'nBASIS

Home » ARTIKEL » ANCAMAN AWAL PILGUBSU 2013

ANCAMAN AWAL PILGUBSU 2013

AKSES

  • 538,596 KALI

ARSIP


Kelima Tim Pemenangan Pasangan pada Pemilukada DKI 2012 tanpa dikomando sama-sama memprotes  DPT  (daftar pemilih tetap) yang dianggap bermasalah. Bahkan ada yang mengadukan KPUD DKI ke pihak berwajib.

Kejadian seperti ini memang amat lazim di Indonesia, dan bahkan dapat dicatat sebagai salah satu pertanda negatif terpenting untuk proses demokratisasi Indonesia yang Cuma mampu tiba pada capaian prosedural belaka. Bayangkan, pemilihan umum itu kan sebuah mekanisme politik yang memfasilitasi rakyat untuk menunjukkan aspirasinya agar dihitung sebagai akumulasi pengabsahan. Dengannya pula dijanjikan sebuah penentuan masa depan. Tetapi mengapa harus selalu ada pencederaan demokrasi yang dengan sendirinya pula bermakna peruntuhan masa depan? Itulah soal yang tanpa harus berfikir panjang sesungguhnya dapat dijawab dengan menunjuk absennya moralitas apalagi martabat dalam proses politik. Anak kecil saja yang tak tahu ini.

Tak hanya untuk pemilukada, bahkan untuk pilpres sekalipun sudah dianggap lazim. Ingatlah, pada tahun 2008 DPT untuk pilgubsu juga bermasalah. Karena sangat kerap terjadi dan umum, pastilah masalah ini tidak boleh dipandang sederhana, misalnya sebagai human error belaka. Meski tak akan sanggup bertindak seelegan Filipina yang menghadapkan seorang mantan Presiden ke peradilan mahkamah karena dugaan perbuatan jahat dalam pemilu, paling tidak bangsa ini semestinya sudah mulai mengenal perasaan malu meski itu dari sisi terluar sekalipun. Pada kasus pilpres rakyat dibuat bingung karena saling tuding antara Depdagri dan KPU. Tetapi dari riuhnya perdebatan yang amat tak produktif tentang itu, ternyata tak kunjung jua ada perubahan yang dilandasi “pertaubatan”.

Penduduk Sumut Hampir 16 Juta? Terjadi pertumbuhan penduduk Sumut yang amat spektakuler sepanjang sejarah. Ini diketahui saat Pemprovsu menyerahkan Data Penduduk Potensil Pemilih Pemilukada (DP4) kepada KPUD Sumut awal bulan ini. Apa penyebab pembengkakan jumlah yang diduga keras amat potensil mengundang masalah itu? Saat penyerahan DP4 itu Nurdin Lubis, Sekretaris Daerah Pemprovsu, menegaskan bahwa data yang diserahkannya dijamin tidak bodong dan sudah lengkap by name and by address (dengan nama dan alamat) penduduk sesuai dengan domisili masing-masing. Waktu itu media juga tak lupa mencatat ucapan Nurdin Lubis lainnya: “Kita pertanggungjawabkan, sudah lengkap dan nanti akan diverifikasi lagi oleh KPU”.  Sadar akan mengejutkan bagi banyak pihak, Nurdin Lubis pun berucap “Mungkin orang terkejut data penduduk sekarang sudah 15 juta. Padahal selama ini kita anggap 13 juta penduduk,”

Memang, dari rekapitulasi secara keseluruhan, diberitakan jumlah penduduk Sumut menurut DP4 itu sudah mencapai 15.977.383 jiwa. Dari jumlah itu kategori pemilih potensial disebut sebanyak 11.300.526 jiwa. Itulah besaran angka DP4. Masih menurut Nurdin Lubis, “angka tersebut sudah jauh dari perkiraan jumlah penduduk selama ini”. Jika menurut DP4 jumlah penduduk Sumut saat ini sebesar 15.977.383 jiwa dan berdasarkan Sensus Penduduk 2010 hanya berjumlah 12.931.065 jiwa, itu berarti dalam kurun yang amat singkat Sumut mengalami lonjakan pertambahan penduduk terbesar sepanjang sejarah, yakni 3.046.318  jiwa hanya dalam satu tahun lebih.

Memang luar biasa. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk Sumut menurut catatan BPS adalah 8.360.894 (1980), 10.256.027 (1990), 11.513.973 (2000) dan 12.982.204 (2010). Sedangkan persentase angka pertumbuhan penduduk Sumut hanyalah 2,06 % selama 1980-1990, 1,20 % dalam kurun 1990-2000 dan 1,22 % selama 2000-2010. Dari manakah asal pertumbuhan penduduk Sumut yang spektakuler versi Pemropsu itu? Menurut rumus, kelahiran dan perpindahan masuk penduduk (dari derah lain) adalah faktor yang dianggap umum. Hanya saja menjadi pertanyaan besar apakah jumlah sedemikian besar.  Dari manakah penduduk baru itu berasal dan di mana saja mereka bermukim kini? Betulkah dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan nama dan alamat mereka masing-masing?

Mencari Faktor Penyebab. Tidak mungkin kedua pihak berkompeten (BPS dan Pemprovsu) salah semua atau benar semua dalam pembuatan data kependudukan ini. Salah satunya pastilah telah melakukan kesalahan. Pertanyaan berikutnya ialah penyebab kesalahan itu sendiri, apakah human error belaka atau by design (disengaja). Dalam membuat DP4 mestinya harus dianggap normal jika Pemrovsu merasa heran dan berusaha mencari tahu penyebab perbedaan hasil kerjanya dengan BPS. Di pihak lain secara moral BPS sangat bertanggungjawab untuk mengakui kesalahan atau membantah atau paling tidak memberi klarifikasi untuk menjelaskan posisinya. Itu sangat penting karena Indonesia tidak saja memerlukan kepastian, melainkan juga landasan kebijakan untuk pembangunan. Bisa saja terdapat perbedaan metode dalam pencacahan, yang itu semua sangat perlu dijelaskan oleh kedua belah pihak (BPS dan Pemrovsu).

Memang anggaran pembuatan maupun veryfikasi DP4 hingga akhirnya menjadi DPT nanti, otomatis akan disesuaikan dengan pertambahan jumlah penduduk itu.  Jika hal itulah yang patut diduga menjadi motif bagi Pemrovsu di balik pertambahan jumlah penduduk dan DP4 itu, rasanya terlalu berselera rendah. Atau mungkin ada scenario terkait dengan keuntungan bagi pihak tertentu dalam pemilukada Gubsu 2013?

Penutup. Satu-satunya mekanisme pengujian yang ditunggu saat ini ialah veryfikasi yang menurut aturan dilakukan oleh jajaran KPUD untuk melahirkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Perubahan demi perubahan kelak akan melahirkan DPT.  Jika pekerjaan pada bagian ini tidak karu-karuan sebagaimana pengalaman selama ini, dipastikan masalah besar sudah ditetapkan baik ancaman maupun daya rusaknya terhadap demokrasi. Konflik telah sengaja diundang dengan cara ini. Sayangnya di tengah kecenderungan semakin apatisnya rakyat terhadap politik, akan semakin sempurna pulalah kebobrokan itu kelak.

Di DKI kemaren ada spanduk berbunyi “bermuka-dua tanpa nurani, Ber DPT-ganda merusak aspirasi”. Di sela protes terhadap incumbent itu, tuntutan membongkar mafia KTP ganda juga marak. Kubu Faisal Basri, salah seorang Cagub DKI yang menempuh jalur perseorangan dengan tegas menimpakan kesalahan sebagai tanggungjawab incumbent, Foke. Faisal Basri malah menegaskan jalan terakhir buat mereka kelak adalah boikot. Ini memang sebuah bom waktu, sebagaimana ditegaskan oleh Hidayat Nurwahid.

Penulis Dosen Sosiologi Politik FISIP UMSU. Koordinator Umum ‘nBASIS. Tulisan ini dimuat pada Harian Waspada, Kamis 14 Juni 2012, hlm B9

Advertisements

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: