'nBASIS

Home » ARTIKEL » KRITERIA CAPRES VERSI M.AMIEN RAIS

KRITERIA CAPRES VERSI M.AMIEN RAIS

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


Popularitas hasil kemampuan mengayun emosi rakyat ternyata bukan jawaban untuk keindonesiaan modern.

Pekan lalu mantan Ketua MPR-RI M.Amien Rais (MAR) mengajukan 6 kriteria capres 2014. Ia tidak mempersoalkan capres itu lelaki atau perempuan. Tak mempersoalkan dari parpol mana, dan juga tak mau terjebak dalam dikhotomi-dikhotomi yang tak substantif lainnya, seperti tua dan muda, dari stok masa lalu atau pembelajar yang baru muncul seperti bertrial and error, Jawa-non Jawa, dan sebagainya.

Dengan kriteria itu ia pun berusaha mengajak Indonesia untuk menghindari penyebutan nama sebagai awal dari semua langkah pencapresan, sebagaimana oleh partai-partai lebih disukai kini meski tak sepi dari pembangkangan internal. Dengan kriteria itu pula ia tidak sedang mempromosikan dirinya untuk masuk dalam bursa pencapresan.

Belajar dari Pengalaman. Kriteria yang diajukan oleh MAR tampaknya ditarik dari intisari pengalaman empiris nasional dengan banyak catatan kegagalan selama ini. Berpresiden penuh kontroversi dan gonjang-ganjing terbukti sangat tak menguntungkan. Negara mana yang mau dipimpin oleh seorang presiden yang mencita-citakan dirinya sebagai faktor terpenting dalam totalitas kenegaraan?  Negara mana yang perasaan sehari-harinya begitu berbeda (kalau bukan bertentangan diametral) dengan rakyatnya, baik tentang keadilan, kemiskinan, dan kesejahteraan? Seberapa buruk logika penyimpulan sehingga kelompok yang menuduh Indonesia sebagai Negara gagal (failed country) harus dianggap angin lalu? Seberapa “onar” para pemimpin agama itu harus diposisikan dengan tuduhan mereka tentang presiden sebagai pembohong yang mengakumulasi kebohongan lama dengan kebohongan baru tanpa perasaan bersalah sama sekali?

Semua itu, dan hal-hal lain yang secara prediktif dapat ditandai sebagai ancaman keindonesiaan ke depan harus ditepis selagi masih bisa. Inilah saatnya, tatkala orang-orang sedang mulai bereksperimen mengumpul semua kekuatan politik untuk dirinya, untuk maksud maju menggantikan Presiden SBY yang sudah tak berhasil memperjuangkan amandemen UUD-NRI 1945 untuk perubahan klausul pembatasan masa jabatan Presiden.

Belajar dari pengalaman itu tampaknya mayoritas rakyat Indonesia tidak akan tercengang jika kriteria pertama  Capres 2014 adalah orang yang  “memahami ideologi dan falsafah Indonesia, yakni dengan meyakini Pancasila secara sungguh-sungguh dengan tafsiran sesuai dengan perjalanan bangsa Indonesia”. Kadar pemahaman itu memang sesuatu yang sulit diukur, dan usaha-usaha mendeskripsikannya secara lebih konkrit dapat selalu terjebak pada ranah norma serba kabur belaka. Tetapi paling tidak dapat dipastikan bahwa Capres yang baik dari sisi ini pastilah bukan figur yang cuma dalam wacana mampu menjabarkan nilai-nilai totalitas Pancasila sebagai konsumsi media, apalagi semua itu hanya untuk membangun image belaka.

Pancasila yang diposisikan sebagai media packaging dan imaging seperti itu hanya akan berhenti pada arena politik penuh basa-basi. Kebijakannya mestilah tak cuma harus terlembagakan sedemikian rupa dalam perwujudan tindakan dan regulasi yang tak perlu berulang-ulang diinterupsi karena dianggap tak berpancasila. Pastilah sangat diinginkan pula Capres itu tak berindikasi lemah dalam ketaatan beragama di sebuah negeri yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Bapak Bangsa.  Kriteria kedua menurut MAR ialah “mempunyai integritas yang baik secara pribadi dan dimata hukum. Ia tidak memiliki catatan buruk semacam riwayat korupsi, imoral serta tindakan yang tidak beres lainnya”. Di semua Negara catatan pemberantasan korupsi yang berhasil pastilah diawali dengan sejarah orang-orang bertekad kuat yang memancarkan pengaruhnya bukan melalui wacana belaka, melainkan dedikasi yang lebih terlihat dari perilaku hidup sehari-hari. Pemimpin yang menjadi tauladan sangat diperlukan, sehingga ia tak terkendala apalagi tersandera oleh sejarah masa lalu yang kelam. Presiden yang ingin dikenang abadi oleh bangsanya hanyalah orang yang dalam ruang dan waktu tertentu ditakdirkan sebagai penerima amanah pergiliran legitimasi dan wewenang, untuk membaktikan hidup dan kelebihan yang dimilikinya bagi Negara-bangsanya. Ia tak perlu membuat simbol-simbol ekspresif baru yang mengarah kepada pendewaan dirinya, sebagaimana para incumbent dalam proses rivalitas politik yang ditentukan menyukainya tanpa rasa bersalah meski mengerahkan kekuatan Negara secara tak bermoral untuk kepentingan dirinya.

Adakah pengaruh faktor “memiliki jam terbang yang memadai” dalam peluang memberdayakan Indonesia melebihi posisinya yang terus-menerus sebagai “looser” seperti selama ini? Tentu saja. MAR menambahkan dalam syarat jam terbang ini dengan menyebut “tidak mungkin aktivis kampus tiba-tiba jadi presiden, nanti kacau balau. Atau bintang film karena terkenal jadi presiden. Saya kira nanti mengulang kesalahan di Filipina”.

Popularitas hasil kemampuan mengayun emosi rakyat ternyata bukan jawaban untuk keindonesiaan modern. Penguasaan teori-teori paling kuat sebagai hasil kajian akademisi yang berpangkalan di kampus bukan tidak perlu, asal jangan disimpulkan bahwa dengan itu figur penguasa teori yang lebih banyak lebih pantas memimpin sebuah Negara. Latar belakang pengalaman sektoral juga kerap membawa popularitas seseorang yang pada gilirannya mengantarkannya sebagai figur penting dalam perhelatan politik lokal maupun nasional (pemilukada dan pilpres). Indonesia pun harus belajar dari fenomena ini.

Kriteria keempat menurut MAR ialah “bisa dan betul-betul dapat merangkul seluruh anak bangsa lepas dari kelompok, agama maupun etnik. Karena nanti ketika jadi presiden akan jadi bapak atau ibu yang layaknya mengayomi keberadaan keluarganya”. Lalu dilanjutkan dengan kriteri kelima “fasih memahami arti globalisasi. Karena mau tidak mau Indonesia akan dihadapkan pada arah globalisasi yang tidak terelakkan, sehingga tokoh itu tidak akan membuat kita malu bangsa Indonesia”. Kriteria terakhir ialah “harus bisa memberikan keteladanan sebagai seorang pemimpin yang bebas dari mentalitas inlander, paham terjajah, tunduk, merunduk, berdasarkan kepentingan asing”.

Negara ini bukan Negara kepartaian sehingga presidennya pun tak memahami Indonesia menjadi sub-ordinasi partainya. Ketika mengevaluasi posisi keindonesiaan dalam konstelasi dunia yang saling mengeliminasi dalam bidang politik, budaya dan apalagi ekonomi, maka semakin terasalah perlunya mencari resep kepemimpinan yang bukan sekadar komprador.

Penutup. Presiden RI kini konon adalah Presiden dengan gaji terbesar ketiga di antara Presiden yang ada di dunia. Mudah-mudahan bukan itu yang akan menjadi motivasi orang menjadi Capres. Apalagi sekadar memperturutkan nafsu kekuasaan yang tak terpuji.

Berbicara tentang masa depan Negara-bangsa, akan selalu banyak orang yang bertanya tentang MAR: “sebagai salah seorang lokomotif reformasi, pekerjaan apa yang sudah dilakukan untuk memperbaiki Indonesia?”. Pemikiran setback mengundang sosok Soeharto untuk zaman ini adalah salah satu bentuk kekecewaan yang tak mungkin tak berarah kepada penagihan tanggungjawab orang-orang terpenting dalam proses transisi seperti MAR. Terlepas dari kekuatan bahasa dan argumen MAR untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan menggugat itu, satu hal yang pasti ialah bahwa kini ia tampak berusaha memanggil Indonesia untuk keluar dari jebakan-jebakan tradisi politik dan tradisi elektoral yang mengkendalai Indonesia untuk beroleh progress sebanyak mungkin ke depan.

Mampukah Indonesia?

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Kamis, 7 Juni 2012 hlm B9.


1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: