'nBASIS

Home » ARTIKEL » SHILATURRAHIM BESAR WARGA SUMUT (1)

SHILATURRAHIM BESAR WARGA SUMUT (1)

AKSES

  • 538,596 KALI

ARSIP


Kita patut menduga bahwa kesenjangan antara pemerintahan dan masyarakatnya dalam era informasi dan keterbukaan ini dapat ditelurusi dalam dua hal, yaitu kewibawaan dan kondisi riil civil society. Kewibawaan pemerintahan dalam satu sisi akan tampak pada kebijakan dan perilakunya yang populis, bukan pada fakta given yang lain. Jika berkesempatan menyimak, intiplah ketika di Pulau Jawa ada seorang Bupati yang sampai disebut “Bupati Sampah” karena keberhasilannya mengelola sampah untuk kesejahteraan rakyatnya. Kita juga merindukan bila ada pejabat pemerintahan yang menghabiskan masa akhir pekannya di masa libur pemerintahan (Sabtu-Minggu), dengan mendatangi rumah-rumah rakyatnya yang masih tidak tersentuh pelayanan pemerintahan dan menginap di sana untuk mencatat (assesment) keluhan-keluhan rakyatnya.

Reformasi 1998 mengantarkan Indonesia pada sebuah peralihan yang lebih tepat disebut canggung. Sebab era industrialisasi ke abad 21, sebuah abad berjuluk millenium yang disebut-sebut sebagai era Information and Communication Technology (ICT), bukannya sesuatu yang gerbangnya mudah dimasuki. Sekadar turut beredar pasif memperturutkan arus umum yang mendunia, tanpa keikut-sertaan menentukan secara signifikan, hanyalah menambah keyakinan baru atas statusnya yang tak bergeser. Padahal inilah sebuah masa yang di dalamnya diasumsikan sekat-sekat yang secara tradisional dan konvensional membatasi hubungan antar individu manusia, kelompok, hingga negara-bangsa, menjadi terbuka. Borderless, kata mereka menegaskan keadaan itu. Sifatnya tidak hanya terbuka secara horizonal, melainkan juga vertical relationship.

Maka mestinya kini, antara warga negara dan negaranya sendiri tidak lagi punya batasan untuk saling berkomunikasi. Demikian juga, antara suatu warga dari negara tertentu dengan warga dan negara lain juga telah terjalin komunikasi yang tidak hanya dalam kadar normatif melainkan intensif. ICT, dengan demikian, mestinya telah menjadi sebuah paradigma baru dalam sebuah hubungan yang seringkali ditinjau hanya dalam kerangka politis konvensional. Karena lebih cenderung memperbincangkannya dalam kerangka politis dan konvensional, maka khabar ketakutanlah yang kerap diumbar ke mana-mana. Memang karena tahu tak mungkin menghindar, melalui para petinggi negeri, Negara malah sering dipersepsikan sebagai sosok besar yang mendua. Amat jelas teramati sisi yang seakan takut menghitung ketidak-siapan berbaur universal, tetapi pada sisi yang lain dibubuhkan juga harapan untuk menjadi peraih kemanfaatan besar. Barangkali hanya karena kenaifan para elit sajalah kecanggungan ini bisa terjadi.

Keniscayaan Belaka. Silakan tolak determinasi ICT semampumu agar menjadi tertawan asyik di depan pentas dunia. Tetapi resapkanlah sedalam-dalamnya bahwa dalam hubungan apa saja, termasuk politis, antara pemerintah dan warganya, akhirnya harus disadari keberlangsungan yang tidak bersifat evolutif semata melainkan reformatif dan revolutif. Begitu menakutkan itu bukan? Bagaimana memenangkan agenda-agenda politik yang cenderung tak pernah bergeser dari maksud-maksud tersembunyi pembodohan di tengah kecerdasan warga yang tumbuh beribu kali lipat dari stagnasi intelektual dan skill elit dan para pemandu pemerintahan? Bila di masa Orde Baru, pimpinan pemerintahan sering sekali terhambat oleh faktor waktu dan lokasi untuk melakukan kontak langsung dengan warganya, maka kini hanya dalam ukuran waktu relatif singkat saja pemanfaatan teknologi informasi telah memungkinkan seorang pejabat pemerintahan dapat melakukannya dengan banyak cara sesuai pilihan yang disediakan oleh dinamika ICT. Teleconfrence, social media, hanyalah sekelumit di antara banyak medium itu. Tetapi jika berfikir sebaliknya, betapa singkat waktu yang diperlukan untuk sebuah perlawanan serius yang bisa mengkristal bagai bola salju untuk ketak-pantasan yang masih ingin dipelihara (residu).

Dalam kaitan itu, determinasi ICT paling tidak telah memainkan perannya dalam meningkatkan hubungan secara kuantitatif dan kualitatif. Pejabat pemerintahan kini tidak punya alasan lagi untuk tidak bertemu, berdialog dan saling bekerjasama dengan masyarakat. Pun demikian, pemerintah juga tidak punya argumentasi rasional bila dihadapkan pada minimnya jumlah komunikasi publik yang dilakukan. Itu semua karena era keterbukaan dan pesatnya dunia komunikasi informasi telah menjadi argumentasi yang shahih sebagai fundamen dari keniscayaan pemerintah untuk meningkatkan tidak hanya frekuensi hubungan melainkan juga kadar dari hubungan tersebut yang harus menjadi tak sekadar basa-basi. Di satu sisi, ini menjadikan demokrasi yang telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, berwajah ceria. Namun, di sisi yang lainnya demokrasi juga dihadapkan pada ujian terbesarnya; mampukah sistem politik menyangga perubahan yang sangat cepat dan masif itu? Inilah yang amat sulit itu.

Prediksi Weber. Memang, titik itu akan menghadap-hadapkan secara langsung antara kesepakatan soal demokrasi dengan dinamika dan etalase politik pemerintahan. Nyatanya, keterbukaan dan transparansi akan membuka sisi ruang yang lain yaitu partisipasi, kompetisi dan akuntabiliti. Namun dalam implementasinya, cita-cita luhur ini justru akan dihambat secara sungguh-sungguh oleh praktek politik yang dapat melukai hati rakyat dan sebagian terbesarnya lebih suka matahari tidak usah terbit sepanjang hari. Misalnya saja sisi buram birokrasi pemerintahan: ketertutupan, kekakuan, kelambanan dan kerumitan. Padahal, tidak ada debat yang mengungkapkan bahwa birokrasi pemerintahan adalah kesia-siaan. Wajah ambigu dari birokrasi yang tidak sehat ini sesungguhnya tidak perlu. Sekali lagi, tidak perlu.

Max Weber telah mengatakan persoalan ini jauh-jauh hari. Menurutnya, problem modernitas yang ditandai dengan penjelmaan hukum menjadi jaring-jaring birokrasi yang rumit dan serba teknis (instrumental), bagi kebanyakan orang akan terasa kaku, membosankan, dan melelahkan. Dengan begitu, modernitas dapat menjebak manusia ke dalam rasionya yang sangat instrumental sehingga membentuk manusia satu dimensi (robot-robot) yang takut melintasi zaman. Mereka malah akan lebih tepat didiagnosis menderita sakit terbaru, alienasi atau keterasingan yang amat serius karena bersifat dehumanistik. Berbagai kejahatan yang memperbudak para elit (birokrat dalam birokrasi negara dan swasta) sampai penjahat kelas teri, menjebak manusia itu ke dalam janji-janji kenikmatan duniawi (modernitas) sehingga sisi kemanusiaannya justru terbelenggu. Masyarakat lain yang tidak menjadi bagian kejahatan itu pun ikut terjebak. Alhasil, terjadi polarisasi yang amat mencemaskan antara tuntutan masyarakat soal good governance dan clean government, dengan perilaku birokrasi yang tidak sehat ini.

Dengan perkembangan di masa keterbukaan informasi ini, kita tidak mau mengambil resiko terjadinya kesenjangan antara birokrasi dan masyarakat. Jika kini hal itu masih mendominasi, maka maafkan sajalah itu sebagai sebuah babak permulaan dari sebuah percobaan besar di antara orang-orang canggung yang meskipun berdampak besar bagi keseluruhan. Siapa yang masih ingin birokrasi tidak bisa mengikuti perkembangan masyarakat? Ayo, jawablah secara jujur. Di sisi lain, kalau daerah yang sangat unik seperti Sumatera Utara masyarakat hidup dalam sebuah heterogenitas predistinatif yang dibarengi sisi primordialistik yang cukup kental dengan tanpa pemahaman kemajemukan secara kognitif maupun afektif.

Kewibawaan dan Civil Society. Kita patut menduga bahwa kesenjangan antara pemerintahan dan masyarakatnya dalam era informasi dan keterbukaan ini dapat ditelurusi dalam dua hal, yaitu kewibawaan dan kondisi riil civil society. Kewibawaan pemerintahan dalam satu sisi akan tampak pada kebijakan dan perilakunya yang populis, bukan pada fakta given yang lain. Jika berkesempatan menyimak, intiplah ketika di Pulau Jawa ada seorang Bupati yang sampai disebut “Bupati Sampah” karena keberhasilannya mengelola sampah untuk kesejahteraan rakyatnya. Kita juga merindukan bila ada pejabat pemerintahan yang menghabiskan masa akhir pekannya di masa libur pemerintahan (Sabtu-Minggu), dengan mendatangi rumah-rumah rakyatnya yang masih tidak tersentuh pelayanan pemerintahan dan menginap di sana untuk mencatat (assesment) keluhan-keluhan rakyatnya. Jangan tunjukkan fakta-fakta lain yang menyesatkan seperti kebaikan semu berbasis kesibolisan na burju (watak syetan berbedak kesucian) saat akan mempopulerkan diri untuk sebuah elektibilitas seperti yang membuat kita semua pusing saat ini.

Shohibul Anshor Siregar & Nirwansyah Putra Panjaitan. Dengan sedikit perbedaan judul naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Kamis 19 April 2012

Advertisements

1 Comment

  1. […] Bagian pertama klik di sini 0.000000 0.000000 Share this:StumbleUponDiggRedditFacebookPrintTwitterEmailLike this:LikeBe the first to like this post. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: