'nBASIS

Home » ARTIKEL » KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRDSU DI KECAMATAN SIPIROK

KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRDSU DI KECAMATAN SIPIROK

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


Kewajiban anggota legislatif untuk bertemu dengan konstituen di daerah pemilihannya merupakan tanggungjawab moral dan politis yang diatur oleh UU No.22 tahun 2003 pasal 81 dan diatur kembali oleh perangkat peraturan tata tertib yang dibuat di daerah. Kegiatan pada masa reses ini pada hakekatnya dilakukan untuk menjaring aspirasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Dari laporan tim yang melakukan reses ke Daerah Pemilihan VI Sumatera Utara diperoleh banyak catatan penting. Khususnya ketika tim berdialog di sebuah lokasi di Kecamatan Sipirok. Banyak masalah klasik dan masalah baru mengemuka, di antaranya permintaaan perhatian serius pemerintah dalam hal perbaikan kondisi buruk jalan Aek Latong.

Beberapa waktu lalu konon sudah didapatkan persetujuan anggaran dari APBN sebanyak 65 milyar yang akan dikucurkan secara bertahap (multi years). Saatnya mengontrol pelaksanaannya, termasuk soal kualitas pengerjaan dan ketepatan jadwal. Terkait dengan itu penanganan ruas jalan Provinsi Tandosan-Batas Taput, dipandang sangat strategis untuk menghubungkan jalan antar kabupaten dan pada saat-saat tertentu dapat dijadikan jalan alternatif apabila jalan Aek Latong mengalami kerusakan seperti lazimnya.

Dikemukakan juga perlunya kesinambungan pembangunan jalan provinsi yang berada di Kab. Tapanuli Selatan dengan prioritas ruas Jalan Sipirok-Simangambat-Sipagimbar-Tolang, dengan pertimbangan bahwa penanganannya harus ditangani secara serius mengingat ruas jalan provinsi ini sangat minim mendapat perhatian selama ini.

Di Kecamatan Sipirok juga diperoleh keluhan masyarakat tentang sikap Bupati yang masih belum berkantor di Sipirok sesuai dengan ketentuan imperatif UU pemekaran No 37 dan 38 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa dalam limit waktu 18 bulan pusat pemerintahan Tapanuli Selatan wajib pindah dari kota Padangsidempuan ke ke Sipirok. Ibukota Tapanuli Selatan pasca pemekaran adalah Sipirok.

Warga masyarakat juga  meminta agar di tinjau/kaji ulang rencana pembangunan gedung kantor Bupati Tapanuli Selatan yang terlatak di Desa Kilang Papan. Pasalnya, masyarakat keberatan atas penetapan rencana Kantor Bupati Tapanuli Selatan di lokasi ini disebabkan masyarakat kehilangan lahan tempat mereka berusaha dan pula tidak mendapatkan ganti rugi. Warga juga mempertanyakan alasan mengapa sampai saat ini janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih belum juga merealisasikan pemekaran desa yang sebelumnya beberapa desa menjadi satu desa dan warga juga meminta agar desa-desa terpencil  mendapatkan perlakuan/perhatian yang sama dengan desa-desa lainnya.

Di Parau Sorat warga mengeluh tentang infrastruktur pertanian. Mereka berharap adanya pembangunan irigasi/bendungan  agar dapat mengairi sawah-sawah mereka di Kel.Parau Sorat , Baringin dan Desa Sialagundi yang total arealnya 150 Ha. Pembangunan benteng penahan air untuk mencegah akibat dari tingginya curah hujan yang sering menyebabkan banjir khususnya di Kec. Sipirok yang mengakibatkan rusaknya persawahan masyarakat di Desa Paranjulu Kec. Sipirok di Saba Holbung Aek Batu Tunggal.

Perlunya kesinambungan pembangunan jalan provinsi yang berada di Kab. Tapanuli Selatan dengan prioritas ruas Jalan Sipirok-Simangambat-Sipagimbar-Tolang, dengan pertimbangan bahwa penanganannya harus ditangani secara serius mengingat ruas jalan provinsi ini sangat minim mendapat perhatian selama ini.

Tinggal kini menanti tindak lanjut. Semoga lekas tertanggulangi.


2 Comments

  1. nbasis says:

    Transkrip (Ucok Blue Eagle):

    “Assalamualaikum wr wb

    Jadi songoni mada Ibu maradopkon ibu dison harana hai…
    Satottang ni tano nai, tano parkantoran I mai torbik, hai tano nai sude ma ibuat. Nanggo namasuk tusi ahani KEHUTANAN i, ma ibuat sude tano nai disi, padahal tano ni oppung nai sian oppung nai do da ibu, dibuat sude…sudeeeee havea (pohon karet) nai mai bukkar sude. Pas songon anak nai da havea i, ima holong niroha nai di havea i.

    Nungi aek i muda jadi parkantoran i (pertapakan kantor bupati Tapsel), aek nai i ma dibuat manyusahon ma tu saba nai, jadi aha de aek nai tu saba i. Bia doma hai on ibu ?
    Ku dia noma hai pinda ?
    Ima tano i, mai gareder sude, padahal tano i tano ni oppung do sude, nakusi do parusahoan nai sude.

    Waktu mau di gareder (di traktor) itu dikasih tau gak ?
    (pertanyaan Anggota DPRD Sumatra Utara yg sedang melakukan reses ke Sipirok)

    nai kasih tau, padahal patok parjolo-jolo di pinggir tusam, bia de on niro nai attong. Padahal sakali nai muse…ma patok muse, sakali nai, lima kali patok. Habis sude tano nai i sian batang aek i tu ginjangan.
    Nabolakan do ibu i, bia doma i ? Ima diusulkon ibu jolo sanga bia so mulak tuhai tano nai i.
    Ima parsoalanna baen na hai tuntut dison, tu ibu ima holos nai.
    Onpe ibu saima jolo hatakku, usudahi salam…”

  2. […] dihadirkan ke masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan real; (3) Mengindahkan kaedah hukum: tidak sewenang-wenang dalam arti segala intervensi tindakan untuk mewujudkan pembangunan selalu didasarkan pada […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: