'nBASIS

Home » ARTIKEL » GELIAT PEMEKARAN WILAYAH

GELIAT PEMEKARAN WILAYAH

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


Tidak ada Kepala Daerah yang sudi daerah kekuasaannya diamputasi (dikurangi). Ia bisa “menebar” konflik horisontal sambil memperkuat “bala tentaranya” menghadapi gerakan “pembebasan” sehingga konflik mengalami eskalasi.

Dengan memisahkan Madina dari Tapsel dan Tobasa dari Taput, kedua daerah itu mencatat langkah awal pemekaran di Sumut. Sejak itu (1998), Sumut telah menambah 16 Kabupaten/Kota. Taput memecah satu Kabupaten menjadi 4. Nias kini menjadi 5 Kabupaten/Kota. Kecuali Tapsel yang sudah menjadi 5 Kabupaten/Kota, dan sekarang sedang diusulkan menambah satu lagi dari Madina,  hal khusus lainnya dalam proses pemekaran di Sumut ialah pemisahan Pak-pak Bharat dari Dairi (2003) yang penduduknya hanya di bawah 40.000 saja. Mungkin inilah Kabupaten dengan penduduk terkecil.

Madina yang berusia 14 tahun itu akan membentuk kabupaten baru, yakni Pantai Barat Mandailing (PBM). Dari semua faktor dan indikator yang diprasyaratkan untuk sebuah usul pemekaran (di antaranya kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah dan kemampuan keuangan), PBM meraih skor 445. Kabupaten induknya sendiri memiliki skor 470. Menurut ketentuan, rentang bobot yang diperlukan ialah 420-500.  Komisi A DPRD-SU menyatakan PBM sangat mampu untuk dimekarkan dan data itulah yang menjadi acuan pemberian persetujuan Sidang Paripurna yang berlangsung Selasa, pekan ini.

Selain PBM, masih ada usul pemekaran lain yang sebelumnya pernah dibahas DPRD-SU antara lain Simalungun dan Langkat. Karena pemekaran itu belum menjadi sebuah “kaji tamat”, maka aspirasi masih akan tetap menguat di berbagai daerah lain seperti Karo,  Deliserdang dan bahkan Medan (Utara dan Selatan).  Memang ada perbedaan potensi politik lokal hingga sebagian terlihat hampir secepat kilat terelisasi, sedang yang lain terasa seperti terlunta-lunta.  Bagaimana dengan nasib usul pemekaran provinsi? Akan banyak yang merespon dengan semangat. Jika itu semua kelak terealisasi, bukan saja daerah-daerah Kabupaten dan Kota akan menjadi daerah otonom yang relatif kecil-kecil, tetapi juga 3 atau 4 provinsi eks Sumut yang juga kecil-kecil. Itu tidak mengapa, asal semuanya konsisten untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Konflik dan Aktor. Usul pemekaran kerap menampakkan diri sebagai konflik yang tak ubahnya seperti menuntut kemerdekaan yang juga tak jarang berdarah. Mula-mula elit lokal akan memperagakan pertentangan baik di luaran maupun di dalam tubuh pemerintahan. Tidak ada Kepala Daerah yang sudi daerah kekuasaannya diamputasi  (dikurangi). Ia bisa “menebar” konflik horisontal sambil memperkuat “bala tentaranya” menghadapi gerakan “pembebasan” sehingga konflik mengalami eskalasi. Apalagi Kepala Daerah itu baru saja terpilih dengan asumsi masih belum sempat mengembalikan modal politik pemenangannya, usul pemekaran pastilah terasa menjadi sebuah tohokan yang tak ubahnya “pelecehan” serius terhadap kewibawaan dan kekuasaannya.  Demikianlah konflik itu dilakukan berjenjang hingga ke pusat pemerintahan. Malah dari suara-suara sumbang tentang proses rumit dalam diplomasi pengagendaan pembahasan dan penerbitan perundang-undangan (legislatif) untuk pengesahan sebuah pemekaran wilayah yang terjadi di Indonesia, diketahui bahwa semuanya tidak ada yang gratis. Modalitas daerah secara sistematis digerus, dan itu belum tentu berhasil. Jika dikaitkan dengan kasus-kasus percaloan anggaran yang dituduhkan kepada beberapa politisi saat ini, diyakini daerah-daerah baru itupun kelak akan mengalami proses pelecehan yang serius karena menjadi semacam sapi perahan. Tetapi biarlah, toh tak ada jalan menghindarinya. Hal yang penting “merdekalah” (mekar) dulu.

Di seputar pemekaran ada aktor-aktor penting yang mengintai keberuntungan politik. Saat menjadi “konco lawas” Kepala Derah, ia begitu getol menentang pemekaran. Ketika tiba pada event pemilihan Kepala Daerah baru, ia pun menjadi salah seorang kandidat yang merasa paling berhak. Avonturisme politik bukan hal baru, dan semakin menemukan wadahnya pada era baru otonomi daerah.

Ruh Otonomi. Konon Kemendagri telah berusaha menahan laju pertumbuhan wilayah pemekaran baru karena berbagai alasan. Namun demikian, terhitung sejak April tahun ini berkembang pula wacana meninjau kembali moratorium (penghentian sementara) pemekaran itu yang menandakan bahwa pemekaran adalah langkah yang sarat muatan kepentingan politik objektif maupun subjektif.

Meskipun sesungguhnya pemekaran selalu lebih dimaksudkan sebagai solusi politik atas kesenjangan dalam berbagai dimensi, tetapi dalam pelaksanaannya semua tidak terlepas dari tarik-menarik berbagai kepentingan objektif maupun subjektif. Elit lokal dan elit nasional kelihatannya telah bertemu pada pemahaman dan kepentingan yang sama yang kurang menguntungkan terutama jika diuji dari konsistensinya atas ruh otonomi. Barangkali juga mereka seirama dalam hal upaya amat setengah hati dalam  mempertanggungjawabkan pemekaran dalam kaitan dengan pencapaian kepentingan mayoritas rakyat khususnya pada level grass root.

Tetapi pemerintah pusat selalu hadir dalam performance mendua. Merekalah pembuat regulasi dan berkewajiban mengawasinya dan tanpa legitimasi mereka mustahil pemekaran bisa terjadi. Pemerintah pusat juga pada sisi lain menyadari bahwa dengan menyimpang dari alasan utamanya, pemekaran ternyata kerap lebih didasarkan pada faktor emosional, bukan rasional. Ada akumulasi pewacanaan politik yang disetting sedemikian rupa oleh para elit dengan mobilisasi rakyat.  Dari kajian Kemendagri (2007) diketahui bahwa alasan paling umum dalam perjuangan pemekaran wilayah berkisar pada alasan pendekatan pelayanan, alasan historis, alasan kultural, alasan ekonomi,  alasan anggaran dan last but not least alasan keadlian.  Pendekatan pelayanan kepada rakyat memang sudah digariskan menjadi solusi politik atas fakta kesenjangan regional selama Orde Baru. Pelayanan menjadi tersumbat dan memerlukan tindakan debottle necking mengingat kendala geografis yang sedemikian sulit, infrastruktur dan sarana perhubungan yang amat minim. Tetapi perihal kondisi buruk ini sebetulnya adalah masalah klasik Indonesia yang taat pada model pembangunan berbasis pertumbuhan. Kesenjangan tidak selalu terkait dengan jauhnya jarak satu daerah dari ibukota.

Hal yang sedikit krusial juga kerap menjadi alasan untuk pemekaran, yakni alasan kultural atau budaya (etnis). Penduduk semakin disadarkan atas adanya perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya. Tetapi di mana-mana tampaknya alasan ekonomi tetap dianggap lebih bernas dan memiliki daya dorong perjuangan pemekaran. Pemekaran daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan. Begitu kuatnya gema alasan-alasan lain yang diajukan sebagai materi tuntutan pemekaran, secara tersembunyi rakyat banyak tidak selalu menyadari tingginya alasan anggaran. Pemekaran daerah untuk motif mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat (DAU dan DAK) tidak dapat dinafikan. Semua ini bisa kerap terbungkus rapi oleh penonjolan wacana lain, yakni alasan keadilan. Tetapi jangan lupa bahwa pemekaran daerah yang diharapkan akan menciptakan keadilan juga harus dilihat dalam aspek pengisian jabatan pubik termasuk angan-angan pemerataan pembangunan.

Penutup. Sejumlah implikasi akan lahir dari pemekaran, baik pada level daerah maupun pusat. Tak hanya ada DPRD baru, tetapi juga organisasi perangkat daerah (Dinas dan Lembaga Teknis Daerah) dan juga BUMD. Ironisnya, semua daerah pemekaran selalu mengacu kepada ketentuan optimal jumlah perangkat daerah tanpa melihat faktor objektif. Tidak mengherankan kelak dalam penyusunan APBD semua perangkat daerah menelan 60-70 % APBD. Itulah penyebab tak kunjung beroleh semua tuntutan yang diajukan saat berjuang memisahkan diri.

Jika kelak perjuangan pemekaran PBM terealisasi, ia akan menjadi “bayi” di tengah 33 daerah yang sudah ada. Masih ada agenda lain, yakni memekarkan Sumut menjadi beberapa provinsi kecil. Berharap sejahtera semakin nyata di PBM, dipersilakan berbenah menjawab tantangan. Penting sekali secara eksplisit menetapkan ibukota agar jangan mengulangi konflik meluas dan berkepanjangan sebagaimana terjadi di Tapsel.

Shohibul Anshor Siregar, dosen FISIP UMSU, Koordinator  Umum ‘nBASIS. Naskah ini pertamakali dimuat oleh Harian Waspada Medan, Kamis, 27 Juni 2012 hlm B9


1 Comment

  1. Banyak misi yg terbenuk utk menutup entry point subjektivitas calon raja-raja kecil di balik pemekaran wilayah. Misalnya, optimalisasi pembenahan sistem peradilan nasional (criminal justice system). Reaksi yg diperoleh kemudian, berputar di skeptis, sinisme, permisif, pragmatis. Kutukan atau kultur…?

    ‘nBASIS: kutukan? kultur sesat sajalah ya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: