'nBASIS

Home » ARTIKEL » Partai Keadilan Sejahtera: Perjuangkanlah Keadilan Bagi yang Tak Sejahtera (Bagian II, Habis)

Partai Keadilan Sejahtera: Perjuangkanlah Keadilan Bagi yang Tak Sejahtera (Bagian II, Habis)

AKSES

  • 538,914 KALI

ARSIP


Pembawa kabar keadilan mestilah bertindak adil terlebih dahulu. Tapi orang atau kelompok yang memperjuangkan kesejahteraan, tak mesti merasakan ketidaksejahteraan terlebih dahulu.

Hubungan antara PKS dan Ikhwanul Muslimin sendiri sudah menjadi rahasia umum. Yusuf Qardhawi dalam bukunya “Umat Islam Menyongsong Abad ke-21” (2001) pun pernah menyinggung hal itu. Kita ambil hal-hal “kecil” seperti salah satu di antara theme ikhwanul muslimin adalah begini: Allah ghayatuna (Allah tujuan kami)//Rasulullah qudwatuna (Rasulullah teladan kami)//Qur’an dusturuna (Al-Qur’an landasan hukum kami)//Jihad sabiluna (jihad jalan kami)//Syahid asma’amanina (mati syahid cita-cita kami yang tertinggi)” …

Ini sama seperti yang dimiliki PKS. Hal-hal “kecil” lainnya seperti sebutan “ikhwan” “akhwat” dst itu merupakan identitas. Di sisi lain, kultural ideologis yang maksud di antaranya adalah pembaharuan pemikiran Islam gaya Jamaluddin Al-Afghani dan ia melanjutkan ide-nya itu dengan cita-cita “Pan Islamisme”.

Kita bagi saja tipikal ketiga orang ini menjadi begini. Pertama,  Jamaluddin Al-Afghani. Pemikir, pengkampanye kebangkitan Islam dan konseptor politik Islam. Tak punya pasukan namun berhasil membongkar backmind dan menginspirasi hampir seluruh ulama dan umat Islam terutama dari kalangan tertindas. Kedua, Hasan Al Banna: tipologi “tentara” (Hasan Al Banna adalah pemikir namun kurang ditonjolkan), organisasi gerakan dan lebih ke “syar’i” (pemikiran filosofis cenderung tak ditonjolkan). Madrasah menjadi basis gerakan karena Al-Azhar saat itu justru bukan “kawan”. Nasionalisme dibolehkan walau tujuannya nanti Khilafah Al-islamiyah. Ketiga, Iqbal: Pemikir dan Filosof muslim keluaran Perancis. Tak punya tentara tapi pemikiran Islamnya meruntuhkan argumentasi Eropa terhadap Islam, namun bersama lyang lainnya dia bisa membuat negara Islam Pakistan. Perguruan Tinggi menjadi basis gerakan.

Di satu sisi, ada keinginan untuk mengikuti “Pan Islamisme total” gaya Al-Afghani namun PKS seperti lebih tertarik dengan organisasi gerakan versi Ikhwanul Muslim yang lebih “nasionalis”. Istilah “ahlul halli wal aqdi” yang dipakai untuk majelis syura itu berkesesuaian dengan konsep “khilafah” dalam Islam (sistem khilafah islamiyah adalah faktor kedekatan dengan konsep Pan Islamisme Jamaluddin) karena konsep seperti ini hanya dipakai ketika mempelajari term politik Islam tentang bangsa dan negara. (Penjelasan lebih panjang soal ini silahkan melihat “Ahkam Sulthaniyah” karangan cendekiawan Abu Hasan Al Mawardi.) Namun, PKS mengadopsinya dan meletakkan bingkainya dalam “Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan demikian, asumsinya, sebenarnya sistem “khilafah” sudah tak mendapat tempat di tubuh PKS walau memori itu masih akan terus dilekatkan di sana. Di sisi itu, PKS boleh jadi berbeda dengan gerakan Islam lain seperti Hizbut Thahir, MMI, dst, atau kalau ditarik lebih ke belakang dengan model gerakannya DII/TII. Yang patut diingat, PKS bukan yang pertama terinpirasi Ikhwanul Muslimin, tapi dulu misalnya ada sosok M. Natsir dan Masyumi. Di titik itu akan sangat menarik karena terjadi perbedaan juga antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan PKS.

Walau PKS ingin meniru habis konsep ikhwanul muslimin, hal itu tidak mudah dilakukan di Indonesia ini. PKS. Seperti juga banyak partai Islam lainnya, masih terlalu sulit untuk menemukan formula yang komprehensif mengenai “daulah al-islamiyah” itu di Indonesia ini. Karena itu, adopsi terhadap IM Hasan Al-Banna –hingga kini- hanyalah pada simbol-simbol dan semangatnya saja.

Untuk saat ini, apa boleh buat, tak ada kemiripan apa pun di sana kecuali istilah-istilahnya saja. Karena itu pula, PKS tak ada bedanya dengan partai-partai Islam di negeri ini yang kemudian masuk dalam pusaran “politik kekuasaan” dan menikmati kondisi itu. Term pokok dari politik Islam, di antara yang paling utama adalah “Al-‘Adalah”. Keadilan merupakan hal yang teramat langka dalam bingkai politik kekuasaan dan itu pula yang menjadi tonggak perlawanan terhadap sistem politik yang akan selalu cenderung ingin terus berkuasa.

Pastilah founding father PKS, tidak sedang berangan-angan ketika meletakkan kata itu di situ dulu; Partai Keadilan. Term pokok ini sungguh sangat disayangkan bila hanya diturunkan dalam “predikat” yang sungguh-sungguh tidak menyentuh substansi dari keadilan itu sendiri.  Fenomena ketidakadilan sesungguhnya menjadi santapan sehari-hari ketika agenda korupsi besar-besaran –baik yang kasat mata maupun yang hiddency corruption– terus terjadi di negeri ini. Gejala hipokritas missal, fenomena double talk, sungguh sudah tak terperikan. Kita ingin melawan korupsi tapi diam-diam memasukkan proposal kegiatan fiktif untuk menyedot dana APBN maupun APBD. Itulah fenomena Indonesia.

Partai Golkar punya pasukan media. TV One dimiliki Grup Bakrie, Nasional Demokrat sudah wara-wiri di Metro TV kepunyaan SuryaPaloh. Anda juga mesti awas kalau media-media besar dan berpengaruh di Indonesia seperti Grup Kompas dan Grup Tempo juga mempunyai agenda masing-masing, dengan ideologi khas masing-masing. Situasi lapangan itu masih diperiuh dengan media yang dimiliki oleh grup-grup asing yang wara-wiri di Indonesia.

Benang merah dari grup-grup itu adalah soal jaringan dan akses publik, partnership dengan pemerintahan dan yang terutama adalah kekuatan financial yang sangat mumpuni. Apakah dengan demikian partai politik seperti PKS juga mesti punya media sendiri? Sejarah sudah menuliskan, gerakan melawan ketidakadilan juga selalu beriringan dengan berdirinya media-media milik sendiri yang menjadi bahan propagandis dari ideologi kelompok yang bersangkutan. Rasyid Ridha punya “Al-Manar”, Muhammadiyah punya “Suara Muhammadiyah” (ingat juga Panji Masyarakat), dan seterusnya. Dia merupakan satu kesatuan. Tentu saja itu menjadi salah satu pertimbangan namun tak juga harus membuat energi habis tersedot ke sana.

Garis besar pelopor-pelopor gerakan memang tak membutuhkan media yang sudah ada tapi mereka akan membuat sendiri media alternatif. Media umum tak dibutuhkan? Justru yang menjadi titik kritis dari gerakan ideologis adalah perbenturan langsung dengan ideologi media yang bersangkutan. Ini sungguh tak menguntungkan. Pernahkah Anda menyimak tulisan yang sifatnya “liberal” begitu mudahnya masuk ke salah satu media, sementara mereka yang berlabel “Islam garis keras” tidak punya akses di sana?

Term substansi dakwah memang perlu diperluas di kalangan gerakan Islam. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka term seperti “khilafah” akan mendapatkan penolakan yang cukup kuat dari media-media konvensional, namun sebaliknya tidak pada term-term pokok “ketidakadilan dan ketidaksejahteraan”.

PKS, sebagai salah satu gerakan Islam, punya posisi yang kuat untuk tidak hanya sekadar menjadikan media sebagai partner gerakan, namun juga memilih kerangka terminologi yang lebih luas dalam hubungan partnership tersebut.

(Bahan disampaikan pada Dialog Pakar: Wajah PKS Sumut di Media. DPW PKS Sumut, Medan, Sabtu  5 Januari 2011. Dimuat oleh Harian Waspada Medan Kamis tanggal 17 Februari 2011 )

Shohibul Anshor Siregar, Dosen Sosiologi Politik FISIP UMSU, Koordinator Umum ‘nBASIS. Nirwansyah Putra Panjaitan Dosen Filsafat Komunikasi FISIP UMSU.

https://nbasis.wordpress.com/2011/02/10/partai-keadilan-sejahtera-perjuangkanlah-keadilan-bagi-yang-tak-sejahtera-bag-i/

Advertisements

2 Comments

  1. […] Keadilan bagi yang tak sejahtera […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: