'nBASIS

Home » ARTIKEL » DENGAN PANCASILA MEMANG KAU TAK BOLEH KORUPSI

DENGAN PANCASILA MEMANG KAU TAK BOLEH KORUPSI

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


foto: sebuah protes yang mestinya tak terjadi. http://www.voa-islam.com/photos3/pancagila.jpg

Mungkinkah Pancasila bagi seorang Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan para pemegang kekuasaan lainnya hanyalah seberkas konsensus politik belaka sehingga dengannya perselancaran leluasa dalam kebobrokan terwadahi terus-menerus tanpa kena interupsi?”

“Menurutmu, kepancasilaan yang bagaimanakah yang membuat Indonesia tetap miskin?” Itulah pertanyaan si Butet kepada si Ucok menjelang upacara peringatan hari lahir Pancasila di sekolahnya. Ucok kelimpungan, dan meminta Butet sepakat untuk mempertanyakannya kepada guru di kelas, nanti. Tetapi Butet tidak serta merta diam. Ia malah melanjutkan dengan pertanyaan lain: ”menurutmu, kepancasilaan yang bagaimana yang bisa membuat orang merasa korupsi itu sebagai jalan hidup (way of life)?”.

Ucok makin bingung. Sambil berkata dalam hati “Butet, kan bukan aku yang harus bertanggungjawab terhadap kebobrokan negeri ini”, dengan setengah merangkul akrab bahu Butet, Ucok langsung mendorong perlahan ke lapangan upacara. Di sana, dikumandangkanlah Pancasila dengan amat lantang.

Pancasila dan Sistim. Jika Butet masih akan bertanya “mungkinkah Pancasila itu berbeda pemahaman dan tafsir untuk semua kelas sosial? Mungkinkah karena tak difahami sehingga Pancasila menjadi sesuatu yang begitu berbeda bagi koruptor dibanding bagi mayoritas rakyat miskin? Mungkinkah Pancasila bagi seorang Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan para pemegang kekuasaan lainnya hanyalah seberkas konsensus politik belaka sehingga dengannya perselancaran leluasa dalam kebobrokan terwadahi terus-menerus tanpa kena interupsi?”, maka jelas ia hanya sedang menagih tanggungjawab. Ia tak sekadar sedang menyumpahi para pejabat yang berperilaku tidak semestinya. Ia sedang berusaha memberi hukuman moral kepada orang-orang yang tak ubahnya “pagar makan tanaman”. Ia mungkin juga sedang membandingkan akses, bukan kadar pemahaman yang relatif terhadap Pancasila, di antara warga Negara Indonesia.

Dengan sendirinya Butet tidak pula sedang membenarkan dalam pikirannya bahwa karena miskin terlihat patuh kepada Pancasila. Karena tak punya akses akhirnya kelihatan menjadi seperti mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Jika bagi koruptor misalnya difahami saja bahwa Pancasila adalah sesuatu penyesalan mendalam yang dapat mengkendalainya memuaskan asa kesetanannya yang tanpa batas, sudah barang tentu si miskin tak mungkin pula harus disebut menerima konsekuensi kemiskinannya karena berpancasila.

Sistem ketidak-pancasilaan dikembangkan begitu kuat, dan dengan begitu tergeserlah begitu jauh Pancasila dari fungsinya sebagai ideologi dan pandangan hidup menjadi sekadar berhala pemujaan yang hampa dan formalistik belaka. Anehnya, semua itu berlangsung atas nama dan dalam proses kenegaraan. Pelesetan yang begitu gencar di tengah masyarakat (antara lain yang menyebut “Keuangan Yang Maha Kuasa” sebagai substitusi sila pertama Pancasila) semestinya bukanlah sebuah pembangkangan terhadap Pancasila. “Keuangan Yang Maha Kuasa” hanyalah bahasa slang yang mempopulerkan kesadaran akan tingkat kerusakan Negara di tangan orang-orang yang tak amanah.

Karena Bukan Berhala. Karena itulah tawaran pemahaman klenkisme yang begitu populer terhadap Pancasila yang sampai-sampai menyebutnya sebuah kesaktian harus mendapat soal hari ini. Faham klenikisme itu malah akan membuat Pancasila tak berdaya. Pancasila bukan jimat dan bukan mantra. Tetapi bagaimana sistem kepancasilaan membangun Indonesia yang sejahtera dan membuat orang tak mau korupsi mengkhianati negerinya?

Sistem harus mengatur agar tidak usah pemberontakan rakyat yang menjadi mekanisme tunggal untuk mengkoreksi semua kebobrokan yang didewakan. Bukankah sistem kepancasilaan itu mestinya dapat menampilkan bahwa bukan karena rakyat marah saja sehingga negeri menjadi adil, baik, makmur dan sejahtera? Jika tidak, kita harus mengakui saja Karl Mannheim yang menerangkan mekanisme dalam penjejalan ideologi dengan menyebut bahwa Ideologi hanyalah utopia.

Telah usai debat-debat soal siapa perumus dan penggali Pancasila. Juga sudah tak begitu menarik (kecuali untuk studi akademik mendalam) mempertentangkan rumusan Pancasila di antara Mohammad Yamin, Bung Karno, Piagam Jakarta, BPUPKI, PPKI, konstitusi RIS, UUD Sementara, dan lainnya. Apa yang menjadi keharusan kini ialah bagaimana Pancasila dengan kelima silanya Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat membuat Indonesia berubah. Negara dan rakyatnya yang monetheistik dan bersatu saja tidak cukup menurut Pancasila. Apalagi jika cuma mengurusi mekanisme pergiliran perolehan legitimasi untuk kekuasaan. Karena  Pancasila untuk sebuah Negara dan bangsa, maka Negara dan bangsa serta representasi tertinggi dari kedua komponen itulah yang harus menjawab.

Negara Belum Moderen. Adakah pembenaran dan pembelaan Pancasila untuk tendensi perkembangan Negara ke arah Negara Kepartain berbentuk kartelitas? Adakah pembenaran Pancasila untuk tendensi perkembangan Negara dan birokrasi serta arus politiknya yang semakin mengagungkan faham feodalisme kerajaan dan dinasti bermodalkan jahatokrasi dan transaksi? Bukan rakyat jelata yang harus berteriak menjawab pertanyaan musykil ini.  Jika di negeri ini masih ada negarawan, tangannya akan bergerak mengikuti kemauannya yang luhur untuk membenahi keindonesiaan yang terpuruk, meski tahu seberapa berat beban dan tantangannya.

Karena itu Indonesia membutuhkan lahirnya negarawan baru yang dapat membawa Indonesia ke arah perubahan yang modern. Moderen tidak dalam arti dapat mencapai tingkat pertumbuhan akonomi tertentu karena menjuali harta kekayaan ke pihak asing dalam mekanisme penjajahan model baru. Tentu sajalah negarawan itu tak tersosokkan sebagai jongos belaka yang dengan berbagai kamuflase hidup menikmati kelimpahan material bersama agen-agen lokal yang kompradoristik. Juga, sikap minimalis yang cuma ingin bertahan membenarkan diri sendiri dengan segenap keampuhan kekuasaan yang membutakan nurani.

Penutup. Dengan Pancasila memang kau tak boleh korupsi. Tetapi itu tidak berarti kau akan miskin. Pancasila itu dirumuskan sebagai pandangan tertinggi  yang juga ingin menjawab masalah bahwa kau bisa kaya raya meski tanpa korupsi. Dengan Pancasila memang kau tak boleh korupsi. Tetapi Pancasila sebetulnya menjamin kau dan 7 turunan dalam silsilahmu kaya raya, berjaya dan tak mengemis ke telapak kaki negara-negara penjahat, karena kedaulatanmu sangat dihargai oleh Pancasila.

Dengan Pancasila memang kau tak boleh korupsi. Karena itu jangan pula kau putar-balikkan Pancasila itu menjadi tameng atas kegandrunganmu terhadap korupsi. Indonesia memarahimu.

Dengan sedikit perubahan judul, naskah ini diterbitkan untuk pertamakalinya oleh Harian Waspada Medan, Jum’at 1 Juni 2012, hlm C2


1 Comment

  1. […] Pancasila dan Korupsi […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: