'nBASIS

Home » ARTIKEL » Partai Keadilan Sejahtera: PERJUANGKANLAH KEADILAN BAGI YANG TAK SEJAHTERA (Bag I)

Partai Keadilan Sejahtera: PERJUANGKANLAH KEADILAN BAGI YANG TAK SEJAHTERA (Bag I)

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


Pembawa kabar keadilan mestilah bertindak adil terlebih dahulu. Tapi orang atau kelompok yang memperjuangkan kesejahteraan, tak mesti merasakan ketidaksejahteraan terlebih dahulu.

Dalam backmind yang masih memperdebatkan keshahihan demokrasi, maka adagium pers sebagai kekuatan keempat dalam demokrasi (the fourth estate of democracy) juga semakin kehilangan makna.  Selama ini, contoh yang paling kuat untuk klausul fourth estate of democracy itu adalah kasus Watergate di Amerika Serikat. Presiden AS, Richard M Nixon, harus jatuh.

Sebelum kejatuhannya, Washington Post memuat serial tulisan yang jejak penelurusan kasusnya bermula dari tertangkapnya pencuri di kantor Partai Demokrat. Dalam pemberitaan itu, tidak ada satupun kalimat yang menuliskan kalau Presiden Nixon harus mundur karena disangka terlibat kasus Watergate.

Namun tak ada pula yang meragukan kalau serial tulisan itu telah mendorong publik untuk mempunyai opini tertentu tentang jalannya pemerintahan. Legislatif punya tugas untuk menangkap opini tersebut dan punya wewenang untuk memprosesnya secara politik.

Namun dari kasus itu terlihat kalau peran “Deep Throat” sebagai penyuplai informasi “kelas 1” kepada dua orang reporter Washington Post, sangat –sangat signifikan. Ucapannya, “follow the money”, menjadi azimat paling penting bagi kedua reporter ini.

Meski demikian, tak cukup banyak bukti yang menunjukkan kalau pers punya peran yang cukup kuat sebagai salah satu pilar demokrasi.  Studi jurnalistik di dunia modern menunjukkan kalau dua persoalan penting menjadi tema utama yaitu posisi pers terhadap kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi. Topik utama pers di masa Orde Baru adalah perbenturan dengan kekuasaan politik, sementara di paruh “orde reformasi” tersita pada term perbenturan dengan kekuasaan ekonomi.

Di sisi lain, adagium (fourth estate of democracy) itu sendiri juga menunjukkan kalau pilar lain yang punya tugas sebagai penyeimbang seperti legislatif, masih diragukan. Perannya mencurigakan. Kalau peran penyeimbang kekuasaan dari legislative sangatlah kuat, maka pers hampir-hampir tak dibutuhkan lagi. Kalau kekuatan Yudikatif benar-benar tak dicampuri oleh kekuasaan, maka pers hampir-hampir hanya punya fungsi to entertain. Bisakah Anda bayangkan kalau media massa hanya berisi infotainment?

Substansinya adalah pembodohan yang terus-menerus dilakukan oleh siapapun yang menjadi penguasa di negeri ini. Sistem kita adalah sistem pembodohan. Sistem pembodohan itu tak sulit melihatnya, tak sesulit melihat susahnya penguasa negeri ini menaikkan anggaran pendidikan kita menjadi hanya 20% saja. Warga kita bekerja di perkebunan tapi masih susah membeli beras, sementara penghasilan PTP kita triliunan rupiah per tahunnya dan pejabat di perkebunannya kaya-kaya. Tak susah untuk melihat itu.

Dengan sistem seperti itu, maka partai politik masih dalam kerangka yang sama: politik nan haus syahwat kekuasaan. PKS hidup di sana dan menikmati suasana itu.

Mari lihat soal PKS dengan konsep paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap partai politik. Dan di konsep itu, kita cenderung tak menemukan hasil memuaskan. Apa ideologi yang dimiliki dan diperjuangkan PKS? Tentu saja, kita akan akan tersenyum bila dikatakan “ideologi” PKS itu hanya seperti “gotong royong membersihkan parit” ataupun menggerakkan “sumbangan ke daerah bencana”. Kita pun dapat menemukan banyak persoalan di salah satu model taktik yang demikian itu.

Cenderung lebih “aman”, bila kerangka PKS dimasukkan dalam dalam satu model gerakan tertentu dari “salah satu organisasi politik Islam” saja. Gerakan politik PKS tentu tak bisa disamakan dengan gerakan “sosial politik” dan kultural yang dilakukan oleh kedua organisasi besar di Indonesia (MUhammadiyah dan NU), walau ada yang berasumsi bahwa PKS punya kecenderungan untuk mengadopsi beberapa gerakan dari kedua model organisasi ini. Tapi ternyata di variabel itulah, PKS (dan bukan orang di luar PKS) sendiri telah menemukan, bahwa partai politik ini sendiri “ternyata berbeda”.

Perbedaan itu membuat PKS terjebak dalam eksklufisme gerakan. PKS terkucilkan dan –mungkin ini istilah yang lebih tepat- mengucilkan dirinya. Apa sebabnya? Ada beberapa faktor di antaranya tak terterimanya konsep “aliran Islam” dalam PKS dengan arus utama Islam di negeri ini. Boleh-boleh saja PKS mengatakan “ahlu sunnah wal jamaah” namun di tubuh NU sendiri ada perdebatan serius terhadap “aliran” PKS ini.

Sesungguhnya suara basis PKS terletak di Pemilu 1999 dan naiknya suara PKS di 2004 adalah faktor blessing in disguise dari kondisi yang menimpa organisasi-organisasi Islam pada kurun 1999-2004 (dan hingga kini). Anda harus melihat faktor tidak terterimanya secara ikhlas kepemimpinan Nahdhatul Ulama (Presiden Abdurrahman Wahid) dan Muhammadiyah (Ketua MPR Amien Rais) di sana oleh legiun politik lain seperti nasionalisme gaya PDIP dan militer, teknokrasi-birokrasi-konglomerasi gaya Golongan Karya, dan jangan luputkan gurita eksternal dari politik Internasional.

Bagaimana untuk menjadi besar? Maka pekerjaan rumah yang paling utama adalah merenovasi rumah, membeli tanah para tetangga dan membangun rumah di sana. Itulah yang dilakukan PKS untuk membesarkan rumah dan halaman mereka. Tapi tentu, untuk membeli rumah tetangga, harus ada duit yang dikeluarkan dan kerelaan si tuan rumah yang lain untuk menjual rumahnya. Di dua hal ini, PKS menemukan masalah turunan dari eksklusifisme itu: tak punya duit dan si tuan tanah tak rela tanahnya dicaplok.

Apakah PKS memahami etalase ini? Tentu saja tapi hanya segelintir. Itu karena elit-elit politik PKS sendiri masih terkatung-katung antara manisnya memori konsep khalifah dan phobia Islam fundamentalis di zaman Soeharto. Di sisi lain, orang PKS sendiri sebenarnya ragu, apakah memilih Ikhwanul Muslimin-nya Hasan Al Banna atau mengadopsi kultural ideologis Jamaluddin Al-Afghani ataupun Muhammad Iqbal di Pakistan. Itu karena, PKS tak punya tokoh gerakan untuk memimpin pekerjaan yang “Maha Berat” itu.

(Bahan disampaikan pada Dialog Pakar: Wajah PKS Sumut di Media. DPW PKS Sumut, Medan, Sabtu  5 Januari 2011. Diterbitkan sebagai artikel pada Harian Waspada Medan, Kamis 10 Februari 2011)

Penulis: Shohibul Anshor Siregar, Dosen Sosiologi Politik FISIP UMSU, Koordinator Umum ‘nBASIS. Nirwansyah Putra Panjaitan Dosen Filsafat Komunikasi FISIP UMSU.

https://nbasis.wordpress.com/2011/02/17/partai-keadilan-sejahtera-perjuangkanlah-keadilan-bagi-yang-tak-sejahtera-bagian-ii-habis/


2 Comments

  1. […] Keadilan bagi yang sejahtera? […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: