'nBASIS

Home » ARTIKEL » Ibukota: GUNUNG TUA, SIBUHUAN, SIPIROK

Ibukota: GUNUNG TUA, SIBUHUAN, SIPIROK

AKSES

  • 557,168 KALI

ARSIP


  • Pokok persoalan yang selama beberapa tahun terakhir cukup hangat di Tapanuli Selatan (Tapsel) setelah pemekaran Padanglawas Utara (Paluta) dan Padanglawas (Palas) dengan UU Nomor 37 dan 38 Tahun 2007, ialah ibukota Kabupaten Induk Tapsel.
  • Dua Bupati dalam masa jabatan yang berbeda sama-sama terindikasi kuat ingin melanggar UU. Padahal jika ingin ibukota Tapsel itu di tempat lain di luar Sipirok, tentu boleh saja. Satu-satunya cara untuk itu hanyalah setelah memperturutkan kemauan imperatif UU itu untuk kemudian memutuskan pemindahannya berdasarkan mekanisme tertentu pula.

Pertemuan Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu dengan kelompok masyarakat Sipirok di Jakarta dan Medan telah dilakukan akhir bulan lalu. Tetapi hasilnya belum menunjukkan titik temu. Kelompok masyarakat Sipirok menuduh Bupati Tapsel sama sekali tidak berkeinginan untuk merealisasikan kota Sipirok menjadi ibukota Tapsel. Lokasi baru yang diperjuangkannya melalui Menteri Kehutanan RI, sebagaimana pernah dilakukan oleh Bupati sebelumnya, ditolak.

Jika menilik pada bunyi UU Nomor 37 dan 38 Tahun 2007, ada 3 nama ibukota yang disebut. Pertama ialah Gunung Tua untuk Kabupaten Paluta. Kedua Sibuhuan untuk Palas. Kedua Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten induk ini sama sekali tidak memiliki kesamaan nama Kecamatan dengan nama ibukota. Sedangkan yang ketiga ialah Sipirok untuk Kabupaten induk (Tapsel) yang sampai saat ini masih berkegiatan di Padangsidimpuan yang jauh-jauh sebelumnya telah lebih dulu dimekarkan.

Nah, Sipirok ini memiliki kesamaan nama 100 % dengan salah satu Kecamatan. Dua Bupati dalam periode yang berbeda sama semangatnya untuk mengukuhkan ibukota di luar kota Sipirok. Keduanya sama-sama meminta izin Menteri Kehutanan RI untuk penunjukan lokasi pertapakan kantor Bupati beserta perangkat-perangkat daerah, tentu dengan berbagai alasan yang oleh kelompok masyarakat yang menolak dianggap mengada-ada.

Lokasi ibukota tentulah sebuah kota, bukan sebuah Kecamatan. Dengan memperbandingkan UU 37 dan 38 yang masing-masing sama-sama menunjuk sebuah nama kota menjadi ibukota Kabupaten yang dimekarkan, tentulah harus menjadi rujukan untuk memastikan bahwa yang dimaksud dengan Sipirok ibukota Tapsel bukanlah Kecamatan Sipirok, melainkan kota Sipirok sebagaimana disebut pada kedua UU itu.

Bandingkan misalnya dengan kasus Nias Utara. Pada bagian Keempat tentang Ibukota UU Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara pada salah satu pasalnya (Pasal 7) secara eksplisit menyebutkan bahwa Ibukota Kabupaten Nias Utara berkedudukan di Kecamatan Lotu. Jika UU akan menunjuk sebuah tempat yang bukan kota (Kecamatan) ia tidak akan sungkan-sungkan menyebutnya secara jelas sebagaimana terlihat pada UU Nomor 45 tahun 2008 ini.

Ada orang yang mengatakan bahwa UU 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan mirip dengan kasus Tapanuli selatan yang penunjukan ibukotanya 100 % sama dengan nama salah satu Kecamatan. Pada Bagian Ketiga Tentang Ibu Kota, Pasal 7 UU ini menyebut Ibu kota Kabupaten Empat Lawang berkedudukan di Tebing Tinggi. Tebing Tinggi yang direalisasikan sebagai ibukota tidak pernah multi-interpretasi atau diplesetkan menjadi Kecamatan Tebing Tinggi. Lalu pada penjelasan UU ini, tepatnya pada pasal 7, disebutkan begini: ”Tebing Tinggi Sebagai Ibu Kota Kabupaten Empat Lawang Berada Di Kecamatan Tebing Tinggi”. Kasus Empat Lawang ternyata berbeda dengan kasus Tapanuli Selatan, karena jika Sipirok itu ingin di mana saja di wilayah Kecamatan Sipirok atau di Kecamatan-Kecamatan lainnya, UU 37 dan 38 Tahun 2007 pasti memerincinya.

Menolak kota Sipirok sebagai ibukota Tapsel adalah sebuah kesalahan besar, selain dengan sendirinya pula menuduh tegas bahwa pembuat UU dan pengusul serta proses perjuangan pemekaran Paluta dan Palas (dari Kabupaten induk Tapsel) tidak memiliki konsepsi yang jelas dalam pemutusan UU ini. UU 37 dan 38 Tahun 2007 juga menegaskan limit waktu pemindahan ibukota (18 bulan setelah pemekaran). Ini sudah dilanggar sekian lama. Inilah dasar pendirian bagi Wakil Bupati Aldinz Rapolo Siregar ketika pada akhir masa jabatannya bersama Bupati Ongku P Hasibuan memilih berkantor sendiri di kota Sipirok. Rakyat masih ingat itu.

Advertisements

1 Comment

  1. […] ibukota-gunung-tua-sibuhuan-sipirok […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: