'nBASIS

Home » ARTIKEL » REFORMASI AGRARIA? ITU SAJA TAK CUKUP

REFORMASI AGRARIA? ITU SAJA TAK CUKUP

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


Ada perasaan pilu saat aliansi penumpuk modal dan kekuasaan menjadi begitu dahsyat membungkam protes yang menuntut hak-hak, yang hak itu sendiri sungguh sangat mudah dijelaskan oleh sejarah dan fakta-fakta objektif kepemilikan yang dicoba diingkari atas nama kekuasaan yang mengurusi modal para penguasa ekonomi.

Tanggal 25 Desember lalu Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam sebuah komunike bertajuk “Penguasa dan Pemilik Modal Menumpuk Kekayaan di atas Proses Penyingkiran Rakyat” secara terbuka menuduh negara telah salah urus dalam menjalankan reformasi agraria.  Organisasi ini menganggap penting menggaris-bawahi kekerapan konflik agraria yang menelan korban nyawa.

Menurut KPA, setelah rentetan peristiwa sepanjang tahun di Rokan Hulu-Riau, Sumut, Senyerang-Jambi, Wlingi Jatim, Bulukumba-Sulsel, Tiaka-Sulteng, Sumber Klampok-Bali, Mesuji-Lampung, Pulau Padang-Riau dan wilayah-wilayah lain, maka tewasnya 4 warga dalam kasus agraria (tambang) di Bima, NTB telah menambah catatan buruk daftar panjang konflik agraria di tanah air yang menandai bentuk pelanggaran HAM oleh Negara terhadap warganya. Tak berhenti sampai di situ. Sikap resmi pemerintah menanggapi peristiwa-peristiwa buruk itu pun tidak menunjukkan penyesalan dan tekad untuk memperbaiki. Kuatnya kepentingan pemodal telah merubah fungsi-fungsi manifest (yang seharusnya) dari berbagai institusi menjadi fungs-fungsi latent yang menyimpang.

Selain penuh duka mencatat 163 konflik agraria sepanjang tahun 2011, ketimpangan penguasaan, pemilikan dan pengelolaan sumber-sumber agraria (tanah dan sumberdaya alam lainnya) mendapat sorotan KPA. Ketidak-adilan yang mengakibatkan rentetan sengketa di berbagai lokasi di Indonesia akhirnya berujung pada kekerasan, pelanggaran HAM dan melayangnya nyawa rakyat di atas tanahnya sendiri. Ada perasaan pilu saat aliansi penumpuk modal dan kekuasaan menjadi begitu dahsyat membungkam protes yang menuntut hak-hak, yang hak itu sendiri sungguh sangat mudah dijelaskan oleh sejarah dan fakta-fakta objektif kepemilikan yang dicoba diingkari atas nama kekuasaan yang mengurusi modal para penguasa ekonomi.

Fakta Posisional Pertanian. Siapa gerangan di negeri ini yang masih enggan mengakui begitu buruknya fakta posisional pertanian kita? Siapa gerangan yang masih belum  tahu pentingnya kontribusi pertanian untuk kelangsungan Indonesia? Ingatlah pernyataan Kuznets (1964) dan Todaro (2000) dan tokoh-tokoh pemikir anti pertumbuhan (growth) radikal lainnya yang selalu meminta perhatian kepada kaum tani.

Secara umum kontribusi pertanian paling tidak dapat diperhatikan dari banyak fakta khas yang melekat  pada identitas sebuah negara berkembang seperti Indonesia. Di antara fakta itu catatlah bahwa pertanian itu menduduki posisi penting  sebagai penyerap tenaga kerja yang cukup massal. Selain daya serap massal, ia pun memiliki sifat toleransi yang cukup tinggi terhadap ketidak-ahlian.

Jangan pula lupa bahwa, secara ekonomi, data kontribusi pertanian terhadap pendapatan juga bukan isapan jempol. Bukankah selama ini negara agraris Indonesia tidak saja cukup sadar atas sumbangan sektor pertanian terhadap struktur perekonomiannya, namun sekaligus pula sudah agak lama membanggakan keamanannya dari krisis ekonomi global karena rakyatnya mayoritas tergantung pada sektor tradisional yang relatif tak rentan terhadap krisis mengglobal itu?

Kontribusi dalam penyediaan pangan sudahlah pasti. Meski ada keinginan mensiasati keamanan pangan antara lain dengan program substitusi makan utama beras, tetapi faktanya Indonesia belum terwartakan sebagai negara kelaparan di antara negara miskin di dunia. Fakta lainnya ialah peran dalam industri global. Pertanian Indonesia tak bisa disepelekan sebagai salah satu penyedia bahan baku. Memang tentulah ini seperti anak yang tak bisa naik kelas di sekolahnya, karena pertanian Indonesia masih cenderung bertahan tetap sebagai pelaku industri ekstraktif belaka. Akhirnya harus dicatat  bahwa kontribusi pertanian Indonesia termasuk dalam bentuk kapital dan juga sebagai sumber devisa yang penting.

Hanya saja mekanisme ini tak begitu berarti untuk penggemukan instant pundi pemerintah sesuai rumus akuntansi mereka yang dibimbing kekuatan raksasa ekonomi internasional. Karena itu petani Indonesia dianggap tak pantas mendapat penghargaan. Selain dihadapkan kepada fenomena import tinggi yang membuatnya kelimpungan, pertanian Indonesia juga selalu merana dalam genggaman organisasi tani. Ya, terutama oleh organisasi tani yang untuk tujuan politik pernah dibentuk pemerintah. Organisasi tani ini bukan cuma tak berfungsi, tetapi lebih menekuni hal-hal lain yang bukan kepentingan petani. Belum lagi masalah infrastruktur yang selalu terabaikan. Kehidupan pertanian Indonesia memang berlangsung dengan investasi yang begitu rendah. Fakta akses pasar yang lemah berikut akses lembaga keuangan, sudah lama menjadi rahasia umum yang amat dipantangkan untuk dibicarakan dalam rangka perumusan kebijakan.

Ada pihak yang meyakini sebuah warisan kultural yang bermuara pada buruknya kemauan politik selama ini. Bahwa lingkaran organisasional yang terkait dengan upaya-upaya pembangunan pertanian di Indonesia hingga kini dipastikan masih belum dapat didudukkan dalam sebuah sinergitas. Tampilan khas kemiskinan struktural ini menyebabkan tidak saja keengganan, tetapi juga pada fakta belum terintegrasinya mereka menjadi suatu kekuatan ekonomi nasional. Rujukan tepat untuk memahami permasalahan ini pastilah lemahnya sistem dan pemerintahan yang tak memiliki kemauan politik.

Apakah proses pemiskinan telah begitu jauh membungkus mereka pada problematika involusi dan menyebabkan semua masih belum faham perlunya saling memberdayakan (kemitraan) dan sekaligus menghindari iklim saling memperdayakan (eksploitatif) dengan segenap ekspresi ego sektoral yang menonjol? Hampir bisa dipastikan, masalahnya tak cuma ada pada posisi subjektif petani. Bukankah belum ada prakarsa untuk membangun hubungan yang adil dan produktif di antara satu dengan lain elemen terkait dalam sektor pertanian? Pelaku di lapangan seperti unsur buruh tani, unsur pengusaha pertanian, unsur pedagang, pemerintah, perguran tinggi dan lembaga Penelitian dan pihak perbankan tak pernah bersinergi untuk mencari solusi.

Instrumen Perubahan. Dapatkah kita membayangkan pada tahun 2012 ini akan muncul kebijakan nasional yang diikuti di seluruh daerah dan yang menyebabkan adanya gerak simultan bergegas melakukan kesungguhan dalam pembangunan pertanian? Sekiranya Indonesia ingin berubah, apa saja gerangan persoalan-persoalan penting yang harus didahulukan?

Barangkali urusan birokrasi memperoleh urgensi utama. Penyelenggaraan birokrasi yang bersih, amanah dan profesional tak mungkin ditunda jika pertanian ingin dimajukan. Keseiramaan mulai dari level tertinggi pemerintahan sampai level terendah, pemegang kendali kebijakan sampai pelaksana teknis di lapangan, tidak perlu terkendala oleh buruknya birokrasi dan otonomi daerah dengan segenap ambisi khusus dan ketidak-bertanggungjawaban para pengemban kekuasaan. Jangan sampai tempat petani hanya ada dalam pidato-pidato politik yang biasanya memang dikemas beringas dan saling tuding penuh kenaifan.

Langkah itu perlu diikuti pemberdayaan semua stake holder yang terkait dengan gerak mengefektifkan eksekusi semua kebijakan yang dibuat.  Pembangunan agroindustri di pedesaan dalam upaya merasionalisasi jumlah petani dengan luas lahan yang ekonomis, penggalakan sistem pertanian berbasis konservasi lahan,  perencanaan dan implementasi RTRW yang konsisten, dukungan sistem insentif dalam implementasi produksi komoditas unggulan wiilayah (Daerah), pemanfaatan lahan tidur untuk pemberdayaan masyarakat,  reformasi pertanahan yang berpihak pada petani (Rakyat), mudah dan murahnya sertifikasi tanah, dorongan tumbuhnya LSM pertanian dan peran advokasinya untuk petani.

Penutup. Petani Indonesia tak tahu harus berbuat apa ketika dunia menghadirkan kemauan imperatif pasar bebas yang membungkam mereka. Otonomi ternyata tak menjadi wahana konsolidasi kesiapan untuk itu, dan dengan penuh ketak-wajaran pula respon pemerintah pusat cenderung merasa sudah benar hanya sebagai penonton proses yang kurang lebih tak ubahnya sebuah penyembelihan itu.

Akhir tahun lalu Presiden SBY memberi tahu akan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Reforma Agraria. Menurut Presiden PP ini diharapkan kelak menjadi solusi berbagai masalah agraria yang sudah berusia lama. Tetapi harapan tertinggi untuk PP ini hanyalah pada kemungkinan diperolehnya sebuah solusi baru dan terbaik mengenai kepemilikan dan hak-hak atas tanah, pembuktian dan pengakuan terhadapnya. Pada kemungkinan optimal itu belum dapat dibayangkan untuk memenuhi harapan memajukan pertanian yang bermakna mensejahterakan mayoritas rakyat. Marilah kita tunggu.

Dipublis pertamakali oleh Harian Waspada, Kamis 19 Januari 2012 hlm A7. Penulis adalah dosen Sosiologi Politik FISIP UMSU.Koordinator Umum ‘nBASIS


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: