'nBASIS

Home » ARTIKEL » ANGAN-ANGAN DARI SANGKAR KECIL

ANGAN-ANGAN DARI SANGKAR KECIL

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


“…daerah sudah semestinya merintis jalan keadilannya sendiri mengingat Jakarta sudah gagal. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan?”

SANGKAR kecil bernama Sumatera Utara. Itu provinsiku, provinsimu, provinsi kita. Terseok-seok dia. Degradatif perubahannya, dari waktu ke waktu. Tak bisa diumpamakan sebuah pentil untuk sebuah sepeda. Indonesia memang jelas akan bermakna lain tatkala dibayangkan tanpa Sumatera Utara.  Tetapi sebuah sepeda akan menjadi beban bagi pemiliknya jika tanpa pentil. Barang yang semestinya memudahkan, berubah memberatkan. Itulah sepeda tanpa pentil.

Terasakah bedanya jika perbandingannya ialah Indonesia tanpa Sumatera Utara? Ini tidak semudah membayangkan bagaimana Indonesia tanpa Timor Timur. Pikiran inilah yang ada dalam benak saya ketika pekan lalu terlibat dalam dialog yang diselenggarakan Institut Solusi Indonesia (ISI) di Medan. Putaran pertama forum ini menampilkan Chairuman Harahap dan Fadli Nurzal, dua orang yang secara pribadi cukup akrab dengan saya.

Kita juga sudah tahu dengan senyum pahit beberapa pulau hilang dari pembukuan Indonesia karena beralih ke kantong Negara lain. Seiring meluasnya daratan Singapura, orang-orang Indonesia tak begitu merasakan bahwa tanah airnya menyusut untuk negeri kecil yang dahsyat meski cuma seluas Samosir itu, atau untuk negeri para Datok yang dipertuan di seberang.  Indonesia tanpa Sumatera Utara memang sebaiknya tak usahlah dibayangkan, meski karena bukan takut disebut separatis, subversif dan makar.

Geostrategis. Ekonom dan ahli pertahanan mana yang tak faham kedudukan geostrategis Sumatera Utara? Tetapi bukan penerjunan pasukan-pasukan seremonial berpayung yang harus dipaksakan sebagai jawabannya. Tak ada perang di sini, biar untuk 50 tahun ke depan. Tak usah diciptakan musuh yang tiada dan bakal tiada. Karena musuh lain malah sedang menyengsarakan. Itulah kemiskinan. Itulah kebodohan. Itulah kekacauan sistem yang berakar pada software kenegaraan yang terkadang malah mendua.

Bukan pula sinterklasisme yang akan menjawab masalah kita di sini, atau agregat pertumbuhan yang tak berbarengan dengan pemerataan. Upaya mewujudkan pemerataan itu memang ilmu yang dipantangkan oleh lembaga-lembaga ekonomi kita, termasuk lembaga keuangan bank maupun non bank.  Jawaban yang kita nanti juga bukan pengabadian hasrat packaging dan imaging yang disub-ordinasikan kepada rangkaian pemanipulasian wajah dan kedirian pemerintahan. Sebab Hashim Djojohadikoesoeme yang mengaku kapitalis saja, meski secara membingungkan, menyebut dirinya berobsesi membangun ekonomi kerakyatan. Bagaimana caranya, dialah yang tahu. Tetapi di sini, di Sumatera Utara, yang amat memerlukan pemihakan terhadap rakyat mayoritas, yang posisi strategisnya begitu baik bagi kemajuan, dan dengan sumberdaya alam yang begitu besar,  mengapalah cuma didominasi oleh cerita tentang degradasi?

Lahan dan perkebunan adalah cerita lama yang pernah amat menggembirakan. Tetapi mestinya bukan pola bagi hasil yang amat tak adil itu saja yang menjadi keluhan utama kita. Belanda tak menjajah di sini. Mereka datang sebagai pengusaha. Bagus sekali mereka bikin tanah dan kebun itu. Melimpah hasilnya sehingga patut dibanggakan oleh orang yang pandai berterimakasih dari zaman kini. Bukankah bukan Indonesia yang membuat pelabuhan Belawan? Bukankah bukan Indonesia yang membangun pelabuhan di Sibolga? Bukankah bukan Indonesia yang menghubungkan satu dan lain daerah dengan jalan-jalan yang menghidupkan tidak saja ikatan kebangsaan tetapi juga memfasilitasi kemajuan sembari mempersatukan? Bukankah perusahaan-perusahaan perkebunan itu yang selalu rugi dan tak pernah dinikmati secara adil oleh rakyat ketika menjadi milik penuh Indonesia? Itulah keluhan seorang ekonom dari Unimed yang disampaikannya dalam sebuah diskusi baru-baru ini. Katanya, dengan kebun itu, jalan-jalan di sini mestinya bisa diganti dengan lapis emas. Itu memang tidak mungkin karena korupsi telah membuktikannya secara meyakinkan.

Biar sanggupnya cuma tambal sulam sambil korupsi ria di dalamnya, jalan-jalan Belanda itu, bahkan setelah hampir 7 dasawarsa merdeka,  cuma bisa mengekspresikan kebodohan kita. Tambal sulam yang nakal sekali, yang sekaligus membuktikan persentase panjang jalan yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan lebih besar dari yang masih baik dan layak dilintasi. Itu pun hanyalah sisi kecil dari fungsi kebobrokan pemerintahan kita yang menegaskan korupsi sebagai jalan hidup bergengsi. Bergunakah membahas infrastruktur jalan dan jembatan ini untuk sebuah upaya memahami posisi penting geostrategis Sumatera Utara dilihat dalam konstelasi nasional dan regional? Jelas berguna bagi orang yang berhati mulia dan mau menghargai diri sendiri sebagai bangsa yang beragama, bermoral dan berdaulat.

Apa gerangan kata rakyat? Rakyat sudah cukup sabar dalam kebodohannya menyaksikan perikeadaan itu. Para pembijaksana di pusat dan di sini merasa ditipu oleh diri sendiri. Tetapi tak dapat tidak, bahwa tanpa korupsi tak dapatlah dibayangkan pemerintahan ini akan hanyalah seberkas surat-surat keputusan dan ketetapan yang tak melangkah biarpun itu seinci, atau akan lebih maju. Ketika musimnya tiba, maka rakyat pun telah lupa bahwa dirinya telah ditipu oleh orang-orang atau kawan dari orang-orang yang pernah menipunya berulang kali. Perhelatan politik penuh sukacita dihadapi, sekadar memperjelas bahwa keterpurukan masih akan dilanjutkan dengan legitimasi politik rakyat lewat pemilihan yang disebut-sebut demokratis.

Merintis Jalan Keadilan. Seorang teman menceritakan dengan lancar bahwa jalan Negara relatif lebih baik kualitasnya ketimbang jalan provinsi, apalagi jalan kabupaten. Mengapa? Menurut dia, masalahnya terletak pada akses orang-orang yang menjadi sumber otoritas. Di situ peluang memanipulasi itu terdapat lebih besar. Maka sementara Abraham Samad dan kawan-kawannya di KPK menyibukkan diri bermain-main dengan isyu dan korupsi skala nasional, tuan-tuan koruptif di daerah sedang berpesta ria. Lagi pula pesta itu semakin gairah saja karena Presiden bisa memberi atau tak memberi izin pemeriksaan terhadap si jahat dari daerah. Jika ingin diteliti secara serius, sistem penindakan yang bisa amat tergantung pada subjektivitas Presiden ini pastilah mempunyai pengaruh besar.

Maka daerah sudah semestinya merintis jalan keadilannya sendiri mengingat Jakarta sudah gagal. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Pertama daerah dan terutama pemimpinnya mestilah tahu bahwa dirinya adalah seseorang bertuhan, berpancasila dan takut kesengsaraan pada kehidupan lain setelah mati. Tanpa ini, memang bukan tidak bisa lebih baik. Karena berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa dunia dan belahan-belahannya yang lain dapat lebih baik bahkan dengan tingkat korupsi yang minim tanpa Pancasila. Tanpa dogmatika keagamaan yang berbalut seremoni kemenduaan.

Kedua, daerah dan terutama para pemimpinnya harus tahu bahwa perihal berbuat baik dirinya bisa lebih sukses dari yang lain, termasuk Jakarta. Bagi rakyat dan pemimpin daerah yang merasakan dirinya tidak takut dengan ancaman hukuman korupsi tentulah ada landasan yang kuat. Kalau bukan karena merasa mampu membodohi hukum, masyarakat dan aparat penegak hukum, tentulah karena ia yakin dapat berbuat baik dengan tanpa korupsi dan dengan kebersihan itu tak akan takut peradilan tipikor, jaksa dan polisi. Baginya semua itu hanya instrument-instrumen bagi orang yang kekanak-kanakan, persis seperti cambuk rotan yang disediakan untuk kenakalan. Kenakalan yang berhenti karena cambuk rotan bukan tidak baik, tetapi itu cumalah capaian di bawah standar kebajikan holistic kemanusiaan yang beradab.

Penutup. Sampai tiba saatnya kita memberi suara di TPS pada tanggal 7 Maret 2013 nanti, ucapan-ucapan yang tak realistis akan menjadi asupan-asupan ke gudang pengetahuan dan pengalaman kita. Itu akan terjadi bereskalasi. Akan ada orang yang mengemas kebohongan seperti doktrin. Akan ada orang yang seolah-olah menganggap dirinya sapu jagat kemiskinan. Akan ada orang yang mengidentifikasi dirinya stronger man yang menapikan fakta ketiadaan sejarah pengabdian dan kinerja masa lalunya. Akan ada orang yang mempersepsikan rakyat tak ubahnya paku yang majal yang perlu dipalugodamkan agar turut kepada kehendaknya. Apa boleh buat, sampai di situlah dulu capaian demokrasi kita.

Angan-angan dari sangkar kecil adalah dilema Sumatera Utara. Akan hendak berbuat apa untuk rakyat, tetaplah bukan kewenangannya secara penuh. Jakarta memang jahat, karena orang-orang daerah yang dijembatankannya ke posisi kepusatan pun dibuatnya malas untuk memberi perbaikan terhadap sistem yang membuat daerah tak mungkin maju meski sejuta angan di benak.

Tetapi sebegitu jahatnya Jakarta, lebih jahat lagi orang-orang yang diamanahkan menjalankan kewenangan pemerintahan di daerah tetapi tetap merasa dirinya harus menunggu aba-aba Jakarta dan bahkan mengantarkan dengan sukarela kekayaan daerah ke Jakarta dengan berbagai cara, baik yang boleh disebut dilindungi hukum maupun yang dapat dikategorikan menerabas hukum.

Sangkar kecil Sumatera Utara adalah salah satu dari sangkar-sangkar kecil keindonesiaan yang mengabadikan penderitaan karena sistem. Sistem itu perlu ditanya: unitaris atau federalis. Jangan katakan dengan naïf bahwa federalis itu anti NKRI. Emang apa NKRI itu, kawan?

Penulis adalah dosen sosilogi politik FISIP UMSU, Koordinator Umum ‘nBASIS.


1 Comment

  1. […] Angan-angan dari Sangkar Kecil […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: