'nBASIS

Home » ARTIKEL » KOMITMEN CALON GUBSU

KOMITMEN CALON GUBSU

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


  • Harus ada konsepsi dan rencana sungguh-sungguh. Jika tak memahami dan tak punya ketertarikan menyelesaikan isyu sensitif ini, maka ia tak patut dilirik. Biarkan ia memasang baliho besar di setiap sudut, tetapi ia bukan gubernur kita
  • Isi komitmen memang haruslah merupakan derivasi dari nilai-nilai yang ada dalam sumpah jabatan, dengan perincian yang lebih membumi dan menerangkan rencana yang jelas sesuai kondisi objektif

Demokrasi bukanlah lakon naïf hitung kepala untuk sebuah agregat dukungan dalam kaitannya dengan legitimasi pemerintahan. Lebih dari itu demokrasi itu adalah nilai yang mewarnai kehidupan. Karena itulah tidak perlu berhenti menyuarakan perubahan persepsi elit dan awam atas demokrasi.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menawarkan draft komitmen yang dapat menjadi instrumen kesepakatan kandidat dengan masyarakat, yang tentunya dapat dikembangkan lebih luas dan mendalam.Maksud tulisan ini lebih pada provakasi agar masyarakat tidak salah dalam menentukan pilihan pada pemilukada Sumut 2013. Draft yang diajukan di bawah ini pernah disodorkan kepada sejumlah pasangan calon pada pemilukada 2008.

Gatot dan Benny Menolak. Ketika memberi pengantar untuk laporan hasil survey ‘nBASIS tahun 2008 saya menulis dengan kalimat pembuka: “Di tengah kecenderungan perilaku kelompok tertentu bekerja membuat opini untuk mendukung salah satu figur atau pasangan, memang amat diperlukan pekerja yang berpikir dan berbuat lebih dari sekedar orang sewaan untuk tujuan singkat yang amat pragmatis. Kelompok seperti ini yang amat diperlukan masyarakat”. Sekiranya para bakal calon itu bersedia, draft berikut mungkin amat bermanfaat untuk proses politik, kemartabatan dan proyeksi perubahan 5 tahun kedepan.

Pertama, akan menjalankan pemerintahan dengan paradigma tafaqquh fiddien (patuh kepada tuhan) wa tafaqquh finnas (setia kepada rakyat). [Tujuannya tanggungjawab di hadapan al-khaliq dan masyarakat. Corporate berhasil menjadikan pejabat sebagai tameng bahkan diam saja saat rumah ibadah diruntuhkan, hanya karena tak memiliki komitmen ini. Pejabat tak jadi tauladan juga tersebab lemahnya komitmen ini].

Kedua, perang baru terhadap KKN dengan mengawali pembuatan peta korupsi local yang melibatkan stakeholder mewakili institusi pendidikan tinggi, keagamaan, LSM, Kepolisian, Yudikatif dan Legislatif. Satu pekan setelah dilantik wajib memusyawarahkan secara bersama (DPRD) untuk merumuskan usul perubahan UU anti korupsi dengan penerapan metode pembuktian terbalik dan hukuman mati bagi pelaku. [Jadi hindari sensasi model Sofyan Tan (2010) yang mendramatisasi isyu dengan membawa tiang gantungan ke arena kampanye. Domain urusan itu di Jakarta, bukan di provinsi, apalagi di Kabupaten/Kota]. Enam bulan setelah dilantik sudah harus mengajukan ranperda reformasi birokrasi yang berintikan perumusan standar operasional pelayanan publik berikut pengaturan eksplisit sanksi administratif terhadap setiap penyimpangan.

Ketiga, membangun keseimbangan ekonomi berbasis kerakyatan dengan keserasian interaksional di antara pelaku ekonomi kecil, menengah dan besar dengan parameter terukur. Selain itu Upah Minimum wajib diperjuangkan untuk memenuhi standar hidup layak. BUMD dan Bank daerah wajib ditata kembali agar benar-benar berorientasi kepada pemihakan kepada rakyat dan bukan pelayan bagi pemodal saja. Selain itu alokasi APBD untuk pertanian sebagai tempat bergantungnya mayoritas rakyat, wajib diperbesar hingga benar-benar proporsional.

Keempat, komitmen pengalokasian anggaran pendidikan 20 % dari ABPD sesuai ketentuan konstitusi dan dijabarkan secara teknis dengan mengutamakan peningkatan mutu interaksi kurikuler, bukan pada belanja tak langsung (penyerapan anggaran oleh birokrasi). Peningkatan mutu guru adalah keniscayaan dengan upaya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan. Kelima, komitmen perbaikan infrastruktur (jalan, jembatan, parit, gedung sekolah, dll). Kesenjangan pembangunan antar region wajib diakhiri dengan kebijakan penyeimbangan pembangunan dan investasi.

Keenam, untuk lebih memastikan perlindungan masyarakat dari aneka pelanggaran HAM, pembentukan KOMDA HAM di Sumut harus terwujud paling lambat satu tahun setelah dilantik. Ketujuh, komitmen tidak akan ikut dalam pemilukada periode berikut [pada tahun 2008 Abdul Wahab Dalimunthe bersedia. Tamtomo malah menambahkan janji mundur jika 1 tahun tak menunjukkan keberhasilan. Tetapi Gatot Pujo Nugroho menolak. Benny Pasaribu berargumen, meski akhirnya bersedia].

Selain itu maraknya mafia tanah 3 zaman tak patut diabaikan. Harus ada konsepsi dan rencana sungguh-sungguh. Jika tak memahami dan tak punya ketertarikan menyelesaikan isyu sensitif ini, maka ia tak patut dilirik. Biarkan ia memasang baliho besar di setiap sudut, tetapi ia bukan gubernur kita. Juga begitu penting komitmen memperjuangkan bagi hasil perkebunan demi keadilan distribusi sumberdaya.

Naskah komitmen ini dibuat bersifat mengikat antara lain dengan meminta jasa notaris. Apabila kelak diabaikan, akan berakibat hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu ditandatangani bersama wakil-wakil masyarakat dengan saksi-saksi Ketua DPRD Sumut, pemimpin lembaga keagamaan seperti MUI, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kapoldasu.

Pemaksaan Politik. Mengapa harus dibuat komitmen yang begitu rinci dan ditandatangani pula oleh kandidat dengan masyarakat yang disaksikan oleh pimpinan-pimpinan lembaga penting? Bukankah sumpah jabatan sudah ada yang secara normatif para pejabat termasuk gubernur sudah digaris-tegaskan tak boleh korupsi dan hanya melakukan upaya-upaya memajukan masyarakat?

Sumpah jabatan itu berlaku secara nasional, dan oleh karena itu sifatnya sangat umum. Isi komitmen memang haruslah merupakan derivasi dari nilai-nilai yang ada dalam sumpah jabatan, dengan perincian yang lebih membumi dan menerangkan rencana yang jelas sesuai kondisi objektif. Komitmen itu memang perlu dibuat dalam bentuk pemaksaan politik.

Silih bergantinya pemerintahan Nasional dan lokal selalu dilatari oleh motif-motif yang amat jauh dari kenegarawanan. Rakyat tidak pernah mendapat perbaikan kesejahteraan.Perlidungan hukum amat minim. Kepastian masa depan tidak jelas. Keadaan ini tak boleh berlanjut. Asumsi kuat yang harus digunakan dalam hal ini ialah bahwa jika saja masyarakat cukup berdaya, maka sesungguhnya perjalanan pemerintahan pun semakin mungkin diawasi untuk tak mengecewakan.

Sangat mendesak menjadikan isyu-isyu kemasyarakatan dan pembangunan sebagai tantangan pokok bagi seseorang kandidat dan agar tak menjadi pembohong, ia harus dihadapkan pada kewajiban berikrar. Memang tak menjadi jaminan kebaikan 100 %.Tetapi paling tidak masyarakat menjadi lebih tahu bahwa dalam perkembangan demokrasi yang oleh UNDP (2009) disebut mengalami akibat kebebasan individu yang semakin meningkat, namun kelembagaan demokrasi malah bukan tak amat mengecewakan.

Lembaga-lembaga demokrasi itulah yang lebih menentukan perjalanan sebuah pemerintahan dan jika diisi oleh mereka yang sangat tak mengindahkan kepemihakan kepada keprihatinan rakyat, alamat sia-sialah perhelatan suksesional berbiaya besar dan menyita waktu. Sebelum hal-hal buruk itu terjadi, lakukan pemaksaan politik kepada kandidat.

Hasil Survey 2008. Sewaktu pemilukada gubsu 2008 ‘nBASIS beserta seluruh jaringannya melakukan berbagai aktivitas di antaranya survey yang diintegrasikan dengan survey awal pemilu 2009 (legislative dan Pilpres) atas kerjasama dengan LSN Jakarta. Dari data survey ini diketahui bahwa masyarakat Sumatera Utara memiliki harapan perubahan yang serius terutama dalam hal pengurangan angka pengangguran, perbaikan kerusakan jalan, penanggulangan bencana banjir, dan keberpihakan terhadap sektor pertanian.

Masalah tanah berada pada urutan berikutnya disusul pengembangan pendidikan bermutu, krisis energi listrik, pencegahan kerusakan hutan dan penindakan yang tegas atas pelaku, bahaya korupsi, ancaman narkoba yang semakin membahayakan, pencemaran lingkungan dan keamanan. Tiga masalah yang berada pada urutan terakhir dalam pandangan masyarakat waktu itu ialah kerukunan antar umat beragama, masalah dan ancaman berlalu lintas dan masalah tata kota.

Tahun 2012 ini sudah layak dilakukan evaluasi apakah semua permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat saat terlaksananya kampanye pemilukada gubsu 2008 masih belum berubah secara kuantitaif dan kualitatif. Sebaiknya pula isyu-isyu seperti itulah yang patut ditonjolkan dalam penentuan pilihan politik pada pemilukada gubsu 2013 nanti. Jika saja masyarakat bersedia mengeliminasi rasa ketergiuran atas isyu kampanye yang mengambang dan pemberian-pemberian (material dan paket tak wajar lainnya) ala sinterclass yang sebetulnya adalah bentuk kejahatan politik yang amat merusak demokrasi.

Karena demokrasi langsung, sebagaimana pernah dikesalkan Nietzche, suksesi bisa jatuh ke tragedi kegilaan menghitung kepala belaka untuk sebuah legitimasi. Maka hasilnya pun bisa seperti apa yang kita alami hingga kini di Indonesia. Orang paling layak memimpin bukan saja tak memperoleh suara yang cukup, tetapi terorbit pun tidak. Popularitas dan bahkan kejahatan yang nyata bisa pula menjadi modus dalam pemenangan.

Pemerintahan yang lahir dari proses seperti itu sukar menghadirkan perubahan. Mungkin hanya memanfaatkan kekuasaan untuk diri, kerabat dan kawan-kawan penguasa. Agar tak jadi penyesalan berkepanjangan, lakukan sesuatu untuk mengeliminasi potensi keburukan yang sudah lazim itu.

Penutup. Saya yakin tidak akan ada apatisme besar untuk pemilukada Sumut 2013. Jika dalam berbagai pengalaman suksesi angka partisipasi politik termasuk minim, hal itu adalah fenomena ciptaan belaka (by design). Dengan kecerdasan mumpunilah orang bisa golput psikologis karena tak percaya ada manfaat terutama buat perubahan. Indonesia hanya tak sungguh-sungguh memfasilitasi hak-hak politik rakyat agar tersalur.

Kita mencari seorang gubernur. Mestinya dia adalah si Taubat, Si Nasuha, si Amanah, Si Adil atau Si Makmur. Jika konsepsi ideal itu ada pada sebuah kepribadian di antara belasan sosok yang bersiap-siap memimpin Sumut, maka justru akan makin baik. Jika mau optimis, lakukan pemaksaan itu kepada kandidat.

Shohibul Anshor Siregar. Dosen Sosiologi Politik FISIP UMSU. Koordinator Umum ‘nBASIS. Naskah ini pertamakali dipublish Harian Waspada Kamis, 23 Februari 2012 hlm B5.


3 Comments

  1. Rimang Gagak says:

    sebuah gagasan yang sangat mulia,namun kita harus sadar bahwa kita berada dalam dunia maya yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang univwersal.apa yang ingin kita bangun dan pilih adalah sebuah sosok yang dibesarkan dalam satu sistem zdulumat.nilai -nilai dan pesan pesan zdulumat telah melekat dalam diri kandidat kalaupun itu berbicara soalnilai aklah itu hanya bersifat verbal.kit mesti mau belajar dari sebuah pengalaman dari berbagai kejadian dan berbagai informasi.maka sebuah solusi akan tampilnya sebuah generasai mesti diawali dengan mempelajasi kondisi sosial yang berkembang,ketika rosullullah melihat sebuah kondisi sosial masyarakat arab jahiliah,belipun juga mengalami trauma pemikiran yang absulut karena naik turunnya sebuah peradaban sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut masysrakat tsb,muhammad menyadari betul sebagai pribadi yang sudah sekian lama tak mampu mengarahkan kemana masyarakat jahiliah akan dibawa pda kondisi tertentu karena dia sendiri memang tidak punya sebuah perangkat yang mampu guna mengarahkan dan menggiring serta memposisikan masyrakat kearah yang lebih baik,namun setelah sampai pada usia nya yng genap 43 th .dengan kesadaran atas pembimbingnya yang tertuang dalam satu ajaran iqro ( HIDUP SADAR MENURUT AJARANYA) mak dalam waktu relatif singkat tebentuklah saatu susunan masyarakat yang mempunyai nilai dn karakter yang tinggi itulah yang disebut dengan madinatul munawarah,kesimpulam dalm kita mengembalikan masyarakat kit dalam tatanan yang unggul tidak lain harulah menurut ajaran penmbimbing kehidupan ini.bukan dengan apa yang disebut nilai-nilai DEmokrasi,yang sadar atau tidak kita sadari demokrasi tidak pernah mampu memberi sulusi terhadap kemapanan kehidupan siosial sejak dia diserukan hingga saat ini.jalan satu-satunya hanyalah dengan AJARAN PEMBIMBING HIDUP KALIAN

    ‘nBASIS: terimakasih tausiahnya

  2. […] Tentu amat penting Anda lakukan semacam perjanjian dengan kandidat itu dalam bentuk rumusan komitmen. Komitmen itu Anda perlukan ketika akan bicara dengan orang-orang yang akan Anda tarik sebagai […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: