'nBASIS

Home » ARTIKEL » TEMUAN RESES ANGGOTA DPRD SUMUT (2)

TEMUAN RESES ANGGOTA DPRD SUMUT (2)

AKSES

  • 512,606 KALI

ARSIP


Tidak semua masalah yang akan dikemukakan di bawah ini tercover oleh reses anggota DPRDSU bulan Nopember 2011. Mengapa tidak mengemuka secara jelas justru menjadi pertanyaan besaar. Katakanlah kasus PT Sorik Mas Mining. Masalah ini bahkan sudah dibawa ke sebuah arena pembahasan khusus dengan membentuk pansus. Intinya harus ada asupan informasi strategis dari daerah (Sumatera Utara) kepada pemerintah pusat agar bayangan permasalahan yang amat potensil terjadi di Madina tidak akan mengulangi ancaman bahaya yang terjadi di Freeport

Di perkotaan faktor gangguan dari industri begitu besar karena regulasi tidak dapat dipertahankan. Masalah ini baru saja didiskusikan secara mendalam sehubungan dengan pembahasan ranperda tentang pencemaran. Di pedesaan dan daerah-daerah pinggiran eksploitasi alam yang tidak memperhitungkan kerusakan lingkungan selalu menempatkan masyarakat sebagai victim. Padahal di balik mekanisme itu terdapat peran besar para pemodal dan pembiaran pemerintah yang sudah amat larut.

Di seluruh dunia diwariskan sebuah fakta ekonomis yang tak mungkin dibantah bahwa pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan pertumbuhan kemampuan menyediakan perumahan. Strategi pengembang untuk memungkinkan kepemilikan rumah bagi rakyat memerlukan intervensi langsung dari pemerintah. Bagaimana membayangkan kesejahteraan tanpa rumah, menjadi tantangan berat bagi masyarakat dan pemerintah khususnya dalam bidang tugas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Kesehatan adalah modalitas yang dalam dokumen Millenium Development Goals diletakkan sebagai salah satu komponen penting. Ini juga terkait erat dengan angka IPM dan nilai serta sikap hidup. Bagi pemerintahan semestinya masalah kesehatan bukanlah komoditi komersial melainkan investasi kemanusiaan yang penting.

Masalah klasik pengembangan pariwisata di Sumatera Utara berinduk pada infrastruktur. Pemerintah daerah yang hanya mampu menyatakan keunggulan daerah-daerah tujuan wisata secara komparatif belaka. Tetapi aksesibilitas tetap menjadi masalah besar sekaitan buruknya infrastruktur. Pengembangan dan perilaku investasi di sekitar daerah wisata kerap mengabaikan kultur dan keserasian interaksi ekonomi di antara varian kelompok ekonomi yang semakin senjang.

Indikator kecilnya angka buta huruf cukup menggembirakan. Tetapi perilaku politik anggaran daerah masih belum menunjukkan pemihakan dan kepatuhan kepada konstitusi yang menghendaki serapan 20 % dari total anggaran. Prinsip ini mempengaruhi begitu tinggi perilaku pembangunan pendidikan. Infrastruktur yang masih buruk, kualitas guru dan penumpukannya di daerah perkotaan, pemerioritasan yang salah atas pentingnya UN dan ketidak-tersediaan kesempatan bagi orang miskin masih tetapmewarnai. Isyu perluasan bantuan untuk para guru dan siswa miskin mengiringi asa baru wajib belajar 12 tahun yang belum dapat diletakkan fundasinya secara baik.

Keserasian sosial di antara penduduk yang majemuk cukup baik. Tetapi masalah-masalah ekomomi secara nyata telah memberi ancaman serius. Misalnya, angka perceraian yang dilaporkan cukup tinggi, dan tautan-tautannya dengan aspek-aspek lainnya. Baru-baru ini MUI Sumatera Utara menyelenggarakan Dialog Dakwah di perbatasan yang difokuskan pada pembahasan permasalahan dakwah yang dihadapi di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh. Dari dialog ini dipetik pelajaran bahwa semua daerah perbatasan (lokal, nasional dan internasional) selalu terkait dengan ancaman ketahanan.

Masalah-Masalah Khusus. Tidak semua masalah yang akan dikemukakan di bawah ini tercover oleh reses anggota DPRDSU bulan Nopember 2011. Mengapa tidak mengemuka secara jelas justru menjadi pertanyaan besaar. Katakanlah kasus PT Sorik Mas Mining. Masalah ini bahkan sudah dibawa ke sebuah arena pembahasan khusus dengan membentuk pansus. Intinya harus ada asupan informasi strategis dari daerah (Sumatera Utara) kepada pemerintah pusat agar bayangan permasalahan yang amat potensil terjadi di Madina tidak akan mengulangi ancaman bahaya yang terjadi di Freeport. Peninjauan ulang atas kontrak karya sangat diperlukan untuk menjamin kedaulatan negara dan keadilan ekonomi. Prinsip pelestarian lingkungan tak boleh diabaikan sama sekali dan penghargaan terhadap masyarakat wajib ditegakkan dengan memberi peran yang proporsional agar tak menjadi penonton belaka.

Pasca moratorium pemekaran banyak daerah yang menseriusi pemakaran baru yang mestinya bagi pemerintah patut semakin proaktif bertindak untuk menyahuti aspirasi masyarakat sebagaimana yang ditemukan dalam tuntutan pemekaran Kabupaten Simalungun dan Langkat. Isyu yang lebih tua pemisahan dari provinsi Sumatera Utara tentulah bukan sebuah usulan emosional tak berdasar.

Tanah adalah komoditi politik yang amat potensil memicu konflik. Fakta sejrah mengajarkan informasi itu dan sudah terjadi di Sumatera Utara sejak lama. Di antara masalah-masalah yang amat menonjol ialah sikap dan pendirian pemerintah atas kompleksitas permasalahan tanah eks HGU PTPN. Pemerintah terkesan mendiamkan sambil memberi peluang bagi para mafia tanah menguasai tanpa hak dan dengan pengabaian norma sosial, norma politik dan norma hukum. Potensi konflik semestinya tidak boleh dibiarkan subur pada lahan-lahan sengketa yang menunjukkan ketidak-pemihakan pemerintah terhadap masyarakat. Di Sari Rejo Kecamatan Polonia Medan yang berpenduduk terdaftar lebih dari 35 000 pemilih sudah didambakan keadilan. Pemerintah daerah harus mendorong pemerintah pusat untuk memberi legitimasi kepemilikan hak atas tanah kepada masyarakat karena secara tidak adil pemerintah ternyata bisa secara terburu-buru melindungi pengusaha pemodal kaya di sekitar itu untuk memiliki dan mengelola kawasan yang sama, dengan berdirinya proverti besar disana. Pemerintah tidak boleh mengabadikan monumen anti keadilan dan anti kemanusiaan serta anti supremasi hukum seperti terjadi di Kelurahan Sari Rejo Medan.

Masalah tanah dalam kaitannya dengan permodalan masih begitu ringkih penanganannya. Bagi petani dokumen kepemilikan atas tanah yang menjadi modal kerja mereka sangat perlu. Dengan cara apa membahasakan pentingnya pemerintah segera memprioritaskan sertifikasi lahan pertanian untuk mendorong kemampuan produktivitas pertanian yang akan menjawab swasembada pangan dan ketahanan pangan?

Di Tapsel terdapat sebuah masalah unik terkait dengan pemekaran. Dalam UU Nomor 37 dan 38 Tahun 2007 tentang pemekaran Tapanuli Selatan disebutkan limit waktu pemindahan ibukota dan pusat pemerintahan Kabupaten induk Tapanuli Selatan ke Sipirok dalam masa tengat 18 (delapan belas) bulan. Tetapi hingga kini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tetap seolah berada di ”pengasingan”. Penunjukan lahan perkantoran yang dilakukan oleh Bupati Ongku P Hasibuan dan Syahrul M Pasaribu, ternyata selain tidak sesuai dengan kehendak UU Nomor 37 dan 38 Tahun 2007 juga berhadapan dengan masalah perlindungan hak atas puluhan keluarga yang sudah menetap dan menguasai lahan itu sejak nenek moyang mereka. Mereka akan kehilangan mata pencaharian. Pemerintah tidak boleh membiarkan itu.

Penutup. Dadang Solihin (2008) memerinci kekerapan kegagalan pembangunan dari aspek pergeseran konsepsi, perencanaan dan kapasitas lokal. Menurutnya paling tidak 3 tujuan umum pembangunan yang diakui secara universal, yakni peningkatan standar hidup (level of living) setiap orang, baik pendapatnnya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lai-lain. Pembangunan juga mengandung makna ikhtiar penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self Esteem) setiap orang. Meskipun ukurannya sulit disepakati, dimensi lain dari pembangunan juga harus menumbuhkan iklim dan kondisi peningkatan kebebasan (freedom) yang menurut ukuran demokrasi dianggap menjadi norma yang menjadi hak bagi  setiap orang.

Reses memfasilitasi anggota dewan untuk melaksanakan fungsi pengawasannya secara sehat dan leluasa. Memang sangat diperlukan motif untuk dapat mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Semoga ke depan Sumatera Utara akan lebih baik: tidak lapar, tidak bodoh, tidak sakit dan bermasa depan cerah.

Temuan Reses Anggota DPRD Sumut (1)

Diterbitkan pertamakali oleh Harian Waspada Medan, Kamis 1 Desember 2011 hlm B4


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: