.
    (2)”diawaki” maksudnya lebih pada maksud dikerjakan. Jadi kata “awak” bisa bermakna admin. itulah maksudnya.
    (3) posting ini berusaha objektif, membenarkan dan bahkan memuji yang benar antara lain dengan menegaskan demikian “memang dokumen resmi yang diajukan sebagai somasi oleh Muchtar Pakpahan memiliki kandungan yang amat substatif”. Tetapi tidak mungkin bagi saya untuk tidak menilik sisi yang perlu diperbaiki, tentu berdasarkan pemahaman saya terhadap masalah ini. karena itulah saya mencoba memberi masukan untuk hal yang memang perlu.
    (4) jika Muktar Pakpahan sudah membaca posting ini, 1000 kali dia akan berterimakasih kepada saya. saya yakin itu.
    (5) bagaimana progress upaya hukum ini hingga hari ini? mohon dikhabarkan.
    Terimakasih.

  2. […] ILUNI Jakarta menyorot berbagai ketimpangan dan pilihan ekonomi neolib, dan akhir-akhir ini Muktar Pakpahan mengajukan somasi karena yakin bahwa SBY dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden RI selama 6 […]

  3. […] ILUNI Jakarta menyorot berbagai ketimpangan dan pilihan ekonomi neolib, dan akhir-akhir ini Muktar Pakpahan mengajukan somasi karena yakin bahwa SBY dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden RI selama 6 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: