'nBASIS

Home » ARTIKEL » Plesiran Yuk: Kecemasan Atas Orientasi Kenegaraan Para Elit Indonesia Kontemporer

Plesiran Yuk: Kecemasan Atas Orientasi Kenegaraan Para Elit Indonesia Kontemporer

AKSES

  • 535,471 KALI

ARSIP


Fantastis. Dalam kurun waktu 5 tahun alokasi anggaran kunjungan kerja studi banding DPR ke luar negeri mengalami kenaikan hingga 7 kali lipat. Untuk Tahun Anggaran 2010 ini DPR mengalokasikan Rp 162,9 miliar, sedangkan pada Tahun Anggaran 2005  hanya Rp 23,6 miliar. Menurut Indonesia Budget Centre (IBC), jumlah Rp 162,9 miliar merupakan akumulasi dari anggaran pelesiran yang terbagi dalam empat tupoksi Dewan:  (1) Fungsi Legislasi Rp 73,4 miliar (2) Fungsi Pengawasan Rp 45,9 miliar (3) Fungsi Anggaran Rp 2,026 miliar (4) membangun kerja sama internasional dan fungsi lainnya Rp 41,4 miliar.

Saya kenal seorang mantan ketua komisi yang selama 2 periode duduk di DPR-RI hanya pernah 2 kali ikut atau membawa rombongan kunjungan kerja ke luar negeri. Kalau tidak salah, kunjungan pertama ke Australia dan kunjungan kedua ke Singapura. Materi kunjungannya studi banding tentang resi gudang dan diversifikasi objek pajak.

Sebelum kunjungan ke luar negeri ia terlebih dahulu berusaha menguji kemanfaatan rencananya itu kepada berbagai pihak, termasuk kalangan jurnalis yang berpos di Senayan. Ini sebuah kelangkaan, dan orang itu sekarang tidak lagi menjadi anggota DPR-RI. Jika saja semua anggota DPR-RI berfikiran seperti dia.

Saya juga punya seorang teman yang lain yang tidak pernah melewatkan kesempatan kunjungan ke luar negeri selama jabatan di DPR-RI periode lalu. Menurut penuturannya, dari setiap kunjungan ia akan membawa pulang uang bersih antara 40-50 juta rupiah, jika tak dibelanjakan untuk oleh-oleh dan macam-macam kebutuhan yang tak perlu diketahui publik. Makin banyak negara yang dikunjungi dan makin lama masa kunjungannya, makin banyak pula uang masuk.

Menurut penilaian orang yang dalam masa jabatannya pernah sebanyak 4 kali meminta Menteri Pertanian Apriantono mundur dari jabatannya karena dinilainya tak becus mengemban tugas, nyaris tak ada manfaat semua kunjungan yang berbiaya mahal itu kepada Indonesia. Memang benar bahwa efek kunjungan tidak mesti dilihat seperti efek makan cabai yang langsung terasa pedas.

Tetapi, katanya, petiklah contoh dari bidang pertanian yang merupakan bidang tugas komisinya di DPR-RI. Perbadingkan dengan China, baik dalam alokasi kebijakan, infrasturuktur dan perlindungan program ketahanan pangan.

Kita ketahui, paparnya, di China support pemerintah terhadap sektor pertanian bukan cuma ditunjukkan pada alokasi budget yang proporsional dan masuk akal dan dukungan infrastruktur seperti jalan tolol yang memberi akses besar ke pusat-pusat pemasaran. Jangan lupa, bank pertanian mereka bukan cuma sekadar papan nama, tetapi mengemban tanggung jawab yang amat besar atas kemajuan pertanian. Tak cukup sampai di situ, sertifikasi lahan pertanian sudah mencapai 90 % lebih.

Jadi informasi perbandingan yang dibawa dari China itu dan yang berbiaya mahal itu sama sekali tidak pernah diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah di Indonesia. Sampai saat ini Indonesia baru berhasil mensertifikasi lahan pertanian sebesar 11 % lebih dan kondisi permodalan petani lebih tergantung kepada para tengkulak dan kaum pengijon ketimbang intervensi permodalan dari negara. Sarana produksi seperti pupuk jatuh ke tangan orang jahat dan harga subsidi dimainkan serta kualitasnya malah sering dipalsukan. Seolah tidak ada yang bertanggung jawab tentang hal ini.

Lantas apa modalitas Indonesia berbicara tentang ketahanan pangan kecuali tetap tergantung pada impor? Negeri ini disebut negeri agraris, tetapi kecukupan pangannya selalu terancam.

Selektif. Parlemen Indonesia periode ini belum berubah. Para politisi seolah menganggap parlemen itu tak ubahnya lembaga khusus untuk pemeliharaan status istimewa para politisi yang dijelmakan oleh sistem kepartaian yang amat buruk yang mengakibatkan mereka dengan tanpa tanggungjawab moral memikul tugas sebagai wakil rakyat. Mereka tak pernah merasa malu tampaknya, juga tidak pernah merasa prihatin menggunakan anggaran besar meski tahu persis negaranya sedang terpuruk. Keuntungan ad hock pribadi elit dan partai sudah kadung dianggap menjadi penjelmaan langsung dari urgensi negara.

Keadaan itulah yang terjadi mulai dari pusat sampai daerah. Jadi dapatlah dibayangkan berapa besar pengorbanan negara untuk orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan partai ini.

Kita tahu bahwa program seperti legislasi memerlukan informasi pembanding dari berbagai tempat di dunia, akan tetapi itu tidak harus selalu bermakna studi banding dengan pembiayaan mahal sementara kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah bisa mengakses perkembangan paling aktual dari berbagai tempat yang berjauhan secara geografis. Sayangnya mentalitas keelitan dan kepartaian tidak mampu mereduksi jarak spatial secara efisien dengan menggunakan teknologi secara jujur dan bermartabat.

Seseorang tidak perlu pergi ke Jepang, ke China, ke Amerika dan ke berbagai negara lainnya untuk mengetahui bahwa parlemen di negara-negara itu jauh lebih berbobot, lebih bertanggungjawab dan lebih cerdas ketimbang parlemen di Indonesia. Juga tidak perlu harus bertemu Obama untuk mengetahui bahwa Presiden Amerika Serikat itu amat jauh lebih berbobot ketimbang Presiden RI SBY.

Artinya kunjungan ke luar negeri bukan tidak boleh dan bukan tidak penting. Tetapi harus benar-benar selektif, prihatin dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan bukan cuma secara formal berdasarkan pola-pola dan norma umum pembukuan versi BPK atau KPK, karena jauh lebih penting malah aspek moral dan kemanfaatan untuk negara ketimbang masuk penjara oleh BPK atau KPK dan penegak hukum lainnya.

Perubahan pendekatan politik dan hukum anggaran. Diperlukan satu pendekatan baru dalam mensiasati kesewenang-wenangan dan ketidak-bertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran negara. Saya menganggap pembelanjaan seperti ini merupakan jenis kebocoran negara by design yang tidak boleh ditoleransi.

Perubahan paradigmatik politik anggaran dan penegakan hukum dalam bidang keuangan negara akan sangat banyak membantu penyelamatan dan kemajuan indonesia, serta penyelamatannya dari tangan-tangan jahat.

Pergeseran bentuk negara. Saya amat mengkhawatirkan kecenderungan pergeseran orientasi politik Indonesia yang berdampak terancamnya eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi lebih buruk ke arah penguatan sebagai Negara Kepartaian berbasis kartelitas. Parleman dan pemerintah Indonesia kontemporer tampak tidak faham apa yang menjadi prioritas bangsa ini karena lebih asyik menghabiskan energi dan sumberdaya untuk hal-hal yang tidak substantif.

Perhatikanlah tingkah polah dan instrumen-instrumen baru ciptaan mereka yang lebih cenderung dimaksudkan untuk aksentuasi akomodasi kepentingan elit dan partai, termasuk opini seputar pemakzulan yang seolah ingin ditiadakan padahal UUDNRI 1945 jelas secara gamlang menyebut tanpa sisi multi-interpretasi, angan-angan untuk menjadi penguasa abadi melalui upaya amandemen ke 5 UUDNRI 1945 yang semula sesungguhnya bermotif luhur  dengan digerakkan oleh keinginan politik murni untuk perbaikan ketatanegaraan dengan antara lain memperjelas posisi DPD-RI, keinginan merampas kedaulatan rakyat untuk mengembalikan mekanisme pemilihan gubernur ke tangan orang-orang perwakilan (legislatif), dan lain-lain.

Pandangan dan obsesi politik keindonesiaan versi para elit saat ini benar-benar sangat mencemaskan.

Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum ‘nBASIS

Advertisements

1 Comment

  1. kopral cepot says:

    Pelesiran ke Afrika Selatan pasca piala dunia sepertinya amat perlu dan penting dalam rangka mengajarkan pada anak-anak pramuka disana tentang lagu “gembira” (lupa judulnya apa 😉 ) “… disini senang disana senang dimana-mana hatiku senang … buat apa susah.. buat apa susah .. susah itu hanya rakyat indonesia sajah .. la la la la”.

    mengenai “negara kepartaian berbasis kartelitas” step by step kehancuran negeri oleh “kaum mutrofin” bagi sy ini menunjukan akan datang babak baru yg secara empirik sbg sebuah sunatullah bagi bangkitnya “kaum mustad’afin” .. demikiankah?

    ‘nBASIS: Afsel, senang-senang. dis-orientasi.
    Perlawanan masih mencari leader. Millenarian movement.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: