'nBASIS

Home » ARTIKEL » KRISIS KETATANEGARAAN INDONESIA DAN “SHORT TERM SOLUTION” ELIT DAN PENGUASA

KRISIS KETATANEGARAAN INDONESIA DAN “SHORT TERM SOLUTION” ELIT DAN PENGUASA

AKSES

  • 686,136 KALI

ARSIP

Advertisements

ke kiri aja, bos. biar makan enak kita !!!

Setelah wacana pemberian kewenangan memecat Bupati/Walikota kepada Gubernur dan rencana mempersenjatai Satpol PP, kini Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kembali mewacanakan pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi. Wacana dituangkan dalam Rencana Revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan konon disebut-sebut akan segera dibahas di DPR. Serangkaian diskusi yang melibatkan berbagai kalangan sudah dilaksanakan untuk pematangan gagasan baru ini.

Pertanyaan serius tentang hal ini antara lain ialah, tega-teganya merampas kedaulatan rakyat dengan dalih efisiensi. Juga ketidak-konsistenan berfikir dalam membangun argumen untuk perubahan mekanisme pemilihan gubernur. Induk masalah sesungguhnya ada pada pilihan unitaris atau federalis.

Gamawan Fauzi tampaknya bersikukuh untuk usul reformasi mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini. Ia menunjukkan besarnya anggaran pemilihan kepala daerah (pemilukada) sebagai alasan. Dari pemilihan 244 kepala dan wakil kepala daerah untuk tahun 2010 misalnya, tak kurang dari Rp 3,5 triliun telah dihabiskan.

Selain soal efisiensi argumentasi  desain otonomi daerah yang dimiliki Indonesia memang sedemikian rupa memposisikan Gubernur  tidak memiliki kewenangan bersifat strategis dalam pembangunan daerah. Substansi otonomi justru dijalankan pemerintah kabupaten atau kota. Benarkah demikian?

Tetapi orang segera melupakan UU No 22 Tahun 1999 yang merupakan awal yang serius dan  konkrit dalam pembentukan pemerintahan otonom di daerah. Catatlah setelah itu bahwa menteri terkait, Riyaas Rasyid lebih memilih mundur karena pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Gus Dur tidak berniat sama sekali menindak-lanjuti gagasan besar otonomi daerah yang dikandung oleh UU No 22 tahun 1999.

Ratusan Peraturan Pemerintah (PP) yang mestinya disiapkan sebagai aturan teknis pelaksanaan justru tidak kunjung diwujudkan. Alih-alih pada era pemerintahan Megawati dan SBY, otonomi itu malah dipangkas hingga tersisa mungkin cuma sekitar 25 % dari maksud awal  versi UU No 22 tahun 1999.

Jadi, UU ini (22 tahun 1999) belum pernah dilaksanakan sama sekali, tetapi segera direvisi dengan UU No 32 tahun 2004 dan kini akan dipangkas lagi hingga benar-benar semakin sentralistik kembali sebagaimana pada era Soeharto. Pendulum jam kembali ke asal.

Apa yang dimaksud demokratis?

Kini orang bisa dengan tanpa beban mengatakan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak secara eksplisit memerintahkan pemilihan secara langsung.Tetapi, bagaimana ketentuan ini diterjemahkan secara berbeda untuk pemilihan Presiden dan Bupati/Walikota? Tampaknya orang pun berusaha pula mencari-cari celah.

Bukan hanya itu,  makna demokratis untuk Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, yang telah diimplementasikan dengan pemilihan langsung untuk Presiden dan wakil, juga untuk pemaknaan pemilihan anggota DPR dan DPD.  Memang benar pasal 2 ayat (1) UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut pemilihan secara langsung.

Siapa yang akan membantah  mekanisme pemilu legislatif yang pesertanya adalah partai politik dan perseorangan itu, meskipun konstitusi tidak mencantumkan penjelasan dengan kata eksplisit demokratis tetapi sudah diimplementasikan dengan pemilihan langsung?

Jadi terdapat pertentangan penafsiran konstitusional yang amat serius pada rencana ini. Kecuali disepakati saja pengertian baru demokratis ala Indonesia hanyalah berupa pemberian hak-hak istimewa kepada sejumlah orang sebagai perwakilan rakyat hingga semua level eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota) kembali dipilih oleh legislatif. Jadilah penjelmaan arwah Orde Baru dalam perilaku kenegaraan yang faktual. Tidak usah pedulikan  jika Indonesia menjadi tertawaan dunia dan sejarah.

Unitarisme Versus Federalisme

Permasalahan berinduk pada kegamangan memilih antara menjadi unitaris selamanya atau menjadi federalis. Unitarisme enak betul bagi pusat (Jakarta), dan itu yang bersemi pada alam fikiran bawah sadar para negarawan Jawa pada umumnya hingga saat ini. Dengan naif pula konsep NKRI dipertentangkan dengan federalisme, padahal NKRI justru akan semakin kuat dengan federalisme itu.

Ajukanlah sebuah pertanyaan nakal demikian: untuk apa sebuah negara jika rakyat tidak boleh sejahtera? Jawabannya ada pada kecerdasan dan kemauan politik memilih di antara unitarisme dan federalisme itu.

Pengalaman otonomi daerah Indonesia tidak lepas dari phobia kemajuan daerah. Para politisi semusim yang berpangkalan pada monoloyalitas kepartaian yang oligarkik itu dan para ilmuan karbitan pun menjadi sering menuduh bahwa otonomi daerah telah melahirkan raja-raja kecil di daerah dengan keganasan korupsi.

Padahal belum ada bukti dan memang tidak ada kemauan politik memerangi korupsi dan oleh karena itu dipastikan orang hanya berteriak omong kosong karena peta korupsi hanya dilukiskan berdasarkan ketakutan-ketakutan tanpa dasar sembari menyudutkan daerah dengan kejelasan sentimen anti otonomi daerah. Lagi pula bukankah kegairahan korupsi ria itu sebuah fenomena yang bersifat patron-klien? Semakin ganas orang Jakarta berkorupsi ria, begitu pula pemakmuman setia akan terjadi di daerah. Banyak orang yang yakin jika seorang Presiden benar-benar bertindak jelas melawan korupsi, akan terjadi perubahan besar yang memakmurkan negeri.

Wacana perubahan mekanisme pemilihan Gubernur bergulir bagai pola salju yang tentu amat dipercepat oleh kesepakatan-kesepakatan di antara pemimpin partai dengan segenap kepentingannya. Namun, sudah banyak pihak yang memberi reaksi. Ada sesuatu yang mengganjal dari argumentasi pemilihan Gubernur oleh DPRD. Berlindung di balik efisiensi anggaran, justru mengabaikan hak-hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Benarkah tidak ada jalan lain untuk efisiensi anggaran, hingga harus mengesampingkan nilai-nilai demokrasi? Konstitusionalkah mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi?

Tidak Ada Perbedaan

Cobalah susun sebuah daftar panjang untuk keburukan pelaksanaan pemilukada sejak tahun 2005. Susun pula daftar yang lain untuk keburukan pemilu presiden dan legislatif. Semua akan bermuara pada sebuah kata kunci “tanpa martabat”.

Seyogyanya alasan ini harus menjadi kata kunci untuk memberlakukan secara setara pemilihan Kepala Daerah dengan pemilihan Presiden dan Legislatif dan carilah dari sudut itu kata kunci lain sebagai solusinya.

Dengan membereskan filosofi untuk kecenderungan pasti pemihakan unitarisme atau federalisme, maka mulailah sekarang berbicara pencanangan rasional. Mungkin saja semua pemilu harus dilaksanakan serentak untuk efisiensi. Sekali dayung mendapat Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, anggota legislatif (DPR, DPRD) dan DPD-RI.

Atau diperlukan perombakan model pemerintahan daerah dengan menempatkan Bupati dan Walikota dalam posisi jabatan karir dengan tanpa kesibukan politik praktis. Ia diangkat oleh Presiden atas usul Gubernur dan rekomendasi DPRD (Provinsi). Pada level ini tidak usah ada DPRD (Kabupaten/Kota). Bukankah mekanisme kolaborasi yang dibangun antara eksekutif dan legislatif di daerah begitu dahsyat menghabiskan anggaran lewat pembocoran legitimated? Tidak usah cemas soal pengawasan, karena DPRD (Provinsi) bisa diperbanyak untuk keperluan political coverage seluruh daerah Kabupaten/Kota. Ini sebuah pengandaian atas nama efisiensi dan efektifivitas pemerintahan.

Ya. Itu sebuah efisiensi yang tetap mempertimbangkan harga mati kedaulatan rakyat. Namun, soal kemartabatan pemilu tentu saja tidak bisa dijawab dengan ini. Lalu?

Advertisements

4 Comments

  1. kopral cepot says:

    Walikota Solo Jokowi terpilih untuk kedua kalinya dengan suara fantastis 90 % lebih .. apakah yang diperbuat beliau sehingga mendapat kepercayaan rakyat scr mayoritas ? menurut sy krn rakyat merasakan apa yang beliau perbuat. Dlam tayangan TVone acr Tokoh .. katanya beliau ngantor hanya 30 menit .. sisanya dilapangan.

    adl menjadi undemokrasi ketika tidak ada kata “untuk rakyat” yang ada hanya “dipilih rakyat”.

    ‘nBASIS: Soal hasil pemilukada Kota Solo informasi amat baru bagi ‘nBASIS. Undemokrasi itu kata kita, Kopral. Pada saat diinginkan, para ilmuan karbitan (eh maksudnya ilmuan tak berkepribadian) akan membuat definisi demokrasi baru tanpa rakyat. Bukankah itu yang selama ini diperankan oleh terutama ilmuan sosial kita? Mereka justru memperkuat kemauan jahat rezim.

  2. […] ini telah “melacurkan” ke-intelektual-annya atau intellectual karbitan yang menurut nBasis justru memperkuat kemauan jahat rezim. Dalam buku The Treason of The Intellectuals, Benda menyebut […]

    ‘nBASIS: Terimakasih, Kopral Cepot telah mengingatkan hal penting ini.

  3. sikapsamin says:

    Soal otonomi daerah, memang mutlak diperlukan ‘PENDEWASAAN’ semua aparat di daerah. Hal ini menurut saya…utk menghindari terjadinya pengkarbitan itu tadi.
    Jadi tentang otonomi, saya ‘agak’ setuju dilakukan “reset”. Kan awal2 munculnya wacana otonomi, yang santer bergema masalah ‘pembagian kue-anggaran’.
    Maksud saya, tahap-1 otonomi adalah me-reset pembagian kue-anggaran tsb., daerah berapa, pusat berapa.
    Dipantau/dievaluasi pelaksanaannya.
    Tahap-2, apa saja…
    Bidang HANKAM, TELEKOMUNIKASI, BANDARA, perlu format lebih spesifik, termasuk Pilkada yg menimbulkan konflik di-mana2.

    Semoga…

    ‘nBASIS: pesan utama posting ini memang apa yang oleh Sikapsamin disebut “reset” tadi, sambil mempertimbangkan kemaslahatan di antara pilihan unitaris terus atau federalis. Kesan tambal sulam yang tak mendasar dari cara berfikir dan orientasi kepentingan kontemporer Indonesia di bawah pengaruh para negarawan kita yang lebih mementingkan kelompok dan kekuasaan jangka pendek belaka, tidak dapat dihindari dan itu yang membuat kita begitu resah. Terimakasih atas saran dan gagasan Sikapsamin.

  4. […] ini telah “melacurkan” ke-intelektual-annya atau intellectual karbitan yang menurut nBasis justru memperkuat kemauan jahat rezim. Dalam buku The Treason of The Intellectuals, Benda menyebut […]

    ‘nBASIS: Terimakasih Kopral Cepot. Semula ‘nBASIS menduga tokoh yang dimaksudkan ialah Harry J Benda, rupanya Julien Benda, seorang filosof Francis (18671956). Menurut seorang pembaca ia, “La Trahison des Clercs” (The Treason of the Intellectuals), bukunya itu, adalah “One of the more interesting texts for understanding the decline of the West in the twentieth century. Konon tesis utama buku yang untuk pertama kali diterbitkan tahun 1927 itu ialah “the intellectual class in modern times has abandoned its historic role of being a voice for justice, fairness, liberty, and freedom of inquiry. It has substituted its former adherence to timeless principles for a crass subservience to ideology”.
    Sekali lagi, terimakasih, Kopral.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: