'nBASIS

Home » ARTIKEL » APA MAKNA ANGKA 9 BAGI SBY?

APA MAKNA ANGKA 9 BAGI SBY?

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


Memang SBY cukup was-was kemaren menyaksikan sebuah peristiwa yang boleh jadi sebuah pertanda buruk. Usai menandatangani pengangkatan Albet Hasibuan menjadi anggota Watimpres, meja kecil yang digunakannya sebagai tempat menandatangani, ambruk hingga pecah 9 keping. Ya, 9 keping. Angka sembilan tentu Indonesia tahu maknanya bagi SBY. Ia sendiri lahir 9-9-1949. Partainya didirikan tanggal 9 September 2001.

Mungkin itu sebabnya tahun lalu pemuka agama mengingatkan kebohongan SBY dengan “menohok” dari faham SBY tentang angka 9 ini. Kata para pemimpin agama itu: 9 kebohongan lama dan 9 kebohongan baru, lengkap dengan argumentasinya.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Pasha dikabarkan meyakinkan Indonesia bahwa SBY tidak terganggu dengan peristiwa itu meski para awak media menandai respon SBY yang terbaca waswa.

Banyaknya ketidak-masuk-akalan. Selain ambruknya meja marmer di istana, inilah beberapa indeks berita pagi ini yang sempat saya baca sekilas. Berita-berita itu menghiasa ruang-ruang publik dan tentu akan menjadi bahan diskusi.

  • Nazar dan Rosa Berbeda Soal Ketua Besar;
  • Nazaruddin menyebut Ketua Besar adalah Anas Urbaningrum, sedangkan Rosa menyebut Ketua Besar adalah Mirwan Amir;
  • Awas, Ada Rekayasa Tutupi Ketua Besar;
  • Marzuki Alie Dituding Cuci Tangan Soal Ruang Banggar;
  • Polisi Penembak Petugas Busway Terancam Pidana;
  • Kisah BNN Menguntit Pilot Nyabu;
  • Kementerian Luar Negeri menyebutkan intersepsi oleh pesawat TNI Angkatan Udara itu sudah sesuai dengan prosedur;
  • Keadilan Sandal Jepit untuk AAL;
  • Esemka-Jokowi Sindir Petinggi yang Suka Mewah;
  • Politikus DPR Rame-rame Kepincut Mobil Esemka.

Bagi saya ini benar-benar melukiskan Indonesia yang sakit parah. Kini cukup mengemukapula  dalam pemberitaan tentang rencana perubahan pemilukada dengan niat pengembalian supremasi legislatif. Seseorang seperti Riyaas Rasyid setelah masuk lingkaran kekuasaan juga jadi terasa begitu aneh, malah ikut merekomendasikan perubahan ini, atau tepatnya pengembalian ke zaman Orde Baru itu.

Evaluasi pemerintah terhadap suksesi lokal telah menghasilkan upaya revisi ketentuan yang pada intinya akan mengembalikan supremasi legislatif dalam pemilihan Kepala Daerah. Konon disebut-sebut model ini bertanggung jawab atas ramainya Kepala Daerah masuk penjara karena harus membayar hutang-hutang akibat money politic yang “diinvestasikan” saat berebut jabatan. Manakah yang lebih buruk, pilpreskah atau pemilukada? Manakah yang paling dahsyat daya hancurnya untuk demokrasi, pilpreskah atau pemilukada?

Semestinya hal ini harus jelas sejelas-jelasnya sebelum memutuskan terapi kebobrokan demokrasi yang “wajib” terjadi dalam pemilukada. Rakyat di sebuah daerah yang sudah sangat welcome terhadap money politic adalah rakyat yang sama dengan tingkah yang sama untuk pilpres. Jika keduanya adalah dosa sejarah demokrasi Indonesia, maka dengan mengabaikan pertimbangan sehat dari pelajaran kedaulatan rakyat ini mestinya keduanya harus diperlakukan sama.

Bagaimana menindak pelaku kecurangan dan pelaku money politic dalam pemilu adalah agenda besar yang tak dianggap penting oleh pemerintah sehingga seperti dokter yang menerima pasien penderita gizi buruk namun diterapi dengan operasi otak. Ini memang kesia-siaan yang didasarkan pada ketidak-jujuran, antara lain kejujuran dalam menegakkan supremasi hukum.

Membayangkan pemilukada versi lama yang kini akan diusahakan kembali lagi (supremasi legislatif) akan lebih sepi dari transaksi uang adalah sebuah kenaifan luar biasa, meski disebut-sebut prosesnya akan diawasi oleh pihak-pihak kompeten. Ketidak-berdayaan yang dikui secara resmi dalam penegakan hokum terhadap kejahatan politik adalah pengakuan jujur atas ketidak-mampuan.Berapa besar implikasinya kepada kelaanjutan demokrasi, tentulah patut dihitung.

Jadi, taklah menjadi sebuah keheranan jika karena sumpeknya Jakarta lantas secara naif dibincangkan rencana pemindahan ibukota dari Jakarta. Padahal masalahnya hanyalah Indonesia tidak pernah mau berkeadilan sehingga hrs mengejar ke Pula Jawa khususnya Jakarta. Pembangunan tak pernah memuaskan orng di daerah.

Jadi taklah pula menjadi keheranan hari ini 20 milyar ditelan DPR untuk renovasi ruang sidang 10x 10 meter dan 2 milyar untuk perbaikan toilet. Sebelumnya mereka di sana ingin menelan uang rakyat dengan dalih membangun kantor baru. Juga tentang selera kepelancongan yang tak bermanfaat tetapi butuh biaya besar. Mereka bersandiwara dalam sekber partai, sambil bercengkrama secara khusus melalui kasus-kasus barter seperti Century.

Mencari akar penyebab kebuntuan. Ada beberapa hal yang membuat semua ini menjadi fakta menasional dan diikuti di semua daerah:

  • Sentralisme kembali menguat melebihi apa yang diciptakan oleh tokoh-tokoh centralisme dan unitarisme lama mulai Bung Karno, Soegarto, Gus Dur, Mega dan SBY.
  • Era sekarang adalah era yang seolah-olah menempatkan perjuangan hedonitas sebagai prioritas. Tak ada agenda politik yang bermuara pada cita-cita kebangsaan dan rencana luhur kesejahteraan rakyat.
  • Kepemimpinan SBY adalah hasil dari sebuah pilihan politik yang berbasis pada nilai sosial yang belum beranjak dewasa. Rakyatnya seperti tak berdaya dan takberharga, maka jika kepemimpinan lahir dari masyarakat seperti itu kualitasnya pun tentu “sampah” juga.
  • Ketika JK ada di sana, lebih cepat lebih bagus membuat SBY seperti murid sejati penuh kecemburuan. Narsisme,kata orang, tak jalan di depan JK. Kini Budiono teman “sekampung” SBY telah membuatnya (SBY) nyaman, dengan cita-cita tak kesampaian untuk mengimbangi sejarah Bung Karno dan Soeharto yang berkeinginan menjadi Presiden seumur hidup.
  • Sebutlah apa saja, sedikit keberhasilan dan segudang ketak-berhasilan. Semua itu terjadi dalam kerangka kerusakan sistemik. Kebobrokan sistemik. Jika ada yang menganggap daerah sumber korupsi, maka ia sudah harus perlu dibawa ke dokter mata. Bayangkanlah cita-cita besar pemerinthan SBY yang menuding-nuding daerah. Korupsi itu berinduk di istana, itu yang pernah diucapkan oleh Dedi Indrayana yang kini sudah seperti puasa berkata jujur karena sudah menjadi orang dalam lingkaran kekuasaan.

Jika anda SBY, mengkhawatirkankah bagi Anda peristiwa ambruk berkeping 9 meja marmer di istana itu?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: